Ditemukan 18146 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN RAHA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rah
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
La Lipa
Tergugat:
La Rifai
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Perwakilan Kabupaten Muna
8541
  • Bahwa dalam musyawarah tanggal 12 Agustus 2020 tidakmenghasilkan mufakat, karena tidak di hadiri oleh Pihak keluargaTergugat. Maka, Musyawarah tersebut ditunda dan digendakan lagipada tanggal 19 agustus 2020, dengan menghadirkan saksi dan pihakkeluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi Musyawarah tersebuttidak menghasilkan Mufakat, karena permintaan Penggugat agarsebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah menjadi milikTergugat.
Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 22 September 2016 — Hi.Mangkau
29678 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Desa setempat, perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013, oleh karenanya Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 94 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18Tahun 2013, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Register : 24-11-2014 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 0349/Pdt.G/2014/MS.SGI
Tanggal 22 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8223
  • Abdurrahman meninggalkan 4(empat) orang anak sebagai ahli warisnya dan tidak ada ahli waris yang lain, saksi jugatahu harta peninggalan pewaris yaitu 4 (empat) pintu toko yang terletak di GampongKayee Jatoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, keempat pintu toko tersebutsudah dibagi secara mufakat oleh Penggugat dan Tergugat pada saat kenduri seratushari meninggalnya pewaris dan kedua orang saksi hadir pada saat itu, dimana masingmasing ahli waris mendapatkan hak satu pintu toko dengan rincian
    warisan;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di dalam posita gugatannya tidakmenjelaskan secara rinci kondisi objek perkara yang sudah dihibahkan kepada paraTergugat yaitu objek perkara poin 4.a, 4.b, 4.c, 4.9, 4.1, 4.j, dan 4.k, sehinggamenyebabkan gugatannya menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 4.d, 4.e, 4.f dan 4.h, dipersidangan terbukti sudah dibagi secara musyawarah dan mufakat
Putus : 28-11-2014 — Upload : 02-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA VS 1. PT. IDENTRUST SECURITY INTERNATIONAL, DKK
685453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semua perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini atau bagiandari padanya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;8.2. Bila terjadi ketidaksepakatan melalui musyawarah dan mufakat, makapara pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikanmelalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKT1)yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagaikeputusan dalam tingkat pertama dan terakhir...
Register : 18-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BANTA ENG Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ban
Tanggal 10 Juni 2021 — * Perdata -Penggugat: AGUS SALIM Tergugat: 1.TUMANG Bin BACCING 2.JUMANA Bin NONGKO
16961
  • Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal menyelesaikan masalah ini,yakni musyawarah mufakat dengan Para Tergugat, termasuk melalui pejabatpemerintah maupun instansi yang berwenang untuk menyelesaikan ataumelalui mediator/oenengah antara Penggugat dengan Para Tergugat, namunPara Tergugat tetap tidak mengindahkannya;.
    Nompo para Tergugat sudah menggarap tanah tersebutsejak tahun 1983 ketika Nongko bin Sassa meninggal dunia dan para Tergugatmembayar pajak hingga tahun 2020 dengan itikad baik;Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.BanMenimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha maksimalmenyelesaikan masalah ini, yakni musyawarah mufakat dengan Para Tergugat,termasuk melalui pejabat pemerintah maupun instansi yang berwenang untukmenyelesaikan atau melalui mediator/penengah antara Penggugat dengan ParaTergugat
Register : 06-03-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 146/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 14 Februari 2017 — ADI DARMAWAN LAWAN : PT. BUMI SERPONG DAMAI Dkk
6834
  • Bobby Saputra adalah tanah sawahBahwa pada tanggal 27 Mei 2013 yang bertempat di Kasie Perselisihan TanahKabupaten Tangerang dilakukan suatu pertemuan mediasi untuk musyawarahdan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik tentang permasalahan tanahtersebut diatas, hal ini dihadiri oleh Tergugat Il sehingga dengan jelasmenyatakan tanah tersebut dahulu milik Tergugat Il (Tuan Sandjaja WangsaMulia alias Ong Lin San), tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Il kepadaPenggugat pada tangggal 8 Pebruari
    Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 yang bertempat di Kasie Perselisihan TanahKabupaten Tangerang dilakukan suatu pertemuan mediasi untuk musyawarahdan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik tentang permasalahan tanahtersebut diatas, hal ini dihadiri oleh Tergugat Ill sehingga dengan jelasmenyatakan tanah tersebut dahulu milik Tergugat Il (Tuan Sandjaja WangsaMulia alias Ong Lin San), tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Il kepadaPenggugat pada tangggal 8 Pebruari 2012;14.
Register : 06-04-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Nopember 2010 —
4533
  • . : S.Pgl/87/IV/2010/Sektro Gbr; (bukti vide P16);e Bahwa atas permasalahan yang dilaporkan oleh TERGUGAT di Polsek GambirJakarta Pusat, kedua orang penerima order dari PENGGUGAT tersebuthingga surat gugatan ini didaftarkan masih ditahan sebagai Tersangka dengantuduhan secara tanpa hak telah menggunakan hak cipta gambar Upin danIpin;e Bahwa sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi : Kedua belahpihak sepakat apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan denganmusyawarah dan mufakat
    dalamKUHperdata pasal 1601 b jo Pasal 16041617, dan sifat perjanjianpemborongan pekerjaan tidak allin, akan tetapi PENGGUGAT telahmemberikan ijin kepada pihak lain/pihak ketiga untuk menggunakan gambarUpin dan Ipin pada produksi bermerek milik pihak ketiga tersebut ;Bahwa dalil PENGGUGAT pada paragraf 2 halaman 4 posita Gugatan aquoyang menyatakan: "Bahwa sesuai pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi"Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan, maka akandiselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
Register : 20-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 166/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Januari 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF., M.Kn;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
7748
  • sudah satu paket untukmenang di pengadilan sampai tingkat atas; Halaman 67 dari 100 Putusan Perkara Nomor 166/G/2014/PTUNJKTAhliBahwa Segel dipasang karena bangunan tidak sesuai dengan ijin dan laporan darisecurity ada pembongkaran pada bangunan karena ijin yang ada untuk bangunan 2(dua) lantai tetapi bangunan berdiri 3 (tiga) lantai; Bahwa sekarang ijin bangunan untuk 3 (tiga) lantai sudah ada dan papan Segel sudahBahwa saksi selaku Ketua RT menghimbau Penggugat dan ibu Lenny untukbermusyawarah mufakat
    Hermawan Chandra dalam persidangan tanggal 19Nopember 2014 yang menyatakan dirinya selaku Ketua RT menghimbau Penggugat danLenny Herijanni S. untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan ini namunbelum ditanggapi Penggugat; Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat pihak pejabat pemerintahan yang terkait termasuk Tergugat telah melakukanupaya klarifikasi kepada Penggugat namun tidak menemukan kata mufakat, maka MajelisHakim berkesimpulan upaya Tergugat
Register : 03-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg.
Tanggal 28 Agustus 2017 — ASEP SUPRIATNA, dk., Melawan; PT CASUARINA HARNESSINDO;
8037
  • Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialyang selengkapnya berbunyi:Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja /serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibatgagalnya perundingan.Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyavarah untukmencapai mufakat
    PP, DPC dan PUK dan PT.CH akan melakukan langkah Konstruktifuntuk menyelesaikan setiap PHI yang timbul di Perusahaan secaramusyawarah untuk mufakat sesuai Prinsip Hubungan Industrial.c.
    Casuarina Harnessindoakan melakukan langkah langkah konstruktif untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di Perusahaansecara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip HubunganIndustrial.c. Pimpinan Pusat dan DPC RTMM 1973 SPSI menegaskan,Menunggu selesainya proses tersebut dalam butir (a) dan (b)maka rencana mogok Jumat, 13 September 2013 tidak bolehdilakukan.2.
Register : 08-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 55/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 18 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KASAU.P Bin PAKKI Diwakili Oleh : ANDI BAHTIAR, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
6218
  • Oleh karena dana Bantuan Sosial tersebut sudah bukankeuangan Negara, lantas ketika terjadi kekeliruan dalampemanfaatannya secara bergulis, maka dalam lampiran 3 padahalaman 40 telah diatur mekanisme yaitu: Terlebinh dahulu harusdiselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
    TPK/2017/PT.MKSKetika dalam tahap musyawarah tidak ditemukan mufakat, makadalam hal tersebut terjadilah namanya PERSELISIHAN antarapenerima dana Bantuan Sosial yang tidak melakukanpengguliran dana Bantuan Sosial kepada calon lainnya denganDinas Perkebunan yang proses penyelesaian perselisihantersebut diselesaikan secara perdata pada Pengadilan negeriyang disepakati.Untuk itu, pada lampiran 3, telah diatur tentang format SuratPerjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan Propinsidengan Penerima dana
    Tetapi terlebihdahulu secara musyawarah untuk mufakat. Dan bila hal itu tidaktercapai maka dengan secara perdata melalui Pengadilan NegeriMakassar.
Register : 20-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0010/Pdt.P/2021/PA.Pkj
Tanggal 10 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
127
  • Malike dan Titin Bin Saling, ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya samasamasaling mencintai sehingga keluarga Para Pemohon merasa malu apabila tidaksegera dinikahkan secepatnya, keluarga Pemohon dengan keluarga calonSsuami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat
Register : 06-01-2021 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0005/Pdt.P/2021/PA.Pkj
Tanggal 20 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
2314
  • keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonSuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena anak para Pemohon dan calon suaminyasering pergi bersama sampai malam hari dan khawatir keduanya akanmelakukan hal yang lebin parah lagi yang dilarang oleh agama Islam danmenjadi aio keluarga, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anakPemohon telah bermusyawarah dan mufakat
Register : 13-02-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 377/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Tanggal 27 Agustus 2014 — Hidayati Binti Chusain Abdul Jalil Bin Suparto
63
  • Karena pada dasarnya musyarawah untuk mufakat.. Bahwa Tergugat selalu menyimpulkan seesuatu berdasarkan sudut pandangsendiri.Itu sering kali dilakukan. Salah satu contoh pada tanggal 14 mei 2014.Tergugat mengatakan bahwa anak pertamanya curhat kepada Tergugatbahwa tidak diterimanya kuliah di ASTRA itu karena tidak dapat restu dan doadari Penggugat.Kemudian Penggugat menanyakan kepada anak ternyata dijawab tidakTernyata itu hanya kesimpulan Tergugat sendiri..
Register : 16-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 20-09-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1004/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 10 September 2015 — Penggugat dan Tergugat
100
  • Dan untukHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1004/Padt.G/2015/PA.TAsementara wakiu biarlah dipakai anakanak dulu. tupun melaluimusyawarah dan mufakat; Dan bilamana anda tidak setuju dengan apa yang tercantum diatas. Andaboleh mengambil jalur hukum. Saya persilahkan.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LB.BS ;
Tanggal 16 Juli 2014 —
289
  • ., telah mengemukakan sebagai berikut :Bahwa atas dasar mufakat Penggugat dan tergugat 1 dan Il , makadengan SURAT HUTANG /PERJANJIAN KREDIT Nomor : 132.0.0.354tanggal 11 Oktober 2011 yang diperbuat dan ditanda tangani dikantor PTBPR IV Koto , maka Penggugat telah memberikan Pimjaman / Kreditberupa uamng kepada tergugat dan Tergugat Ilsejumlah Rp.98.500.000,(Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan syaratsyaratnya sebagai berikut :e Pinjaman / kredit diberikan dalam bentuk Investasi
Register : 03-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA PONOROGO Nomor 1054/Pdt.G/2018/PA.PO
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
111
  • Bahwa pada saat proses pembuatan perjanjian berlangsung para pihakdalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kesepakatan yangditetapkan tidak ada unsur ketidaksadaran baik PIHAK maupun PIHAK II ;Demikian surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak,yakni PIHAK dan PIHAK II secara musyawarah mufakat serta dalam keadaansehat jasmani dan rohani, surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dalamrangkap 2, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ;Bahwa setelah perjanjian
Register : 23-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0280/Pdt.P/2020/PA.Pkj
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
216
  • Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama Jamaluddin bin Saman dan Nurbaya binti Nami, ternyataketerangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksimenerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yangbegitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 2 bulan,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
Putus : 15-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1171 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 15 Desember 2011 — Ir. YOUTJE KOAPAHA, MSc.PhD
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artidjo Alkostar, SH.LLM. menyatakan pendapat yang berbeda(dissenting opinion) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (8) UndangUndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwaDalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ;Menimbang, bahwa Hakim Agung Dr.
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0248/Pdt.P/2020/PA.Pkj
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
1610
  • Ambo Side bin Side,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telahhamil 3 bulan, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohontelah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohondan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 0278/Pdt.G/2019/PA.Mtw
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
297
  • Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakanimplementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Dalamhal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapathakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang