Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat danupaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa

No.254/Pdt.P/2021/PA.Nphmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana jugaakan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara voluntairdan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makasemua biaya

SH.MH,Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANIAHHalaman 3 dari40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.SelSUPARDI SH.MH & REKAN yang beralamat di Jalan SMA 48 No. 46 JalanPinangranti Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08November 2018 5 22222 ono renner nnn non nnn con nnn cnn nae cnn nae cnn nee neBahwa dalil poin 2 (dua) tersebut diatas tidak benar karena tidak adanamanya Masjid Jami Assa'adah dan yang benar adalah Masjid Assa'adahSimprug dan kami ditegaskan

batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an ...dan seterusnya;Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul QuranNomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan PembinaYayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat danmemberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memilikikewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/ataumengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasanberdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan

tentang PengangkatanPengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana YayasanUlumul Qur'an Stabat Periode 20152020;Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul QuranNomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan PembinaYayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat danmemberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memilikikewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/ataumengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasanberdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan

Negeri Stabat dan JudexFacti Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum atau MelanggarKetentuan Hukum Yang Berlaku;1.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbanganhukumnya halaman 40 alenia pertama yang pada pokoknyamenyebutkan : ......Akta Pendirian Yayasan sebagaimana Akta NotarisEni Nurani Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah diubah sebagaimanadengan bukti fotocopy Notulen Rapat tentang Perubahan AnggaranDasar Yayasan Ulumul Quran tanggal 25 Desember 2014 (Bukti T.I.II.V 5) kemudian ditegaskan

Nomor 2567 K/Pdt/2017hal 42 alinea 1 yang berbunyi Menimbang, bahwa berdasarkanketentuan Pasal 10 ayat 2 AD Yayasan Ulumul Quran telah dilakukanpanggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AhmadSyukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembina dan berdasarkanPasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Quran Rapat Pembinatelah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II danV 5s/d T.I.Il dan V 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Anmad Syukriselaku Notulen Rapat Pembina menegaskan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medandalam Putusannya halaman 42 alenia kelima menyebutkan yang padapokoknya: berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan UlumulQuran telah dilakukan panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskanoleh saksi Ahmad Syukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembina danberdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Quran RapatPembina telah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan buktiT.LI dan V 5 s/d T.I.Il dan V 9 kemudian ditegaskan

Pemakaian Bahan Lainnya sebesarRp.1.208.315.668,00 Tidak Dipertahankan;B Koreksi Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkaittidak ada sebesar Rp8.576.330,00;o Bahwa konfirmasi Faktur Pajak bukan merupakan satusatunyaalat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebutbenar adanya baik secara formal maupun material; Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang; Hal ini telah ditegaskan

tangan yang berhakmenandatangani Faktur Pajak; Pasal 9 ayat (5) mengatur bahwa apabila dalam suatu MasaPajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahanyang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutangpajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, makajumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PPNTahun 2000 ditegaskan

Keputusan Terbanding Nomor KEP754/PJ./2001 antaralain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajakadalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebuttelah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPTMasa PPN;2.6 Romawi V Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN,Konfirmasi Faktur Pajak, dan LangkahLangkah PenangananRestitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan PajakPertambahan' WNilai, disebutkan "Perlu. ditegaskan

lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen,serta meneliti dokumendokumen pendukung lainnya yangberkenaan dengan transaksi tersebut;2./ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.52/2003tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan SE 04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentangPerubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajaknomor SE27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas PemohonBanding yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah,ditegaskan

Bahwa pemohon peninjauan kembali (semula terbanding)sependapat dengan Majelis Hakim bahwa konfirmasi Faktur Pajakbukan merupakan satusatunya alat uji yang dipakai untuk meyakinibahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupunmaterial;Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukankonfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnyaseperti arus uang, arus barang;Hal ini telah ditegaskan di dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP 754/PJ./2001 tanggal 26

Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yangmenyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dan kepastianpenggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan

bukanlah lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yangdibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikansengketa konsumen di luar pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatuBadan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang UndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/2017digunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimana PutusanKPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman adalah tindakan

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d.

Nomor 867 K/Pdt.SusBPSk/201793/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013);Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum UndangundangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum ada Peraturan PerundangUndanganyang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotekyang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi

Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yangmenyatakan Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaantersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan = yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diaturdalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3.

BatuBara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman,melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah,yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luarpengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu BadanArbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUArbitrase), hal mana ditegaskan

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atasputusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Halaman 7 dari 37 hal Put.

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 42HIR/258 RBg. yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (oukan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang HakTanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut,maka ditegaskan

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Kewajibanistri untuk bertamkin secara Sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS AI Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda:, #2ee was be# = =p =.i . : Da i al ' i = = a #15 he i St Ht!

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagqarahayat 241:ollolalsl o ile Gor jArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:cou eli Jj976 pglogts MoiArtinya:Wajib member! mutah kepada isteri yang dicerai.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutahhanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka,melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikanmutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dijelaskan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang :Bahwa ditegaskan pula di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.

Hal ini karena register yangdisebutkan (PAJP) menunjukkanpenetapan tersebut ditetapkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Agama Bandungsehingga tidak jelas penetapan apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT;Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Reglement op deBurgeliike Rechtvordering (RV) yang mengatur bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu.

Ditegaskan pula dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1 980dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Olehkarenaitu.

Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:Bahwa ditegaskan pula didalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 8 Reglement op deBurgerlijke Rechtvordering (RV) yang mengatur, bahwa pokokpokokgugatan harus disertai kesimpulan jelas dan tertentu. Sehingga suatugugatan tanpa dasar hukum dan dasar fakta hukum dapatdikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas atau kabur (obscuurlebel). Oleh karena itu, surat gugatan dalam perkara nomor502/Padt.G/2016/PN.

Rumah tangga yangdemikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannyaperkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.

Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim:Lgale cojJI yard slad aso, culS yl orinoll aaaigsilolausgDan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raji, sebab iamasih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalamkekuasaan suaminya jugaWayjib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj! yaitu tempattinggal dan nafkah.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagarah ayat 241:99 ,roJL e. wlallosKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wayib: (a)memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul.Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang

Dengan demikian,dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun iatetap berhak atas mutah menurut cara dan jumlah yang patut (maruf).Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanya kepadaorang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidakberkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya; Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan

GatMenimbang, bahwa faktafakta tersebut tidak selaras dengan semangatuntuk mewujudkan keadilan antara lakilaki dan perempuan, menghindaridiskriminasi antara lakilaki dan perempuan, serta meminimalisir hambatanhambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memeroleh hakhakhukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upayaperlindungan terhadap hakhak kaum perempuan;Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah, ditegaskan bahwa "Bilamana musyawarah sebagaidimaksud ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenaipenyelesaian perselisihan, maka mengenai Akad ini dan segala akibatnyaPara Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yangtetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama BaleBandung di Kabupaten Bandung;Halaman 13 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G 2017/PN.BdgSelanjutnya

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa yang menjadipokok persoalan utama dalam perkara ini adalah adanya perselisihanantara Penggugat dan Tergugat terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI,yang mendasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisahdan Akad ljarah, karenanya Penggugat sangat dirugikan dengan adanyaketidakpastian jumlah hutang tersebut, sehingga Penggugat menganggapberalasan mengajukan gugatan a quo;Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah ditegaskan

,Notaris di Kabupaten Bandung Barat ("Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah), ditegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pembiayaanMusyarakah Mutanagqisah menurut ketentuan Syariah, dimana parapihak secara bersamasama bersepakat untuk membiayai pembelianbarang modalHalaman 18 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgberupa tanah dan bangunan, dimana besar porsi pembelian masingmasing sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan

Bahwa Tergugat menolak dalil posita butir 2 yang pada pokoknyamenyatakan "terhadap perjanjian kredit, Penggugat telah menjaminkanberupa bidangbidang tanah berikut bangunan dan seterusnya,dengan alasanalasan sebagai berikut;a)Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa berdasarkan AkadPembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, ditegaskan bahwa hubunganhukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubunganpembiayaan Musyarakah Mutanaqgisah menurut ketentuan Syariah,dimana para pihak secara bersamasama

Alfabeta, 2005, ditegaskan bahwa hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salahsatu. perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh PemegangHak Tanggungan. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji maka kreditursebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan bendajaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa perlupersetujuan pemilik benda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi daripengadilan.

Bahwa perlu ditegaskan mengenai status hukum dari Pelawan yang tidakmempunyai bukti kepemilikan yang sah terhadap objek perkara sehinggaPelawan tidak memiliki hubungan hukum yang jelas terhadap objek perkara.Dalam hal ini Pelawan adalah Keluarga dari Terlawan X dan Terlawan XI yangkesemuanya tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah dan hanyamengandalkan dasar SIM (surat ijin Menghuni) yang notabene bukanlah hakkepemilikan yang sah serta Terlawan X, Terlawan XI dan Terlawan XII adalahpihak yang

ZehaUsman, Dkk (Terlawan s/d Terlawan VII) sebagai Para Tergugat dan bennyIskandar Dkk sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;Perlu ditegaskan bahwasannya Berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBandung No. 577/Pdt.G/2013/PN.BDG Jo No. 360/Pdt/2014/PT.BDG Jo No.859 K/Pdt/2015, Pelawan Bukan pemilik yang sah atas Objek Sengketa,sehingga poin 4 dalil pelawan haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;. Bahwa mengenai dalil perlawanan poin 5, Perlawan telah keliru dan mengadangada.

ada pemekaran wilayahyang tadinya kelurahan Sukajadi menjadi Kelurahan Cipaganti besertakecamatannya adapun tanah dan bangunan sepengetahuan Tergugat s/dTergugat VII asal dari Hak Milik perseorangan yaitu Tanah Hak EigendomVerponding yang artinya Hak Milik yang secara prosedur peningkatan HakKepemilikan dari Tanah Eigendom Verponding terlebih dahulu di naikan statuskepemilikannya menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu dan hal tersebutjuga sudah diuji materil pada perkara terdahulu;Bahwa perlu. ditegaskan

kembali menyangkut keberatan ataumempermasalahkan mengenai kebijakan pejabat Tata Usaha Negara dalam halini mengenai prosedur dan proses penerbitan SHGB 104/Cipaganti seharusnyadiajukan kepada Paradilan yang mempunyai kewenangan untuk itu yaituPengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung;Bahwa perlu ditegaskan kembali status kepemilikan Hak Guna Bangunan yangdimiliki oleh Terlawan s/d Terlawan VII lebin kuat atau lebih tinggi derajatnyadibandingkan Surat ijin Menghuni yang

dimiliki oleh Pelawan.Bahwa perlu ditegaskan kembali, Pelawantelah mengadaada dengan berdalilyang tidak ada dasar hukumnya dan beritikad tidak baik berupaya merebut hakdari Terlawan s/d Terlawan VII dan seharusnya Pelawan menyadari denganlapang dada bahwa Pelawan sudah jelas dan terang hanya menyewa dariHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 74 / PDT / 2019 / PT.BDGTerlawan s/d Terlawan VII, Akan tetapi sekarang pelawan dengan upayaupaya lain berusaha untuk menguasai objek yang disewanya dengan

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Suwarni Binti Xxx selakuanak kandung dan Tergugat Il selaku janda dari Xxx almarhumadalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Xxxalmarhum;Hal 13 dari 40 hal Put. No 2206/Pdt.G/2018/PA.KdlB.17.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti18.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;16.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KompilasiHukum Islam ditegaskan:(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.17.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam di atas, makai Xxx selaku anak kandungdan Tergugat II selaku janda dari Xxx almarhum adalah ahli warisyang berhak atas harta peninggalan Xxx almarhum;29.

ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I TIDAK ADAHUBUNGAN HUKUMBahwa. syarat gugatan adalah adanya hubungan hukum, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/SIP/1971, tanggal 07 Juli 1971,yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum";Perlu ditegaskan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah adahubungan hukum apa pun, sehingga gugatan Para Penggugat a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima;5.

Bahwa, perlu ditegaskan apabila tanah sengketa a quo seluas 80 200 M? adalahtanah aset Tergugat I yang diperoleh dengan biaya dari APBD Pemerintah ProvinsiJawa Timur dan masuk sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejaktahun 1950, telah dikuasai oleh Tergugat I untuk dijadikan kebun pengembanganpembibitan polowijo;5.

secarahukum dan diminta untuk segera meninggalkan tanah tersebut, namun ternyataperingatan Tergugat sampai 3 (tiga) kali tidak direspon oleh Para Penggugat;Bahwa, pembangunan ruas jalan tol Gempol Pasuruan merupakan ProyekStrategis Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016ditegaskan kedudukan Tergugat I sebagai organ pemerintah mempunyai kewajibanuntuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dan setiap orang dilaranguntuk menghambat, termasuk Para Penggugat, dan perlu ditegaskan

Bahwa, perlu ditegaskan sekali lagi apabila kedudukan Para Tergugat Rekonpensi Imengaku sebagai ahli waris dari pemilik tanah seluas 43.830 M?, apabila dalil ParaTergugat tersebut dianggap benar, maka tidak seharusnya Para TergugatRekonpensi:1) Secara bersama sama dengan cara memaksa untuk memasuki, menguasai,menempati tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 60.000 M? (6 Ha) yangterletak di Desa Sumberdawesari. Kec.

Biyarto di depan persidangan tidak pernahmengetahui adanya proses peralihan atas obyek sengketa, sehingga keterangan saksisaksi tersebut tidak mendukung dan menguatkan dalildalil gugatan Para Pembanding,Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT SBYdengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat layak untukdipertahankan; Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi apabila tanah sengketa a quo adalah tanah assetTergugat I yang diperoleh dengan biaya dari APBD Pemerintah Provinsi

Nomor 509 k/Padt.SusBPSk/2017menyatakan Agar ada kesatuan pengertian dan kepastianpenggunaan tersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan

lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkanhanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsimenangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yangmemiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu BadanArbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang UndangArbitrase), hal mana ditegaskan

Terkait dengan haltersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan olehKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yangsebelumnya memuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimana PutusanKPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R.1 sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;d.

Tanggungan (UUHT)Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurKetua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang HakTanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut,Maka ditegaskan

No. 1070 K/PDT/2009tentang Kekuasaan Kehakiman :Segala Putusan Pengadilan selalu harus memuat alasan dan dasarputusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili " ;Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat EdaranMahkamah Agung No.

No. 1070 K/PDT/20098.Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 301 A/Kp/X/77tahun 1977, penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang perdagangan termasuk perumusan kebijakan di bidang perdagangan yangdilakukan PMA (baik nasional, pelaksanaan maupun teknis) merupakantugas dan kewenangan Departemen Perdagangan serta BKPM ;Pemerintah Indonesia sendiri, sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal

No. 1070 K/PDT/200910.Industri kepada konsumen antara adalah kegiatan usaha yang sah dandibenarkan menurut hukum ;Hal ini sebagaimana yang ditegaskan pula oleh pemerintah Indonesiamelalui sebagaimana yang ditegaskan oleh Departemen Perdagangandalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007 tertanggal 24 April 2007.

KepalaDesa ANDI MASSAKIRANG bukan MASAKIRA, KapolsekWakorumba BAHAKA, maka Pemerintah dimaksud adalahPmerintahan diera tahun 1983, LA ODE IDI sebagai Lurah,BAHAKA sebagai Koramil bukan Kapolsek dan Camatnya adalahHAMSAH BASIMAN, dan pada tahun tersebut masyarakatsetempat / masyarakat Labuan Bajo melakukan Kegiatanmembuka Lahan yang diperuntukan untuk Kepentingan umumbaik untuk Pemukiman maupun untuk Pembangunan sekolah,dan Obyek Lahan dimaksud diatas SEKARANG INI ADALAHMENJADI TERMINAL PELABUHAN VERY ;Ditegaskan

2018 kepada Turut Tergugat, m ak a sangat jelasorang atau subyek hukum yang dimaksudkan diatas adalahmempunyai hubungan hukum dengan Tanah Obyek Sengketamaupun dengan Tergugat bahkan mergikan Penggugat,sehingga secara hukum maka pihakl dimaksud seharusnyaDIJADIKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI , tindakanyang dilakukan oleh Tergugat bersama keluarga besarnya yangdisebutkan diatas adalah sudah tepat secara hukum, oleh karenaTergugat adalah Pemilik = Tanah yang dimohonkan olehPenggugat.Selanjutnya ditegaskan

;Ditegaskan bahwa Luas Tanah yang dimiliki oleh LA ODE UDUkakek Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat dan KeluargaBesar La Ode Udu secara turun temurun hingga hari ini adalahPanjang 170 m dan Lebar 159 m atau seluas kurang lebih 27.030 m 2 dan dari tanah seluas tersebut SEBAHAGIAN telah diHibahkan LA ODE UDU untuk SD Labuan Bajo dengan ukuran70 m x 72 m, Kantor Desa/Balai Desa dengan ukuran 30 m x 50m , dan seluas 10. 330 M2 dikuasai oleh Keluarga Besar LAHalaman 14 dari 32 Putusan No. 89/PDT

DITEGASKAN PULA BAHWA TELAH TERUNGKAP FAKTAPERSIDANGAN YAITU Atas Dalil Gugatan Penggugat bahwa:Penggugat adalah Pemilik Tanah Obyek Sengketa yangdiperoleh dengan cara membuka hutan ... dstnya, dan padasaat penggugat akan mengajukan Permohonan Sertifikat HakMilik oleh Tergugat dan kawankawan sebagaimana disebutkanHalaman 23 dari 32 Putusan No. 89/PDT/2019/PT KDIdalam posita gugatan penggugat telah mengajukan keberatanpada pihak pertanahan ,,, dstnya, FAKTA PERSIDANGAN ATASDALIL A QUO SAMA SEKALI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Subjek Gugatan Kurang Lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium); ** Bahwa keharusan lengkapnya subyek yang dijadikan Tergugat atau TurutTergugat dalam suatu Surat Gugatan telah ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 joPutusan MARI No.1642 K/Pdt/2005, yang Kaedah Hukumnya berbunyi :Ketidak lengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadiTergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah error in personadan

Oleh karenanya sebagaimana yangtelah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998tanggal 27 September 1990 jo Putusan MARI No.1642 K/Pdt/2005sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat beralsan hukum GugatanHalaman 15 dari 58 hal Putusan nomor 348/Pdt/2015/PT.BdgPenggugat in casu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvenkelIikverklaard) ; wae nnnnne nena nen 2.

Oleh karenanya GugatanPenggugat a quo adalah Ne bis In Idem, sebagaimana yang ditegaskan dalamPasal 1917 KUHPerdata :Bahwa kekuatan suatu putusan hakim dSt............. Untuk dapat memajukankekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutandidasarkan atas alsan yang sama, lagi pula oleh dan terhadap pihakpihak yangsama didalam hubungannya yang sama pula.

Hal mana dipertegas pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimanayang telah ditegaskan dalam : 222 2een nn ene nen ne nn ne nceee Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 13 4 1976 No. 647K/Sip/1973, yangberbUnyli: 2222222 nnn nn nnn nn nnn anne nnnAda atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata mata ditentukan olehpara pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudahdiberi status tertentu oleh keputusan pengadilan Negeri yang lebih dulu dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya

417/1106/1998tanggal 5 Nopember 1998 yang seharusnya Tergugat I yang berhakmenuntut ganti rugi kepada Penggugat yang telah meresahkanketurunan Alm.Perdasaan Purba sebagai pemilik objek perkara ;e Bahwa tentang dalil Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan atasobjek Perkara,bahwa dalil Penggugat tersebut adalah illusi ,hayalankarena bagaimana mungkin hal itu terjadi , sebab objek perkara adalahhak dan milik Tergugat II yang diperoleh dari warisan suaminya dariAlm.Persadaan Purba sebagaimana yang ditegaskan

II,III dan VI dr/Tergugat ,II,III ,VI dkuraikan tersebut tentang exeptie dan bantahan atas pokok perkara tersebut Halaman 10dari31Putusan Nomor387/Pdt/2018PTMDNdiatas adalah sekaligus sebagai posita gugatan Penggugat I,II,III dan VIdr /Tergugat I Il, III ,VI dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk;Bahwa Tergugat dk memperoleh tanah terperkara dari suaminya AlmPersadaan Purba yang memperoleh tanah terperkara dari Alm Kusur Purbaayah kandung Alm Persadaan Purba suami dari Tergugat dksebagaimana yang ditegaskan

No. 417/1106/1998tanggal 5 Nopember 1998 yang seharusnya Tergugat yang berhakmenuntut ganti rugi kepada Penggugat yang telah meresahkanketurunan Alm.Perdasaan Purba sebagai pemilik objek perkara ;e Bahwa tentang dalil Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan atasobjek Perkara,bahwa dalil Penggugat tersebut adalah illusi ,hayalankarena bagaimana mungkin hal itu terjadi , sebab objek perkara adalahhak dan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan suaminya dariAlm.Persadaan Purba sebagaimana yang ditegaskan

sebagai posita gugatan Penggugat I,II,II dan VIdr /Tergugat I Il, III ,VI dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan Keliru dalammempertimbangkan berbagai fakta persidangan sehingga sangatlahmerugikan Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;Bahwa Tergugat dk memperoleh tanah terperkara dari Ssuaminya AlmPersadaan Purba yang memperoleh tanah terperkara dari Alm Kusur Purbaayah kandung Alm Persadaan Purba suami dari Tergugat dk sebagaimanayang ditegaskan