Bupati Kabupaten Kepulauan TalaudHalaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2021/PTUN.MdoNomor: 12 Tahun 2021 Tentang pemilihan kepala desa serentak, juga telahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalamundangundang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Pasal10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Huruf a : asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukumyang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan Rencana PemasaranTahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan

No. 1375 K/Pid.Sus/2015Tahunan (RPT) sebagai pedoman pemasaran kredit sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Melaksanakan kegiatan pengelolaan berkas II pinjaman prakarsa Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai

Kanwilatas nasabahnasabah yang menjadi binaannya agar kelengkapan,keabsahan, keamanan dan tertid administrasi sesuai denganketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang ditetapkan;Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan kredit danmemproses tindak lanjut audit di Account Officer sesuai kewenanganbidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dantindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dantarget yang disepakati;Membuat laporanlaporan sesuai kewenangan

Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret1995 .

Prinsip kehatihatian dalam perkreditan;Organisasi dan Manajemen Perkreditan;Kebijakan persetujuan kredit;Dokumentasi dan administrasi kredit;Pengawasan kredit;og fF NfPenyelesaian kredit bermasalah;Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bankwajid mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secarakonsekuen dan konsisten;Pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit sebagaimanadiatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.

SK : 20 / SK DIR / Century / TV / 2005 tentangKebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman PelaksanaanKredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo PedomanUmum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007, perbuatan manapara Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan CabangKPO Senayan

Bank Century, Tbk.No.SK :20/SKDIR/Century/IV/ 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang KebijakanPerkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit BankCentury tanggal 8 Januari 2007, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Hal. 11 dari 109 hal. Put.

SK: 20 / SK DIR / Century / IV / 2005 tentangKebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman PelaksanaanKredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo PedomanUmum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007.Hal. 19 dari 109 hal. Put.

Bank Century Tbk.Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas namaYAKOBUS TRIGUNO.Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007,perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit(PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000, ( satu milyar duapuluh lima riburupiah) dari PT.

Bank Century Tbk.Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas namaYAKOBUS TRIGUNO.Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007,perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit(PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.I Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000, (satu milyar duapuluh limaribu rupiah) dari PT.

Thamrin) ; Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telahmembayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Telekomunikasi); Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematang siantaryang berubahubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir,pembuatan police line di lokasi parkir) ;Dan menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak pemko Pematangsiantardan setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut ternyataapaapa

Thamrin), Terdapat toko yang memiliki beberapakendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan julikepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi);Bahwa Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematangsiantar yang berubahubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir,pembuatan police line di lokasi parkir);Bahwa alasanalasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidakmembayar sejumlah Nilai Kontrak/perjanjian yang telah disepakati danditanda

Thamrin),Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telahmembayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Telekomunikasi), Ada kebijakan yang dilakukan pihakkepolisian resort kota pematang siantar yang berubahubah (pembuatanbatas jalan, menutup lokasi parkir, pembuatan police line di lokasi parkir);Bahwa Tindak lanjut terhadap permasalahanpermasalahan yang diajukanoleh CV.Siantar Trans tersebut tidak ada tanggapan dari DinasPerhubungan Kota Pematang

daerah, Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah, meliputirangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dariperumusan, kebijakan dan mengambil keputusan sampai denganpertanggungjawaban serta meliputi kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yangberkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan negara atau pemerintahan daerah.

Bahwa lagipula berpindahnya para customer, tentu terkait dengankepentingan customer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktuberpindah pada supplayer/perusahaan lain manakala kepentinganyaberpotensi dirugikan pada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilahyang terjadi hingga para customer berpindah dari perusahaanPenggugat, sehingga sangat tidak beralasan kondisi ini dibebankanpada Tergugat yang hanya selaku pekerja biasa, bukan sebagaipemangku kebijakan di perusahaan Penggugat.

Bahwa lagipula berpindahnya para customer, tentu terkait dengankepentingan customer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktuberpindah pada supplayer/perusahaan lain manakala kepentinganyaberpotensi dirugikan pada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilah yangterjadi hingga para customer berpindah dari perusahaan Penggugat,sehingga sangat tidak beralasan kondisi ini dibebankan pada Tergugat yang hanya selaku pekerja biasa, bukan sebagai pemangku kebijakan diperusahaan Penggugat.

Bahwa dalil a quo hanyalah bersifat halusinasi yang berupaya merangkainarasi, seolaholah berpindahnya Pekerja dan customer Penggugat,semuanya disebabkan perbuatan Tergugat I, tentu hal ini sangat naif,apalagi Penggugat juga mendalilkan perbuatan itu telah terjadi sejaktahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, artinya selama lebih 1 tahunperbuatan itu mustahil tidak diketahui Penggugat, tetapi Penggugatselaku Direktur Utama yang memiliki wewenang dan atau kebijakan, tidakmelakukan tindakan apaapa dan justru

Bahwa berpindahnya para customer, tentu terkait dengan kepentingancustomer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktu berpindah padasupplayer/perusahaan lain manakala kepentinganya berpotensi dirugikanpada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilah yang terjadi hingga paracustomer berpindah dari perusahaan Penggugat, sehingga sangat tidakberalasan kondisi ini dibebankan pada Tergugat yang hanya selakupekerja biasa, bukan sebagai pemangku kebijakan di perusahaanPenggugat.

Adapunfungsi dan wewenang Sdr TERGUGAT bersamasama dengan SdrCAI HONG CHAO adalah sebagai Dewan Komisaris, yang menurutketentuan Pasal 108 ayat (1) UURI No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas fungsinya adalah melakukan pengawasan atasHalaman 85 dari 162 Halaman, Putusan Nomor 76/Pat.G/2021/PNCkr16.2.kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan Sdr TERGUGAT padaTERGUGAT II

Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BNA.43.44.45.proses pelaksanaan pemilinan tidak sesuai ketentuan dalam DokumenPemilihnan sebagaimana yang tercantum didalam Lampiran Ill PermenPUPR Nomor 14 = Tahun 2020 =3Jo Dokumen PemilihanNo.3134/UN11/D/PNBP/2020 ; hal tersebut juga ditegaskan didalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Lampiran Penjelasan Point 7.1disebutkan bahwa Sebelum

JunctoPeraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)Halaman 16 dari 112. Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BNA.48.Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 8ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Organisasi UKPBJ memiliki Unit Kerjasalah satunya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsipelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknispengadaan barang/jasa.

, Prinsip dan Etika didalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah berdasarkan Azas Dasar Pembentukan Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahadalah untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah makaperlu. pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikanpemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (value for money);Juncto BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Dan Etika PengadaanBarang/Jasa Pasal 4, 5, 6 dan 7;Halaman 19 dari 112.

Padahal secara fakta hukumTERGUGAT atas nama:1.Nesri Hendrifa, S.T., M.T. (198310312008011003) telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhiPengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 08 Oktober 2014;Hendra Gunawan, S.T., M.T. (197712112005011005), telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhlliPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 27 Mei

2015;Novita Peni Palupi, S.Sos. (197811042010122002) telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhiPengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 10 Juli 2012; danTERGUGAT II atas nama;Halaman 59 dari 112.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atau anggarandasar ;Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999yang berlaku tahun buku 2008 ;Pasal 3:Halaman 3 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Misi, Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan programkerja / kegiatan ;b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja /kegiatan :c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya ;d. Program kerja Dewan Komisaris ;e. Halhal lain yang memerlukan keputusan RUPS ;Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) di PT.

Kereta Api (Persero) dalam Pasal 2mempunyai tugas membina dan mengelola keuangan dan sediaan, sertamenetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan,akutansi dan sediaan ;Pasal 3, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DirekturKeuangan, mempunyai fungsi :Halaman 21 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013a).

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atau anggarandasar ;Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999yang berlaku tahun buku 2008 ;Pasal 3:Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Misi, Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan programkerja / kegiatan ;b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja /kegiatan :c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya ;d. Program kerja Dewan Komisaris ;e. Halhal yang memerlukan keputusan RUPS ;Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) di PT. Optima Kharya CapitalManagement (PT.

Merumuskan dan mempersiapakan rancangan kebijakan umumanggaran (KUA).2. Melaksanakan pembahasan kebiajakan umum anggaranbersama sama dengan badan anggaran DPRDHalaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl3. Merumuskan dan mempersiapakan rancangan prioritas danplapon anggaran sementara (PPAS) untuk kemudian dibahanbersama denganbadan anggaran DPRD4.

Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan dan umumperubahan APBD, priorotas plapon anggaran sementaraperubahan, menyusun rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD dan peraturan BUPATI tentang penjabaranperubahan APBD.5. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan prosesmempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerahsesuai ketentuan perundang undangan.6.

Salah satu bagian dari team perumus Kebijakan AnggaranPemerintah daerah;4. Pelaksanaan rapat pembahasan Anggaran Pemerintah DaerahKab. Bengkulu Tengan bersama anggota Banggar.APBD Dinkes Benteng tahun 2018 adalah Rp. 78.116.104.775,1. Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai Rp.34.726.104.775,2.

Perencanaan Kebijakan Analisa Pengkajian Daerah;3. Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah;4. Mengendalikan dan mengevaluasi program program daerah.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah Kab.

Bengkulu Tengah adalah salah satu bagian dariteam perumus Kebijakan daerah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) danPPAS (Plafon Anggaran Sementara);Bahwa Mitra kerja saksi adalah semua OPD;BahwaYang menentukan capaian program visi misinya adalah KepalaDaerah;Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl BahwaAnggaran yang paling banyak untuk Kabupaten Benteng dibidangInfrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan; BahwaAnggota banggar terdiri dari Anggota DPRD; Bahwa Rapat yang pernah saksi

Saksi: ROBERTH SILOOY, SE, M Si:Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambonsejak bulan Nopember 2010 yang mempunyai tugas membantuWalikota Ambon dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidangkeuangan , perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, pelaksanaantugas tata usaha Pengelolaan Keuangan, pelayanan penunjangpenyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan ;Bahwa didalam DIPA Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 terdapatanggaran yang dialokasikan untuk Pemilukada Tahun 2011 yang manadidalam

Prapatan Adhi Karya dan CV sebagaimana faktafaktahukum tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa , saksi SilvianaMayaout dan J.J lekransi merupakan Kebijakan terdakwa dengan alasankarena waktu pelaksanaan Pemilukada Kota Ambon sudah dekat dan tidakmemungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan sedangkan dalam hal ini telahdicairkan biaya untuk pelelangan sebesar Rp.114.600.000, (seratus empatbelas juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk penggandaandokumen sebesar Rp.3.000.000,

Uang transport anakanak sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa "Kebijakan yang dimaksud telah memberikeuntungan bagi : terdakwa, karyawan maupun orangorang diluar personilSekretariat KPU Kota Ambon yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuandisediakannya (financial supporting) anggaran negara itu, yaitu telah menerimaHalaman 147 dari 181 Putusan Nomor : 40/Pid.Tipik or/2012/PN.AB,uang dan atau keuntungan dari pengeluaran dan pencairan uang negaratersebut.Menimbang

pimpinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahkanPengguna Anggaran (PA) sekalipun dalam Sistim Administrasi Negara tidakmemiliki kKewenangan untuk membuat Kebijakan.Menimbang, bahwa Kebijakan (Wise/ policy) adalah Peraturan dan atauPetunjuk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, untukmelaksanakan UndangUndang (Kebijaksanaan Umum) yang tujuannya untukmengoptimalisasikan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan negara.Menimbang,

bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yangtelah disahkan oleh Departemen Keuangan merupakan Kebijakan yangdiberikan kepada Satuansatuan Kerja (Satker) Pemerintahan yang harusdilaksanakan secara konsisten oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran (KPA).Menimbang, bahwa terdakwa DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SHdalam kapasitasnya selaku Sekretaris KPU Kota Ambon dan sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) adalah Pelaksana dari kebijakan yang telahdikeluarkan dan bukan sebagai pembuat kebijakan

hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumidan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi standard danmutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

UtaraKalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

ARMAN dan SaksiJOKO SUPRIADI Bin TUKIDJO yang merupakan anggota Polsek Penajam PaserUtara yang sedang melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13 (tigabelas) prioritas kebijakan Kapolri termasuk pemberantasan tindak pidana dibidangBahan Bakar Minyak illegal;e Bahwa Saksi IMAM HAMBALI Bin H. M. ARMAN dan Saksi JOKO SUPRIADIBin TUKIDJO sering melihat kapal Speed Boad milik perusahaan PT.

Total Rp. 1.825.000.000,(Satu. milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah); semua PenggugatRekonpensi serahkan kebijakan majelis hakim yang mulia. Bahwa, TergugatRekonpensi memang memberikan kewajiban memberi nafkah putra putrinyahanya sedikit cenderung kurang dan point 7 dalam jawaban mohonkebijakan Majelis Hakim;. Bahwa, Penggugat Rekonpensi point 8 dalil tersebut benar.

Mohon~ dikabulkannya = seluruhnya permohonanPenggugat Rekonpensi semua kami serahkan kebijakan Majelis Hakim YangMulia.Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon yang Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS!

kepadaTergugat hingga ketiga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri (21 tahun);Berdasarkan kelayakan dan kebutuhan maka kepada Tergugat Rekonvensidibebani kewajiban menanggung nafkah ketiga orang anak tersebut setiap bulansebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasaatau berumur 21 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, perkawinan yangputus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mutah kepadabekas istrinya, oleh karena itu secara ex officio dengan kebijakan

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, kebijakan yang dilakukan PemohonKasasi adalah kewenangan yang bersifat aktif, berupa kKewenangan untukmelaksanakan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya;Bahwa akan tetapi apabila pelaksanaan kewenangan tersebut tidaksesuai dengan tujuan ditetapbkannya kewenangan tersebut, makatermasuk dalam ruang lingkup pidana (Indrianto Seno Adji, 2007,Scientific evidence

dalam proses pembuktian hal. 16 dan 39);Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian tersebut di atas tindakanPemohon Kasasi untuk menggunakan sisa dana untuk pengembangansekolah bersifat aktif, dalam mengatasi segera dan secepatnya, dalampelaksanaan kegiatan tersebut tidak terbukti kewenangan yangdigunakan oleh Pemohon Kasasi bertujuan untuk memperkaya diri danmerugikan keuangan negara;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah merupakan kebijakan yangdiambil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa

Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangandengan kebijakan pejabat sebelumnya;4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabatsebelumnya. dan ayat (2) menyebutkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan yang ditawarkan kepadakredit macet yaitu keringanan masalah angsuran kredit macet dan dalamhal ini pernah disampaikan kepada Penggugat. Bahwa cara untuk medapatkan keringanan tersebut ada proses pengajuankeringanan dan ini sudah disampaikan kepada Penggugat akan tetapiHalaman 24 dari Halaman34Putusan Nomor :10/Pdt.GS/2020/PN Bglbelum masukkan dokumen dan ditawarkan kepada Penggugat ini sebelumditarik mobilnya.

Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan yang ditawarkan kepadakredit macet yaitu keringanan masalah angsuran kredit macet dan dalamhal ini pernah disampaikan kepada Penggugat.

kepada Penggugat ini .Bahwa kredit mobil Penggugat dalam jangka waktu 48 bulan dan sudahmenunggak selama 7 (tujuh) bulan.Bahwa terhadap masalah ini yang saksi lakukan adalah meneleponPenggugat , melalui sms dan mengunjungi rumah Penggugat.Bahwa tindakan Penggugat ini adalah janji dan janji terus tapi tidak adarealisasinya.Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat ini yakni 3 bulan sebelumkejadian.Halaman 26 dari Halaman34Putusan Nomor :10/Pdt.GS/2020/PN Bgl Bahwa PT Suzuki Finance tersebut ada kebijakan

LIMPASEMO selaku Kepala Desa Timpaus Kecamatan BokanKepulauan Kabupaten Banggai Laut bertentangan dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa :e Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran.e Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan

Limpasemo selaku kepala Desa TimpausKecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa Pasal 3 Ayat (2) mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ; Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa ; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes ;Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatankegiatan pekerjaantersebut diatas sebagaimana pada Tahun

Bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat), Tergugat (pbemegang saham)mengambil suatu keputusan atau kebijakan untuk mengganti Direksi karenaadanya Surat Rahasia Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/8/KEP/GBI/Pdg/2013/Rahasia tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fitand Proper Test) Sebagai Calon Direksi PT. Bank Perkreditan RakyatMutiara Nagari;.

Padatanggal 11 Maret 2013 Tergugat memberikan jawaban dengan surat Nomor012/Kt7/BPRMN/UM/03 2013, yang menyatakan Penggugat dilarangmelakukan kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan lain yangmempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuanganperusahaan;. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 pihak Tergugat menjelaskan berdasarkanhasil rapat umum pemegang saham luar biasa, Penggugat mulai diHal. 2 dari 35 hal. Put.

S.H., DilarangMelakukan Tugas sebagai Direksi dalam kegiatan Operasional BPRdan/atau Kegiatan Lain yang Mempunyai Pengaruh Signifikanterhadap Kebijakan dan kondisi Keuangan BPR; Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia tersebut diatas makapara pemegang saham PT. BPR Mutiara Nagari menindak lanjutihasil keputusan tersebut guna menghindari sanksi penurunan nilaikesehatan BPR;Hal. 26 dari 35 hal. Put.

diatur dalam : Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PeraturanMENDAGRI Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 Perihal Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa dana PNPMMPd adalah merupakan keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dari sisiobyek, subyek, proses, dan tujuan sebagai berikut :Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Negara meliputi seluruh obyeksebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakandan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.20Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan

Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan;c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP;d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umumdibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dantatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapam dan rumah tangga;Pasal 54:Hal 17 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal53, BPKP mempunyai kewenangan :a.b.Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro;Penetapan

Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 103Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsiatau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit)terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umummaupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanyadugaan penyimpangan terhadap keuangan WNegara/Daerah.Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dankewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalahmenjalankan kebijakan

nasional di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan;koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasBPKP;. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaanterhadap kegiatan pengawasan keuangan danpembangunan;. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasiumum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumahtangga

Deputi Bidang Investigasi.Pasal 35 ayat (8)(8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidanginvestigasl;Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) PPNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu BPKP melakukanpengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negaraatas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, makapenugasan dari Presiden tersebut telah diwujudkan melaluiditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentangPercepatan

Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadiKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;Tenggang Waktu :Bahwa Penggugat mengetahui adanya Kebijakan dan Keputusan BadanPertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat CqBadan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah menerbitkan Sertifikat HakPakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976 seluas 200.000 M2 (GS No. 3218/1976)dimana kemudian diatas Sertifikat hak Pakai No. 3 a quo oleh Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Bogor

Pertanahan Nasional Kota Depok dalam menerbitkan 253SertifikatSertifikat Hak Milik di lokasi a guo menyebutkan objek tanahtersebut sebagai Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor;Bahwa pada tanggal 4 November 2010 Penggugat bertemu di KantorPertanahan Kota Depok dengan Paguyuban Pemilik Kavling DepartemenDalam Negeri di Komplek Perumahan Departemen Dalam Negeri diKelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;Bahwa pada pertemuan tersebut, secara informal diketahui oleh Penggugatada kebijakan

Putusan Nomor 49 PK/TUN/20133813.16.17.38Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok tersebut makaakhirnya secara formal dan resmi Penggugat mendapat informasi bahwabenar ada kebijakan dan Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional RI CqBadan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok yang telah menerbitkan sejumlah 253 Sertifikat Hak Milik di dalamlokasi tanah a quo;Dengan demikian Penggugat menarik kesimpulan secara formal benar adakebijakan dan keputusan

Bahwa kebijakan dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional KotaDepok yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 17 Juni 1976sebagaimana tersebut diatas dilokasi Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, objek tanah tersebut sekarang dikenalmenjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, makaPenggugat merasa sangat dirugikan, karena dalam proses peralihan hak atastanah

pemilik hak Verponding tersebut;Kesalahan prosedur lainnya yang lebih fatal lagi adalah tidak adanya ganti rugiberupa pembayaran dalam bentuk apapun terhadap pemilik asal atau pemilikEigendom Verponding tersebut;23 Bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional RI Cq BadanPertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan NasionalKota Depok dalam proses pembuatan dan penerbitan Sertifikat Hak PakaiNo. 3 tanggal 17 Juni 1976 tersebut telah melalui dan melakukan proseduryang salah, maka kebijakan

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahandan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota ;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dank.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang kehutanan dan perkebunan ;Halaman 36 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdgc. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan danperkebunan ;d.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET B tahun2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannya kegiatanGEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepada baku teknisyang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baik tingkatProvinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannyakegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepadabaku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baiktingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu. dalampelaksanaannya kegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harusmengacu kepada baku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yangbersangkutan baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.