Ditemukan 31231 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1632/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Nugraha SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD UMAR alias MUHAMMAD UMAR H Bin URIANSYAH
17639
  • Muhammad Umar Alias Muhammad Umar H Bin Uriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Tunggal yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;
  • Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa H.
    Uriansyah telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu. dapat menimbulkan kerugiansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalamdakwaan tunggal.2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
    Brt.pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPMenimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidakmengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya ketika Terdakwa telahdidampingi oleh Penasehat Hukum maka Penasehat Hukumnya juga mengatakanmengerti terhadap Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan ( Eksepsi ) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannyatersebut,Penuntut Umum
    Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum a quo maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mencari apakah korelasi antara fakta fakta tersebut dengan delikdakwaan, yang diuraikan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yangdidasarkan pada Pasal 263 ayat ( 2 )yang unsur unsurnya diuraikan sebagai berikut ;1.
    Hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;Mengingat, Pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981, sertaseluruh ketentuan peraturan perundangan yang terkait ;MENGADILI:1. Menyatakan bahwa Terdakwa H.
    Muhammad Umar Alias MuhammadUmar H Bin Uriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan itu seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkankerugian sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Tunggal yang didasarkanpada Pasal 263 ayat (2) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa H. Muhammad Umar AliasMuhammad Umar H Bin Uriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan;3.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 209/Pid.B/2014/PN.Ksp
Tanggal 10 Februari 2015 — AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm CHALIDUN SIMANJUNTAK
5010
  • 18November 2014 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dalam BeritaAcara Pemeriksaan di kepolisian ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum yang pada pokonya sebagai berikut :1. menyatakan terdakwa AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin AlmCHALIDUN SIMANJUNTAK yang bersalah melakukan tindak pidanaturut serta membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263
    AcehTamiang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Saksi I: Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah ketua PKBM (Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat) Aceh Tamiang SETIE sejak tahun 2007 sampaisekarang;Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 saksi AMIRULLAHdatang kerumah
    sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)terdakwa memperoleh keuntungan atau upah sebesarRp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan saksi NURSIWAN saksiberikan upah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263
    melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan itu;Menimbang bahwa pasal ini untuk memperjelas peran serta Terdakwadalam melakukan suatu tindak pidana;Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memalsukanijazah yang merupakan hasil dari pemberian saksi Nursirwan dan hasil yangdidapatkan dari perbuatannya mereka bagi bersama sehingga dapatdikatakan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan tersebut dengandemikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263
    untuk dijadikanbarang bukti dalam perkara35Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan;Halhal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa mencemarkan dunia pendidikanHalhal yang meringankan Terdakwa masih muda dan diharapkan perubahannya dimasa yangakan datang;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263
Register : 07-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Amb
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon:
FEIGAN NIGKIULA
Termohon:
Kepala Kepolisian RI cq. Kapolda Maluku cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku
8738
  • 263 KUHPldana dan atau Pasal 378 KUHPidana danatau Pasal 372 KUHPidana.3.
    gelarperkara;Bahwa guna kepentingan penyidikan terhadap dugaan tindak pidanaPemalsuan Dokumen dan atau Penipuan dan Penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1 dan 2) KUHP danatau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP berdasarkan Surat PenetapanTersangka Nomor : S.Tap/ 9/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 16September 2017, maka Termohon telah menetapkan diri Pemohonmenjadi tersangka;Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap dirtPemohon
    Heke 262P Russom rspeqadiaaNomto0 tts PreALOIG/EOArrbAm b Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksisaksi tersebut diatasTermohon metakukan penyelidikan tentang keberadaan Pemohon diamana diperoleh indikasi kuat bahwa Pemohon dengan sengajameninggalkan kediamannya di koskosan mangga dua dengan tujuankeluarganya di Makassar dengan maksud menghindari proses hukumsetta kejaran Termohon, terkait dugaan tindak pidana PemalsuanDokumen dan atau Penipuan dan Penggelapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 263
    Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan tersebutmaka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/198/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 17 September 2017tentang penyelidikan dan penangkapan terhadap Pemohon terkaitdugaan tinda pidana Pemaisuan Dokumen dan atau Penipuan danPenggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1 dan 2)KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP dan pasal 378KUHP Jo. pasa! 55 ayat (1) Ke1 KUHP.
    Bahwa seianjutnya berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat(1) KUHAP, maka Pemohon dibawa ke Polsek Panakkukang gunadilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka(sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangkaHalamam Sdiar 26 P Ptusam Papepadianl No monidyHit/Pra/Bea/2GIy ANG AT b 5.tanggal 19 September 2017) dimana Pemohon mengakui semuaperbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1 dan 2)KUHP dan atau pasal 374 KUHP Jo. pasa!
Register : 02-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 631/Pid.B/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
SITI KHOIRIYAH ALIAS INTAN
6122
  • Menyatakan SITI KHOIRIYAH ALIAS INTANbersalahmelakukan tindak pidana " " Turut Serta melakukan memakaisurat yang dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surattersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPdalam dakwaan kedua2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan3.
    Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksiROISUDIN berpotensi mengakibatkan saksi RUDI HARTONOMengalami kerugian kurang lebin sebesar Rp 90.000.000 (Sembilanpuluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPATAUKEDUABahwa ia terdakwa SITI KHOIRIYAH pada waktu yang sudah tidak dapatditentukan secara pasti pada sekira bulan Oktober 2019 atau setidaktidaknya pada tahun 2019 bertempat di Dusun Krajan RT/RW
    daripengurusan STNK yang dipalsukan sebesar Rp 1.300.000;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263
    Malang untukmobil Toyota Avanza 1,3G F601RM GMMFJJ warna silver metalik tahun 2011,Nopol N1062DV, Noka MHFM1BA3JBK325043, Nosin : DH67602, telahdilakukan perubahan yaitu dirubah tahun pajaknya dari tahun 2020 ke tahun2021 oleh saksi SUPARMAN Bin (Alm) NGATIMINrR .Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPjo.
    bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa merugikan pihak BFI Finance dan Saksi Rudi HartonoKeadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263
Register : 22-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 406/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SARTANI, SH
Terdakwa:
CAMITA bin KADMINO
10118
  • Menyatakan terdakwa CAMITA bin KADMINO terbukti bersalah melakukantindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEOLAHOLAH ASLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CAMITA bin KADMINOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetapditahan.3.
    ) adalah Non Identik atau merupakan produkcetakyang berbeda dengan Pembanding (KC);2(dua) Cap Stempel 10 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 20REPUBLIK INDONESIA tersebut dalam romawi 1A.2 merupakanprodukd (QC2) adalah Indentik atau merupakan produk cetak yangsama dengan pembanding (KC); Akibat perbuatan terdakwa Camita, pihak BPN Sumber merasa dirugikankarena hilangnya kepercayanya masyarakat terhadap BPN dan rusaknyaAdministrasi di BPN.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263
    mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangilagi perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dariserangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, apakahTerdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaknisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263
    ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkanfakta yang terungkap dipersidangan dengan perbuatan terdakwa yaituTerdakwa didakwa sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menurutperumusan deliknya mengandung unsurunsur :1.
    Cirebon yang bersampul Plastikwarna hijau tua bertuliskan BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA.Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentangKUHAP, UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;Halaman 24 Put Nomor 406/Pid.B./2018/PN SbrMENGADILI1
Register : 06-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1085/Pid.B/2017/PN Dps
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dewa Arya Lanang Raharja, SH
Terdakwa:
Ir. Lynda Megawati Santoso
122118
  • LYNDA MEGAWATI SANTOSO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan SuratPasal 263 ayat (1) KUHP;Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1085/Pid.B/2017/PN Dps2. Menghukum Terdakwa, Ir. LYNDA MEGAWATI SANTOSO, denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun;3.
    LYNDA MEGAWATI SANTOSO transfer ke rekening BCA dengannomor 6110391909;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang siapa;2.
    Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan PenuntutUmum, maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana pemalsuan surat;Menimbang
    Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa menyesali perbuatannya;Terdakwa melakukan ini demi kepentingan pendidikan anakanaknya;Terdakwa adalah orang tua tunggal yang harus mengurus anakOoakWONEanaknya;Terdakwa dan Korban sudah sepakat untuk berdamai;Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang kepada saksioNkorban;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1085/Pid.B/2017/PN DpsMemperhatikan, Pasal 263
Putus : 12-10-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 214/Pid.B/2011/PN.SKH
Tanggal 12 Oktober 2011 — David Jimmy Kurniawan als tomy Kurniawan Hartono als Hadi bin Yahya.; Leny Erfiana Bin buchori Arifin Pasaribu
4921
  • Menyatakan terdakwa I David Jimmy Kurniawan als TomyKurniawan Hartono als Tomy als Hadi bin Yahya danterdakwa II Leny Erfina Bin Buchori Arifin Pasaribuoebersalah melakukan perbuatan membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau sebagai bukti dari pada sesuatu hal denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaisurat tersebut seolah olah isinya benar dan tidakdipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1)KUHP jo Pasal 55 ayat 91) ke1
    Polisi dan selanjutnya terdakwa RIZALdan FAUZJAH diamankan dan selanjutnya Polisi menangkapDAVID, LENY dan terdakwa ARRASTRI ; Atas perbuatan terdakwa bersama sama dengan DAVID danLENY mengakibatkan FAUZIAH mengalami kerugian materiilsekitar Rp. 56.900.000, (lima puluh enam juta sembilanratus ribu rupiah) danpihak UMS mengalami kerugianimmateriil berupa kredibilitas UMS khususnya dalam rangkaPenerimaan Mahasiswa Baru ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 263
    Fauziah dan Formulir pendaftaran an.Fauziah ;Menimbang bahwa sebelum menentukan apakah para terdakwadipersalahkan maka Majelis akan meninjau dasar dakwaanPenuntut UmumMenimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggalpasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat I ke I KUHP, yangunsurnya adalah sebagai berikut;1.ZiaBarang siapaMembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenerbitkan suatu hak , sesuatu perjanjian atau sesuatupembebasan hutang atau yang boleh dipegunakan bagiketerangan bagi sesuatu
    Arshinta)Karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslahdirampas untuk dimusnahkanMenimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana perludipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan maupun yangmeringankan pidananyaHal Hal yang menberatkan perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain perbuatan para terdakwa bisa menurunkan kepercayaanmasyarakat dalam dunia pendidikanHal Hal yang meringankan Para Terdakwa sopan dipersidangan; Para Terdakwa menyesali perbuatannya;Memperhatikan Pasal pasal 263
Putus : 19-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — KARTIMIN, DK VS PT BANK SYARIAH MANDIRI (PESERO) TBK., DI JAKARTA cq. KANTOR CABANG PT BANK SYARIAH MANDIRI PURWOKERTO DI PURWOKERTO cq. KANTOR CABANG PEMBANTU PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG, DKK
4521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Mengenai Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (ExceptioDominit)1.Bahwa objek gugatan yang diajukan Pelawan bukan lagi milik Pelawan,karena jaminan fasilitas pembiayaan telah menjadi milik Samsul Wildaniin casu Terlawan II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 263/2011 tanggal30 Maret 2011 dibuat di hadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT diKabupaten Wonosobo (selanjutnya "Akta Jual Beli Nomor 263/2011tanggal 30 Maret 2011).Bahwa atas dasar faktafakta hukum tersebut di atas, Terlawan mohonkepada majelis
    Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Akad Murabahah Nomor 2, TerlawanIl telah memberikan jaminan/membebaskan Terlawan atas tuntutandari pihak ketiga terkait pembelian barang dalam hal ini SHM Nomor1819/Kalianget sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 263/2011 tanggal 30Maret 2011, selengkapnya Terlawan II kutip, sebagai berikut:"Nasabah menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang daripihak ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan,tuntutan gugatan atau hak menebus kembaliOleh karenanya salah
    Samsul Wildani yang berasal dari jualbeli antara Pelawan sebagai penjual dengan Terlawan II sebagaipembeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 263/2011 tanggal 30 Maret2011 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang Undang Nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan tanah.3.
Register : 20-06-2012 — Putus : 06-07-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PA CIAMIS Nomor 2376/Pdt.G/2012/PA.Cms.
Tanggal 6 Juli 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
183
  • Selama berpisah antara pemohondengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sebagaimana layaknya suami istri ;Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon dan KuasaTermohon, menyatakan tidak akan mengajukan reflik dan dupliknya, iatetap dengan permohonan dan jawabanya masingmasing;Selanjutnya kuasa pemohon menyerahkan alat bukti tertulisberupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis , Nomor : 263/12/X/2007tertanggal 19 Oktober 2007, telah dicocokkan
    Tertanggal 20 Juni 2012 telahmengajukan permohonan cerai talak dengan alasanalasan sebagaiberikut ;e Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkanpermikahan pada tanggal 19 Oktober 2007 di hadapan PegawaiPencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SidamulihKabupaten Ciamis, sebagaimana dalam Kutipan Akta NikahNomor : 263/12/X/2007 tertanggal 19 Oktober 2007;e Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidupbersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan harmonismencapai kurang lebih 2
    jawabannya secaralisan yang pada pokoknya membenarkan dalildalil permohonanpemohon;Bahwa atas jawaban termohon tersebut kuasa pemohon tidakmemberikan tanggapannya kembali (reflik) ia tetap denganpermohonannya, demikian pula termohon tidak mengajukan dupliknya,dan ia tetap dengan jawabannya ;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telahmenyerahkan alat bukti tertulis berupa : Foto copy buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSidamulih Kabupaten Ciamis Nomor : 263
    Selanjutnya disebutsebagai "TERMOHON";Pengadilan Agama tersebut diatas;Telah membaca berkas perkara beserta semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohonpada tanggal 19 Oktober 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama30Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis sebagai tersebut dalam AktaNikah Nomor : 263/12/X/2007 tertanggal 19 Oktober 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan AgamaCiamis tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 2376/Pdt.G
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MANOKWARI Nomor 131/PID.B/2011/PN.MKW
Tanggal 25 Oktober 2011 — Felmi Anita Langi Alias Mimi
3519
  • ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalamPasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHHdana.
    dan untuk dapat mempersalahkanseseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP,Hakim mendasari adalah sekurang kurangnya dua alat bukti yangsah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benarterjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya danatau. perbuatannya telah memenuhi semua unsur unsur delik(Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Komulatif yakniKesatu : Melanggar Pasal 263
    ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkanapakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur unsur dalam DakwaanKesatu) Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 263 =ayat (1)KUHAdana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHAidana, yang terdapatunsur unsur sebagai berikut1. Unsur Barang siapa.;2.
    ;Memperhatikan , ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Pasal Pasal dari Undangundang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungandengan perkara inl.;MENGADILI1.
Register : 12-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PURWOREJO Nomor 131 /Pid. B /2015 /PN Pwr
Tanggal 6 Oktober 2015 — BRIANT HELMY FERNADO, S.Pd
378
  • Menyatakan terdakwa BRIANT HELMY FERNANDO, S.Pd Bin FREDYMONALISA bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BRIANT HELMY FERNANDO, S.PdBin FREDY MONALISA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.
    Terdakwa pihak Adira Finance RoPurworejo mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000, (empat belas jutarupiah); Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perouatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263
    merealisasikan kredit dan mengganti uang yang telah cair kepadasaksi Supriyanto melalui rekening bank;Menimbang, bahwa Terdakwa tetap memproses berkas pengajuan kredittersebut walaupun tidak sesuai prosedur hal tersebut dilakukan karena untukmengejar target dan untuk mendapatkan revan (uang makelar akibat kejadiantersebut PT Adira Finance mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000, (duapuluh juta rupiah), maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263
    merugikan oranglain; Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan disengaja; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya; Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Penganiayaan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang mengakuinya perbuatannya sehinggamemperlancar jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulan gilagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263
Register : 05-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
PT BALAI LELANG INDONESIA
Termohon:
BARESKRIM MABES POLRI DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS
233105
  • Bahwa PEMOHON telah melaporkan suatu dugaan peristiwa pidanayang terjadi pada tanggal 22 Februari 2000 dan 12 Juni 2000 di Jakartadan Tanjung Pinang dalam tindak pidana penipuan dan ataupenggelapan dan atau Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP yangdiduga dilakukan oleh Johny Arsil selaku Presiden Direktur PT.
    Kijang Indah Lestari tersebut, PT.Balindo telah melakukan Laporan Polisi di Siaga Bareskrim Polriatas tindakan saudara Jonny Asril yang patut diduga melakukanTindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atauPemalsuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal372 KUHP dan atau Pasal 263 dengan Laporan Polisi No Pol:LP/213/VII/2003/Siagalll tanggal 31 Juli 2003 dengan tanda buktilapor No: TBL/165/V1I/2003/SiagaIll tanggal 31 Juli 2003.
    KijangIndah Lestari sebagaimana dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan ataupasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP.6. Bahwa dalam penyidikan perkara aquo oleh penyidik telah memanggilsaksisaksi sebagai berikut :Hal 10 dari 20 hal Put.No.24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst.a. Sdr. Richard Asril, Presiden Komisaris PT. Kijang Indah Lestaridengan surat panggilan No. Pol : SP/1072/X/2003/Eksus Tanggal22 Oktober 2003 menghadap penyidik Drs. Ali Johardy W, SH.b. sdr. Dody Martinus, Direktur PT.
    KijangIndah Lestari sebagaimana dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan ataupasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP.Bahwa sebagaimana diketahui penetapan sebagai tersangka ituberdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Putus : 05-01-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 664/Pid.B/2016/PN TBT
Tanggal 5 Januari 2017 — ASNUL FADLI NASUTION alias ASNUL
8113
  • ;Menimbang, bahwa selanjutnya Meiels Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 664/Pid.B/2016/PN Tbtdakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam pasal 263
    Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat puladilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itutermasuk juga memalsu tandatangan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut surat yangdipalsu itu harus suatu surat yang:a. Dapat menerbitkan sesuatu hak;b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;d.
    No 88/ K/Kr/1974);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Akibat perbuatan terdakwa, H.Ramli Lubis tidak dapat melakukan jual beli tanah sehingga saksi korban mengalamikerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian ini unsur ke3 tentang Jika dalammempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,oleh karena seluruh unsurunsur dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggarPasal 263
    Terdakwasendin;Menimbang, bahwa untuk moenijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perudipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang moeringankanterdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perouatan terdakwa telah merugikan saksi korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perouatannya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berjalan.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 263
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 02-03-2012
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3144/Pdt.G/2011/PA.Sda
Tanggal 3 Januari 2012 — PEMOHON DAN TERMOHON
70
  • Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal29 Juni 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo denganKutipan Akta Nikah Nomor : 263/63/VI/2005 tanggal 29 Juni2005 ;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon danTermohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon diKecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;3.
Register : 03-07-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 208/Pid.B/2014/PN.CMS
Tanggal 11 September 2014 — - ADE MAMAT AHDIAT Bin H.FADLI (Alm)
499
  • mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 27Agustus 2014 No.Reg.Perkara : PDM06/Bjr/Epp.2/06/2014, yang pada akhirnyamenuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa ADE MAMAT AHDIAT Bin H.FADLI (Alm) terbuktisecara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keduamelanggar pasal 263
    Pasal 55 Ayat (1) KUHP KUHPidana;ATAUKEDUA : Pasal 263 Ayat (1) Jo.
    Unsur Dengan sengaja Membuat surat palsu ataumemalsukan surat yangdapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal 263 Kuhp yakniMembuat surat palsu : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), ataumembuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan
    asal surat itu yang tidak benar;Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal 263 Kuhp yakniMemalsu surat : mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isiyang asli atau sehingga surat ini menjadi lain dari pada yang asli.
    Unsur Jika mempergunakan suratitu dapat mendatangkan sesuatukerugian;Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal 263 Kuhp yaknisudah dianggap sebagai mempergunakan ialah misalnya menyerahkan surat itu kepadaorang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempatdimana surat tersebut dibutuhkan.
Register : 20-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 815/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
1.PELNIATY TANGNGA BINTI PETRUS TANGNGA SUMULE
2.IR. YULIAN ARPIANTO BIN H. MUHAMMAD BACHRI
1167
  • Muhammad Bachri (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaturut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati,sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair pasal 263 ayat (2) jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terdakwa . Pelniaty Tangnga binti Petrus TangngaSumule (alm) dan terdakwa II. Ir. Yulian Arpianto bin H.
    Nurul Nadjmi, ST., MT kKemudian melaporkan perbuatanterdakwa dan II ke pihak yang berwajib karena menikah tanpa seijin dansepengetahuan saksi korban.Perbuatan terdakwa dan II tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Kesatu Subsidiair :Bahwa terdakwa Pelniaty Tangnga Binti Petrus Tangnga Sumule (Alm) danIr. Yulian Arpianto Bin H.
    Nurul Nadjmi, ST., MT kemudianmelaporkan perbuatan terdakwa dan II ke pihak yang berwajib karenamenikah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.Perbuatan terdakwa dan II tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 263 Ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKedua :Bahwa terdakwa Pelniaty Tangnga Binti Petrus Tangnga Sumule (Alm) danIr. Yulian Arpianto Bin H.
    yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapatmenerbitkan sesuatu hak, seSuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatupembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagisesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan,maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 263
    Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, dakwaan kesatu subsidair yaitu tindak pidana yang melakukan,yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengajamenggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolaholah surat itu aslidan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatukerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)KUHP jo.
Register : 17-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bjn
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon:
1.NI LUH SUPHENI
2.MADE DEASY HERMAYANI
3.I GEDE ANDRY HERMAWAN
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia aerah Jawa Timur cq Kepolisian Resort POLRES Bojonegoro
12438
  • Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu PenghentianPenyelidikan Polisi Atas Laporan Pengaduan Para Pemohon Tanggal14 November 2019 Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan SuratJual Beli Dan Penyerobotan Tanah Hotel Bojonegoro adalah cacatYuridis, yang mengakibatkan tidak tercapainya rasa keadilan bagiPara Pemohon sebagai korban dari Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Surat Jual Beli yang diatur dalam Pasal 263 KUHPdisebutkan, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsusurat yang dapat menimbulkan
    Bahwa kemudian Para Pemohon melaporkan tindakan yang telahdilakukan oleh Agung Pangestu Wijaya, Foengbersama PPAT YudiAryono Basuki, SH, M.Kn dengan Laporan Pengaduan ParaPemohon Tanggal 14 November 2019 Dalam Dugaan Tindak PidanaPemalsuan surat Jual Beli Dan Penyerobotan Tanah HotelBojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Surat Jual Beli sesuai Pasal 263 KUHP DanPenyerobotan Tanah sesuai dalam Pasal 385 ke4 KUHP.9.
    Menyatakan tindakan Termohon Tidak Sah dan Tidak mempunyaikekuatan hukum tetap terhadap Penghentian Penyelidikan atasPengaduan Para Pemohon Tanggal 14 November 2019 dengan dugaantindak pidana pemalsuan surat Akta Jual Beli sebagaimana dimaksuddalam Pasal 263 KUHP Dan Penyerobotan Tanah sesuai dalam PasalHalaman 13 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bjn385 ke4 KUHP dan Penyerobotan tanah Hotel Bojonegorosebagaiman dimaksud dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan TanggapanAduan pada tanggal 1 Juni 2020
    KUHP Dan Penyerobotan Tanah sesuai dalamPasal 385 ke4 KUHP dan Penyerobotan tanah Hotel Bojonegorosebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan TanggapanAduan pada tanggal 1 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Polres Bojonegoro atauTermohon adalah sah dan berdasar hukum atau tidak ?
    Bahwa setelah mengetahui apa yang saksi lakukantidak benar kemudian saksi membuat surat pencabutan pemberitahuan kepadaAgung Pangestu Wijaya Foeng yang beralamat di Surabaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilPermohonannya mengenai laporan polisi / aduan dugaan tindak pidanapemalsuan surat Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPDan Penyerobotan Tanah sesuai dalam Pasal 385 ke4 KUHP danPenyerobotan
Putus : 02-03-2010 — Upload : 17-07-2012
Putusan PN TANGERANG Nomor 48/Pid.B/2010/PN.TNG
Tanggal 2 Maret 2010 — HAERUDIN Als. ENDING Als. KICIK
223
  • KICIK olehPenuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tanggal 30 Desember2009 No.Reg.Perkara : PDM340/TNG/12/2009, yang pada pokoknyaterdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dalamdakwaan alternatif Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 269enya (1) IROUH Pijseesece cece eee rece cerca reece erent ienecenecneeceneentiennmeMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atasdakwaan tersebut ;n no
Register : 25-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 210/Pid.B/2016/PN Sbg
Tanggal 1 Nopember 2016 — Bicar Efendi
8311
  • Menyatakan Terdakwa BICAR EFENDI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagimana diatur dandiancam dalam pasal 263 K.U.H.Pidana dan pasal 279 ayat (1)K.U.H.Pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BICAR EFENDI selama 6(enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalamtahanan3.
    Pdn.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam pasal 263 KUHPidana.DANKEDUABahwa terdakwa BICAR EFENDI pada hari Selasa tanggal 10 Februari2015 sekira pukul 10.00 Wlb atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Februari 2015 bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya
    menjadi atas nama Terdakwa, sehingga Terdakwa danFarida Tanjung bisa menikah pada tanggal 10 Februari 2015 tanpasepengetahuan istri sahnya yaitu saksi Masripa Wati, dan akibat perbuatanTerdakwa, saksi Masripa Wati merasa keberatan dengan Terdakwa menikahlagi dengan saksi Farida Tanjung dan saksi Masripa Wati merasa dirugikandengan surat keterangan meninggal dunia tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263
    ;Keadaan yang memberatkan: Bahwa saksi korban tidak terima lahir batin atas perobuatan Terdakwadengan kawin lagi dengan Farida Tanjung Bahwa saksi Masripa Wati merasa dirugikan dengan surat keteranganmeninggal dunia tersebutKeadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulitjalannya persidanganMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN Andoolo Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Adl
Tanggal 8 Juli 2015 — Marsudin Bin Uuma
10546
  • telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan alternativ yaitu:Kesatu : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang RI No 20 Tahun 2003Tentang Sisitem Pendidikan Nasional ;Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263
    Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutTerdakwa dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur daritindak pidana tersebut yang tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapatmenghapus kesalahannya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263
    ayat (2) KUHPyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa frasa barangsiapa dalam rumusan Pasal 263 ayat (2)KUHP mengandung maksud yakni keharusan adanya subyek delik atau orang yangdidakwa sebagai pelaku tindak pidana ;Menimbang, bahwa di muka sidang Terdakwa MARSUDIN Bin UUMAmenerangkan identitasnya sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dandimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai pelaku delikyang tersebut dalam dakwaan Jaksa
    Dikembalikan kepada yang berhakyaitu HARIS, S.Sos.Halaman 2.1 dari 23.Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Adl.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undangundang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa MARSUDIN