orangtua Penggugat di Kota Kediri dalam keadaanba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: ANAK 1, lakilaki, umur 17 tahun; ANAK 2, lakilaki, umur 9 tahun; ANAK 3, perempuan, umur 3 tahun;Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaanrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai goyah akibat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa, Penggugat adalah PNS dan terlampir surat lizin penceraian dari KepalaKantor Kementerian

dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/42/III/2001 tanggal 12 Maret 2001atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukupdan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok (P.2);Fotokopi surat Keputusan Pemberian ljin Penceraian Nomor : R06/Kk.13.24.1/Kp.01.1/02/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian

surat bertanda P.2, berupafotokopi kutipan akta nikah nomor 162/42/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 sertadengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam,maka terbuktilan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sahsejak tanggal 10 Maret 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyatanyataPenggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melaksanakanperceraian ini Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasanya, dalam hal iniKepala Kantor Kementerian

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAcq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,yang diwakili oleh Menteri, Nila Farid Moeloek,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X.5 Kavling49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaBarlian, S.H., M.Kes, dan kawankawan, Kepala BiroHukum dan Organisasi, beralamat di Jalan H.R. RasunaSaid, Blok X 5, Kav. 49, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;ll.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA cq MENTERI PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri,Enggartiasto Lukita, berkedudukan di Jalan M.I RidwanRais, Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada M. Syist, S.H., M.H., dan kawankawan,Kepala Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan,beralamat di Gedung Kantor Kenterian Perdagangan,Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari2017;ll.

Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor pendaftaran 190200017tanggal 2 Januari 2013 atas nama PARIDAH JUHANSYAH GUMRI, yangditerbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjar, selanjutnya diberitanda P9;10.

Pencatatan SipilKabupaten Banjar, serta dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telahdiketahui bahwa nama ayah dan nama kakek Pemohon sebenarnya adalahJUHANSYAH GUMRI;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji atau umrahdimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapatperbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam Surat EdaranDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian

kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi ;Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaberalasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 14 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Hajidan Umrah Kementerian

SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis HANAFI Bin MUSTARI dibetulkan menjadi API Bin MOSTARI ;

Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalambukti setoran BPIH pemohon;4.

Porsi 1300548564 No.SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji untuk dibetulkansebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadappembetulan nama pemohon dalam perkara ini haruslah dilakukan oleh pejabatyang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan Umrah) untukmencatat pembetulan penulisan nama tersebut atas permintaan calon jamaahhaji yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal iniPengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada KantorKementerian

Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telahdikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang BangkalanNo. Porsi 1300548564 No. SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran PergiHaji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis HANAFI BinMUSTARI dibetulkan menjadi API Bin MOSTARI ;4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohonsebesar Rp. 281.000.

KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAWA BARAT c.g. KEPALA KANTOR KEMENTERIANAGAMA KABUPATEN BOGOR c.g. KEPALA KANTORURUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTAIKRAR WAKAF WILAYAH KECAMATAN SUKARAJAdahulu KANTOR URUSAN AGAMA/PPAIW WILAYAHKECAMATAN KEDUNGHALANG, berkedudukan di JalanDharmais Nomor 3 RT. 005 RW. 001 Kelurahan CimandalaKabupaten Bogor;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.g. KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAWA BARAT c.g.

Nomor 62 PK/Ag/2020diterima tanggal 2 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat novum berupa:110.11.12.13.Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia cq.

Bahwa yang berhak untuk mengajukanpermohonan informasi kepada Pemohon Keberatan adalah perkumpulan yangmemiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah. Pasal 20 berbunyi : Masa berlaku SKTselama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

penyelesaian piutang negara berdasarkan Pasal 4 ayat (2)berbunyi : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjutidengan penerbitan surat permintaan dokumen dari Menteri Keuangan kepadainstansi Pemerintah/Pemilik dokumen dimaksud.Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KementerianDalam Negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 ayat (4) berbunyi : Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA = KEMENTERIAN ~~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.

BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja danKementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) can Ayat (4) UU No. 13 Tahun2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (GoldenShake Hand), hal mana atas dasar itu Tergugat telah meLay Off karyawanpada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (limaribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yangtelah memperoleh legitimasi

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN ~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.telahnamunBahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. judex factisalah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukumkeliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidakdipertimbangannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkanoleh

No. 649 K/Pdt.Sus/2012PPD (dan ditambah unsurunsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN,Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan,dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkandengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (Golden Shake Hand), hal mana atasdasar itu Tergugat telah meLay Off karyawan pada bertahap sehingga padakeseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (lima ribu) karyawandalam

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun padaformil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) denganSerikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsurunsur dariperwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, KementerianDepartemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungantidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun padasubstantif (materil) bahwa kesepakatan a quo identik dengan apayang dimaksud dengan dalam Pasal

Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kehutanan, yang pada tahun2014 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHk);4. Bahwa setiap Tergugat dimutasi ke luar daerah, Penggugat selalumendampingi Tergugat, termasuk di awal masa pernikahan pada tahun19901991 Penggugat ikut mendampingi Tergugat yang sebelum pernikahansudah ditempatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT);5.

harmonis, namun sejak sekitar bulan April2020 , rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sudah menikahSsirri dengan perempuan lain sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masih saturumah, namun jarang pulang;Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pejabat PNS dengan jabatan eselon IIdi Kementerian

tidak harmonis lagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sudah menikahSirri dengan perempuan bernama xxxxx sekitar tahun 2018 yang laludi Bandung;Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah isteri sirrinya keBandung;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masihserumah, tapi jarang pulang;Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pejabat PNS dengan jabatan direkturdi Kementerian

(Sembilan puluh ribu rupiah) ;b Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 kantorKesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin.

(sembilan puluh riburupiah) ;Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 kantor KesehatanPelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halaluntuk ketersediaan stok vaksin.

Sejak Tahun 2011 sampai dengansekarang Merk vaksin yang dipakai adalah Menveo, yang disarankan melaluifatwa MUI kepada Kementerian Kesehatan.

Totaljumlah PNBP atas vaksinasi yang dipungut tahun 2011 adalah Rp. 129.080.000,(seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke kasNegara Rp. 129.080.000, (seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa Kementerian Kesehatan hanya menanggung penyediaan vaksin untuk hajireguler sedangkan untuk umroh adalah Kantor KKP yang menyediakan, tetapipada tahun 2012 Kementerian Kesehatan yang menyediakan untuk jemaah umrohBahwa besarnya pungutan kepada jemaah

kesehatan yang mana saksimengumpulkan dan mengevaluasi buktibukti mengenai suatu informasiatau pengaduan masyarakat yang terjadi disesuaikan dengan kriteria atauaturan perundangan yang ada ;Bahwa tim Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatanmelakukan audit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru padatanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2012 berdasarkan Surat TugasInspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI NomorHalaman 67 dari 149 halaman Putusan No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN

Jasa Pemerintah yang berbunyi Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan ; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruangSekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis,dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulentanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian

Melaksanakan Paket PekerjaanPengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010Untuk SD/SDLB ;Lampiran Il huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian

Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakang ;Angka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan ; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruangSekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis,dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulen tanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian

Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakangAngka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

Bahwa Tergugat melalui suratnyva Nomor 0263/TPVBODARS/VIV201516.tertanggal 25 Juli 2015 pernah mengajukan permohonan persetujuanPerubahan Data IzIn Stasiun Radio (ISR) Nomor 01011584000SU/20032015kepada Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu berupa : No Data Lama Data Baru 1 Merk dan Tipe Harris/TVTransmitter Electrosys/Y16A120 KAntena 2 Alamat Stasiun A Raya PerjuanganPerum Buana GardeniaKebon Jeruk, JakartaBlok C4 No. 40 RT.Barat (Kompl.

Tng. 18.19.20.Penegasan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Komunikasi danInformatika pada tanggal 22 September 2015 ;Bahwa pada prinsipnya Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan denganberdasarkan pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). lzin Stasiun Radio(ISR) yang sah adalah yang datanya sesuai dengan Izin Prinsip Penyiaran(IPP) Nomor : 154/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tertanggal 16 Oktober 2006.Maka berdasarkan buktibukti pengajuan izinizin tersebut di atas, secarahukum data lIzin Stasiun Radio

(ISR) Nomor : 01011584000SU/20032015yang diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah data yangdiajukan oleh MNC TV, yaitu : Alamat Kantor JL Pintu il TMI, Kelurahan Lubang Buaya,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKIJakarta Alamat Stasiun Jl.

RCTI), Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610 Oleh karena itu Tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan siaran, karenaIzZin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan lzin Stasun Radio (ISR) yangdijadikan dasar hukum untuk melakukan aktivitas penyiaran oleh Tergugattidak sesuai dengan data yang telah disetujuai oleh Kementerian Komunikasidan Informatika ;Bahwa mengacu pada data diatas, maka secara hukum yang berhakmelakukan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio di kanal 37UHF adalah

Bahwaberdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yangmemiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan jenis sabu tersebutternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukandigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 112 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

*Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidakberdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.e Saksi membenarkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warnaputin yang diduga sabu yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnyadilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium

Benar terdakwa membeli sabu dari TAMA (belum tertangkap) rencananyaakan dipakai dan dijual.Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Idm*Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidakberdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.e Saksi membenarkan bahwa terhadap barang

dilakukanpenimbangan berat bersin sabu seluruhnya 15,2938 gram selanjutnya setelahdilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik BareskerimPolri disimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihtersebut ternyata positif yang mengandung metamfetamina merupakan NarkotikaGolongan , selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian

,yang disahkan dalam Daftar Yayasan Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHUAH.01.08520 tanggal 30 Juni 2011 Jo.Tambahan Berita Negara Republik tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 65 dan Nomor147/AD;3 Bahwa Dr.

Akta Rosida Rajaguguk Siregar,SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telah disahkan dalamDaftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.

Akta Rosida RajagugukSiregar, SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telahdisahkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.01.08574 tanggal 1 Oktober 2010.Jo.Akta Notaris Rosida RajagugukSiregar., SH., MKn Nomor 15 tanggal 5 Nopember 2008 yang terdaftarpada Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHUAH.01.0885 tanggal Februari 2011;Bahwa Dra. Hj.

,Mkn yang telah memperoleh pencatatan di Kementerian Hukumdan HAM No.

,Mkn cacat hukum dan bahkan Kementerian Hukum dan HAMtelah mengeluarkan surat pencatatan yang dimasukkan dalam Daftar YayasanNo.

AHU09377.AH.01.01 .Tahun 2011 tertanggal23022011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTER SPORTS MARKETING*No.05 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA,SHNotaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT.INTER SPORTS MARKETING* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaNo. AHU.08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014 ; 2.

INTER SPORTS MARKETING denganFEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION ( FIFA ),Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Licensi tersebut padatanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.l,sebagaimana ketentuan Pasal.47 Undangundang No.19 Tahun 2002 tentangHak Cipta, dimana Perjanjian Licensi wajib dicatatkan pada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia

Inter Sport Marketing denganFIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukanpermohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada kantor DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RIsesuai dengan surat No. 092/dnhc/TMPISM/V/2014, tertanggal 23Mei 2014; Hal 15 Putusan No. 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby.2.

Inter Sport Marketing denganFIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting, telah diajukanpermohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada kantor DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RIsesuai dengan surat No. 092/dnhc/TMPISM/V/2014, tertanggal 23Mei 2014; 2.

(Absolut Paten & TradeMark) tertanggal 23 Mei 2014 danpencatatannya Lisensi dari Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R. padatanggal 23 Mei 2014, diberi tanda bukti P 7; Fotocopy Surat Penunjukan PT. Inter Sports marketing kepada PT.

Ternyata untuk memenuhi hal ituPenggugat telah memperoleh Surat Izin untuk mengajukan perceraian dariKepala Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dengan Nomor , tanggal ;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugatdan Tergugat, terhadap setiap perkara yang mengandung sengketa (contentius)di Pengadilan Agama antara lain perkara Cerai Gugat wajib dilakukan mediasi,hal ini sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2008, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang

Pada waktu itu tugas, kewajiban dan tanggung jawabpenggugat di urusan Kepegawaian Kantor Kementerian Agama KabupatenBantul membuat penggugat harus bekerja lembur dan berangkat lebih awaldari biasanya. Penggugat pada waktu itu merasa jengkel sekali dengantergugat karena di saat tenaga dan pikirannya terforsir di kantor, tergugatmasih saja melakukan kebiasaan memancingnya yang semalam suntuk danbaru pulang menjelang subuh.

Agama siapa sebenarnya pelapornya dan dijawabbukan berasal dari lingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenBantul.

Bagi penggugat hal tersebut merupakan tekanantersendiri karena merasa mendapat hukuman atas hal yang tidak dilakukannya.Selanjutnya, guna meluruskan kesalahpahaman tersebut maka saudara TEMANKANTOR PENGGUGAT kemudian menanyakan langsung kepada auditorInspektorat Jenderal Kementerian Agama siapa sebenarnya pelapornya dandijawab bukan berasal dari lingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenBantul.

Yang benar adalah seperti yang penggugat jelaskandi muka bahwa pertengkaran terjadi akibat terjadinya salah faham akibatkedatangan saudara TEMAN KANTOR PENGGUGAT ke rumah penggugat dantergugat pada tanggal 9 November 2013 karena adanya kesalahfahaman antarapenggugat dan temanteman penggugat di urusan kepegawaian KementerianAgama Kabupaten Bantul dengan atasan terkait adanya pelaporan datadataKantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang diduga menyimpang keInspektorat Jenderal Kementerian Agama

., Notaris di Kota Serang, Provinsi Bantensebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul QuranNomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 dan pendirian Yayasan telahmendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia(MENKUMHAM) Nomor : AHU04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus2014 ;5.

Hukum dan Hak AzasiManusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH di dalam perkara inidengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan pengurus YayasanUlumul Qur an, selanjutnya perubahan susunan pengurus tersebut diakte kan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH dan selanjutnya KantorNotaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan susunan PengurusYayasan Ulumul Qur an kepada Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia;Bahwa dari uraianuraian dan keterangan diatas maka seyogiyanyaKementerian Hukum dan Hak

Azasi Manusia dan Kantor Notaris SyahrilSofyan SH ditarik sebagai para tergugat (pihak) didalam perkara ini, olehkarena penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi HALAMAN 14 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR : 362/PDT/2016/PT MDN.Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) paratergugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;10Bahwa oleh karena kurangnya pihakpihak yang didalam perkara inimaka gugatan penggugat dapat di kwalifisier mengandung cacat formile(Plurium

AmiruddinHamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang padaAkte Pendirian Yayasan Ulumul Quran Nomor 1, tanggal 05 Agustus2014 yang dibuat dihadapan Eni Nuraeni Hamdani, S.H., Notaris diKota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukumdan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia (VENKUMHAM) Nomor : AHU04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;4.

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor HALAMAN 40 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR : 362/PDT/2016/PT MDN.AHUAH.01.061649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. 10),yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qurandan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Quran telahmemenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus danPengawas Yayasan Ulumul Quran yang diganti bukanlah Penggugat melainkanH.

KANTOR CABANGSEMARANG PANDANARAN, yang diwakilli PejabatPengganti Sementara Pimpinan Cabang AgusSulistiyono, berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor75, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasakepada Jonet Kertapati, dan kawankawan, KepalaBagian Hukum pada PI Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Wilayah Semarang, beralamat di JalanPandanaran Nomor 75, Semarang, Jawa Tengah,,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September2017;KEMENTERIAN KEUANGAN' RI cq KANWILDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Nomor 3078 K/Pdt/2019.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL RI cq KANWIL BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, cqKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, KarangKidul, Semarang Tengah, Karang Kidul Semarang, KotaSemarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan ImamBonjol 1D GKN II Lt IV Semarang, yang diwakili olehHadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasakepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan R.I.

tersebut terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon;Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon;Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon;Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

terjadi pada penulisan kota lahir padaAkte Kelahiran anak pemohon; Bahwa anak Pemohon lahir di kota Kisaran; Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalahkekeliruan/salah tulis kota kelahiran pada akta lahir anakPemohon; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dari ijazah anakpemohon; Bahwa kesalahan terjadi pada Akte Kelahiran anak Pemohon yangbernama Indah Hariani tertulis kota kelahiran Medan seharusnyaadalah Kisaran berdasarkan Surat Keterangan ijazah anakPemohon yang dibuat oleh Kementerian

perubahan nama diatur dalam Pasal52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telahdiperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimanaketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan datanama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmrah Kementerian

Nomor 65/Pdt.P/2016/PN Pwttersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukumdan normanorma yang hidup dalam masyarakat maka Permohonan Pemohon patutlahuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untukkepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 118 HIR sudah sepatutnyaapabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmroh Kementerian