Ditemukan 30347 data
100 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
CC RT 008/RW 04 Wilayah Kelurahan Wijaya Kesuma, sama sekalitidak mempunyai kaitan hukum dengan kepemilikan Pemohon Kasasi.Apalagi pihak Termohon Kasasi beperkara dengan Gunawan Kurniadi,bukan beperkara kepada Gunawan Miharja selaku Ketua Yayasan KongKoan;Berdasarkan uraianuraian tersebutdi atas, karena Pemohon Kasasi dalammemperoleh alas haknya telah didahului dengan iktikad baik di antaranyamelakukan memberikan ganti rugi kepada pihak yang menguasai tanahterhadap objek sengketa, sehingga Pemohon
61 — 41
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkanbahwa, Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang ; Bahwa dari aturan diatas terdapat norma hukum untuk mengajukangugatan di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan incassu adanya kaitan
41 — 5
Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disiniadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukunghak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkanketerangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidanganyang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yangdimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah TerdakwaFERIYANTO Alias GAJAH Bin MUNASIR lengkap
51 — 11
Umum, identitasmana dibenarkan oleh Terdakwa maupun SaksiSaksi di persidangan,sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi eror inpersona (kesalahan orang) ;Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang didakwa melakukantindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap danmampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akanditimbulkan dari perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa dalam kaitan
26 — 4
hukumtersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuanbertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiaporang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalamsetiap delik (stiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorangyang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dalam kaitan
43 — 13
2009 jo Pasal 127 Ayat (2) joPasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor35 Tahun 2009, tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalampanti terapi dan rehabilitasi yang dapat dijatuhkan pada klasifikasitindak pidana yang tidak termasuk dalam residivis kasus narkobadan tidak terdapat bukti merangkap sebagai pengedar atauprodusen gelap Narkotika, dengan demikian sesuai dengan SEMAtersebut diatas, kiranya pemohon banding sudah sepantasnyadapat ditempatkan dalam Panti Rehabilitasi, kaitan
69 — 28
Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan daripara saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnyasaling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkaraHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.
73 — 5
Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalahorang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjekhukum;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN MjlMenimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukumsebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dankecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagaisyarat subyektif dan syarat obyektif;Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana
Inayatul Maula
298 — 144
Keadaanyang sangat logis bila kita mengacu pada suatu postulat nomen non sufficit sires non sit de jure aut de facto (penyebutan sesuatu saja belum mencukupi,apabila sesuatu tersebut tidak berdasarkan atas hukum atau fakta yangmendukung) dalam hal ini kaitan dengan perkara a quo bahwa Pemohon hanyabisa membuktikan keadaan kejiwaan akan tetapi tidak bisa membuktikankeadaan raga yang mana sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
terdakwa tidak mempunyai jin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang buktiberupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yangdibungkus plastik bening ;Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada saksisaksi dan terdakwa dan masingmasing telah mengenal serta membenarkanbahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan
215 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena kunci rukomilik Pemohon PK berada ditangan Termohon PK karena telah terkelabui dengan janjijanji dari Termohon PK yang mengatakan meminjam kunci ruko tersebut untukmemudahklan apabila disurvey oleh bank dikemudian hari, lalu Termohon PK karenatelah memegang kunci ruko milik Pemohon PK sehingga Pemohon PK tidak bisamengontrakkan ruko miliknya kepada pihak lain, maka sebagai kompensasinyaTermohon PK mentransfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali lagi hanyasebagai kompensasi dalam kaitan
59 — 4
Dengan sengaja menawarkan ataumemberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainanjudi atau dengan sengaja turut sertadalam suatu perusahaan untuk itudengan tidak pedulu apakah untukmenggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatutata Cara, Ad.1 Unsur Barang Siapa :17Ad.2Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangperseorangan sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban danpadanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam kaitan
50 — 27
pidana MATI;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkatpertama tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan ;e Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengetahui kalau barangyang dikirim itu adalah narkotika jenis sabu dan pemiliknya adalah sdr.ALUNG (DPO) , Terdakwa/Pembanding mengetahui barang narkotikajenis sabu tersebut setelah ditangkap oleh Polisi;e Bahwa Terdakwa/Pembanding bekerja untuk ALUNG (DPO) yangmempunyai kaitan
233 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar Monas adalah tiga pihak dalam kaitan dengan pelaksanaanpekerjaan yang diperjanjikan. PT. Sinar Monas selaku sub kontraktor tidakmempunyai hak untuk menagih pembayaran karena;a.
93 — 71
dokumendokumen yangHalaman 71 dari 94 Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT DPSberkaitan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah yangmenjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara pidana maupun perkaraperdata, ada menyebut obyek tanah yang sama, namun pada pokoknya dalamkedua kasus tersebut terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam perkarapidana, yang menjadi pokok permasalahan adalah tindakan ParaPembanding/Para Penggugat Asal yang disangka melakukan pemalsuan suratdalam kaitan
terbukti adanya pengakuan dari dari Para Pembanding/ParaPenggugat, bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas + 1800 meterpersegi dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat, dan pengakuan inipunsesuai dengan hasil pemeriksaan Setempat, yang menyebutkan bahwa obyeksengketa tersebut dengan batasbatas: Selatan : Pangkung; Barat : Telabah, Jalan Raya; Timur : Sungaidan Utara : Tanah milik Ketut Taram, tanah Cok Gede Dharma Yoga;sebagian dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam kaitan
oleh DewaMade Karija, atas dasar penguasaan secara hukum adat, dan dari tahun 1980sampai sekarang dikuasai oleh Para Pembanding/ Para Penggugat atas dasarwarisan;Menimbang, bahwa Surat Pernyataan diatas, disaksikan dan ditandatangani pula oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Kepala Dusun/Klian Banjar DinasTarukan Kaja, Nyoman Sujendra dan Wayan Artawan, selaku Bendesa AdatDesa Pakraman Tarukan, serta diketahui dan ditanda tangani oleh KepalaDesa Pejeng Kaja, Dewa Gede Artha Putra;Menimbang, bahwa dalam kaitan
Penggugat secara terus menerus dan turuntemurun telah menghaki, menguasai dan menempati obyek tanah sengketa(vide: Penguasaan Sporadik), dan dengan menunjuk pada surat bukti T.T.36tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), makaPara Pembanding/Para Penggugat mendalilkan bahwa sebelum 24 September1960 sampai tahun 1980 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dewa MadeKarja, dan dari tahun 1980 sampai dengan sekarang dikuasai oleh ParaPembanding/Para Penggugat;Menimbang, bahwa dalam kaitan
TinggiDenpasar telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat,sehingga apa yang tertera dalam SHM Nomor 886/Desa Pejeng Kaja tersebutsudah tidak valid, dan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kepemilikanterhadap tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum angka 3tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena Para Pembanding/ParaPenggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT DPSMenimbang, bahwa dalam kaitan
117 — 64
Lebih lanjut, ParaPenggugat mengaku bahwa hanya 790 orang per stand yang tervalidasi .Berdasarkan hal mi, Para Penggugat tidak mewakili seluruh Pedagang Pasar TuriTahap Ill ;c Dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan/merinci mengenai sudah adaketerangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengankewajiban melakukan pemberitahuan ;Terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT sangat tidak sependapat dan perlu menegaskankembali bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT telah memenuhi unsurunsur
Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya ;b Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengankewajiban melakukan pemberitahuan dan Posita dari seluruh kelompok baik wakilkelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun, tidakteridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci ;Tentang anggota kelompok adalah Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru TahapTiga, yakni : e Pedagang Pasar Turi Baru Tahap Tiga lantai I terdapat 506 orang/stand(selanjutnya cukup disebut
Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya ;b Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengankewajiban melakukan pemberitahuan dan Posita dari seluruh kelompok baik wakilkelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun, tidakteridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci ;Tentang anggota kelompok adalah Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru TahapTiga, yakni : 291Cce Pedagang Pasar Turi Baru Tahap Tiga lantai I terdapat 506 orang/stand(selanjutnya cukup
153 — 44
tersebut hakim Anggota II sebagaiHakim Ad hoc berbeda pendapat dan tidak sependapat dalam musyawarahMajelis dengan mengajukan Disenting opinion sebagai berikut :Menimbang bahwa, dalam perkara tindak pidana korupsi yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Mardiati, Bsc selaku LurahBontomatene, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, adalah dalam kaitandengan RASKIN di Kelurahan Bontomatene, Kabupaten Pangkep pada periodetahun 2012.Menimbang bahwa, kedudukan terdakwa sebagai Lurah Bontomatenedalam kaitan
secara benar dan tepat, atau tepat waktu, tepatjumlah dan tepat sasaran.Demikian pula bahwa, para Penerima Manfaat RASKIN, telah membayar hargaRASKIN tersebut secara benar dan tepat dan telah diserahkan kepadapengelola RASKIN.Menimbang bahwa, dengan demikian, maka telah terbukti bahwa padatataran pelaksanaan kebijakan/ penyaluran RASKIN sebagai obyek hukum atasSifat Perouatan Melawan Hukum / bestandelen delik, tidak terjadi suatu tindakpidana korupsi didalamnya.101Menimbang bahwa, adapun didalam kaitan
Karena pada proses penyaluran RASKIN itulahdapat ditemukan Sifat Perouatan Melawan Hukumnya atau bestandel deliknya.Dan adapun persoalan ada tidaknya kerugian negara, apalagi misalnya sepertiterdakwa yang menerima dana RASKIN dari Penerima Manfaat RASKINtersebut pada bulan Oktober 2012 dan nanti disetorkan ke Bank BULOG padatanggal 4 Desember 2012, SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITAN HUKUMNYADENGAN SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU BESTANDELDELIK KARENA IA SIFATNYA ASSESOIR.Atau dengan kata lain bahwa,
Dan menurutketentuan ayat (2), jika termasuk ketentuan huruf f ayat (1) di atas tidakdipenuhi, maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.Saya akan memperjelas khususnya kepada Penuntut Umum atasketentuan ini sebagai berikut:Dalam pasal 3 misalnya mengatur sifat perouatan melawan hukum seperti yangsudah dikemukakan di depan yaitu dengan tidak termasuk dalam kaitan denganada tidaknya kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi berdelikformil.Dalam pasal 3, disamping diatur materi
Dan kepada Penuntut Umum harus atau wajibmemahami hal ini, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bukanNegara fatamorgana yang mana aparat hukumnya dapat seenaknyamenyatakan sesuatu terbukti tetapi dengan tanpa dasar hukum secara tertulissebagaimana diamanatkan oleh putusan MK termaksud di atas.Menimbang bahwa, dalam kaitan dengan perkara a quo, sesuai denganfakta hukum yang terungkap dipersidangan, satu satunya perbuatan terdakwayang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini adalah adanya penerimaan
ZAINAL EFENDI, SH
Terdakwa:
FERINALDI Alias FERI Bin SAFII .Alm
31 — 6
adalah pembungkus barang bukti Narkotika jenis shabu,dengan berat bersih pembungkusnya 43,43 (Empat puluh tiga koma empatpuluh tiga) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dariHalaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2019/PN Pbryang berwenang dan tidak ada kaitan
PN Pbrgram untuk di musnahkan.e. 5. 1 (satu) buah kantong asoy warna putih dan 2 (dua) bungkus plasticukuran besar warna silver adalah pembungkus barang bukti Narkotika jenisshabu, dengan berat bersih pembungkusnya 43,43 (Empat puluh tiga komaempat puluh tiga) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramtidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
lagi,dan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bab X Ketentuan Penutup Pasal 65:Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini maka Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran NegaraTahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)dinyatakan tidak berlaku;Dengan demikian, baik isi ketentuan maupun penjelasannya sudah tidakberlaku lagi;Dalam kaitan
sistem negatif;Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,yang pada intinya:Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistempublikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikankepastian hukum kepada pihak yang dengan iktikad baik menguasaisebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah,dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UndangUndangPokok Agraria berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Dalam kaitan
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
MUSTAJI BIN KAMSIH
121 — 61
Sintia, Silvi, Putri dan untuk selebihnya saksitidak mengenalnya, kemudian yang ada kaitan keluarganya sendiri yaituSdr.