Ditemukan 18110 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mujakar muhamat muhayat muzakar muakit mupakat mufaat munajat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 11 April 2019 — J H O N Y >< PT GLOBALINDO PERMATA SUKSES
239 — 124
  • Bahwa, Pemohon atas permasalahan yang terjadi, telah berulangkali memintapelunasan utang Termohon, namun belum direalisasikan sehingga Termohontidak mempunyai pilihan hukum lain lagi untuk menyelesaikan permasalahan utangTermohon, kecuali melalui mengajukan Upaya Hukum permohonan pailit ini;Faktanya, meskipun Pemohon telah berulangkali melakukan Penagihan BaikLisan maupun Tertulis (vide BUKTI P6 s/d P7) kepada Termohon, denganharapan terjadi Penyelesaian Kewajiban Secara Musyawarah Mufakat, akantetapi
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 360/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : H. Ambo Acca Diwakili Oleh : SUPARDI
Terbanding/Tergugat I : Andi Sirajuddin
Terbanding/Tergugat II : Andi Asma
Terbanding/Tergugat III : Andi Khaeruddin
Terbanding/Tergugat IV : Andi Pudding
Terbanding/Tergugat V : Andi Waty
Terbanding/Tergugat VI : Yuni
90 — 62
  • (Bukti P7);Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan musyawarah/mediasi agar perkara a quo dapat diselesaikan, baik yang telahdilakukan pada tingkat pemerintahan Desa Lamarua maupun padatingkat pemerintahan Kecematan Takkalalla, akan tetapi tidak mencapaisuatu kesepakatan untuk mufakat karena Para Tergugat masih padapendiriannya tetap mengklaim bahwa Empang B tidak beralin kepadaPenggugat;Bahwa demi kepastian hukum bagi Penggugat sehubungan peralihanEmpang B kepada Penggugat, maka Gugatan
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT PALU Nomor 175/PID.SUS/2021/PT PAL
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : Iin Wahidin Alias Im
Terbanding/Penuntut Umum : Muhammad Fadil Paramahajeng, SH
58 — 20
  • Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,Ketua Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkatpertama, bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam permusyawaratan Majelis HakimBanding tidak tercapai kata mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1957 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PRASOKO Alias PRASOKO PRAPTO SUYATNO, dk ; NY. PUJI HASTUTI, BSc, dkk
65 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai para pihaksepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi;c. Apabila dalam mediasi tidak ada kesepakatan maka para pihak sepakatuntuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Klaten;7.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY FIRMANSYAH, SH
Terdakwa:
SARWANI Als ISAR Bin ASTAR
512 — 77
  • telah menyulutapi ke lahannya untuk membuat ladang, maka dengan demikian unsurini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke1KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidakterdapat alasa pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapatdicapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 19-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — BUPATI BONE vs ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, S.IP
96 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: BUPATI BONE, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN KIP
Register : 09-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 30 September 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH);KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR
208 — 112
  • Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasidalam dalildalil permohonan keberatannya pada pokoknya tidak sependapatdengan amar putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajariPutusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, berkas perkara, permohonankeberatan serta buktibukti, maka terhadap pendapat/pertimbangan PutusanKomisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, setelah bermusyawarah Majelis Hakimmemberikan pendapat secara mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 29 April 2014 — Indah Aurora Nur Rizki VS PT. Bank Cimb Niaga Tbk
51 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Proses pertemuan Bipartit tersebutmengacu kepada pasal 136 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangmenyebutkan bahwa perselisihnan hubungan industrial wajib dilakukanpenyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat;Hal. 7 dari 18 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 K/PID.SUS/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taib alias Mas bin H.Saiman menggunakan satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu denganmenggunakan alat penghisap secara bergantian;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pengadilan PN MAKASSAR
Register : 12-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 24 Januari 2019 —
67 — 32
  • Bahwa pada dasarnya, dalam setiap perselisihan hubungan industrialwajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat. Demikian ketentuan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial Putusan No. 20/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .42. ("UU 2/2004")3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
AHMAD RAMADHANY
Tergugat:
YAYASAN SARI MUTIARA
72 — 17
  • SusPHI/2020/PNMdnJadi merujuk Pada Angka tersebut jika ditotal dari sekitar 393 Orang JumlahPekerja RSU Sari Mutiara Medan Maka dari Jumlah tersebut ada sekitar297 orang Eks Pekerja RSU Sari Mutiara Medan yang bersediaMemutuskan Hubungan Kerja/Mutasi atau Diperbantukan Ke Unit YayasanSari Mutiara Yang Lain dengan Kesepakatan bersama dengan Tergugatmelalui Musawarah Mufakat atau Kurang Lebih 75 Persen dari Total JumlahEks Pekerja secara Keseluruhan.
Pengadilan PTUN AMBON Perdata Khusus Merek
Register : 20-08-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 16 Oktober 2013 — M. HANAFI RUMATIGA, S. Ag Sebagai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU Sebagai Tergugat
269 — 105
  • Kepegawaian yangdijabat oleh Penggugat sebagai sekertaris dan karena objekHal. 17 dari51 halaman Putusan Perkara No.16/G/2013/PTUN.ABNPembahasan menyangkut ulah dan tingkah Penggugat, makaPenggugat tidak diikutsertakan dalam persidangan;Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan telah memenuhiqorum menurutPasal 10 Peraturan Menteri Agama nomor : 9 tahun 2007karena dihadiri oleh 9 orang anggota tanpa dihadiri sekertaris yakniPGI Cpa Gece rere emerBahwa sidang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 16-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 05-04-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 303/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Konsultan Hukum pada LKBH JUSTISIA KUDUS, yang beralamat di Desa Golan Tepus RT.01 RW.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama dengan surat kuasa tanggal 05 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 470/BH/2018/ PA.Kds. tanggal 08 Oktober 2018, sebagai Termohon sekarang Pembanding; MELAWAN Terbanding, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Mohammad Khandiq, SH, dan Rekan, yang beralamat di Jalan Tenggeles Desa Golantepus RT.5 RW.V Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
106 — 39
  • Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak keberatan danmenyetujuinya* apabila akibat cerai a quo tidak dibayarkan oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada saat itu atau pada saat haribersamaan dilaksanakan ikrar talak;Menimbang, bahwa meskipun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamadan Tingkat Banding telah memberikan perlindungan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut diatas,namun apabila di antara Terbanding dengan Pembanding tercapaimusyawarah mufakat
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BATAM Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Btm
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
YUDI ANDISTIRA Bin SAFEI
35 — 18
  • keduanyamerupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut menurut Hakim Anggota lebih tepat jika diterapkan dalamdakwaan alternatife kedua dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35Tahun 2009 karena Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHAP, makaapabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Wakaf
Putus : 31-05-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/AG/2012
Tanggal 31 Mei 2012 — FARCHAT A BAHAFDOELLAH VS 1. H. A MADJID HASAN bin HASAN OEMAR BAHAFDOELLAH, DKK
166 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada poin 2nya disebutkan bahwa: "Berdasarkan UndangUndang No. 41 Tahun 2004dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 18 ayat 1 kecuali hakatas tanah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 17 ayat 1 huruf c yangberbunyi hak guna bangunan atau hak pakai pengelolaan atau hak milikwajid mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.Dan dijelaskan pula dalam surat yang sama, apabila telah mengalamiproses musyawarah dan mufakat apabila wakaf tersebut akandipindahtangankan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3490 K/PDT/2016
Tanggal 12 September 2017 — PARLIN HASIHOLAN SILALAHI VS PT. MENTAYA SAWIT MAS I (PT. MSMI);
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memperoleh lahan seperti dimaksud dalam Sertifikat Nomor33 Tahun 2005 serta ijinijin yang terkait dengan usaha perkebunan tersebut,Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan pembebasan lahan sertamelakukan pembayaran ganti rugi atau Kompensasi atas lahan berikut tanamtumbuh dengan masyarakat/orangorang penggarap tanah dan atau yangmenguasai lahan diatas lahan HGU, yang dalam hal ini termasukpembebasan atau ganti rugi atas tanam tumbuh lahan di wilayah DesaTangar secara maksimal atas dasar musyawarah mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/Pid/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO
369 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor74/PID/2019/PT DPS tanggal 21 Januari 2020 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 145/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7November 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-06-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — PT MACINDO MITRA RAYA VS 1. OTNIEL, DKK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Anggota tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT MACINDO MITRA RAYA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — H. MOCHAMAD CARKIM, DKK VS PRESIDEN RI;
74 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, seharusnya pada saat itu Pemohon II Merupakan CalonTunggal pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2015 di wilayahKabupaten Cirebon tersebut, dikarenakan memang masyarakat DesaKlangenan menghendaki secara mufakat Pemohon II adalah calonkepala desa satusatunya (tunggal), namun dikarenakan adanyaketentuan Pasal 41 ayat 3 huruf c PP Nomor 43 tahun 2014 (VideBUKTI P1 PP No.43/2014), maka Pemohon II mengajukan istriPemohon Il sebagai Calon Kepala Desa/Kuwu Desa Klangenan,Halaman 11 dari 39 halaman
    Pemohon Ill merasa mendapatkan tekanan psikologis padasaat itu, dengan adanya wacana bila calon satunya mundur makapemilinan kepala Desa/Kuwu tidak dilanjutkan, sehingga pada akhirnyaPemohon Ill berpikir praktis dan pragmatis untuk memberikankompensasi materi kepada pihakpihak yang memanfaatkan situasi agarpencalonan tetap 2 (dua) calon Kuwu/kepala desa, hal ini menurutPemohon Ill sangat merugikan karena pertama merugikan calon yangbenarbenar ingin mengabdi di desa dan kedua merugikan masyarakatyang mufakat
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 261/PID.SUS/2015/PN.KBJ
Tanggal 28 September 2015 — -ARYO ADHI DARMO PURBA
89 — 30
  • tidak memenuhi unsur dengan sengaja tidakmelaporkan adanya tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 131 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapatdicapai mufakat
    berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berbeda pendapatnya Hakim terhadap sebuah putusanbukanlah sebuah hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah sebuah upayanyata yang dilakukannya dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, dan haltersebut dijamin oleh hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat