II kepada Tergugat C,menyuruh Tergugat D dan Tergugat E untuk menggarap tanah perkara sub.Il, Tergugat B mendirikan kedai atas tanah objek perkara dan Tergugat Ctelah mendirikan bangunan rumah makan di lokasi objek perkara sub.

dipagartembok dan dibangun pos jaga oleh Tergugat serta memasang palnkHalaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Mdnyang isinya menyatakan Tergugat sebagai pemilik atas objek perkaratanah tersebut;. bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menguasai,mendduduki objek perkara serta memagar objek perkara sertamemasang plank adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagaiperobuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);. bahwa oleh karena Tergugat menguasai, menduduki, memagar,mendirikan

diatas, telah diakui oleh Penggugat (Adja Bisni), yangdipertegas dan diperkuat dengan Akta Perdamaian No. 19 tanggal 17Oktober 2006 yang dibuat dan diterbitkan oleh Susan Widjaja, S.Hnotaris Medan yang tercantu dalam isi pasal 2 akta perdamaiantersebut :monn cn enna nnn nnn non son con nee nena cn nnn nnn nnne Pasal 2 Sehubungan dengan pasali 1 diatas, maka pihak pertama (Adja Bisni)(Penggugat) tetap mengakui tanah Hak Milik sesuai Sertifikat tanahHak Milik Nomor 837/Asam Kumbang dan Surat Izin Mendirikan

Setelah ituHalaman 4 dari 20 Putusan Nono i ianak Saksi II mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagidi tempat duduknya tadi.Kemudian anak Saksi II memakaikan bajuwarna abu abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpamemakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak Saksi Ilmembopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempattidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamartersebut. kemudian anak Saksi II keluar kamar.

Setelah ituanak Saksi II mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagidi tempat duduknya tadi.Kemudian anak Saksi II memakaikan bajuwarna abu abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpamemakaikan celana dalam dan BH. kemudian anak Saksi Ilmembopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempattidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamartersebut. kemudian anak Saksi II keluar kamar.

sebagaimana suami isteri dah telah hamil; Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga telahmelakukan peminangan dan diterima baik oleh orang tua calon isteri darianak Para Pemohon; Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan apapunyang melarang pernikahannya sesuai syariat islam; Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai buruhserabutan dengan penghasilan berkisar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)per bulan; Bahwa saksi yakin anak para Pemohon cukup dewasa secarapsikologis untuk mendirikan

sebagaimana suami isteri dah telah hamil; Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga telahmelakukan peminangan dan diterima baik oleh orang tua calon isteri darianak Para Pemohon; Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan apapunyang melarang pernikahannya sesuai syariat islam; Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai buruhdengan penghasilan berkisar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan; Bahwa saksi yakin anak para Pemohon cukup dewasa secarapsikologis untuk mendirikan

NegeriLarantuka,"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, jikaantara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutsebagai orang yang melakukan,atau turut melakukan perbuatanPerbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut :o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,padaawalnya NIKOLAUS LADI,SH,MM mendirikan

orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu. kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut sebagai orang yang melakukan,atau turutmelakukan perbuatan itu ;Perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut :o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,padaawalnya NIKOLAUS LADI,SH,MM mendirikan

Asuransi Parolamas tanggal 18 Agustus 2014,legalisir;35) Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor:503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati AcehTimur tanggal 17 Desember 2014, asili;36) Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 503.9/33/IMB/2014tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17Desember 2014, asli;37) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 225/2013 yangdikeluarkan di Langsa tanggal 15 Mei 2013 oleh atas nama KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Walau demikian akibat dari dibuatnya perjanjianpengikatan jual beli nomor: 144 dan surat kuasa menjual nomor: 146 antaraTergugat I dengan Tergugat III diketahui oleh Tergugat II dihadapan Tergugat IVmenjadi alasan Tergugat III untuk mendirikan bangunan, walaupun bangunan inibisa dikatakan bangunan liar karena didirikan tanpa ada ijin dan tanpa adaperjanjian apapun dengan pemilik tanah yang sah yaitu Penggugat.DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT IL,TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV ADALAH PERBUATAN

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sangatlah nyata, hal inidisebabkan oleh perbuatan Tergugat III yang tanpa ijin dan tanpa ada perjanjianapapun dengan Penggugat, telah mendirikan Bangunan diatas tanah milikPenggugat sejak tahun 1997 sampai sekarang + 15 tahun, apabila 1 tahunnyadisewakan seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) maka 15 X Rp.10.000.000, = Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), demikian besarkerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga wajib Tergugat I,

Bahwa amar putusan tersebut melanggarhukum yang berlaku karena bangunan di atas tanah Sertifikat Hak MilikNo.20005/Jongaya tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;2. Bahwa putusan Judex Facti pada bagian rekonvensi telah mengabulkangugatan rekonvensi namun di dalam amarnya tidak dinyatakan apakah gugatanrekonvensi tersebut dikabulkan seluruhnya atau untuk sebagian.

Bahwa di dalam butir ke3 amar putusannya pada bagian rekonvensi JudexFacti telah memberikan kewenangan kepada Penggugat Rekonvensi untuktetap melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah cedera, namun JudexFacti tidak mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat untuk dapatmendirikan bangunan di atas tanah cedera ;Mengenai alasan ke 2 :Bahwa alasan ini juga dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan

P2berupa foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang No. 227/Put/1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan 3.

Disamping itu Pejabat yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunankepada Pelawan untuk membangun rumah batu permanen di atas tanah obyeksengketa a quo adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karenanya Pejabattersebut adalah Pejabat yang berwenang untuk itu.

bersama diatas tanah milik orangtua Pemohon ;Bahwa kemudian pada tahun 2001 Termohon pulang dari Negara SaudiArabia, lalu tinggal bersama Pemohon dirumah kediaman bersama, namunHal. 2 dari 18 hal.Put.No.2140/Pdt.G/2014/PA.Pt.10.11.12.13.setelah kepulangan Termohon justru antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihanpertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergimerantau ke Negara Saudi Arabia dengan tanpa seijin Pemohon dan selain ituTermohon merasa kecewa dengan Pemohon yang telah mendirikan

rumahdiatas tanah milik orangtua Pemohon, sedangkan Termohon menghendakiagar Pemohon mendirikan rumah diatas tanah milik orangtua Termohon ;Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon dalam segala hal selaluberbeda pendapat, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisinanpertengkaran yang akhirnya Termohon pulang ke rumahorangtua Termohon, setelah itu dengan tanpa seijin Pemohon masih ditahun2002 Termohon pergi merantau bekerja di Negara Taiwan ;Bahwa kemudian pada tahun 2005

bin Buyung Anah, Tergugat VIll Ruslan Taharudin binTaharudin, Tergugat XIV Hasan Wasim, Tergugat XV Aswar, TergugatXVI Pian dan turut Tergugat Ali Sumanteri bin Simkandar, turutTergugat Il Zuliyanto alias Yan bin Mat Nasir, turut Tergugat Ill Irman,S.Sos bin Bachtiar, turut Tergugat NM Hairi bin Gomes, dan turutTergugat V Masanudin bin Bedul Amin atau siapa saja yang mendapathak di atas tanah milik Penggugat dengan cara mengkaviing,pemindahan penguasaan tanah, menjual, membeli, menguasai, danatau mendirikan

Siratjudin, Tergugat X Amzori, Tergugat XIlSuril, Tergugat XIll Ngadiman, Tergugat XIV Hasan Wasim, TergugatXV Aswar, Tergugat XVI Pian dan turut Tergugat Ali Sumanteri binSimkadar, turut Tergugat Il Zuliyanto alias Yanto bin Mat Nazir, turutTergugat Ill Irman, S.Sos bin Bachtiar, turut Tergugat NM Hairi binGomes dan turut Tergugat V Masanuddin bin Bedul Amin atau siapasaja mendapat hak di atas tanah milik Penggugat dengan caramengkafling, pemindahan penguasaan tanah, menjual, membeli,menguasai dan atau mendirikan

Yangtelah mendirikan bangunan tersebut tidak ada izin dari para penggugat danpara penggugat tidak pernah menyuruh ataupun mengalinkan hak kepadapara turut tergugat untuk mendirikan bangunanbangunan di atas lahanmilik para penggugat.

tempat usaha diatas tanah milik para penggugat yangdiperkirakan seluas 7 Hektar dari Tahun 2013 sampai dengan sekarangmasih tetap dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat sehinggaHalaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pkb1)tindakan para Tergugat s/d Tergugat V serta turut tergugat sampaidengan Turut Tegugat VII yang telah mengklaim dan menguasai tanahmilik Penggugat seluas 7 hektar serta tindakantindakan para turut tergugat sampai dengan Turut Tergugat VII yang telah mendirikan

turuttergugat s/d Turut Tergugat VII telan mengklaim dan mengambil paksatanah milik para penggugat seluas 7 hektar sehingga telah mengalamikerugian sebagai berikut :1 Hektar Sawah setiap tahun menghasilkan + Rp. 10.0000.000 (sepuluhjuta rupiah)Rp. 10.000.0000 x 7 Hektar x 7 Tahun =Rp. 490.000.000Harga Tanah seluas 7 Hektar7 X Rp. 100.0000.000 =Rp. 700.000.000 +Jumlah Kerugian Rp. 1.190.000.000Tindakan para turut tergugat sampai turut tergugat VII terhitung sejak2013 sampai dengan sekarang telah mendirikan

MAHU untukmenumpang mendirikan Rumah Panggung guna tempat Tinggal denganukuran 7 x 9 M? (Tujuh kali Sembilan meter persegi) diatas Tanah MilikAlm. MAHU, dan atas kemurahan hati Alm. MAHU maka TERGUGAT danTERGUGAT II di tjinkan oleh Alm. MAHU dan PENGGUGAT I untukmendirikan Rumah Panggung dengan status menumpang, dimana RumahPanggung dengan ukuran 7 x 9 M? (Tujuh kali Sembilan meter persegi)tersebut dibangun oleh Tergugat dan Tergugat II diatas Tanah yangmenjadi Sengketa dalam Perkara ini;4.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT danTERGUGAT Il yang menguasai Tanah Sengketa dan mendirikan bangunandiatasnya melebihi yang dilijinkan oleh Alm. MAHU dan PENGGUGAT ,serta perbuatan TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasTanah Sengketa adalah PERBUATAN TANPA HAK dan MELAWANHUKUM;4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan TURUTTERGUGAT atas Tanah Sengketa adalah TIDAK SAH dan CACATHUKUM;5.

Bahwa tanah sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat danTergugat II sejak tahun 1976, selanjutnya pada tahun 1981 Tergugat dan IImembangun rumah panggung sebagai tempat tinggal menetap, kemudiantahun 1992 Para Tergugat mendapat bantuan semen sebanyak 10 zak daripemerintah Desa Walasiho, sehingga Para Tergugat membangun rumahyang ditempati sampai sekarang, Karena Bahwa selama Tergugat menguasai, mendirikan rumah dan tinggal menetap diatas tanah sengketatidak pernah ada keberatan baik dari

Para Tergugat membangun/mendirikan rumah panggung sebagai tempattinggal menetap;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadipersengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objeksengketa, yakni Siapakah subjek hukum yang memiliki Secara sah atas objeksengketa dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum atas objek sengketa;Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN LssMenimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyangkal dalildalil

Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan obyek sengketa dikarenakanPemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Dan Pengelolaan PasarDesa Kejapanan tidak memenuhi syarat formil yaitu :a. jin Mendirikan Bangunan pada Obyek sengketa aquo tidak pernah adasehingga pengerjaan pembangunan yang merupakan pelaksanaan dariserangkaian isi Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan sebabberbenturan dengan Perda tentang Mendirikan Bangunan yang ada;b.Persetujuan dari Bupati Pasuruan Nomor 503/72/424.086

Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan obyek sengketa dikarenakanPemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Dan Pengelolaan PasarDesa Kejapanan tidak memenuhi syarat formil yaitu : Ijin Mendirikan Bangunan pada obyek sengketa aquo tidak pernah ada; Persetujuan Bupati Pasuruan Nomor 503/72/424.086/2017 tertanggal 24November 2017 tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama No.145/27/424.303.2012/2017 dan atau No. 14/BCLSDA/VI/2017 pada Pasal 3ayat 1 berbunyi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kejapanan

Bahwa atas kelengkapan ijin mendirikan bangunan tidak mendasar karena saatdimulainya pekerjaan Tergugat II masih dalam proses karena pekerjaan TergugatIl baru memulai urugan (pemadatan) sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengantanggal 7 Desember 2017;.

Bahwa kemudian Raja SILAl SABUNGAN yang merupakan generasi ke 4 (empat) darisi Raja LUMBANGAOL, kira kira 250 tahun yang lalu pergi mangarimba (membukalahan) dan mamukka huta (membuka perkampungan) ke daerah Sipitu HarbanganKecamatan Onan Ganjang dan kemudian tinggal menetap disana bersama denganketurunannya, dan mulai saat itulah keturunan RAJA SILA SABUNGAN LUMBANGAOLmulai bermukim dan mendirikan perkampungannya di daerah Onan Ganjang dansekitarnya hingga saat ini ;3.

OmpuHARUNGGUAN LUMBANGAOL yang merupakan anak pertama SILAI SABUNGAN,LUMBANGAOL mangarimba (membuka lahan) dan mendirikan perkampungannya didaerah Janji Maria Desa Janji Nagodang Kecamatan Onan Ganjang, yang kemudiansecara teruS menerus perkampungan tersebut dikuasai dan diusahai oleh keturunannyasampai dengan saat ini, sedangkan anak kedua SILAl SABUNGAN yang bernamaRAJA NATANGKANG mendirikan perkampungannya di Hutaimbaru Desa JanjiHal. 3 sampai hal 32 Putusan Nomor 361/Pdt/2020/PT.MdnNagodang Kecamatan

Bahwa oleh karena itu Ompu HARUNGGUAN LUMBANGAOL adalah sipukka huta(pendiri perkampungan Janji Maria), dan keturunannya menduduki berbagai jabatanpenting dikenegerian Sanggaran, seperti Jaihutan dan Raja Huta atau Raja Bius, dansangat berperan dalam memberikan dan mendirikan atau meresmikan pendirianperkampungan dikenegerian Sangagaran ;5.

Namun tibatiba diambil alin obyek sengketaHalaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Sgmtersebut oleh TergugatTergugat sekitar Tahun 2009, kemudian diatas obyeksengketa telah dibanguni/ditempati rumah permanen milik Tergugat , Il, danTergugat Ill dibanguni/ditempati rumah panggung serta Tergugat IVdibanguni/ditempati rumah permanen sampai sekarang ;Bahwa TergugatTergugat tersebut diatas telah masuk secara melawanhukum menguasai dan membangun/mendirikan rumahrumah permanen danrumah

Maka segalasuratsurat/aktaakta yang ada hubunganya dengan obyek sengketa tersebutadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa atas perbuatan TergugatTergugat tersebut untuk memiliki atausetidaktidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan/membangun rumahrumah permanen dan rumah panggung diatas obyeksengketa merupakan tindakan melawan hukum/melanggar hak, sehinggadengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika Pengadilan menghukumTergugatTergugat atau siapa

mengolah/mengerjakan diatas tanah tersebut dengan menanam sayursayuran dan jagung serta dinikmati hasilnya.@ Bahwa tibatiba obyek sengketa tersebut diambil alin oleh TergugatTergugat sekitar Tahun 2009, kemudian diatas obyek sengketa telahdibanguni/ditempati rumah permanen milik Tergugat I, Il, dan Tergugat IIIdibanguni/ditempati rumah panggung serta Tergugat IV dibanguni/ditempatirumah permanen sampai sekarang ;@ Bahwa TergugatTergugat tersebut telah masuk secara melawan hukummenguasai dan membangun/mendirikan

2017, juga Kepala DesaPabundukang telah memanggil TergugatTergugat pada bulan februari 2020untuk membicarakan masalah tanah tersebut, akan tetapi TergugatTergugattersebut tidak pernah hadir dan mengaku obyek sengketa sebagai miliknya.Maka segala suratsurat/aktaakta yang ada hubunganya dengan obyeksengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat ;@ Bahwa atas perbuatan TergugatTergugat tersebut untuk memiliki atausetidaktidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan

Konsumen khususnyanelayan dan berkantor di Jalan Padangsidempuan KM.16 Desa HajoranKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, JjinAngkutan dari PT.Patra Niaga dan Ijin Mendirikan

peraturan yang berlakusehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan alat bukti surat dalam perkaraini, alat bukti surat tersebut berupa :1 (satu) lembar fotocopy bon faktur penjualan minyak solar dari KSUMega Mandiri kepada PT.ASSA No.1;1 (satu) lembar fotocopy bon faktur penjualan minyak solar dari KSUMega Mandiri kepada PT.ASSA No.2;e 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No.42/DAKOPIN/2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan

RUSDIANTO untuk mendirikan bangunan tempat usaha agenpremium minyak solar (APMS) berlokasi di Km. 16 Jl. Sibolga P.Sidempuan Desa Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapteng;e 1 (satu) lembar fotocopy daftar namanama kapal yang berpangkalan diTangkahan PT.

adalah Koperasi Serba Usaha yang bergerak dalamusaha Penyaluran Minyak Solar bersubsidi kepada Konsumen khususnyanelayan;e Bahwa APMS KSU Mega Mandiri mempunyai surat ijin, yaitu Surat JjinKoperasi dari Dinas Koperasi Sumatera Utara, Surat Ijin Usaha dan Surat JjinPengangkutan Bahan Bakar Minyak, Surat NPWP, Tanda Daftar PerusahaanKoperasi, Jjin UndangUndang Ganguan (HO) dari Kepala DaerahKab.Tapanuli Tengah, Ijin menyalurkan Minyak Solar dari Pertamina, JjinAngkutan dari PT.Patra Niaga dan Ijin Mendirikan

Sertipat Hak milik Nomor : No.2435/Kelurahan Sidomulyo, Kec.Samarinda llir atas nama LILIA SUSANTIb. lin Mendirikan Bangunan Nomor : 97/G.4/DTKKMS/Pr.B/1997,tanggal 14 Juni 1997 atas nama LILIA SUSANTI.Bahwa sebelum dilakukan jual beli, sudah terlebih dahulu dilakukanpengecekan, pemeriksaan dan penelitian oleh TERGUGAT maupunNotaris YANSEN DICKY SUSENO, SH SELAKU PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAT) DI SAMARINDA, terhadap tanah berikut bangunanHalaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pat.G

Ijin Mendirikan Bangunan, Menambah dan Mengubah Nomor97/G.4/DTKKMS/Pr.B/1997 tanggal 14 Juni 1997 untuk RUKAN diJL.Biawan, atas nama LILIA SUSANTI, diberi tanda T.3;4.

16 RT. 10 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengandasar kepemilikan berupa akta jual beli tanah antara LILIA SUSANTI sebagaipenjual, KWAN ME YONG sebagai Pembeli sesuai akta jual beli No : 183/S/llirAJB/X1997 dihadapan Notaris/PPAT YANSEN DICKY SUSENO, SH tanggal 2Oktober 1997 pendaftaran Hak tanggal 17 Oktober 1997 atas nama Kwan MeYong;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai perbuatan Tergugat dan (alm) Eddy Simon yangmenguasai tanah dan mendirikan

Milik Nomor 2435, Luas 162 m2, diberi tandaT.2, adalah atas nama pemilik terakhir KWAN ME YONG pencatatan tanggal17 Oktober 1997 yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali baliknama yaitu sebelumnya atas nama LILIA SUSANTI pencatatan tanggal 1Mei 1995 dan sebelumnya atas nama MUDIADI pencatatan tanggal 3Oktober 1994, sebelumnya atas nama 1.MINTEN, 2.SELAMAT, 3.GIEM,4.JANI B, 5.PONIDI tanggal 23 Oktober 1993;Bahwa Tergugat pada saat membeli sibidang tanah dan bangunandiatasnya telah terbit Ijin Mendirikan

SelamatAli bersamasama dengan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II padatahun 1987 mendirikan Yayasan Perguruan Kristen Andreas (Ic.Tergugat), yang mana pada saat itu bangunan didirikan diatas tanahobjek perkara dan dipisahkan dari harta kekayaan Yayasan PerguruanKristen Andreas (Ic. Tergugat);Bahwa dalam pendirian yayasan tersebut, Alm.

Tindakan inimerupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin YangBerhak Atau Kuasanya, khususnya Pasal 2 yang menyatakan: Dilarangmemakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah; Mendirikan bangunanbangunan tanpa sepengetahuan dan seijin dariPenggugat selaku pemilik sah atas Objek Sengketa; Menyelenggarakan Proses Pembelajaran tanpa memiliki prasaranapendidikan yang kesemuanya melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1)Undang Undang

dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, secaramutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan denganJawaban Tentang Pokok Perkara ini, Karenanya tidak perlu diulangi lagi.bahwa, faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkaraperdata a quo sebagai berikut :Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 631/Pdt/2019/PT MDN1. bahwa, pada Tanggal 28 Oktober 1987, SELAMAT ALI (orang tuaPenggugat), SUKIWI TJONG (turt Tergugat dan SULAIMAN (TurutTergugatIl) secara bersama sepakat untuk mendirikan

Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 40 alinea ke4mengatakan Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P7 berupasurat izin mendirikan Bangunan No. 503.642.2093.Bg tanggal 5 Mei1988, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Wilayah / Daerah KabupatenDeli Serdang TK.II Deli Serdang, setelah Majelis Hakim pelajarisecara seksama bukti surat tersebut, hanya menyebutkan Bupati DeliSerdang memberikan izin mendirikan Bangunan atas YayasanPerguruan Andreas atau Yayasan Perguruan kristen Andreastersebut, maka

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut salah dalam menerapkanHukum pembuktian atau Hukum acara Perdata, karena jikalauHakim mempelajari dengan seksama Bukti tersebut jelas dituliskanHalaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 631/Pdt/2019/PT MDNdalam Surat IMB tersebut diberikan Izin Mendirikan BangunanKepada Sdr.

Vries MarineOffshore Services untuk jenis usaha/kegiatan di bidang IndustriShipyard guna peruntukan /keperluan mendirikan Industri Shipyarddengan Hak Guna Bangunan selama jangka waktu 30 (Tiga Puluh)tahun, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2011 sampai dengantanggal 29 Desember 2041 atas tanah yang terletak di pantai timur,sub wilayah pembangunan Batu Besar dengan Luas = 501.797,61 M2(Lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dan enampuluh satu perseratus meter persegi) dan panjang garis

Vries MarineOffshore Services sebagai penerima keputusan akan dapat melakukantindakantindakan seperti, Mengajukan permohonan Amdal,Mengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan, danperijinanlainnya;Bahwa dengan untuk melengkapi perijinanperijinan tersebutPT. VriesMarine Offshore Services membutuhkan dana untuk mengajukanPermohonan tersebut, dan jika perijinan perijinan tersebut telahdilengkapi maka PT.

Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 046/IMB/ III/2009Tentang Izin Mendirikan Bangunan, memutuskanmemberikan izin mendirikan bangunan kepada PT IndosatTbk;. Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah AirNomor:GM.771/10/14/DN08, Direktur Jenderal Perhubungan Lautmemberikan persetujuan kepada PT.

Putusan Nomor 309 K/TUN/2016peruntukan keperluan mendirikan Industri Shipyard, untuk mendirikanindustri shipyard tersebut maka harus ada kegiatan Reklamasi;Untuk itu maka Para Penggugat perlu menjelaskan apa itu Reklamasi;Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatudaerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa.

Bertentangan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Bahwa dengan tidak adanya ketelitian dalam mengalokasikantanah atas bagianbagian tertentu. dari hak pengelolaanperdanganan Bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk JenisUsaha/Kegiatan di Bidang Industri Shipyard Guna Peruntukan/keperluan mendirikan Industri Shipyard oleh pihak Tergugat makasangat bertentangan dengan AAUPB dalam Bab Ill Pasal 3UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi