Wahidin Raya,Nomor 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10710, diwakili oleh Plh.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan dan kawankawan, kesemuanyaberdomisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia,beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15, KementerianKeuangan, Jalan Dr.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Mei 2018;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAHXV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA MAKASSAR cqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PALOPO, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sudarsono, Plh. DirekturHukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan RI,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dula, S. Sos., M.M.

Bahwaalokasi anggaran tersebut meliputi 8 (delapan) kKecamatan yang ada diKabupaten Kubu Raya.Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dana Bansos SLPTT TA. 2014Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI telahmengeluarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Selaku KuasaPengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No.13/KPA/SK.310/C/1/2014 22 Januari 2014 tentang Pedoman TeknisSekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi danJagung Tahun 2014, yang ditindaklanjuti oleh Dinas

Bahwa dari 7 (tujuh) Saprodi untuk 4 (empat) desa yang ada diSea & SPKecamatan Sungai Kakap yang diadakan oleh terdakwa PENDIKIANTONO, ternyata ada yang tidak terdaftar di KementerianPertanian RI dan tidak masuk dalam buku pupuk dan pestisida yangditerbitkan oleh Kementerian Pertanian RI Ditjen Prasarana danSarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun tahun2014, yaitu : Pupuk Organic EXTRAGEN kemasan 100ml, 200mldan 500n1.Bahwa perbuatan terdakwa PENDI KIANTONO selaku pemilik TokoAgrotani

Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dana Bansos SLPTT TA. 2014Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI telahmengeluarkan Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Selaku KuasaPengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No.Hal.13 dari 102 hal.

Cahaya Agro Persadadimana keduanya adalah milik terdakwa, untuk menjual Saprodi bagi 48(empat puluh delapan) Poktan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten KubuRaya berupa pupuk organic cair EXTRAGEN yang ternyata tidak terdaftar diKementerian Pertanian RI dan tidak masuk dalam buku pupuk yangditerbitkan oleh Kementerian Pertanian RI Ditjen Prasarana dan SaranaPertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun tahun 2014, sehingga telahmenyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 493.680.000.

Putusan No. 1/Pid.SusTPK/2017/PT KALBARsee Seeterdaftar di Kementerian Pertanian RI dan tidak masuk dalam bukupupuk dan pestisida yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RIDitjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan PestisidaTahun tahun 2014, yaitu : Pupuk Organic EXTRAGEN kemasan 100ml,200ml dan 500m ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyatabahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa PENDI KIANTONObersama sama dengan saksi Ir.

Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnya dengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian Agama (Asrama haji);- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Alwan;- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;- Sebelah Barat berbatasan tanah Drs. H.

ZaidinBahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, saat Penggugat danTergugat mau membeli tanah saksi dan pada saat itu Penggugat dan Tergugatberstatus suami istri;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;Bahwa awalnya saksi menjual tanah kaplingan berukuran 10 x 20 namun di lokasitanah mereka ada kelebihan tanah kurang lebih 10 meter, sehingga tanah merekabertambah menjadi 10 x 30 m2 = 300 m2;Bahwa batasbatas tanah tersebut adalah :Sebelah Utara berbatas tanah milik kementerian

BungasariBahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluargasemenda;Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun mereka telahbercerai pada tahun 2012;Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki harta bersama, baik harta bergerak maupunharta tidak bergerak;Bahwa harta bersama tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat adalah sebuahrumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanah berukuran 10 x 30 m2 denganbatas batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas tanah milik Kementerian

petunjuk bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 22 Juni 2012;Menimbang, bahwa Bukti P1, P2, P3 dan P 4 yang didukung oleh keterangan duaorang saksi telah memberi petunjuk bahwa antara Penggugat dan tergugat memiliki hartatidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnya dengan luasbangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga,Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian

bukti yang cukup, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka telah dapatdisimpulkan bahwa hartaharta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalamperkawinannya adalah sebagai berikut :1 Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnyadengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya,Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian

Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnyadengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya,Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian Agama (Asrama haji);e Sebelah Timur berbatasan tanah milik Alwan;e Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;e Sebelah Barat berbatasan tanah Drs. H. Laode Hiari Zaidin (saksi I);2.2.

LSMPengawasan Pembangunan Publik Control yang telah disahkanoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatatdi Berita Negara Republik Indonesia;Namun terbukti, bahwa dalam persidangan Ajudikasi bahkansecara tegas disebutkan pula dalam Putusan Komisi InformasiPropinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo bahwaPemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) tidakmenyertakan atau tidak dilengkapi dokumen Anggaran DasarOrganisasi (badan hukum) Pemohon Informasi yang sudahmendapatkan pengesahan dari Kementerian

Majelis Komisi Informasi Sumatera Selatan secara //legal juga telahmenabrak dan mengangkangi Surat Keterangan yang telah diberikanoleh Kementerian Badan Usaha Negara Surat Nomor S7/S.MBU.2/2012 tanggal 25 Januari 2012 terkait status PemohonKeberatan. Dalam surat keterangan tersebut, jelas dan lugas tanpaharus dimaknai dan ditafsirkan lebih lanjut, menyatakan bahwa:1.

swasta yang berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi Nomor14 tanggal 12 November 2010 yang disahkan dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU57993.AH.01.01Tahun 2010 yang beralamat di Jalan Mayor Zen Palembang 30118.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan maka PemohonKeberatan sebagai Perseroan Terbatas Swasta yang tunduk padaregulasi yakni Undangndang Nomor 40 Tahun 2007 (PerseroanTerbatas);Bahwa berdasarkan keterangan dari Kementerian

bukti dariPengumuman Lelang di website PT Pupuk Sriwijaya Palembang sistemElektronik/Eprocurement, sebagai bukti pengadaan barang/jasa di PTPupuk Srwijaya Palembang menundukan diri kepada Peraturan MenteriNegara BUMN Nomor PER05/MBU/2008, yaitu terkait 8 (delapan) kontrakKerja yang dimohonkan kepada Termohon Kasasi/dahulu PemohonKeberatan;Bahwa menurut Hakim Majelis, salah satu ciri suatu Perseroan Terbatasanggarannya berasal dari APBN adalah jika anggaran Perseroan Terbatastersebut ada dalam DIPA Kementerian

Dengan demikian terbukti Pengadilan NegeriPalembang tidak dapat membuktikan anggaran Perseroan Terbatastersebut ada dalam DIPA Kementerian BUMN. Terbukti Hakim Majelis TelahMengakui Informasi yang dimohonkan ada dlingkup Kerja PT PupukSriwjaya Palembang, Terbukti Hakim Majelis tidak dapat membuktikan suratKeluar Masuk Hasil Rapat umum Pemilik Saham (RUPS) bahwa Direksidiberikan kewenangan untuk menggunakan auditor BPKP RI /BPK RI untukmenilai kinerja Perusahaan.

ataumenghalangi proses peremajaan hutan secara alami;Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikankeuangan Negara secara materil yang keselurunhannya sebesarRp.391.201, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah),yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku Kementerian

Win UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui Sistem elektronik yangterintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara Online Single Submission (OSS) / Lembaga OSS yangmerupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yangmenyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koordinasi PenanamanModal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan ;Bahwa persyaratannya adalan Rekomendasi dari Gubernur, Pemohonbisa

pelaku Usaha Perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PelayananPerizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK ;Bahwa yang berwenang dalam hal mengeluarkan jjin usahapemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan adalah MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Lembaga OSS ;Bahwa tidak

perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikankeuangan Negara secara materil yang keselurunhannya sebesarRp.391.201, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah),yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KementerianHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN SbwLingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku Kementerian

Utryaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi.wonnnnn nnn nn ee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKedua :won nnn nanan nnn Bahwa ia terdakwa SURI YANTO S bin GIMIN, pada hari Kamistanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada bulanMei 2020 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2020,bertempat di depan Komplek Ruko Mediterania

UtrBahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wine een nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Utrizin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidakberhubungan dengan pekerjaan terdakwa; Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yangdisita dari tangan kiri terdakwa dan berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal warna putih dengan

Pademangan Barat, Kec.Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian terdakwa ditangkap;Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima narkotika Golongan tersebut tanpamendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkaitlainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang buktiberupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa

Peraturan direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial R.INomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur PengangkatanAnak, dijelaskan Anak Terlantar yang ditelantarkan oleh orang tuakandungnya yang ditemukan oleh masyarakat harus ditetapkan statusnyaoleh pengadilan sebagai Anak Terlantar, 3.

Foto Copy Surat Tugas/Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi SosialAnak Kementerian Sosial R. Nomor: 64/RSA/KP.03/01/2019, g. Foto Copy Surat Permohonan Penetapan Status Anak Terlantar dariDinas Sosial Provinsi Riau Nomor: 463/DINSOS/211 pada tanggal28 Februari 2019, 2222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nne eensBahwa berdasarkan halhal yang pemohon uraikan di atas, Pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.

Foto copy Surat dari Kementerian Sosial R. berupa KeputusanDirektur Rehabilitasi Sosial Anak Nomor: 64/RSA/KP.03/01/2019, tertanggal6 Januari 2019, diberi tanda P6, 7. Foto copy Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau berupa SuratPermohonan Penetapan Status Anak Terlantar yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Siak, tertanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P7; 8.

dengan hal tersebutberdasarkan bukti P8 berupa Surat Perintah Tugas dari Dinas SosialPemerintah Kabupaten Siak Nomor: 355/SPT/DINSOS/VIII/2019, tertanggal 19Agustus 2019, diketahui bahwa Pemohon yang bekerja di Satuan Bakti PekerjaSosial sebagai Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa) telahditugaskan untuk mengajukan permohonan ini dan hal tersebut merupakantugas pokok dan fungsi Pemohon sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial sesualdengan Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara dan keadaan sebagai berikut Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RepublikIndonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBNsebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor:018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembanganPrasarana dan sarana Pertanian

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian PertanianRepublik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana TugasPembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan SaranaPertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yangditunjuk sebagai Kuasa Pengguna

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa;1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus lakban hitam didalambekas bungkus rokok DUNHIL berisikan shabu dengan beratnetto 0,16 gram;yang telah disita secara sah menurut

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN BksMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

MARTIN (DPO) pada hari selasatanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas, Jakarta Utaradengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalammemiliki narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2017/PN BksMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsurkedua (Ad .2) ini tidak terpenuhi oleh perbuataan Terdakwa, karena terdakwamempunyai shabu tersebut untuk dipakainya sendiri

MARTIN (DPO) padahari selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 22.00 Wib di Warakas,Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatandalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makaperbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan Unsur tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa perbuatan

Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonanke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalammengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun; bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal14 April 2018 di Ambon karena sakit; Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya; Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakakberadik hanya mereka berdua; Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagaipegawai negeri sipil pada kantor Kementerian

permohonanke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalammengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun; bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal14 April 2018 di Ambon karena sakit; Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Padt.P/2021/PN Amb Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakakberadik hanya mereka berdua; Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagaipegawai negeri sipil pada kantor Kementerian

Memerintahkan Kepala Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat.Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan PencatatBalik Nama Kapal untuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua),Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Smr.nomor 7220, tanggal 10 Juni 2014, atas nama MUH. ASRI dan SalinanGrosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014, sesuai yangdimohonkan oleh Pemohon;4.

ASRI danSalinan Grosse Akta Hipotek, nomor 201/2014, tanggal 17 Juni 2014 tersebut,dan memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKelas Il Samarinda, selaku Pejabat Pembuat dan Pencatat Balik Nama Kapaluntuk menerbitkan Salinan Grosse Akta ke2 (kedua), nomor 7220, tanggal 10Juni 2014, atas nama MUH.

Pasal 101UU Adminduk, yang pada pokoknya menyatakan bahwa NIK dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya olehsemua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintahnon kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka menjadipertanyaan adalah apakah benar ada ketidaksesuaian data dalam dokumenkependudukan Pemohon dengan paspor RI yang dipegang Pemohon dan selanjutnyaapakah

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilakibernama MUHAMMAD RIDHO ARDIANSYAH, yang lahir di Slemanpada tanggal 27 September 2009, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.088/I//2013/RSDS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSP Dr.Sardjito ;3. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon kelahiran anak Pemohon belumdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta;4.

Duplikat Surat Keterangan Lahir No. 088/I/2013/RSDS yangdikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSP Dr. Sardjito,tertanggal 18 januari 2013 atas nama anak bernama MUHAMMADRIDHO ARDIANSYAH, diberi tanda P4 ;5.

Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor DN19 Dd 0051753 tanggal08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P24.

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, antara pemohon dengan anak pemohontelah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telahmembuktikan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON adalah anak kedua dansaat ini masih menjadi tanggungan pemohon.Menimbang, bahwa bukti P2 telah menerangkan perihal Ijazah anak pemohonbernama ANAK PEMOHON yang telah lulus pada Sekolah Dasar Inpres 18 Matajang padatahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.3.

Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 9.

Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.15.

Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.26.

NUR WIDYANIMM selaku Kepala .Seksi SaranaSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanLayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PembinaanSekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional,menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 214/D3.4/KU/2013,Tanggal 19 September 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013, dengan Anggaran sebesarRp.477.000.000, (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berdasarkanDaftar

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang PedomanUmum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalampelaksanaannya saksi H.RIKITAN MARUKA, S.Ag justru menunjuk langsungterdakwa sebagai pelaksana Pekerjaan / Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat sebagaimana Surat Perjanjian PengadaanBarang dan Jasa Pembangunan Ruang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pedoman UmumPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uangyang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barangdan/atau jasa dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosialsecara swakelolaHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan PertanggungjawabanBelanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan..

Pembinaan SMK Nomor : B.3955KCXIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013,tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB

RABOBANK
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

Penggugat:
YAYASAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN HUTAN INDONESIA
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
2.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.PT. SUMBER SAWIT MAKMUR

PT BRI Syariah Magelang2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, di Jakarta cg. DIRJEN KPKNL PUSAT di Jakarta c.q. KPKNL Wilayah Jateng dan DIY3. PIMPINAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK)

Singosari Ruko Karanggading No. 1R Kota Magelang JawaTengah, sebagai Tergugat I;2 KEMENTERIAN KEUANGAN RI, di Jakarta cg. DIRJEN KPKNL PUSATdi Jakarta c.q. KPKNL Wilayah Jateng dan DIY, berkedudukan Hukum diSemarang dan Yogayakarta, cq. KPKNL Purwokerto, beralamat di Jl.Pahlawan 876 Purwokerto Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;3. PIMPINAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK),berkedudukan hukum di Jakarta c.q. Pimpinan Komisioner OJK Wilayah JawaTengah di Semarang, beralamat di Jl.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ZEFINA BARA ENERGI Diwakili Oleh : Muhammad Satrio Prawiro, SH
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk