Seluruh proses tersebutmengandung ketidakcermatan serta mengarah padapelanggaran atas ketentuan pelelangan, dan PrinsipDasar Pengadaan sebagaimana ditetapkan dokumenPelelangan dan dalam pasal 3 huruf c, d dan huruf eKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun = 2003, sehinggamengakibatkan pelaksanaan Pelelangan tidak adil, tidaktransparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat,sehingga hal tersebut sangat merugikanPenggugat. eee14PENGGUGAT telah mengajukan Protes, sanggahan, dansanggahan banding tersebut

Pasal 26 huruf d Keputusan Presiden No.: 80 Tahun2003. , yang menetapkan bahwa : Pejabat yangberwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalahBupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilaidi atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliarrupiah )2.

Lampiran I Bab II, A, 1, j Keputusan Presiden No.:80 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa Pemenanglelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para pesertaselambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahditerimanya surat penetapan penyedia barang/jasasedari pejabat yang berwenang3. Bab II pasal 17. Dokumen Pelelangan , yangmenetapkan bahwa: PemenangLEAN iceaiacws ani wus ras 12)Lelang ditetapkan oleh Bupati , berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan.

Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun. Bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, d dan eKeputusan Presiden Nomor: SO Tahun 2003d. Bertentangan dengan Pasal 26 huruf d KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;@ BOFTENtANBONss seas eussusar 21)e. Bertentangan dengan Pasal 27 ~=ayat (2) KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;f. Bertentangan dengan Lampiran I Bab II.A.1.j KeputusanPresiden Nomor: SO Tahun2003; 222222 eee eee eee eeeg.

Bertentangan dengan Lampiran I Bab TI/I.A.1.f.5).h)Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun11.a.Bertentangan dengan DokumenPelelangan; 2272222 r eee ee eee. Bertentangan dengan Bab I Pasal 6.2 Jo Bab II Pasal3.2 Dokumen Pelelangan;Bertentangan dengan Bab I Pasal 18.2 DokumenPelelangan; .

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 2 +2222 nen ena Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur f.

Penyimpangan atau kesalahan penawaran harga penggugattidak cukup akurat untuk dapat mempengaruhi lingkup,kualitas dan hasil/ kinerja pekerjaan.Bahwa Tergugat dalam dalam proses penetapan Keputusan TataUsaha Negara telah melanggar Peraturan perundangundanganHal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKsebagai berikut :o nnn nen nnn noe nnn none nee(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merujukDACA : 2222 nn oan nnn nnn nnn

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihnan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 222 non nnn non non nnn ene nee nee = Bagian A, Sub Bagian 7 Metode Evaluasi Penawaran(terlampir keseluruhan) Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur, f.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6yaitu:(3) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:a.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungtidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; dan selanjutnya tertulis dalam Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentangPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalamPenjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2) tertulis bahwa Dalam halpenetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak

,maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepadaPengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohonuntuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan AgamaTilamuta;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepadaPemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akanputus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar

Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajibankewajiban yang harusdilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut ah dan nafkah iddah;Hal. 14 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.TlmMenimbang, bahwa mutah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telahdiceraikan

Olehkarena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuanPemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakimberpendapat adil dan bijaksana membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah bagiTermohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa iddah yakni selama 3 bulansebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (ilusoir)maka

Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkanbiayabiaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan.Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isterisetelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian.Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suamiHal. 17 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Tlmsebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974tentang

atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosann penympananalokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri; e Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premiumRp. 4.500, (empat ribu lima ratus ribu rupiah), solar Rp. 4.500, (empat ribulima ratus rupiah), dan minyak tanah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan peraturan Presiden

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidiHal 12 dari 29 halaman, No. 67/Pid.B/2013/PN.Tjg.pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidipemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yangkemudian diubah dengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yangdisubsidi pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

Bahwa tata cara, prosedur terbitnya suatu Kuasa (dhi, disebut KuasaPengguna Anggaran) dari pejabat tertinggi kepada pejabat dibawahnyadalam menggunakan Anggaran baik itu. mengenai Tugas danKewenangan termasuk mengenai Etika dari masing masing pihak(antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran) mutlaktunduk dan taat terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 20120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.A.

TENTANG HAK DAN KEWENANGAN BETINDAK DARI PANITIAPENGADAAN BARANG / JASA ( P P B J ) BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :10. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau PPBJ sebenarnya adalahistilah yang dipergunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Thn 2003)yang kemudian setelah diberlakukannya Perpres No. 54 Tahun 2010 telahHal. 6 dari 44 hal.

Bahwa dalildalil PENGGUGAT di huruf B (butir 5 s.d. 9 halaman 67pada gugatan) tentang Hak dan Kewenangan Bertindak dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwadalam materi gugatan yang pada intinya menyatakan PPK hanyadimungkinkan teratriobusi apabila PPK terlebih dahulu memenuhiprasyarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaknimemiliki

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TH 2010 TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH. cetakan ....................Janna nnn nnnnnnnn = dimateral secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda a Bukti ini merangkan : Sesuai dengan ketentuan pasal 12, ayat (2), hurufg junto Pasal 17, ayat (1), huruf f telah ditegaskan ditetapkansebagai PPK harus memenuhi persyaratan sertifikasikeahlianpengadaan barang/Jasa.6.

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DKIJAKARTA NOMOR : 4/SE/2012 TANGGAL 28 FEBRUARI,Copy dari Copy, dimaterai secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda : P6.Bukti ini merangkan : Ketentuan dalam Surat Edaran (SE) tersebut benarbenar besesuaan dngan isi Peraturan Presiden (lihat bukti P..)Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim(?) SURAT TERGUGATV NOMOR : 1383/089.44 TANGGAL 27 APRIL2012 YANG DITUJUKAN KE LKPP.

PLN ;Bahwa pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut menyimpang dariketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan DasarPerhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual ObjekPajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian

Bahwa dalampertimbangan Judex Facti telah menilai dan mempertimbangkan sesuatu halyang di luar fakta persidangan, dimana Majelis Hakim menggunakanketentuan Pasal 18 A Keputusan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, padahalfakta di persidangan yang didukung oleh alat bukti tulis dan saksimenunjukkan dalam penentuan harga tidak terjadi suatu pemaksaan dalamjumlah harga yang disepakati dan bahkan Pemohon yakni PT.

Samarinda Nomor: 39 Tahun 2004tentang pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian serta santunankegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui penyelesaiandampak sosial di kota samarinda yang dalam Pasal 10 tentang dasar dancara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar ke tiga variabel tersebut.Dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatanyang tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan(

R.I Nomor: 36 tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.

Akibat dariperbuatan Terdakwa selaku anggota panitia 6 yang membuat kesepakatanharga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara.Bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh panitia adalah sangat kelirukarena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006jo.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1984 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelahmendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2001 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiranPemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku,sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon

untuk merubah namapemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YOHANESAGUS PORNOMO dirubah menjadi atas nama YUHANES AGUS PURNOMOpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2005 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Negeri tempat Pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP.Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No .25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yangterdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P Halaman 6 dari 9

permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden

menyempurnakan arti nama menjadilebih baik, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atasdapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama anakPemohon yang terketik pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut,yaitu Rafli Ramadhani dan hendak diperbaiki sehingga menjadi Rafli RamdhaniShalat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasanhukum apabila permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlahdikabulkan, Sepanjang perbaikan nama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, makapermohonan Pemohon pada petitum point 3, dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwaperubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, danberdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, jopasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

anak Pemohon yang semula bernama ABDUL ADIB dirubahmenjadi ADIB ZUHAIRI lahir pada tanggal 02 Nopember 2018, tidakWoman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Padt.P/2017/PN Kdibertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka beralasan untukmengabulkan petitum kedua dan ketiga Pemohon;Menimbang, bahwa oieh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undangundang Nomor 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

disebutkan dalam petitum kedua dan ketiga dikabulkan,maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan Memperhatikan KetentuanKetentuan dari PeraturanPerundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan(3), Undangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

negeri tempat pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPenduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan atau mengganti namaPemohon yang terdapat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran Pemohon danpaspor Pemohon (bukti P3 dan P5) dari Kim Huat menjadi Aminsebagaimana dalam Surat perekaman

bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan sebahagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden

Kematian LIE TJIN TJWAN, LIE KWI SIANG , HARDJOPRAYITNO, LIE KWI HWA dan LIE KWIE SIOK yang dimohonkan Pemohonpencatatannya ternyarat diketahui dengan jelas keberadaannya da nadajenazahnya, serta ada surat keterangan kematiannya;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menentukan bahwa : pencatatan kematian di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a.

Dokemen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Pendudukatau Dokemen Perjalanan bagi Orang Asing ;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menentukan bahwa: surat kematian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a yaitu:Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Padt.P/2019/PN.Bms.a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebutdengan nama lain;b.

Karena Permohonan Pemohon ditolakselurunnya, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutankhususunya Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:MENETAPKAN :1, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan tempat lahir Pemohon didalam aktakelahiran Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukumHalaman 4 dari 6 Perkara Nomor 829/Padt.P

kepentingan Pemohon dikemudian hari;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitumpada angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurutPengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilanakan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebutSupaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi ataumenambah permohonan yang dimaksud Pemohon~ dalam suratpermohonannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.