Ditemukan 43300 data
12 — 3
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
19 — 4
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab AlAsbah wa al Nadzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
14 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio ac Jl Se ploVl a j.054Artinya : Kebijakan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.JUNAIDI S
2.NURTANG
30 — 26
Surat KuasaMenjual Agunan tanggal 18 September 2017 ;Tergugat dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjamanlunas;Tergugat dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada Halaman 2 Putusan Perkara Perdata No.3/Pdt.G.S/2019peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkanoleh Penggugat terutama mengenai kebijakan
25 — 3
selama pemeriksaan dipersidangan pada diriTerdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namun pidana yangakan dijatuhkan tersebut adalah bersifat memberikan pembinaan dan bukanlah merupakanbalas dendam ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan
16 — 4
Le pLYl 9 jaiArtinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara
5 — 4
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebutdisebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat, karena Tergugat danPenggugat selalu berselisih faham mengenai pola dan kebijakan mendidikanak, dan hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjaditerus menerus;6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadiperselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan;7.
5 — 3
Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri/Tergugat tidak melibatkan Penggugat saat mengambilkankeputusan/kebijakan dalam rumah tangga.b. Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/batin Penggugat.c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebihmementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tanggadan Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluargaTergugat..
13 — 12
sedangkan perubahan nama Pemohon dan Pemohon II dalamKutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keautentikan sertakeabsahan dari Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi para Pemohon tersebut juga tentunya harusberorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi para Pemohon sebagaimanamaksud kaidah fiqhiyyah:arlacll bgic aiisy cle ploVl 83 vaiArtinya : kebijakan
14 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
16 — 11
Bahwa sesuai dengan salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke3tahun 1976 (Prof.Muladi,SH dan Dr.Barda Nawawi A,SH dalam Teoriteoridan kebijakan Pidana terbitan Alumni 1992,halaman 92) merumuskanHukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu social Halaman 8 dari 12 halaman putusan No. 63/PiD/2018/PT.PLGdefense dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan denganmemperbaiki atau memulihnkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpamengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
NBN yangsematamata hanya mencari sekedar untuk hidup seharihari dan tugaspekerjaan sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan (vide putusanhalaman 10).Dalam unsur Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHPidana tidak ada kualifikasiseseorang dalam perusahaan judi, namun jika seseorang turut dalamperusahaan judi maka orang tersebut telah dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya tersebut ;Berdasarkan halhal tersebut di atas kami tidak sependapat dengan putusanjudex facti yang menghukum Terdakwa terlalu
19 — 3
a oiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang tidak melawan hak dan telah memenuhi norma hukum sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun
14 — 9
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dod sk ok it OdArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbooh logis ae jl le plo So j.05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah
26 — 9
Baung;bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersamamereka sampai sekarang tidak pernah kembali lagibahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkansering bertengkar;bahwa Saksi tidak sering melinat Pemohon bertengkar denganTermohon;bahwa Saksi tidak tahu penyebab yang pasti, Saksi hanya pernahmendengar Pemohon mengeluh karena Termohon tidakmenghargainya selaku seorang Suami dan mau menang sendiri;bahwa keluhan lain yang disampaikan Pemohon kepada Saksi dalammengambil kebijakan
11 — 6
552Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.douladl; bys Ae cle ale BasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, hal tersebut
Muhammad Naufal Thoriqi
Tergugat:
1.Zulkifli HR
2.Nasrullah Susanto
3.Idar
37 — 28
Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Mei 2017.Tergugat dan Tergugat Il serta Tergugat III wajib menyerahkan kepadaPenggugat asli suratsurat bukti kepemilikan agunan untuk disimpanoleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.Tergugat I, Tergugat Il, serta Tergugat Ill menyatakan bersediamemberikan keterangan yang sebenarbenarnya yang diperlukan olehPenggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturanperaturanyang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan olehPenggugat terutama mengenai kebijakan
97 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 171 K/Pdt.SusPHI/20158.Bahwa perlu kami tegaskan disini, PT Panarub Industry sampai dengansaat ini tidaklah mengalami kerugian terusmenerus namun kebijakan iniditempuh oleh Manajemen PT Panarub Industry adalah sebagai langkahantisipasi untuk menyelamatkan perusahaan dalam jangka panjangsebab jika perusahaan sudah merugi 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana diamanahkan oleh peraturan yang berlaku, maka akan siasialah upaya pencegahannya;Bahwa jika harus menunggu pada saat kondisi perusahaan
35 — 16
Bahwa setelah terdakwa menabrakkan mobil tersebutterdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak PUSKOPAUmelainkan saksi mengetatuinya dari laporan Sdr.RONALDIAls RONAL Bin KAIRUL.Bahwa terdakwa datang ke PUSKOPAU satu minggu setelahkejadian dan terdakwa pun tidak ada melaporkan kepadaSdr.DARIAN selaku pemillik mobil tersebut.Bahwa kebijakan dari PUSKOPAU bahwa diluar jam kerja makaperusahaan tidak bertanggung jawab dan terdakwa apabilake luar kota seharusnya melaporkan ke perusahaan.Menimbang, bahwa
17 — 6
Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas mohon kepada majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara untuk menetapkan sahnya anakhasil perkawinan pemohon dan pemohon Il;10.Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan padakegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas Tahun Anggaran2017;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq.