Ditemukan 18110 data
106 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Premateur :Bahwa gugatan perkara a quo adalah premateur (gugatan belum dapatdiajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial), karena belum melalui tahapanperundingan bipartit sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UndangundangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;1:Bahwa Pasal 3 UU PHI secara tegas menyebutkan:Pasal 3(1) Perselisinan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
41 — 19
ALI AMAMISKAN dan telah membuat surat penyerahan tanah secara tertulis padaTERGUGAT I selaku kuasa yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, makahal ini Para TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT Vmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan atau kakek TERGUGAT IVdan TERGUGAT V ( H. ALI AMA MISKAN ), tidak pemah melimpahkankekuasaan kepada TERGUGAT I (H. MASUD H.
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Agroternakindo Terpadujaya dalam hal ini diwakili Gianto Gunara
91 — 34
oleh Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori BandingTergugat/Terbanding juga Pembanding serta Kontra Memori BandingTergugat II Intervensi/Terbanding juga Pembanding tidak dapat merubah danmembatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat PertamaMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengansuara mufakat
196 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 RegisterNomor 57 K/Pid/1983:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiPenuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
67 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang lebih baik dari tawaran yang pernah ditawarkan Tergugat dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Penggugat Telah Melalui Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan KerjaSesuai UndangUndang:14.LS,Bahwa merujuk Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "PerselisihanHubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melaluiperundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat
11 — 5
No. 2dengan demikian alasan tersebut terbantahkan;Bahwa Tergugat dengan selama mengikuti 4 empat kalipersidangan sependapat dengan Majlis Hakim dan Para Pihak lainuntuk kepentingan yang lebih bermanfaat Penggugat danTergugat agar musyawarah mufakat islah (tidak ada masalah yangtidak bisa diselesaikan dengan baikbaik) bahkan padapersidangan pertama mediasi Majlis Hakim menyatakan antaralain bahwa perkara halal yang sangat dibenci Allah berceraitidak tahun apa akibat resiko di kemudianmasa berumah
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cipto MangunkusumoHalaman Belakang Kantor Trakindo Utama, Samarinda Seberang, Samarinda,dan salah satu point diantaranya menyebutkan jika terjadi perselisihan yangtidak dapat diselesaikan secara mufakat maka para pihak sepakat akanmenyelesaikannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dankesepakatan tersebut juga terlihat pada surat pernyataan yang ada, dan jugakesepakatan secara lisan di mana Penggugat adalah sebagai penyandangdana/membiayai proyek pekerjaan milik Tergugat dan Tergugat sebagaipelaksana
8 — 4
Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanpara pihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping ituMajelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluasluasnyauntuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalanmusyawarah mufakat
13 — 11
bernama Jamila binti Ruma dan Saldi bin Rahman, ternyata keterangansatu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkanbahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka,anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 8 bulan, salingmencintai sering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekatdan anak Pemohon dan calon suaminya sering keluar hingga larut malam,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
21 — 16
Penggugat dan Pihak Tergugat, serta tetapberusaha bekerja dengan keras agar bisa memenuhi segala bentukkebutuhan dari anakanaknya, maka menurut Pihak Penggugat, PihakTergugat telah melepas secara serta merta seluruh tanggung jawabnyakepada Pihak Penggugat dan anakanaknya;Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugatsudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telahdiadakan musyawarah mufakat
13 — 0
Bahwa karena PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil makasebelumnya harus adakan musyawarah dan mufakat lebih dulu melaluiatasan PENGGUGAT.8. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak memberi nafkahlahirkepada PENGGUGAT dan sejak Pernikahan sampai Gugatan ini diGugat tetap memberikan nafkah lahir.9. Maka dengan demikian mohon ditolak dan tau dikesampingkandalil gugatan PENGGUGAT tersebut.10.
15 — 8
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama SAKS/ dan SAKSI II, ternyata keterangan satu sama lainsaling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anakPemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak paraPemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 2 tahun, saling mencintalsering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, keluargaPemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarahdan mufakat
17 — 9
Sitaba dan Hasrawati binti Hamsya,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonSuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena anak para Pemohon menjalin hubunganpacaran sudah 8 bulan dan sudah sering keluar bersama, bahkan sudahmelakukan hubungan suami istri, keluarga Pemohon dengan keluarga calonSsuami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 82 K/PDT.SUS/2010menvelesaikan perselisihan hubungan industrial, hal mana sejalan denganbunyi Pasal 3 angka 1 jo Pasal 6 angka 1, Undangundang No. 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmenyatakan bahwa "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat" dan atas perundingan tersebut wajibuntuk dibuatkan risalah perundingannya yang ditanda tangani oleh parapihak"
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dengan demikian judex factitidak salah menerapkan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwadan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
13 — 10
Kemudian walau demikian Tergugat Rekonvensi menyanggupi untukmemberikan nafkah lampau untuk seluruhnya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) kemudian tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah,maka Majelis Hakim mufakat untuk menolak gugatan rekonvensi PenggugatRekonvensi terkait nafkah lampau dan nafkah iddah karena isteri terbuktinuSyuZz; Tentang MutahHal. 19 dari 22 Hal.
57 — 18
Bahwa Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat, dimanadalam perjanjian tersebut memuat mekanisme penyelesaian perselisinan.Didalam perjanjian tersebut diterangkan apabila penyelesaian secaramusyawarah dan mufakat gagal menyelesaikan permasalahan yangtimbul, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahansecara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negerisetempat sesuai lokasi proyek pekerjaan.Bahwa semua proyek yang diperjanjikan antara PT.
53 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PrasaranaDan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia perihal permohonan penghentian sementarapembangunan kios/toko yang dibangun Tergugat II di atas tanah objeksengketa, surat mana telah ditanggapi oleh Asisten Deputi Urusan Saranadan Prasarana Pemasaran Bapak Nyak Ubin melalui Suratnya tertanggal 30April 2014, Nomor 572/Dep.4.3/IV/2014, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta permasalahan tanah objek sengketadiselesaikan melalui musyawarah dan mufakat
87 — 34
demikianseharusnya AJB tersebut adalah batal demi hukum;Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki itikad tidakbaik dalam rangka ingin~ memiliki rumah tempattinggal milik Penggugat tersebut Dan sejak saat ituantara Penggugat dan Pemohon menjadi pihak yangsaling bersengketa dan berdasarkan PerjanjianPembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) Nomor : BSS/001/2002/Btanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2) berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian iniakan diselesaikansecara musyawarah mufakat
193 — 56
2007 tentang PerseroanTerbatas serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan ;MENGADILI Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut ;DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000, (Tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;2 222Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara mufakat