Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan haruslahmengacu pada daerah yang telah ditentukan didalam SIPLOT (Surat IzinPenangkapan lkanOperasi Tunggal) Nomor : 26.13.0001.64.41255tanggal 20 September 2013 yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPerikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Arafura, danbukannya di perairan teritorial laut arafura. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KP.

tersebutdikermbalikan kepada pemiliknya yaitu PT Pusaka Benjina Nusantara, danbukan dirampas untuk negara ;Menimbang, bahwa K M Antasena 139 milik perusahan PT PusakaBenjina Nusantara yang berbendera Indonesia dan memiliki surat jinPenangkapan Ikan Operasi Tunggal ( SIPLOT ) Nomor.26.13.0001.64.41255tanggal 20 september 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 19september 2014 dan surat izin usaha Perikanan ( SIUP)Nomor.01.06.02.0327.5349 tanggal 25 juni 2012 yang dikeluarkan DirektoratJenderal Perikanan Tangkap, Kementerian

KUNSKUL ;Menimbang, bahwa perusahan PT Pusaka Benjina Nusantarasebagai pemilik kapal KM Antasena 139 tidak mengetahui dan / atau tidakpernah memberi izin atau perintah untuk melakukan penangkapan ikandiperairan Teritorial, karena daerah penangkapan ikan yang diperbolehkandan yang dilarang telah diatur dan ditentukan dalam lampiran Surat IzinPenangkapan kan Operasi Tunggal ( SIPI OT ) + Nomor.26.13.0001.64.41255 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian

dan teknologi.Pasal 11Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yangmenyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengankKeahlian terapan tertentu.Pasal 12(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 merupakan Pendidikan Tinggi setelahprogram sarjana yang menyiapkan mahasiswadalam pekerjaan yang memerlukan persyaratankeahlian khusus.(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diselenggarakan oleh PTK bekerjasama dengan kementerian

akreditasi yangditetapkan oleh Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi.Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki kurikulum yang menjadi karakteristikprogram studi.Pasal 28Program Studi dalam rumpun ilmu humaniora,sosial, alam, formal, dan terapan yangdiselenggarakan oleh PTK harus memperoleh izindari menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan tinggi.Program studi dalam rumpun ilmu agama yangdiselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dibinaoleh selain Kementerian

ayat (2) disahkan oleh pimpinanPTK.Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai format iazah,kesetaraan, dan/atau terjemahan iyazah luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 35(1) Lulusan pendidikan profesi diberi sertifikat profesi.(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bentuk pengakuan untukmelakukan praktik profesi.(3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh PTK bersama denganKementerian, Kementerian

jadikan sebagaipertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalammengadilil perkara ini , kKecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkanterhadap terdakwa perlu di rubah karena belum seimbang dengan kadarperbuatan terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa pupuk an organic / pupuk cair denganmerek MATAHARI 501 yang dibuat / diracik oleh terdakwa , di samping tidaksesuai standar mutu sebagaimana ditentukan dalam Permentan No. 43Tahun 2011, juga tidak terdaftar di Kementerian

Pertanian dan juga tidakada ijin edar dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan , Dosis tidaktepat ( Dosis tidak sesuai dengan kebutuhan Tanaman ) dan hasil uji tidaksesuai dengan Komposisi produk serta pupuk tidak layak digunakan untukpadi , sehingga berdampak pada tanaman , dan akibatnya akanmeresahkan masyarakat petani ;Menimbang, bahwa selain itu. terdakwa hanya mencarikeuntungan semata mata tanpa menghiraukan dampak yang akan timbul ,lagi pula akan mengurangi pendapatan daerah karena tidak

didaftarkan danmendapat izin edar dari kementerian perindustrian dan perdagangan olehkarenanya pidana bersyarat dan /atau pidana percobaan yang telahdijatunkan kepada terdakwa kurang memenuhi rasa / nilai nilai keadilandalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa mengigatdampaknya yang sangat luas khususnya pada tanaman padi tanpa diujimelalui laboratorium ;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pula kepadapertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang hal hal yangmemberatkan dan

Saksi selaku KPA diangkat oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan;Bahwa yang menjadi dasar hukum, tugas pokok dan wewenang saksi selakuKuasaPengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 Tentang Mekanisme PelaksanaanAnggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, padapasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yangHalaman 62 dari 251 Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnbersangkutan, Khusus untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)Sekolah Luar Biasa (SLB) Negerindi Desa Onowaembo kecamatan LahomiKabupaten Nias Barat mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran BantuanPemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Tahun 2016 yangmenyebutkan bahwa tugas Direktur Pembinaan PKLK selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab terhadap halhal

, sudah termasuk selasar bangunan dan aksebilitasuntuk siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);Halaman 71 dari 251 Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnWaktu penggunaan dana atau waktu pelaksanaan pekerjaan dalampembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) DirektoratPembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) DirektoratJenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan Tahun Anggaran 2016 adalah selama 210 (dua ratus sepuluh)hari kalender sejak

RAB yang saksi dan saksi DYAH ARNAWATI,ST buat untuk bahan proposal ke Kementerian Pendidikan;Bahwa saksi dan saksi DYAH ARNAWATI, ST tidak pernah membuat Gambardan RAB yang lain (perubahan);Bahwa Komite Pembangunan tidak pernah memberitahukan kepada saksidan saksi DYAH ARNAWATI, ST apakah Rencana Anggaran Biaya (RAB)dan Gambar yang kami buat tersebut memang disetujui atau tidak disetujuioleh Kementerian Pendidikan;Bahwa ketika membuat Gambar dan RAB bahan proposal tersebut, saksitidak terlalu yakin

GELISA HIA (Pegawai DinasPendidikan Kab.Nias Barat) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,sedangkan Laporan yang Kedua (terakhir) saksi titipkan kepada sdr.

pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa untuk menanggulangi resiko gagal panen (puso) yang disebabkan bencanaalam, berupa banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)yang dialami petani, maka pemerintah melalui Kementerian

ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk dan Rp.2.600.000, (dua juta enamratus ribu rupiah) untuk biaya tenaga kerja.Agar pelaksanaan kegiatan BP3 berjalan lancar maka Menteri Pertanian RI menetapkanPeraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 2011Tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso, yang ditindak lanjuti denganPetunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14Juli 2011 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

Tani Mardi Utama II sejumlah Rp.182.965.000, (seratus delapanpuluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uangtersebut dibawa oleh SUBHAN ZUHRISH.e Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan141515Padi Puso, yang ditindak lanjuti dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14 Juli 2011 oleh Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoRporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :31e Bahwa untuk menanggulangi resiko gagal panen (puso) yang disebabkan bencanaalam, berupa banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)yang dialami petani, maka pemerintah melalui Kementerian

rupiah) untuk pengadaan pupuk dan Rp.2.600.000, (dua juta enamratus ribu rupiah) untuk biaya tenaga kerja.Agar pelaksanaan kegiatan BP3 berjalan lancar maka Menteri Pertanian RI menetapkanPeraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2011, tanggal 8 Juli 201132eeTentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso, yang ditindak lanjuti denganPetunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tanggal 14Juli 2011 oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian

., jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.I., beralamat kantor diJalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;2. Drs. Eko Subowo, MBA., jabatan Direktur WilayahAdministrasi dan Perbatasan pada Direktorat JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri R.l.,beralamat kantor di Jalan Kebun Sirih Nomor 31, JakartaPusat;3.

Anastutik Wiryaningsih, M.Si., jabatan KasubditToponimi dan Data Wilayah pada Direktorat JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RL,beralamat kantor di Jalan Kebun Sirih Nomor 31, JakartaPusat;5. . Aditya Wijaya, SH., jabatan Kasubag Wilayah BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro HukumHal. 2 dari 65 hal. Put. No. 01 P/HUM2012Kementerian Dalam Negeri R.L, beralamat kantor di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;6.

., jabatan KasubagWilayah Ill Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.l.,beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,Jakarta Pusat;7. Drs. Supriyono, jabatan Kasi Wilayah IA Subdit Toponimidan Data Wilayah pada Direktorat Jenderal PemerintahanUmum Kementerian Dalam Negeri R.L, beralamat kantor diJalan Kebon Sirih Nomor 31, Jakarta Pusat;8.

No. 01 P/HUM201220)21)ternyata sudah terdaftar di PBB melalui United NationsGroup Of Experts On Geographical Names (UNGEGN),sebuah Lembaga Pakar Geografi yang berkompeten untukmengumpulkan hasilhasil kegiatan Badan Nasional danIntemasional yang menyangkut pembakuan namageografis dan memfasilitasi penyebaran hasihasilnyakepada Negaranegara anggota PBB (P.34);Pada tanggal 28 Juni 2011 4Bupati Kotabarumenyampaikan surat kepada Direktur JenderalPemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengansuratnya

Nomor050/222/TRKP/BAPP perihal Status Pulau Larilarian di KabupatenKotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan Kepada DirekturJenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia di Jakarta, bermaterai secukupnya dan diberi tanda (P.33);Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 126/00710/PEMtanggal 02 Mei 2011 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Datatentang Pulau Larilarian yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri,bermaterai secukupnya dan diberi tanda

Pembanding/Tergugat I : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia,
Pembanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT Delapan Inti Power

Penggugat:
I Wayan Jangga
Tergugat:
Irma Sulastri Ana
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemohon:
Edi Jarwanto
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (Sebagai Pemohon) VS - 1. SINORITA, 2. SYAFAWI AR, 3. THAMRUNSYAH, 4. ISKANDAR, 5. MARWA SOMAD, 6. ROZAK, 7. RAHMANI ISTIQOMAH, 8. ZAINAL ABIDIN, 9. ZAINUDIN HULIL, 10. SARIJAN (Sebagai Termohon)

antara para Termohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilpermohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan suratsuratbukti berupa photocopy yang telah diberi bea meterai secukupnya berupa :1 Photocopy sesuai dengan salinannyaSurat Keputusan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan = RakyatNomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal31 Desember 2014, tentangPengangkatan atasan/pembantu atasan/atasan langsung pejabatperbendaharaan dan pejabatperbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

Palembang Indralaya;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohondan dari jawaban pihak para Termohon, selanjutnya Pengadilan Negeri akanmenguraikan fakta hukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan / atasanlangsung pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Kementerian

Penggugat:
1.KURSIAH
2.SILVIA HADRIANI
Tergugat:
ACHMAD BASRI
Turut Tergugat:
2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN

Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanTerdakwa mengangkut atau menguasai kayu olahan jenis Meranti yangtidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan.Bahwa setelah dilakukan pengukuran kayu yang diangkut oleh Terdakwasebanyak 213 (dua ratus tiga belas) keping dengan volume 6,2124 (enamkoma dua satu dua empat) meter kubik sebagaimana Berita AcaraPengukuran tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Petugas Pengukurdari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian

Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanTerdakwa mengangkut atau menguasai kayu olahan jenis Meranti yangtidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan;Bahwa setelah dilakukan pengukuran kayu yang diangkut oleh Terdakwasebanyak 213 (dua ratus tiga belas) keping dengan volume 6,2124 (enamkoma dua satu dua empat) meter kubik sebagaimana Berita AcaraPengukuran tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Petugas Pengukurdari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian

;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukankeberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu :Saksi KARYONO, S.Hut Bin JURI yang memberi keterangan di bawahSsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian

Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis keruing danbalau tersebut tidak bisa menunjukan atau membawa dokumen suratketerangan sahnya hasil hutan;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;Saksi SUWARDI Bin MIRAN yang memberi keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian

tersebut tidak bisa menunjukan atau membawa dokumen suratketerangan sahnya hasil hutan;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusLH/2019/PN KIkTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;Saksi MISKAN, Amd Bin SUKARTO yang memberi keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian

narkotika menjelaskan bahwa dirinya menjual narkotikakepada terdakwa/terbanding adalah seberat 1 gram netto;Bahwa putusan Judex factie dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakmencerminkan rasa keadilan oleh karena tidak diterapbkannya SEMANomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan danPencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial serta tidak dijalankannya komitmen bersama 7 (tujuh)institusi termasuk didalamnya tertanggal 11 Maret 2014 antara MahkamahAgung, Kementerian

Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan,Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri serta BNN.Dan mengadili sendiri :1.

Menyatakan hukum bahwa Terdakwa/Terbanding Lalu Aries Arya EkaHandana melanjutkan rehabilitasi medis pada Rumah Sakit MutiaraSukma Mataram berdasarkan Peraturan Bersama tertanggal 11 Maret2014 antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolriserta BNN dan berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalamLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;2.

., Jabatan DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia;2. Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;3. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;4. Daniel Duardo Noorwijonarko, Jabatan Analis PendapatHukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum;5.

Muslimin, Jabatan Analis Permasalahan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Halaman 2 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, beralamat Jalan HR.

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentang Perubahan AnggaranDasar Perkumpulan Siang Boe berkedudukan di kota Semarang, tanggal 13September 2017 yang diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tanggal 15 9 2017;KEWENANGAN PENGADILAN :Bahwa permohonan ini adalah permohonan untuk memperoleh Surat Keputusantentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal28 Juli 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang BoeBerkedudukan Di Kota Semarang tanggal 13 September 2017, yang diterimaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15September 2017, sebagai mana terbukti dari tanda penerimaan surattertanggal 15 9 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Bahwa permohonan surat keputusan tentang Pencabutan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

.01.07.tahun 2011 tertanggal 28 Juli 2011tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe berkedudukandi kota Semarang;Membebankan Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas,Termohon secara lisan telah mengajukan Tanggapannya di persidangan padatanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Direktorat Perdata DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiapbulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi daribeberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaranbaik dari TV nasional maupun TV internasional;Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwatelah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran atau usaha TVkabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang yaitu izinpenyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatikamelalui Kementerian

yang berbadanhukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikuti persyaratan lainHalaman 9 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN BjbVV V WVyang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta izin dariKementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaranatau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenangyaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatikamelalui Kementerian

puluh lima ribu rupiah)setiap bulannya, dan setiap pelanggan bisa menikmati siaran televisi daribeberapa stasiun televisi yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) channel siaran baikdari TV nasional maupun TV internasional;Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha penyiaran yaitu usaha TVkabel Fitria Maysun miliknya tersebut adalah bukan bentuk usaha yangberbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dan tidak mengikutipersyaratan lain yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sertaizin dari Kementerian

untuk pelaku usaha jasapenyiaran tidak ada ditentukan berapa banyak chanel atau kanal televisi yangdapat atau diperbolehkan untuk disiarkan oleh pelaku usaha dan hal tersebutadalah tergantung seberapa mampu pelaku usaha untuk melakukankerjasama dengan konten provider;> Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembagapenyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yangberwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasidan Informatika melalui Kementerian

berapa banyak chanel atau kanal televisi yangdapat atau diperbolehkan untuk disiarkan oleh pelaku usaha dan hal tersebutadalah tergantung seberapa mampu pelaku usaha untuk melakukankerjasama dengan konten provider;Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembagapenyiaran atau usaha TV kabel tanpa izin penyelenggaraan dari pihak yangberwenang yaitu izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri KomunikasiHalaman 15 dari 20, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Bjbdan Informatika melalui Kementerian

Terbanding/Tergugat I : SUMARDIKUN
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Dalam Negeri cg Pemerintah Kab.Banyumas cq Kantor Kepala Desa Ledug cq Kepala Desa Ledug
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Kab.Banyumas cq. Kantor Kecamatan Kembaran cq Camat Kembaran.

Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Kab.Banyumas cq Badan Pendapatan Daerah cq Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat V : Kementerian ATR/BPN cq Kantor Wilayah BPN Prov.Jawa Tengah cq Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN/KANTAH Kab.Banyumas cq Kepala Kantor BPN Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah

Indonesia1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.

NomorRI AKL 11203318013 tanggal 17 Oktober 20131 (satu) lembar Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.!

Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujuioleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui prosessesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian KesehatanRI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sar.Gede Ketut Wirakamboja (Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan olehJaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintaiketerangganya di depan Persidangan).

20101 (satu) bundel Purchase Order Nomor: 164/2012DA tanggal 24September 2012 dari PT PETAN DAYA MEDICA kepada CV.CITRAMEDICA Indonesia1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.!

Fotocopy Berita Acara Penelaahan Dana Tugas Pembantuan padaProgram Pembina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina UpayaKesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Bulan Februari 2012.16. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan Nomor : 1144/MENKES/ PER VIII/2010. 47 Dokumen dari MARTALISHA (UPT LPSE Provinsi Sumatera Utara)1.

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.Bahwa ternyata obyek jaminan fidusia tersebut adalah milikSaudara ARDIAN (DPO), BPKB asli baru diserahkan pada hari Selasatanggal 22 Maret 2016 saat pencairan dan terdakwa langsung melakukanpembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Pick

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.Bahwa ternyata obyek jaminan fidusia tersebut adalah milikSaudara ARDIAN (DPO), BPKB asli baru diserahkan pada hari Selasatanggal 22 Maret 2016 saat pencairan dan terdakwa langsung melakukanpembayaran pembelian 1 (Satu) unit mobil Pick

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.

MH., (ahli) yang telah diberikandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli sebagai Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian ESDM dengan Penggugat sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah denganUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004."Halaman 24 dari 44 halaman.

Bahwa ternyata setelah diteliti oleh PUPN, penyerahan piutang macetdari Kementerian ESDM itu sudah memenuhi syarat sebagai piutangnegara, karena adanya syarat sebagai piutang negara bisa dibuktikansecara hukum, besarnya juga bisa ditetapkan secara hukum;d. Bahwa PUPN telah melakukan penagihanpenagihan.

Bahwa Pencegahan tersebut terhadap pengurus perusahaan batubara,berdasarkan dokumen penyerahan dari Kementerian ESDM kepadaPUPN. Sehingga mekanisme pencegahan dilaksanakan menurut tatapersuratan yang sangat konfidensial;V.

Bahwa terhadap piutang yang tidak tertagih dilaksanakan denganmenerapkan prinsip kehatihatian, sehingga Kementerian/Lembaga (K/L)wajid menilai kualitas piutang, memantau, dan mengambil langkahHalaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015langkah yang diperlukan dalam rangka hasil penagihan piutang yangtelah disisinkan senantiasa dapat direalisasikan.

Bahwa mengingat implementasi kebijakan penyisihan piutang harusdilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Kerja sampai dengantingkat Kementerian Negara/Lembaga dan memerlukan waktu yang relatifcukup panjang untuk menerapkannya.

M Kn
Terbanding/Tergugat III : NORMAN RIVA'I SH.MKn
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cirebon Kartini
Terbanding/Tergugat V : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa tengah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon