Ditemukan 30347 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-02-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/B/2011/PT.TUN. JKT. Tanggal 25 April 2011 — 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,;
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,;
3.PT. HUSTANI CIPTA JAYA,;
NYONYA YOELIA ERNA,;
61 — 41
61 — 41
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkanbahwa, Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang ; Bahwa dari aturan diatas terdapat norma hukum untuk mengajukangugatan di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan incassu adanya kaitan
Putus : 16-09-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 410/Pid.B/2014/PN.SMG Tanggal 16 September 2014 — FERIYANTO Alias GAJAH Bin MUNASIR
41 — 5
41 — 5
Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disiniadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukunghak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkanketerangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidanganyang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yangdimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah TerdakwaFERIYANTO Alias GAJAH Bin MUNASIR lengkap
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN AMUNTAI Nomor 222/Pid.Sus/2016/PN Amt Tanggal 6 September 2016 — - MARHAD bin HADRI
51 — 11
51 — 11
Umum, identitasmana dibenarkan oleh Terdakwa maupun SaksiSaksi di persidangan,sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi eror inpersona (kesalahan orang) ;Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang didakwa melakukantindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap danmampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akanditimbulkan dari perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa dalam kaitan
Register : 10-02-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BARABAI Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Brb Tanggal 8 Maret 2016 — - MUHAMMAD SANI Alias SANI Bin BURHAN
26 — 4
26 — 4
hukumtersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuanbertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiaporang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalamsetiap delik (stiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorangyang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dalam kaitan
Register : 04-01-2017 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 — SUYOKO Kopka
43 — 13
43 — 13
2009 jo Pasal 127 Ayat (2) joPasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor35 Tahun 2009, tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalampanti terapi dan rehabilitasi yang dapat dijatuhkan pada klasifikasitindak pidana yang tidak termasuk dalam residivis kasus narkobadan tidak terdapat bukti merangkap sebagai pengedar atauprodusen gelap Narkotika, dengan demikian sesuai dengan SEMAtersebut diatas, kiranya pemohon banding sudah sepantasnyadapat ditempatkan dalam Panti Rehabilitasi, kaitan
Register : 16-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 37/Pid.B/2019/PN Tjt Tanggal 6 Agustus 2019 — WAWAN ASMADI Als BLENG Bin JAIMAWARDI
69 — 28
69 — 28
Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan daripara saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnyasaling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkaraHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.
Register : 12-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 4/PID.B/2016/PN Mjl Tanggal 2 Februari 2016 — Dayat alias Oday alias Dono Bin Harun
73 — 5
73 — 5
Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalahorang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjekhukum;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN MjlMenimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukumsebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dankecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagaisyarat subyektif dan syarat obyektif;Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Cbn Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon:
Inayatul Maula
298 — 144
Inayatul Maula
298 — 144
Keadaanyang sangat logis bila kita mengacu pada suatu postulat nomen non sufficit sires non sit de jure aut de facto (penyebutan sesuatu saja belum mencukupi,apabila sesuatu tersebut tidak berdasarkan atas hukum atau fakta yangmendukung) dalam hal ini kaitan dengan perkara a quo bahwa Pemohon hanyabisa membuktikan keadaan kejiwaan akan tetapi tidak bisa membuktikankeadaan raga yang mana sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
Upload : 30-04-2015
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN Prp 8 — 3
terdakwa tidak mempunyai jin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang buktiberupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yangdibungkus plastik bening ;Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada saksisaksi dan terdakwa dan masingmasing telah mengenal serta membenarkanbahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan
Putus : 24-03-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pdt/2015 Tanggal 24 Maret 2014 — Ny. KARMINI ALI vs ALEXANDER SIHOMBING, Dk
215 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena kunci rukomilik Pemohon PK berada ditangan Termohon PK karena telah terkelabui dengan janjijanji dari Termohon PK yang mengatakan meminjam kunci ruko tersebut untukmemudahklan apabila disurvey oleh bank dikemudian hari, lalu Termohon PK karenatelah memegang kunci ruko milik Pemohon PK sehingga Pemohon PK tidak bisamengontrakkan ruko miliknya kepada pihak lain, maka sebagai kompensasinyaTermohon PK mentransfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali lagi hanyasebagai kompensasi dalam kaitan
Putus : 03-08-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 243/PID.B/2011/PN.STB. Tanggal 3 Agustus 2011 — Pidana
- 1. CANDRA WIJAYA Alias CANDRA
- 2. KUSNO Alias PAK NO Bin PAK MINA
59 — 4
59 — 4
Dengan sengaja menawarkan ataumemberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainanjudi atau dengan sengaja turut sertadalam suatu perusahaan untuk itudengan tidak pedulu apakah untukmenggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatutata Cara, Ad.1 Unsur Barang Siapa :17Ad.2Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangperseorangan sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban danpadanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam kaitan
Register : 19-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 112/PID/2016/PT.DKI Tanggal 4 Mei 2016 — CHENG TIN KEI
50 — 27
50 — 27
pidana MATI;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkatpertama tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan ;e Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengetahui kalau barangyang dikirim itu adalah narkotika jenis sabu dan pemiliknya adalah sdr.ALUNG (DPO) , Terdakwa/Pembanding mengetahui barang narkotikajenis sabu tersebut setelah ditangkap oleh Polisi;e Bahwa Terdakwa/Pembanding bekerja untuk ALUNG (DPO) yangmempunyai kaitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tanggal 22 April 2014 — PT.SARAN REALTINDO SEJAHTERA VS PT. ARGO SALASSA SEMBADA
233 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar Monas adalah tiga pihak dalam kaitan dengan pelaksanaanpekerjaan yang diperjanjikan. PT. Sinar Monas selaku sub kontraktor tidakmempunyai hak untuk menagih pembayaran karena;a.
Register : 30-06-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
MORAHWI
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
193 — 127
MORAHWI
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
193 — 127
Undang Undang Nomor 51 tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya denganObyek Sengketa sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas.Dalam kaitan tersebut diatas sejak dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana diterbitkannya Obyek Sengketa telah dilakukanupaya administratif berupa mengirimkan surat keberatan kepada Kepala DesaBilangan/ Tergugat tertanggal 23 April 2020 dan selanjutnya tertanggal
Dengandemikian secara yuridis keberadaan Penggugat sebagai Perangkat DesaBilangan, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep adalah tetapsah secara hukum ;28.AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :Dalam kaitan tersebut ada 3 (tiga) AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB) yang dilanggar :1.
Dalam kaitan tersebut diatasseharusnya Tergugat tetap berpegang kepada Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang dijadikan konsidera yangtelah terurai pada (Obyek Sengketa), namun pada kenyataannyaTergugat justru melanggar sendiri terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut diatas.
Putus : 11-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 101 / PDT / 2019 / PT DPS Tanggal 11 Oktober 2019 — 1. I DEWA KETUT OKA MERTA, dk
melawan
DEWA NYOMAN OKA
93 — 71
93 — 71
dokumendokumen yangHalaman 71 dari 94 Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT DPSberkaitan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah yangmenjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara pidana maupun perkaraperdata, ada menyebut obyek tanah yang sama, namun pada pokoknya dalamkedua kasus tersebut terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam perkarapidana, yang menjadi pokok permasalahan adalah tindakan ParaPembanding/Para Penggugat Asal yang disangka melakukan pemalsuan suratdalam kaitan
terbukti adanya pengakuan dari dari Para Pembanding/ParaPenggugat, bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas + 1800 meterpersegi dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat, dan pengakuan inipunsesuai dengan hasil pemeriksaan Setempat, yang menyebutkan bahwa obyeksengketa tersebut dengan batasbatas: Selatan : Pangkung; Barat : Telabah, Jalan Raya; Timur : Sungaidan Utara : Tanah milik Ketut Taram, tanah Cok Gede Dharma Yoga;sebagian dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam kaitan
oleh DewaMade Karija, atas dasar penguasaan secara hukum adat, dan dari tahun 1980sampai sekarang dikuasai oleh Para Pembanding/ Para Penggugat atas dasarwarisan;Menimbang, bahwa Surat Pernyataan diatas, disaksikan dan ditandatangani pula oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Kepala Dusun/Klian Banjar DinasTarukan Kaja, Nyoman Sujendra dan Wayan Artawan, selaku Bendesa AdatDesa Pakraman Tarukan, serta diketahui dan ditanda tangani oleh KepalaDesa Pejeng Kaja, Dewa Gede Artha Putra;Menimbang, bahwa dalam kaitan
Penggugat secara terus menerus dan turuntemurun telah menghaki, menguasai dan menempati obyek tanah sengketa(vide: Penguasaan Sporadik), dan dengan menunjuk pada surat bukti T.T.36tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), makaPara Pembanding/Para Penggugat mendalilkan bahwa sebelum 24 September1960 sampai tahun 1980 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dewa MadeKarja, dan dari tahun 1980 sampai dengan sekarang dikuasai oleh ParaPembanding/Para Penggugat;Menimbang, bahwa dalam kaitan
TinggiDenpasar telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat,sehingga apa yang tertera dalam SHM Nomor 886/Desa Pejeng Kaja tersebutsudah tidak valid, dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kepemilikanterhadap tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum angka 3tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena Para Pembanding/ParaPenggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT DPSMenimbang, bahwa dalam kaitan
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs. M. Bakhtiar bin H. Bado
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktafakta penting yang terungkapdalam persidangan dan sangat pokok dalam kaitan dengan materi dakwaanJaksa Penuntut Umum, terutama materi dakwaan yang dalam surat tuntutannyaHal. 46 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan a quo sebagaimana dalam dakwaan Ketiga danyang dinyatakan pula terbukti oleh judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu Pasal 3 jo.
Bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", Fakta persidanganmenunjukkan bahwa dalam kaitan dengan penggunaan dana BOS baik padatahun 2006 maupun pada tahun 2007, Terdakwa sama sekali tidak pernahHal. 48 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan".
Padahal fakta yangterungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa dalamkaitan dengan pelaksanaan dana BOS ini adalah sebagai Penanggugjawab, jadimemang Terdakwa dalam kaitan pelaksanaan dana BOS tersebut fungsinyabukan hanya sebagai Kepala Sekolah tetapi di tingkat sekolah ia Terdakwaadalah exofficio selaku Penanggungjawab.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt/2011 Tanggal 26 April 2011 — IR. FITRIYAH ARIEF WANGSA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA dk
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arief Wangsa yang tidak punya kaitan hukum dengansaksi utama (Penggugat) pada kasus kebakaran tersebut.
Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.02/PID/PRA.PRAD/1999/PN.Uj.Pdg, tanggal 20 Desember 1999, yang menolak permohonan praperadilan Pemohon telah dimaklumi Pemohon sebelumnya, karena masalahpenghentian penyelidikan tidak diatur pada KUHAP.Menyadari bahwa Pemohon tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat ataskasus kebakaran Pondok Bunga Wana dan SP3 versi Polda tersebut berbentukpembodohan dan pembohongan (tidak berkekuatan hukum), maka patutdikesampingkan apabila pada jawaban Tergugat diangkat
Yusuf Manggabarani dalam kaitan sikap mereka ataskasus kebakaran tersebut ;Bahwa berhubung surat tersebut (2) diatas tidak juga dilayani, maka ayahPenggugat bersurat lagi ke Kapolda Irjen Pol. Drs.
Putus : 23-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 23 Oktober 2013 — Drs. H. IDRUS, MM
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarpada segi yuridisnya, tetapi berdasar pada hanya satu fakta yang justru kontekspengertiannya tidak dipahami oleh Hakim Kasasi.Untuk itulah, dengan melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini, PemohonPeninjauan Kembali sangat mengharapkan kearifan Mahkamah Agung untukmemeriksa kembali Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali a quo sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya untuk mengujiputusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.Bahwa, dalam kaitan
uang yang disetor kepada DinasPendidikan Kabupaten Sinjai tersebut adalah sebagai bentuk konstribusisecara ikhlas/sukarela kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dari sisapenggunaan Dana DAK TA 2007 yang masuk kategori keuntungan merekamasingmasing sebagai pengelola dana dengan metode Swakelola untukmembantu membiayai kegiatankegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSinjai yang tidak tersedia pos anggarannya pada Dinas PendidikanKabupaten Sinjai.3 Untuk itulah, maka sampai sekarang ini, khusus dalam kaitan
mengikuti proses hukum yang sedang berjalan denganharapan " Agar Hakim dapat memutuskan persoalan Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsidengan seraya menyatakan bahwa uanguang tersebut adalah bukanmilik Negara dan Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi akan tetapiadalah milik / keuntungan para Kepala Sekolah sebagai pengeloladengan metode Swakelola atas dana DAK TA 2007 tersebut ".e Bahwa, perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi,hanyalah dalam kaitan
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/MIL/2011 Heri Susanto
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baru dimintakan PH untuk memenuhi syarat formal.Bahwa di samping itu apabila dicermati lebin dalam penangkapanmaupun penggeledahan atas rumah Pemohon Kasasi alibinya tidakada kaitan dengan tertangkapnya Saksi3 (Sdr. Ferli) oleh karenaHal. 11 dari 16 hal. Put.
Register : 03-06-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 103/Pid.B/2013/PN.Stg Tanggal 18 Juli 2013 — MINHAT alias AAT bin ABDUL KADIR
21 — 4
21 — 4
Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksidan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana keterangan Terdakwa dengan para saksiyang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud denganbarangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa