Apabila ada pasangan yang cocok makaakan dibayar keesokan harinya yaitu apabila yang kena 2 (dua) angka untukpasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000, (tujuh puluhribu), apabila yang kena 3 angka untuk pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah)maka akan dibayar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabilayang kena 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) makaakan dibayar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dapatmenang dengan tepat hanya

Dalam menjual togel ini, terdakwamenjual togel jenis Singapura yang di jual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.Bahwa Apabila ada pasangan yang cocok maka akan dibayarkeesokan harinya yaitu apabila yang kena 2 (dua) angka untuk pasangan Rp.1.000, (Sseribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu), apabila yangkena 3 angka untuk pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan dibayarRp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sedangkan

apabila yang kena 4 (empat)angka untuk pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dapat menang dengantepat hanya berdasarkan untunguntungan belaka.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun terbukti secarasah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebuttelah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikesempatan

) maka saksi Budiono setuju bahwaharga kendaraan mobil Katana dengan No Pol AG 716 PC disetujui dengankesepakatan harga Rp.47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah), setelahterjadi kesepakatan kemudian terdakwa Hasim mengatakan kepada saksiBudiono akan memakai mobil Katana tersebut dengan alasan untuk mengambiluang di abahnya di Jember dan berjanji akan kembali pada hari Rabu tanggal 7Desember 2011 dan akan memberikan uang muka sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan siasanya akan dibayar

Namunsetelah terdakwa menerima mobil Katana tersebut ternyata uang yang dijanjikanoleh mereka terdakwa untuk dibayar pada hari Rabunya tidak dibayar jugaselanjutnya saksi Budiono menghubungi terdakwa Hasim agar mobil Katanamiliknya dikembalikan jika tidak dibayarnya namun mereka terdakwa tetapberalasan bahwa mobil masih dipakai untuk mencari tandatangan pencairanuang kemudian pada hari berikutnya mobil belum juga dikembalikan dan setiapsaksi Budiono menghubungi mereka terdakwa, HP mereka terdakwa

Namun setelah terdakwa menerima mobilKatana tersebut ternyata uang yang dijanjikan oleh mereka terdakwa untukdibayar pada hari Rabunya tidak dibayar juga selanjutnya saksi Budionomenghubungi terdakwa Hasim agar mobil Katana miliknya dikembalikan jikatidak dibayarnya namun mereka terdakwa tetap beralasan bahwa mobil masihdipakai untuk mencari tandatangan pencairan uang kemudian pada hariberikutnya mobil belum juga dikembalikan dan setiap saksi Budionomenghubungi mereka terdakwa, HP mereka terdakwa

Bahwa benar pada awalnya saksi menawarkan mobil Katana miliknya danterjadi kesepakatan harga Rp.47.000, (empat puluh tujuh juta rupiah) namunakan dibayar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) pada hari rabunyaakan dilunasi dan mobil yang dipakai alasannya mau akan dibayarkan dandigunakan untuk mengambil uangnya diabahnya di Jember namun sampaiminggu uang tersebut tidak juga dibayarkan akhirnya saksi melaporkankejadian kepihak berwajib.

Bahwa benar setahu saksi mobil milik Budiono yang dibeli oleh Hasim danSulastri tersebut belum dibayar sama sekali hanya dijanjikan akan dibayarbeberapa hari lagi. Bahwa benar mengenai cara pembayaran mobil tersebut saksi tidakmendapatkan kejelasan secara rinci namun setahunya mengenaipembayarannya dilakukan dikemudian hari dan aksi Budiono maumenyerahkan mobil tersebut kepada Hasim dan Sulastri padahal mobilHal. 9 dari 14 hal. Put.

Bahwa permohonan ini Pemohon Banding ajukan karena berdasarkan Pasal 9ayat (2a) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tertulis Dalam hal belumada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetapdapat dikreditkan dengan penjelasan dari pasal tersebut sebagai berikut:Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor BarangKena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka PajakMasukan yang telah dibayar

Putusan Nomor 1119/B/PK/PJK/2017Sarana Sejati Abadi, NPWP 02.632.912.8605.000, beralamat di JalanMliwis, No. 37, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp 0,00Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 0,00Penyerahan yg tidak terutang PPN 0,00 Dikurangi: Retur PenjualanJumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 6.225.000.000,00PPN

yang kurang/ (Lebih) dibayar Rp (6.225.000.000,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih/(Lebih) harus dibayar Rp (6.225.000.000,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

Putusan Nomor 1119/B/PK/PJK/2017 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yg tidak terutang PPN 0,00 Dikurangi : Retur PenjualanJumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 6.225.000.000,00PPN yang kurang/(Lebih) dibayar Rp (6.225.000.000,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih/(Lebih) harus

dibayar Rp (6.225.000.000,00) 3.

(tiga ribu rupiah), baik pemain yang Gametersebut mempunyai 1 Joker, 2 Joker, 3 Joker maupun tanpa Joker kecuali adapemain yang mempunyai 4 Joker dibayar Rp.4.000, (empat ribu rupiah). Demikianpermainan dilakukan secara berulangulang ;Kemudian saksi MULYONO dan saksi SURIANSYAH mendapat informasidari masyarakat bahwa di JI. Letjen Suprapto Rt 06 Kelurahan Baru Ulu KecamatanBalikpapan Barat tepatnya dirumahnya Sdr.

(tiga ribu rupiah), baik pemain yang Gametersebut mempunyai 1 Joker, 2 Joker, 3 Joker maupun tanpa Joker kecuali adapemain yang mempunyai 4 Joker dibayar Rp. 4.000, (empat ribu rupiah). Demikianpermainan dilakukan secara berulangulang ;Kemudian saksi MULYONO dan saksi SURIANSYAH mendapat informasidari masyarakat bahwa di JI. Letjen Suprapto Rt 06 Kelurahan Baru Ulu KecamatanBalikpapan Barat tepatnya dirumahnya Sdr.

No. 131/PID/2014/PT:SMRtersebut mempunyai 1 Joker, 2 Joker, 3 Joker maupun tanpa Joker kecuali adapemain yang mempunyai 4 Joker dibayar Rp.4.000, (empat ribu rupiah). Demikianpermainan dilakukan secara berulangulang ;Kemudian saksi MULYONO dan saksi SURIANSYAH mendapat informasidari masyarakat bahwa di JI. Letjen Suprapto Rt 06 Kelurahan Baru Ulu KecamatanBalikpapan Barat tepatnya dirumahnya Sdr.

(tiga ribu rupiah), baik pemain yangGame tersebut mempunyai 1 Joker, 2 Joker, 3 Joker maupun tanpa Joker kecualiada pemain yang mempunyai 4 Joker dibayar Rp.4.000, (empat ribu rupiah).Demikian permainan dilakukan secara berulangulang ;Kemudian saksi MULYONO dan saksi SURIANSYAH mendapat informasidari masyarakat bahwa di JI. Letjen Suprapto Rt 06 Kelurahan Baru Ulu KecamatanBalikpapan Barat tepatnya dirumahnya Sdr.

November 2010 dengan barcode11493889134, sehingga menurut Pemohon Banding keputusan keberatan SKPKB PPh Pasal23 nomor : 00044/203/08/433/10 tanggal 31 Agustus 2010 sudah melewati 12 (dua belas)bulan sejak permohonan diajukan yaitu tanggal kirim 26 November 2010;Menurut bahwa sesuai dengan alasanalasan di atas maka dapat Pemohon Banding simpulkan bahwaPemohon permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dianggap dikabulkan oleh Terbanding,Banding sehingga seharusnya besarnya pajak yang kurang dibayar

Banding SelisihKeberatan PemohonBanding1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 4.609.076.275,00 2.895.837.030,0 1.713.239.245,0002 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang 150.764.483,00 73.668.717,00 77.095.766,003 Kredit Pajak:Setoran masa 73.668.717,00 73.668.717,00 0,004 Pajak yang tidak/kurang bayar (23) 77.095.766,00 0,00 77.095.766,005 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 30.838.306,00 0,00 30.838.306,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) 107.934.072,00 0,00 107.934.072,00

dalam surat Bantahannya; menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelisberkesimpulan untuk membatalkan keputusan Terbanding Nomor: KEP1946/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 9 Desember 2011, dan penghitungan pajak dihitung sesuai dengan suratkeberatan Pemohon Banding nomor: 069/ACC/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.895.837.030,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp = 73.668.717,00 Kredit Pajak Rp73.668.717.00Pajak yang tidak/kurang dibayar

XXX dan penghitungan pajakdihitung sesuai dengan surat keberatan Pemohon Banding nomor: 069/ACC/XI/2010 tanggal25 Nopember 2010 sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.895.837.030,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp = 73.668.717,00Kredit Pajak Rp73.668.717.00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00;

terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar

pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atasmargin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa / fungsionalmengkoreksi tidak berdasarkan buktibukti autentik serta dasar hukum yangdigunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar,6. peneliti / penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masihharus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukanSPT PPN Pemohon Banding karena peneliti / penelaah mengoreksi tidaksesuai

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut :DPP PK Rp 846.33DPP (80/100xDPP Pk) Rp 677.07(Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 169.267PPN (10/100xDPP) Rp 16.92bahwa menurut Terbanding dalam

Jenderal Pajak Nomor KEP708/WPJ.19/2015 tanggal15 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor 00079/407/13/092/14 tanggal 23 Juli 2014, atas nama PTGersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Sumatera Barat, alamat korespondensiGedung B&G Tower, Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111 danmenghitung kembali jumlanh PPN yang masih harus/(lebih) dibayar

sebagaiberikut: Ditambah / a: Semula : : MenjadiUraian Rp aie RpPPN Lebih Bayar 901.071.014 4.228.100 905.299.114Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0Dikompensasikan ke Masa Pajak ... 0 0 0Jumlah Pajak yang lebih dibayar 901.071.014 4.228.100 905.299.114 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP708/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor00079/407/13/092/14 tanggal 23 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.622.867.8092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp905.299.114,00; dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang/(

Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (905.299.114,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42604/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean olehTerbanding atas impor 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, sebesar CIF USD29,484.00 yang menurut Pemohon Banding sesuai PIB Nomor : 298183 tanggal 29Oktober 2009 sebesar CIF USD 24,796.80, sehingga pungutan impor yang masihharus dibayar bertambah sebesar Rp. 10.538.000,00

sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P01/BC/2007 tanggal 1Maret 2007, Metode tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor keDaerah Pabean,b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkansebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Cc. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

Citra Harapan Jaya;bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yangPemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 0298183 tanggal 29 Oktober 2009sebesar CIF USD 24,796.80 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;bahwa Majelis meminta Pemohon Banding untuk memberikan pembuktian bahwanilai pabean yang diberitahukannya adalah nilai transaksi yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkanbuktipendukung kebenaran nilai transaksi

Hutang Pembelian Impor tahun 2009, Buku Bank BCA bulanOktober 2009, Buku Besar Bank BCA bulan Oktober 2009 dan Kartu stockPersediaan tahun 2009;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilai transaksi, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangandan data yang ada dalam berkas banding, Majelis meyakini bahwa nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 298183 tanggal 29 Oktober 2009 sebesar CIF USD24,796.80, adalah nilai transaksi yang sebenarnya dibayar

, oleh karenanya Majelisberpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Dalam RangkaImpor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar menjadi nihil;: Surat Banding, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, sertahasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;: 1.

MENGADILI:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP182/PJ.07/2007 tanggal 16April 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 Nomor 00001/227/04/612/06 tanggal 27 Maret2006, atas nama: PT Sasmita Abadi Gloves, NPWP: 01.497.447.1612.000,alamat: Jalan Raya Krikilan Larangan Nomor 432, Gresik, Jawa Timur,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar

adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2010,kemudian terhadapnya

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP182/PJ.07/2007, tanggal 16 April 2007, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor, Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004, Nomor: 00001/227/04/612/06, tanggal 27 Maret2006, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.497.447.1612.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp 0,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Ruhui Rahayu II No. 42 RT. 58, Sepinggan Baru, BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 dan menetapkan Pajakyang kurang dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 5.662.159.369,00PPN lebih bayar Rp 5.662.159.369,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.662.159.369,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00257/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 21 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor: 00098/207/11/725/16 tanggal 15 Juli 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.968.598.1725.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Nilai juncto Pasal 2ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 5.662.159.369,00PPN lebih bayar Rp 5.662.159.369,00Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.662.159.369,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.

Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (ac) (25.931.508.530) (30.484.38Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 30.484.380.710 30.4843Pajak Berikutnya PPN Yang Kurang Bayar (1.d + 2) 4.552.872.180 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP 4.552.872.180 oO Bo; NhJumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (3 + 4) 9.105.744.360 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amarPut79403/PP/M.VA/16

Gambir, Jakarta, sehingga jumlah pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: JumlahUraian(Rp) a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar (30.484.380.710,00)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 30.484.380.710,00c. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00d. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00e.

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,Halaman 2 dari 7 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:PPN Yang

Kurang/Lebih Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

Koreksi pajak masukan dilakukan atas pajak masukan yang dibayar untuk BKP dan JKP yangdigunakan di lokasi perkebunan sawit yang berupa pupuk, proyek kebun, dan truk.2. Besarnya koreksi atas BKP pupuk dan JKP pekerjaan di kebun sebesar 100% dari nilai pajak masukanyang dikreditkan oleh Pemohon Banding.3. Sedangkan koreksi atas truk yang digunakan baik di perkebunan sawit maupun di pabrik sebesar 50%dari nilai pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding.4.

Koreksi pajak masukan berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undangundang PPN yang menyatakan Pajakmasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.bahwa demikian pula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya dan persidangan menjelaskan bahwakoreksi pajak masukan berdasarkan pada Pasal 16B ayat (3) Undangundang PPN yang menyatakanPajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskandari

, baikuntuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;c. impor Barang Kena Pajak tertentu;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; dane. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabeandiatur dengan Peraturan PemerintahAyat (2)Pajak Masukan yang dibayar

untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.Ayat (3)Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdikreditkan.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan

penyerahan shitungan PPN kurang/lebih bayar Rpjak Keluaran yang harus dipungut sendiri 497.998.797,00kurangi :PN yang disetor dimuka dalam masa Rp 0,00ayjak yang sama Rp 1.229.914.379,00ajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00ibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00ainlain Rp 1.229.914.379,00nlah Rp 1.229.914.379,00nlah Pajak yang dapat diperhitungkanlah perhitungan PPN kurangA lebih) bayar (Rp 731.915.582,00)sbihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 731.915.582,00kutnya yang kurang/(ebih) dibayar

/Pjk/2020117598.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga pajak yangterutang menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak 2, 386,409,116PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 82,403,745Kredit Pajak 82,403,745PPh kurang (lebih) dibayar

Sanksi AdministrasiJumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih)Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117598.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00671/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 26Juli 2017, tentang

Putusan Nomor 2621/B/PK/Pjk/2020Pajak yang kurang dibayar Rp 248.518.226Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 119.288.748Pajak yang masih harus dibayar Rp 367.806.974Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019 dengan disertai alasanalasannyayang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali

menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Kena Pajak Rp 2,386,409,116PPh Pasal 23/26 Final yang terutang Rp 82,403,745Kredit Pajak Rp 82,403,745PPh kurang (lebih) dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang MasihHarus/(Lebih) Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117598.35/2011

NoPerka/Pdt.P/2019/PA.GM.masingmasing bernama Ahmad dan Kerta, mas kawinnya berupa Uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai ;3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan sesusuan serta tidak ada larangan larangan untuk melangsungkanpernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

saksi adalah Tetangga Pemohon danmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Pemohon II yangdilangsungkan pada tanggal tanggal 25 Juli 2012 di Dusun Teluk Dalam Kern,Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II (AmaqMarsah), dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama Ahmad dan Kertadan mas kawinnya berupa Uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)dibayar

tunai, dibayar tunai;bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan;bahwa sampai saat ini, Pemohon dan Pemohon Il dikaruniai Belumdikaruniai anak orang anak ;bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi,tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidakpernah keluar dari agama Islam;Him. 3 Penetapan No. 504/Pdt.P/2020/PA.GMbahwa

tunai, dibayar tunal;bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan;bahwa sampai saat ini, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai Belumdikaruniai anak orang anak ;bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi,tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidakpernah keluar dari agama Islam;bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat

dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan buktibuktidi persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara agama Islam padatanggal 25 Juli 2012 di Dusun Teluk Dalam Kern, Desa Medana, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah Paman kandungPemohon Il (Amagq Marsah), dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama Ahmad dan Kerta mas kawinnya berupa Uang Rp. 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) dibayar

Dibayar sendiric.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4. STP (pokok kurang bayar)c.5. Fiskal Luar Negeric.6. Lainlainc.7.Jumlah (c.1+.2+c.3+c.4+c.5+c.6)d. Diperhitungkan :d.1. SKPPKPe.

tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor0001 7/206/11/217/16 tanggal 22 Desember 2016, atas nama PT PioneerOffshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di KawasanIndustri Tanjung Uncang, Kota Batam, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Penghasilan Netto Rp3.651.412.153,00Penghasilan Kena Pajak Rp3.651.412.000,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 912.853.000,00Kredit Pajak Rp 747.849.750,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 165.003.129,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 79.201.502,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 244.204.631,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 19 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat(1) serta Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp244.204.631,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 3.651.412.153,00Penghasilan Kena Pajak Rp 3.651.412.000,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 912.853.000,00Kredit Pajak Rp 747.849.750,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 165.003.129,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 79.201.502,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 244.204.631,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Putusan Nomor 3654/B/PK/Pjk/2019 33.188.501.6952.200.384.7492.200.384.749988.116.9460988.116.946256.910.4061.245.027.352 3.188.501.6953.437.890.9813.437.890.981(249.389.286)0(249.389.286) harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119065.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.188.501 .695,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.847.866.305,00c. Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 340.635.390,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0.00berikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 340.635.390,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 88.565.201 ,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 429.200.591,00Halaman 3 dari 10 halaman.

PER10/PJ/2010 dan Nomor PER33/PJ/201 4;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Dibayar dengan NPWP sendiri Rpd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkanPel yang P P 9 Rp 3.437.890.981(b.2+b.4)e. Jumlah perhitungan PPN KurangRp (249.389.286)Bayar/(Lebih Bayar) (ad)Kelebihan Pajak yang sudah: Rpa. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya: Rp 0PPN yang Kurang Bayar Rp (249.389.286)Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3654/B/PK/Pjk/2019Sanksi Administratif : Rpa. Bunga pasal 13 (2) KUP Rp 0b.

Bunga pasal 13 (3) KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119065.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Adapun secara terperinci hutangdari bagian keuntungan dan juga komisi yang harus dibayar oleh Para Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut: Nomor 634/Pdt/ 1999/PT.Smg jo Nomor 84/Pdt.G/1999/PN. Smg yang telah dikajiberupa pembukuan perusahaan dan hasil perhitungan PT. Colombo selama dikelolaoleh termasuk (Alm) Hadi Gunawan dan (Alm) dr.

;Bahwa karena keuntungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggungrenteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp9.073.063.342,00 tidak pernahdibayarkan kepada Penggugat sudah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh ParaTergugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi ( ingkar janji).

Karena keuntunganyang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugattersebut belum pernah dibayar sampai sekarang serta upaya damai sudah tidakdiindahkan lagi maka tidak ada jalan lain dengan terpaksa Penggugat mengajukangugatan ini;Bahwa atas perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat, maka Penggugatmengalami kerugian.

Dedy Setyawan (dahulu ParaPengugat dalam perkara a quo), Tergugat I dan IIKomisi dari penjualan yang didapat berdasarkan Pasal 4 perubahan perjanjian kerja Rp 748.82sama Nomor 14 tanggal 9 Oktober 1996Jadi keuntungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat Rp8.324.23Rp 748.82Rp9.073.06(sembilan rrupiah) 5.

yang harus dibayar denganrincian sebagai berikut:15 PerihalJumlah Pengembalian ataskeuntungandankomisidaripenjualanyangharusdiperolehPenggugat(kewajibanPokok)Rp 9.073.063.342,00 Bunga/keuntungan6% x4th(Putusan PK2006 saatini) xkewajibanPokokRp 2.177.535.202,00 BiayaPenagihan10% xkewajibanPokokRp 907.306.334,00 Bunga/ Rp 3.084.841.536,00 Hal. 15 dari 32 hal.

Putusan Nomor 139/B/PK/PJK/2016apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (limapuluh persen)";Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Final pajak yang masih harus dibayarRp544.900.309,00 dan Pemohon Banding telah melunasikeseluruhan jumlah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Januarisebesar2011 dan dengan pemindahbukuan sebagaimana terlampir.

Sehubungandengan persyaratan pengajuan permohonan banding ini dan berdasarkanketerangan di atas maka Pemohon Banding telah melunasi keseluruhanjumlah yang masih harus dibayar.

) 29.027.484PPh yang masih harus (Lebih) dibayar 544.900.309 (455.398.900) 89.501.409C.

Putusan Nomor 139/B/PK/PJK/2016 Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya 0 0 0PPh yang kurang (lebih) Dibayar 60.473.925 45.455.466 15.018.459Sanksi Administrasi 29.027.484 21.818.624 7.208.860 PPh yang masih harus ( Lebih)dibayar 89.501.409 67.274.090 22.227.319 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44927/PP/M.XIlI/10/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 18.676.488,005. Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 8.964.714,006. Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 27.641.202,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

Muhammad Irfan, nilai tagihan fakturRp7.717.248,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus empatpuluh delapan ribu rupiah) dan dibayar dicicil Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) dan tagihan belum telah dibayar sejumlah Rp5.717.248,00 (limajuta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh delapan riburupiah);. Taisir Toko, alamat di Jalan PS P. Antasari Nomor 35 Banjarmasin NoFaktur 0119062 tanggal faktur 18112017 tanggal jatuh tempo 5122017dengan salesman an.

faktur Rp649.512,00 dan dibayar Rp649.512,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119975tanggal faktur 16122017 tanggal jatuh tempo 30122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp2.772.764,00 dan dibayar Rp2.772.764,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0120013tanggal faktur 18122017 tanggal jatuh tempo 112018 salesman an.RahmadiNilai tagihan faktur Rp662.860,00 dan dibayar Rp662.860,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin

No.Faktur 0119558tanggal faktur 4122017 tanggal jatun tempo 18122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp1.221.833,00 dan dibayar Rp1.221.833,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119543tanggal faktur 4122017 tanggal jatun tempo 18122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp804.595,00 dan dibayar Rp804.595,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119598tanggal faktur 5122017 tanggal jatuh tempo 19122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan

dan dibayar Rp2.285.470,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119662tanggal faktur 7122017 tanggal jatun tempo 21122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp886.754,00 dan dibayar Rp886.754,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119706tanggal faktur 8122017 tanggal jatuh tempo 22122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp1.123.122,00 dan dibayar Rp1.123.122,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119721tanggal

Rp167.288,00 dan dibayar Rp167.288,00;Perintis Apotek, alamat Jl.Kuripan No.30 Banjarmasin No.Faktur 0119413tanggal faktur 30112017 tanggal jatuh tempo 14122017 salesmanan.Rahmadi Nilai tagihan faktur Rp267.960,00 dan dibayar Rp267.960,00;Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mtp33.

Bahwa ongkos cetak tersebut merupakan biaya bagi RadarRadar yangtelah dibayar kepada pihak percetakan, bukan biaya bagi PemohonBanding yang selanjutnya diserahkan kepada RadarRadar;Bahwa formula perhitungan Terbanding tersebut juga tidak mencerminkanesensi transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan RadarRadarsebagai mana Pemohon Banding uraikan di atas.

Perlu Pemohon Bandingsampaikan bahwa biaya cetak Koran Jawa Pos, Metropolis dan Sportivoyang dibayar oleh Pemohon Banding dan dijadikan acuan pada formula diatas merupakan biaya cetak atas Koran pemohon banding sendiri (bukanbiaya cetak atas kopel Jawa Pos dan Sportivo yang menjadi suplemenKoran RadarRadar);.

Yani No. 88, Gedung Graha Pena Lantai 5,Surabaya, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1353/B/PK/PJK/201 7 Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPNa.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 47.815.965.573a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a.4.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.781.596.573b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.487.349.3592. Lainlain 3.304.867.964Jumlah pajak dapat diperhitungkan 4.792.217.323Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (10.620.750)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 10.620.750PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65122/PP/M.XA/16/2015tanggal 26 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 05 November 2015, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: SKU239/PJ./2016 tanggal 26 Januari 2016, diajukanpermohonan