Ditemukan 18146 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
46 — 18
46 — 18
palinglama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya bandingadministratif;(2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK;Pasal 10(1) Sidang BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukanpaling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;(2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris,dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota;Pasal 11(1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarahuntuk mufakat
;(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, Keputusan diambil dengan suara terbanyak;(3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan,atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atauGubernur selaku Wakil Pemerintah;(4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;(5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihakyang terkait;Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.1 1/G/2017/PTUN Jkt(6) Keputusan BAPEK
Register : 27-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat:
FRAN ERDI ROSMAWANDI
Tergugat:
PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
76 — 9
FRAN ERDI ROSMAWANDI
Tergugat:
PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS
76 — 9
Mediator.Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2017 Korwil SBSI Sulawesi Selatanmengirimkan Surat Penolakan Anjuran kepada Kepala Dinas KetenagakerjaanKota Makassar dengan nomor B.045/ Korwi SBSI/ SulSel/X/2017.Bahwa Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangmengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 136 menyatakanbahwa 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat
(2) Dalam halpenyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja/ buruh atauserikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang diatur dengan undangundang ( P18)Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat adalah tindakan yang sewenangwenang dan sepihak yangsangat merugikan Penggugat yang masih ingin
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
HANG HUANG, SE
Tergugat:
Tbk Nobu Bank Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
47 — 9
HANG HUANG, SE
Tergugat:
Tbk Nobu Bank Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
47 — 9
Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampaidengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belumjuga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal iniPENGGUGAT memandang, TERGUGAT bersikeras untuk melakukan upayalelang atas objek jaminan aquo dalam menyelesaiakan permasalah ini,sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengaiukan gugatan iniagar PENGGUGAT mendapatkan Keadilan.
Register : 28-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 110/PDT/2019/PT PBR Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : Koperasi Terantang Jaya Mandiri Diwakili Oleh : Hermanto Ambarita, SH.MH
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
Terbanding/Penggugat : PT. SAFARI RIAU Diwakili Oleh : Dr. FAHMI, SH.MH
39 — 19
Bahwa kemudian masyarakat Desa Terantang menyepakati beberapahal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dalamsuatu musyawarah sebagaimana ternyata dalam bukti Surat BeritaAcara Musyawarah Mufakat antara PT. SAFARI RIAU (in casu:Tergugat Rekonvensi) dengan perwakilan Masyarakat dan tokohtokoh adat masyarakat Desa Terantang Manuk, KecamatanPangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Desember2006;7.
Bahwa di dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor400/BPD/2005/2010 memang tersebut Pola Kemitraan (KKPA) seluas+ 865 Ha, namun kenyataannya Pola Kemitraan tersebut akhirnyamenjadi 750 Ha disebabkan karena ada sebahagian masyarakat yangkeberatan dengan nilai Kompensasi/ganti rugi yang diberikanTergugat Rekonvensi sebagaimana yang terlihat dari nilai ganti rugidalam Surat Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PT.
Putus : 30-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/PDT/2013 Tanggal 30 Januari 2014 — Harsono Suroteguh, vs. Irawan
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan) atas nama Tergugat, yang dituangkandidalam Akta Perjanjian Bangunan Bagi No.2 tanggal 1 September 1997,Notaris Leo Hutabarat, SH.Bahwa sekarang Penggugat telah menggugat didasarkan pada wanprestasi(cidera janji) sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf A angka 4 AktaPerjanjian diatas harus ditolak, karena kesepakatan pada pasal 8 aktaperjanjian dimaksud menyatakan bahwa semua perselisihan yang mungkintimbul dari akta perjanjiian bangun bagi ini akan diselesaikan secaramusyawarah dan mufakat
, dengan adanya ketentuan hukumtersebutperselisinan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarahdan mufakat;Gugatan Kabur:Bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena Turut Tergugattidak jelas perbuatan apa yang menimbulkan wanpresitasi dan hanya dinyatakanmenimbulkan kerugian secara moril sebesar Rp500.000.000, (lima ratus jutarupiah) sehingga tidak jelas pula terlihat Kewajiban apa yang menjadi beban dariTuru.
Register : 21-05-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 312/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat:
Perseroan Terbatas nabatindah Sejahtera, PT.Nabatindah Sejahtera
Tergugat:
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
86 — 46
Perseroan Terbatas nabatindah Sejahtera, PT.Nabatindah Sejahtera
Tergugat:
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
86 — 46
Selanjutnya PENGGUGATtelah melakukan pendekatan secara musyawarah untuk mufakat secaraberulang kali disepanjang tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2017Putusan Perdata Nomor312/Pdt.G/2018/PN Sgr halaman 13 dari 5525.26.27.28.agar TERGUGAT mau membayar sisa PEKERJAAN PENGGUGATsebesar Rp. 3.598.629.600, (tiga milyar lima ratus sembilan puluhdelapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).Namun TERGUGAT tetap tidak mau melakukan pembayaran;Oleh karenanya PENGGUGAT melakukan :a.
Selanjutnya antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT mengusahakan penyelesaian sengketaaquo secara musyawarah untuk mufakat namun tetap mengalamikebuntuan/kealotan.Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan PENGUGATdilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai denganKONTRAK aquo yang sah dari TERGUGAT, namun hinnga saat iniPENGGUGAT tidak tidak mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaanyang dikerjakan, tentunya PENGGUGAT dirugikan secara moriil danmateriil oleh karena itu dengan tidak
Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BOGOR Nomor 25/PDT.G/2010/PN.Bgr. Tanggal 21 September 2010 — Ir. ARIEF SYAHRIZAL, MBA; HAERUL BESTARI BENGARDI; PT. AGRICULTURE CONSTRUCTION (AGRICON); Nyonya LANNY HARTONO, SH.
125 — 28
125 — 28
Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.
Bahwa ketentuan dalam Pasal 87 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 pada pokoknyamenegaskan kalau keputusan RUPS diambilberdasarkan Musyawarah untuk Mufakat dandalam hal keputusan dalam Musyawarah' untukMufakat tidak tercapai, maka keputusanadalah sah jika disetujui lebih dari WYbagian dari jumlah suara yang dikeluarkankecuali ditentukkan lain dalam Undang undangatau Anggaran Dasar;50.13.
Register : 04-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 75/PDT.G/2015/PN.MAK Tanggal 26 April 2016 — Y.T. TANDIARRANG, SANNY PATANGGU, SAMUEL TONGLO, AGUSTINUS PANGOA (PENGGUGAT) VS LUDIA PATANGGU, YACOLINA NAPAâÃÂàTAPPARAN, MARTHEN (TERGUGAT)
111 — 35
111 — 35
Jika sudah ada rumah tongkonan yang baru dan melaluimusyawarah mufakat dipindahkan maka kalau sudah dipindahkanbatunya atau sebagaian kayunya maka bangunan lama menjadi rumahbiasa. Karena tidak bisa berdiri dua tongkonan yang berasal dari rumpunkeluarga yang sama dan berdiri di lingkaran adat yang sama apalagimendapat penghargaan yang sama dari masyarakat;bahwa pembongkaran suatu tongkonan harus melalui musyawarah tapikalau sudah dipindahkan maka tidak perlu lagi ada musyawarah.
Jika sudah ada rumah tongkonan yang baru dan melaluimusyawarah mufakat dipindahkan maka kalau sudah dipindahkan batunya atausebagaian kayunya maka bangunan lama menjadi rumah biasa. Karena tidakbisa berdiri dua tongkonan yang berasal dari rumpun keluarga yang samadan berdiri di lingkaran adat yang sama apalagi mendapat penghargaanyang sama dari masyarakat. Kalau pembongkaran juga harus melaluimusyawarah tapi kalau sudah dipindahkan maka tidak perlu lagi adamusyawarah.
Register : 22-11-2016 — Putus : 06-01-2017 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 552/PDT/2016/PT BDG Tanggal 6 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat : YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI Diwakili Oleh : YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
Terbanding/Penggugat : - SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip.
120 — 80
Terbanding/Penggugat : - SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip.
120 — 80
hubungan kerja karena karyawantersebut melimpah menjadi pegawai Universitas Siliwangi setelah penegerian CqKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Hal ini karena sifat pekerjaan yangdilaksanakan oleh Karyawan tersebut tidak berubah tetap seperti semulaMenimbang,bahwa Pasal 136 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh atau serikatkerja/Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat
dan ayat (2) menyebutkandalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudayat (1) tidak tercapaismaka Pengusaha dan Pekerja/buruh/Serikat Pekerja/Serikatburuh menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial melalui ProsedurPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur Pasal 1 angka 1UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial,oleh karena itu Pemberian Kekuasaan untuk mengadili Yurisdiksi knusus(Specifik Jurisdiction) dari
Register : 21-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Mto Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 64
66 — 64
sughra Tergugat (Darwin bin Zulkifli Hamzah) terhadap Penggugat (Elita Candra Dewi binti Abas);
- Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :
- Bahwa Pihak I dan pihak II telah sepakat untuk berpisah / Bercerai;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama secara Musyawarah Mufakat
PASAL 1
Kesepakatan Para Pihak
Register : 20-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0010/Pdt.P/2021/PA.Pkj Tanggal 10 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
Malike dan Titin Bin Saling, ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya samasamasaling mencintai sehingga keluarga Para Pemohon merasa malu apabila tidaksegera dinikahkan secepatnya, keluarga Pemohon dengan keluarga calonSsuami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat
Register : 06-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0005/Pdt.P/2021/PA.Pkj Tanggal 20 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 14
23 — 14
keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonSuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena anak para Pemohon dan calon suaminyasering pergi bersama sampai malam hari dan khawatir keduanya akanmelakukan hal yang lebin parah lagi yang dilarang oleh agama Islam danmenjadi aio keluarga, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anakPemohon telah bermusyawarah dan mufakat
Register : 13-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 377/Pdt.G/2014/PA.Mkd Tanggal 27 Agustus 2014 — Hidayati Binti Chusain
Abdul Jalil Bin Suparto
6 — 3
6 — 3
Karena pada dasarnya musyarawah untuk mufakat.. Bahwa Tergugat selalu menyimpulkan seesuatu berdasarkan sudut pandangsendiri.Itu sering kali dilakukan. Salah satu contoh pada tanggal 14 mei 2014.Tergugat mengatakan bahwa anak pertamanya curhat kepada Tergugatbahwa tidak diterimanya kuliah di ASTRA itu karena tidak dapat restu dan doadari Penggugat.Kemudian Penggugat menanyakan kepada anak ternyata dijawab tidakTernyata itu hanya kesimpulan Tergugat sendiri..
Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LB.BS ; Tanggal 16 Juli 2014 —
28 — 9
28 — 9
., telah mengemukakan sebagai berikut :Bahwa atas dasar mufakat Penggugat dan tergugat 1 dan Il , makadengan SURAT HUTANG /PERJANJIAN KREDIT Nomor : 132.0.0.354tanggal 11 Oktober 2011 yang diperbuat dan ditanda tangani dikantor PTBPR IV Koto , maka Penggugat telah memberikan Pimjaman / Kreditberupa uamng kepada tergugat dan Tergugat Ilsejumlah Rp.98.500.000,(Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan syaratsyaratnya sebagai berikut :e Pinjaman / kredit diberikan dalam bentuk Investasi
Register : 03-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA PONOROGO Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.PO Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Bahwa pada saat proses pembuatan perjanjian berlangsung para pihakdalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kesepakatan yangditetapkan tidak ada unsur ketidaksadaran baik PIHAK maupun PIHAK II ;Demikian surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak,yakni PIHAK dan PIHAK II secara musyawarah mufakat serta dalam keadaansehat jasmani dan rohani, surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dalamrangkap 2, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ;Bahwa setelah perjanjian
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0280/Pdt.P/2020/PA.Pkj Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Jamaluddin bin Saman dan Nurbaya binti Nami, ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 2 bulan,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
Register : 16-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 20-09-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1004/Pdt.G/2015/PA.TA Tanggal 10 September 2015 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Dan untukHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1004/Padt.G/2015/PA.TAsementara wakiu biarlah dipakai anakanak dulu. tupun melaluimusyawarah dan mufakat; Dan bilamana anda tidak setuju dengan apa yang tercantum diatas. Andaboleh mengambil jalur hukum. Saya persilahkan.
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 0278/Pdt.G/2019/PA.Mtw Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 7
29 — 7
Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakanimplementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Dalamhal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapathakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Pkj Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
16 — 10
Ambo Side bin Side,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telahhamil 3 bulan, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohontelah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohondan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0255/Pdt.P/2020/PA.Pkj Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 7
11 — 7
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Jumella bin Parewa dan Mursalin bin Ali, ternyata keterangansatu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkanbahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka,anak Pemohon dan calon isterinya menjalin hubungan yang begitu akrabkarena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 1 bulan, keluargaPemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarahdan mufakat