Bahwa kemudian pada tanggal 30 Nopember 2016 Penggugat kembalimengajukan permohonan perundingan Bipartit yang ke 2 akan tetapi lagi lagi htidak mendapatkan tanggapan / respon dari Tergugat;10.Bahwa karena permintaan pertemuan untuk bermusyawarah secara Bipartittidak digubris sama sekali oleh Tergugat, maka dengan berat hati kamiterpaksa mengajukan permohonan penyelesaian ditingkat mediasi padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dengan surattertanggal 13 Desember 2016;11.Bahwa

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Penempatan tenaga kena diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat danmartabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.12.Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwapenjanjian kenya dapat dirubah sepanjang atas dasar persetujuan dankesepakatan kedua belah pihak, tetapi justru Tergugat mengeluarkan suratMutasi yang dituangkan kedalam surat No: 184/EJMP/CEO/HRMutasi/VIII

77.408.730.Total =Rp. 593.446.930.Terbilang (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluhenam sembilan puluh tiga rupiah);14.Bahwa ketentuan hak Penggugat terhadap upah selama prosespenyelesaian perselisinan hubungan industrial ini berlangsung dipertegaskembali berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 37/PUUIX/201 1;15.Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No 13 tahun 2003 tentangHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg.ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga

kerja dilaksanakan berdasarkan asasterouka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpadiskriminasi.Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg.(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

ANUGRAH KARYANUSANTARA ;Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk TA 2010dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidakdikerjakan oleh Rekanan yaitu CV.

ANUGRAH KARYANUSANTARA ;Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk Tahun Anggaran2011 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekalitidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV.

ANUGRAH KARYANUSANTARA ;e Bahwa pada kenyataannya pekerjaan sambungan rumah baru untuk TA 2010dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidakdikerjakan oleh Rekanan yaitu CV.

Jepara sebesar Rp. 246.759.700,00 ( dua ratus empat puluh enam jutatujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :e Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000.

PUTUSANNomor 1832/Pdt.G/2018/PA.PwtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai gugat antara:es eur 42 tahun, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, dahulu bertempattinggal (ij iii asRee, Namun sejak sekirabulan Desember tahun 2015 bekerja sebagai TenagaKerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia dan bertempatkediaman (i (iisne dalamhal ini memberikan kuasa kepada

Lakilaki, umur 18 tahun; 4.2. , Lakilaki, umur 12 tahun; dan sekarang anak tersebut ada dalam penguasaan Tergugat dan atasbiaya hidup dari Penggugat : 2ncncneenenoeBahwa setelan melangsungkan pernikahan, Penggugat dan TergugatPutusan Nomor : 1832/Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 2 dari 15 halamantinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat ci ane scankurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun, kemudian pada sekitar bulanDesember tahun 2015 atas seijin dari Tergugat, Penggugat pergi bekerjasebagai Tenaga Kerja

Wanita / Tenaga Kerja Indonesia ci +eeeGE bingga gugatan ini diajukan sedangkan Tergugat tetap tinggaldirumah Orang Tua Penggugat.

Bahwa pada mulanya / awal mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar kurang lebihawal tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran /percekcokan hingga pada puncaknya pada bulan Desember 2015, karenasudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat berangkatbekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia di f Bahwa perselisihan dan pertengkaran / percekcokkan sebagaimanatersebut dalam posita 6 (enam) disebabkan karena :

Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia diee.

perkara ini ; Setelah mendengar pihakpihak yang berperkara ; Setelah memperhatikan risalah Mediasi yang berbentuk Anjuran ; Setelah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak serta mendengar keterangan saksisaksinya ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 17 dari 23 Putusan PHI Nomor : 71/Pdt.SusPHI/2017/PN.PbrMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal3 Oktober 2018 yang dilampiri Anjuran dari Mediator Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga

Kerja Setempatyaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaHalaman 4 dari 23 Putusan PHI Nomor : 71/Pdt.SusPHI/2017/PN.PbrKerja Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat dilakukan mediasi denganPihak Tergugat;13.Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan dari MediatorDinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupaten Kuantan Singingi :a.

Bahwa pasal 158 ayat 1 UU RI nomor 13 tahun 2003 telah dianuliroleh Mahkamah Konstitusi (MK) No.012/PUUI/2003, tertanggal 28oktober 2004 , yang amar putusannya pada pokoknya menyatakankententuan pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dandikaitkan dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : SE.13/MEN/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, PHKkarena kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan pidanayang mempunyai

Bahwa sudah tidak ada hubungan kerja yang harmonis antara perkerjadengan pengusaha ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing Nomor565/DPMPTSPTK/VII/2018/280 tertanggal 18 Juli 2018, mediatormenganjurkan :1. Pihak pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadapekerja dengan ketentuan Pasal 161 ayat 3 (tiga) Undangundang RINomor 13 Tahun 2003;2.

Para pihak dapat menerima anjuran mediator hubungan industrialsesuai angka 1 (satu) tersebut diatas;Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Somasiterhadap Tergugat pada tanggal 14 September 2018 agar segeramenjalankan anjuran dari Mediator Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, tetapisampai saat gugatan ini didaftarkan tidak ada tanggapan dan itikad baik dariTergugat;Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat

kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ; Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenagakefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukanpraktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidandan perawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ; Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker

adalah sarjana farmasi yangtelah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatanapoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yangmembantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiriatas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenagamenengah farmasi/asisten apoteker ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope

Indonesiaatau buku standarlainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN GprBahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putin dengan logo LLtersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan

Prian alamat, Desa JongbiruKecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidangkefarmasian karena Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, asistenapoteker atau tenaga kesehatan lainnya sehingga Terdakwa tidak memilikikeahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Pil LL tersebut hanyadibungkus dengan kertas dan tidak ada pelabelan atau penandaan yanglengkap tentang obat tersebut.

Prian serta dikonsumsi sendiri tanpa pengetahuan yang mencukupiHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Gprtentang obat, fakta tersebut telah disadari oleh Terdakwa dan fakta pekerjaandan keahlian Terdakwa seharihari bekerja dibengkel las dan bukan sebagaiapoteker, dokter maupun tenaga kefarmasian;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) mensyaratkanadanya keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Nomor073/I/HRD/TGRIIV/15;Bahwa tanpa alasan yang jelas juga pada tanggal 1 Mei 2015 Penggugatdiputus hubungan kerjanya (PHK) dengan surat Nomor 01/OMTGR/IV/15,yang hanya berpedoman kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 65point 2 huruf e yang tidak dapat dibuktikan terlebin dahulu kebenarannya;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalahsangat sewenangwenang dan tidak berdasarkan aturan perundangundangan ketenaga kerjaan yang benar;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga

sebagaimana dalam ayat (2)benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapatmemutuskan Hubungan Kerja dengan pekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;Pasal 156 ayat (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusahadiwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*;Bahwa Penggugat melalui kuasa terdahulunya, Penggugat telahmengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga

KerjaKabupaten Pandeglang dengan Nomor 001/PusKumHam/V/2015 tanggal 17Mei 2015 perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial antara Penggugat dengan Tergugat melalui Petugas Perantara keDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Pandeglang telah mengeluarkan anjuran kepada Penggugat danTergugat, melalui Surat Nomor 567/002PHI/2015 tanggal 24 Juni 2015yang menganjurkan sebagai berikut:Nama Karyawan

Gaji bulan Juni Tahun 2015 1 bulan Rp5.576.475,00 =Rp5.576.475,00;Jumlah yang harus diterima = Rp151.641.369,00;Bahwa Penggugat melalui kuasa terdahulunya telah memberikan jawabansurat anjuran Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenPandeglang dengan Nomor Surat Jawaban Anjuran tersebut Nomor022/PusKumHam/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas sosial dan Tenaga KerjaHalaman 4 dari 14 hal. Put.

Nomor 533 K/Padt.SusPHI/201620.21.Kabupaten Pandeglang Nomor 567/002PHI/2015 tanggal 24 Juni 2015;Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator HubunganIndustrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang dan tidakmelaksanakan anjuran tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatanpemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulissebagaimana

Penggugat dan temantemannya sampai di Dermaga perusahaanTergugat, oleh Tergugat para Penggugat bersama temantemannyadiperintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak akan mogoklagi ;11.Bahwa para Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat untukmembuat surat pernyataan untuk tidak akan mogok lagi sebelum masalahdiselesaikan karenanya Tergugat mengusir para Penggugat dan melarangpara Penggugat dan temantemannya berada di lokasi perusahaanTergugat ;12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Dinas Tenaga

Kerja danTransmigrasi Kota Bitung memfasilitasi pertemuan antara Wilter Papehe,Cs. termasuk para Penggugat dan Tergugat, diperoleh beberapakesepakatan sehingga para Penggugat dan temantemannya berhentimogok kerja dan mulai masuk kerja tanggal 21 Desember 2010 tetapiTergugat belum bersedia menerima Wilter Papehe, Cs. termasuk paraPenggugat untuk bekerja kembali dan pertemuan dilanjutkan pada tanggal22 Desember 2010 ;13.Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 diadakan pertemuanlanjutan di Dinas Tenaga

Januari 2011 =Rp 1.000.000,00 ;Jumlah upah proses Penggugat yang harus dibayar =Rp 5.600.000,00 ;Total upah proses Penggugat dan Penggugat II yang harus dibayar olehTergugat adalah Rp 9.000.000,00 + Rp 9.100.000,00 = Rp 18.100.000,00(delapan belas juta seratus ribu Rupiah) ;17.Bahwa atas perselisihan ini para Penggugat mengadukan keDisnakertras Kota Bitung tetapi Mediator tidak berhasil menyelesaikanmasalah secara damai sehingga diterbitkan Surat Anjuran Nomor : 565/DTKT/HS/97/l/2011 dari Dinas Tenaga

Menghukum Tergugat membayar upah kerja lembur yang belumdibayar selama dua tahun terakhir kepada Penggugat dan Penggugat IIsecara tunai dan seketika sebesar Rp 71.764.754,00 (tujuh puluh satu jutatujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah)sebagaimana perhitungan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Bitung Nomor : B.241/566/DTKT/PK/IV/2011 tertanggal13 April 2011 yang perinciannya sebagaimana tersebut pada angka 14(empat belas) Posita gugatan ;5.

Bahwa Judex Facti menolak tuntutan para Penggugat/PemohonKasasi agar Tergugat/Termohon Kasasi membayar upah kerja lemburyang belum dibayar selama 2 (dua) tahun terakhir dengan alasan bahwapara Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi padahal para Penggugat/Pemohon Kasasi telahmengajukan bukti surat P.13 berupa foto copy Dasar Perhitungan PegawaiPengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung No.B241/566/DTKT/PK/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang telah

1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Semarang;Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:e ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan,lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Oktober 1991 anak yangsah dalam perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/TP/2003 tertanggal 28 Juli 2003 yang diterbitkan Kepala DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga

Kerja Kabupaten Semarang;e ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahirdi Kabupaten Semarang pada tanggal 03 Juli 1996, sebagaimana KutipanAkta Kelahiran No. xxxx/TP/2003 tertanggal 28 Juli 2003 yangditerbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga KerjaKabupaten Semarang;Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatberjalan dengan baik, rukun dan harmonis hingga Penggugat dan Tergugatdikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas;Bahwa maksud

1991tanggal 13 Mei 1991 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar BiasaPencatat Sipil Kabupaten Dati II Semarang, selanjutnya diberiTAGS, ecesaneen canes aneummenweneunes exemeuenremennnaneamearreensceeumeneormermemenmenrenemcemanemre(bukti P2);3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/TP/2003 tanggal 28 Juli 2003 atas nama ANAK PERTAMAPENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga

berjalan denganbaik, rukun dan harmonis; Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, yaitu:1ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diKabupaten Semarang pada tanggal 17 Oktober 1991 dan sudah menikah sertaikut suaminya;2ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diKabupaten Semarang pada tanggal 03 Juli 1996 dan sudah menikah serta ikutsuaminya; Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat berangkat ke luar negeri untukbekerja sebagai Tenaga

Tergugatberjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,yaitu:1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diKabupaten Semarang pada tanggal 17 Oktober 1991 dan sudah menikah sertaikut suaminya (bukti P3);2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir diKabupaten Semarang pada tanggal 03 Juli 1996 dan sudah menikah serta ikutsuaminya (bukti P4);Menimbang, bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat berangkat ke luarnegeri untuk bekerja sebagai Tenaga

Menyatakan Terdakwa I, ZEFNATH TONY Alias Tony dan Terdakwa II, STEPHEN RUMALATEA Alias Ephen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana, Melakukan Kekerasan dengan tenaga bersama sama dimuka umum terhadap barang . 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I, ZEFNATH TONY Alias Zeth dan Terdakwa II, STEPHEN RUMALATEA Alias Ephen dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;3.

TelukElpaputih, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Masohi, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap barang yaitu 2 (dua) atap sengmilik Arnold Rumalarua, yang dilakukan dengan cara cara sebagaiberikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,berawal dari adanya keributan di Kantor Desa Tananahu padawaktu itu terdakwa melihat warga masyarakat Tananahusudah keluar

Unsure dengan terang terangan dan tenaga bersama ;3. Unsure kekerasan terhadap orang atau barang ;A.d. 1.

Unsure dengan terang terangan dan tenaga bersama ;Menimbang, bahwa rumusan openlijk dalam naskah asli pasal170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan Secaraterangterangan, istilah mana mempunyai arti yang berlainanadengan open baar atau dimuka umum, secara terangteranganberarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum,cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapatmelihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal17 Maret 1976), sehingga meskipun

Soesilo, op.cit, hal. 147) ;Menimbang, bahwa Profesor Noyon Langemeijer telahadmengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadingadoptreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekerasanatau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapipenggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapatdimasukkan kedalam pengertiannya, yang dapat berupa perusakanbarang barang atau berupa penganiayaan ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat dipidanaberdasarkan pasal 170 ayat

Menyatakan Terdakwa , ZEFNATH TONY Alias Tony danTerdakwa II, STEPHEN RUMALATEA Alias Ephen, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana, Melakukan Kekerasan dengan tenaga bersama samadimuka umum terhadap barang .2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa , ZEFNATH TONY AliasZeth dan Terdakwa Il, STEPHEN RUMALATEA Alias Ephendengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jefri Masala dan Terdakwa II Sonius Lambaihang Alias Soni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Jefri Masala Alias Coco dan Terdakwa II Sonius Lambaihang Alias Soni masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;

   Ranowulu,Kota Bitung atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang terhadap saksi korban LEO ISMETHIDAJAT, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atassaksi korbanLEO ISMET HIDAJAT sedang mengikuti acara rapat di gerejatersebut

   Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan ialahsesuatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh khalayakumum dan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang dalam pasal ini ialah sesuatu perbuatan yangdilakukan dengan mengerahkan tenaga yang tidak sedikit dengan atau tanpaalat oleh beberapa orang yang mana antara perbuatan yang seorangdengan yang

   ditangan kiri ukuran delapan kali nol koma limasentimeter;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN BitMenimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan didalam gedungGereja Gempu Karang Kekal Kelurahan Batuputih Bawah KecamatanRanowulu Kota Bitung pada saat sedang dilakukan kegiatan pemilihanPengurus PPA yang dihadiri oleh sejumlah anggota Jemaat, sehingga banyakorang atau khalayak umum dapat melihat perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terangterangandan dengan tenaga

   Menyatakan Terdakwa Jefri Masala dan Terdakwa II Sonius LambaihangAlias Soni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jefri MasalaAlias Coco dan Terdakwa II Sonius Lambaihang Alias Soni masingmasing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;3.

Kedua hal ini Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membuktikan bahwa tenaga kerja yang berada di Perancis tersebuttidak sama dengan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Oleh karenanya pembayaranyang berasal dari biaya administrasi Bareme tidak pernah dibayarkan kepadaekspatriat yang berada di Indonesia pada tahun 2005 tersebut;Pemohon Banding juga telah memberikan bukti pendukung berupa contoh jobdescription dari salah satu personalia HRD di Perancis (Mr.

kerja di Perancis pada tahun 2005 P3 Daftar tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2005 P4 Daftar nama ekspatriat yang bekerja di Indonesia sebagaimana yang telah dilaporkan didalam SPT Tahunan 1721 pada tahun 2005 P5 Laporan Auditor dari Kantor Akuntan Publik KPMG Perancis atas perincian biaya aktualyang dikeluarkan oleh Total SA untuk menempatkan personil yang dibebankan kepadaXXX (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) P6 Detail job description Vexenat, Bernard (Bahasa Perancis dan Bahasa Indonesia

Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges bukan merupakanbiaya yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, dan dengan demikian bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;bahwa sengketa terjadi karena adanya koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesarRp.72.268.872.758,00, bagian dari yang merupakan pembebanan atau alokasi biayasehubungan dengan tenaga kerja dari kantor pusat BUT XXX di Perancis yang bernamaTotal SA;bahwa atas jumlah tersebut oleh Pemohon Banding yang diajukan

ada di cabangcabangnya di seluruh dunia, termasuk BUT XXX;bahwa dari dokumendokumen yang ada terlihat bahwa biaya tersebut adalah biaya yangtelah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Total SA untuk urusan ketenagakerjaan yangmenyangkut kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabangcabang seluruh dunia yangdiurus oleh Total SA;bahwa dari bukti berupa SPT PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemohon Banding,Majelis akan melihat gaji dari tenagatenaga ekspatriat yang berasal dari Perancis dari daftarnama tenaga

kerja yang bekerja di Indonesia apakah ada nama tenaga kerja yang dibayaroleh Total SA;bahwa atas hal tersebut Majelis kemudian memeriksa daftar nama tenaga kerja (baik yang diBalikpapan ataupun Jakarta) selama Tahun 2005 dan mencocokkan dengan namanamapegawaipegawai Total SA yang mensuport kepentingan ekspatriat yang bekerja di seluruhcabangcabangnya;bahwa dari daftar namanama tersebut ternyata tidak terdapat nama pegawai Total SAPerancis yang mensuport kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabangcabangnya

Menyatakan Terdakwa AHMADNUDDIN ZENDRATOAls NAMES ZENDRATO Als NAMAD bersalah melakukan tindak pidanaDengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan KESATU;2. Menjatuhkan pidana terhadap =AHMANUDDINZENDRATO Als NAMES ZENDRATO Als NAMAD berupa pidana penjaraselama 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

berikut:KesatuBahwa dia terdakwa AHMADNUDDIN ZENDRATO Als NAMESZENDRATO Als NAMAD pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul19.45 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017,bertempat di Gang Pembunuhan Lingkungan Kelurahan Muara NibungKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan kedai miliksaksi Fangato Zega Als Ama Liber, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, denganterangterangan dan dengan tenaga

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan dengan terangterangan(disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orangbanyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasandapat dipahami sebagai kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orangatau lebih;Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang artinya mempergunakantenaga atau

Dengan demikian perbuatan yang dilakukanTerdakwa Ahmadnuddin Zendrato Als Names Zendrato Als Namad, HendribayuSimanullang Als Bayo dan Aslam Laia merupakan kekerasan yang dilakukandengan tenaga bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas akibat perbuatanTerdakwa saksi Foarota Lase Als Ama Riki mengalami memar di pipi kiri dibawah kelopak mata kiri ukuran 2cmx2cm dengan kesimpulan Memar didugaakibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor3352/001/RSUD/V1I/2017 tanggal 09 Juni

(dua) ship kerja yaitu : ship pukul 06.00 wita sampai dengan 18.00 wita dan. ship II pukul 18.00 sampai dengan 06.00 wita.Bahwa berdasarkan jam kerja tersebut di atas terdapat kelebihan jamkerja (Lembur) ;Bahwa Tergugat membayar upah lembur tidak sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa selama para Penggugat bekerja lembur, Tergugat hanyamemberikan makanan berupa mi instan ;Bahwa para Penggugat menyatakan kelebihan jam kerja tersebut telahdilaporkan kepada Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga

Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo ;Bahwa para Penggugat telah memperselisinkan Perselisihan Hak inimelalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo ;Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antarapara Penggugat dengan Tergugat telah diundang oleh Mediator HubunganIndustrial pada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 juli 2010 namun belumtercapai kesepakatan ;Bahwa pekerja menyatakan menuntut pengusaha untuk membayarselisin upah lembur

Tri Jaya Tangguh untuk membayarkan kelebihanjam kerja sesuai dengan ketentuan ;Bahwa Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Gorontalo menyatakan terdapat selisish upah lembur yang belumdibayarkan oleh PT.

Tri Jaya Tangguh kepada para Penggugat dan dibuatkandalam bentuk Penetapan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan No.700/Nakertrans/230/V1/2010 tanggal 24 Juni 2010 ;Bahwa dalam Anjuran mediator berkesimpulan agar pengusaha segeramembayar hak pekerja berupa upah lembur yang telah ditetapkan oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenGorontalo ;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Pasal (52), Pasal (77) dan Pasal (78

) sertaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorHal.2 dari 15 hal.

B.1658/KW.9/KD2/1999 dari Departemen Tenaga KerjaTangerang. Dalam anjuran tersebut Pegawai Perantaramenganjurkan:1. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie segera dipekerjakan kembali olehPerusahaan PT. Bella Nitec Machinery Tangerang dengandiberikan surat tegoran tertulis (Dembinaan);2. Agar Pekerja Sdr. Mie Mie seterimanya surat ini segera melaporkepada Perusahaan untuk bekerja kembali;3.

Bella Nitec Machinery untukmembayar uang sebesar Rp. 7.592.500, (tujuh juta lima ratussembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ketikaperundingan Tripartit di Departemen Tenaga Kerja Tangerang;15.Bahwa atas keadaan tersebut di atas Penggugat memutuskan untukmenolak anjuran dari Departemen Tenaga Kerja Tangerang, putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Daerah dan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat disebabkan karenapada dasarnya hubungan antara Pihak Perusahaan

Tergugat tidak secaracermat mempertimbangkan poin 3 memori banding Penggugatmengenai alasanalasan Penggugat keberatan untuk menerimaanjuran yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga KerjaTangerang serta Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanDaerah.

Mie Mie ) : Uang Pesangon Penggugat 2 x Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo. Per03/Men/1996,yakni 2 x 3 x Rp. 1.450.000. =Rp. 8.700.000.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta a quo karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yangberlaku termasuk UndangUndang No. 22 Tahun 1964 beserta perangkatperaturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga KerjaNo.

Telkom Kp.Melayu Besar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April2018, yang selanjutnya disebut sebagai, selanjutnyadisebut TERGUGAT;Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi( Disnakertrans ) beralamat Jalan Pelabuhan Il KM 6No 703 Sukabumi 48169, yang selanjutnya disebutsebagai, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas

Fotocopy Surat Anjuran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Nomor 565/2172HI&Syaker tertanggal19 Mei 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Karyawan Nomor0075/SKPK/MW/V1/2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P4;5.

Fotocopy Surat Panggilan Kerja dari Kantor Penggugat kepada Tergugatdengan Nomor 015/HRDB/BW/II/2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P5;10.11.12.Fotocopy Pemberitahuan dari kantor Penggugat kepada Tergugat denganNomor 24/HRD/MW/2017 tertanggal 28 April 2017, selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P6;Fotocopy Surat Jawaban Anjuran dari Dinas tenaga Kerja Kabupaten Sukabumitentang menerima kembali bekerja Tergugat ke kantor Penggugat denganNomor 025/HRD

Manito World Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P11;Fotocopy Foto kunjungan karyawan Penggugat ke rumah kediaman Tergugat,yang mana Tergugat sedang duduk santai menerima kunjungan karyawanPenggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P12;Fotocopy Surat bukti pengeluaran gaji tentang Tergugat menerima gaji tiapbulannya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P9Menimbang

Kerja Kabupaten Sukabumi wajib diikutsertakan selaku turut Tergugat dikarenakan Dinas Tenaga Kerja pernagmengeluarkan surat anjuran Nomor 565/2172Hl&Syaker pada tanggal 19 Mei2018, maka sudah sepantasnya Dinas Tenaga Kabupaten Sukabumi masukdidalam gugatan Penggugat sebagai pihak; Bahwa benar perkara No. 134/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg pernah diputus olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IAKhusus, namun dalam perkara No. 54/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg sangatberbeda dikarenakan

dan sales quotation;e Memberikan klarifikasi atas pertanyaan yang diajukan olehcustomercalon customer;e Membantu membuat kontrak penjualan;e Membantu membuat management reporting dan forecasting;e Mengumpulkan informasi data space atas kebutuhancustomer di wilayah Asia termasuk Indonesia;e Mengorganisasikan kunjungan customer dari Indonesia keSingapura untuk tujuan kunjungan ke pameran dagang atauke Kantor CPL di Singapura;Bahwa implementasi dari ruang lingkup kerja adalah sama seperti diatas, tenaga

Putusan Nomor 759/B/PK/PJK/2012e Membuat rencana bagan organisasi dan perubahannya;e Mengatur penempatan tenaga kerja asing;Bahwa realisasi jasa CPL sesuai dengan ruang lingkup di atas diantaranya adalah:e Melakukan langsung jasa perekrutan untuk pegawaipegawaisenior mulai dari proses pencarian, penyaringan, prosesinterview sampai dengan memberikan keputusan final untukpenempatan pegawai.

CPLHR secara berkala mereview danmelihat situasi tenaga kerja di Pemohon Banding apakahdiperlukan adanya penambahan/pengurangan tenaga kerjasesuai dengan penambahan/pengurangan proyek yangditerima atau menempatkan mereka ke bagian/fungsi yangberbeda sesuai dan kebutuhan yang ada;e Memberikan saran dan pengaturan untuk semua masalahmasalah ketenagakerjaan misalnya saran untuk pemutusanhubungan kerja dan penerimaan pegawai.

CPLHR jugamemberikan rekomendasi dan saran untuk kenaikan gaji,promosi dan bonus bagi tenaga kerja di Pemohon Banding;e Melakukan pencarian dan mengurus semua asuransi klaim.CPLHR bertanggung jawab untuk melakukan pencarian danmengurus semua polis asuransi Kesehatan, Perjalanan,GroupLife dan Public Liability. .CPLHR melakukanpengadaan, mereview semua klausul dengan bagian /egaldan menutup polis asuransi yang sesuai bagi PemohonBanding.

CPLHR bertugas meyakinkan agarjumlah gaji yang dibayar tepat dan sesuai dengan peraturanyang berlaku;Melakukan pengaturan/penempatan tenaga kerja asing jikadiperlukan bagi Consistel Indonesia. CPLHR bertugasmenyiapkan dan melengkapi semua berkasberkas yangdiperlukan untuk penempatan tenaga kerja asing diDepartemen tenaga kerja dan imigrasi;5.

Bahwa oleh karena kompensasi yang dijanjikan kepada PENGGUGATtidak kunjung terealisasii PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2014membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, perihal tidak dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungankerja oleh Manajemen PT. Smurfit Container Indonesia;10.Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, PENGGUGAT menerima surat yang11ditandatangani oleh Bp.

Gunadi Stiawan selaku Direktur, dimana surattersebut berisi pembatalan pelaksanaan kompensasi kepadaPENGGUGAT;.Bahwa atas permasalahan ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitelah 2 kali melakukan perundingan Tripartit yaitu pada tanggal 23 Juni2014 dan 13 Oktober 2014, dimana pada akhirnya, Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi kemudian menerbitkan anjuran melalui surat No.567/3214/HISyaker/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, dengan isi anjuran(dikutip) :Putusan PHI Nomor 45/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg.

adanya suratperingatan, skorsing, maupun hal hal lain sebagaimana diuraikan dalamPasal 161 ayat (1) dan (2) UU Tenaga Kerja.

Halaman 6maka hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 UU Tenaga Kerja,juga bertentangan dengan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Kerja Bersama yangmenyatakan pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat yaitumengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

Smurfit Container Indonesia cacat hukum, maka sesuaidengan anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi,wajiob membayar sisa kompensasi sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empatpuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT.

PARLAUNGAN DAULAY pada hari Selasa,tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalambulan September Tahun 2011 bertempat di lokasi perkebunan Liang Japunil,Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang LawasUtara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum PengadilanNegeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, TerdakwaDengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang, perbuatan

PARLAUNGAN DAULAY telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang melanggar Pasal 1/0 ayat (1) KUHP sebagaimanadakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif;. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. PARLAUNGANDAULAY selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;.

PARLAUNGAN DAULAY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganTerangTerangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Barang ;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :6 (enam) bulan;3.

PARLAUNGAN DAULAY telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana denganterangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap barang sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170ayat (1) KUHPidana ;Bahwa unsur esensi/ dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tersebutadalah "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan", akan tetapidalam Surat Dakwaan yang kemudian dijadikan dasar Tuntutan Pidanaserta pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara dimaksudternyata pelaku yang

PARLAUNGAN DAULAY dan tidak ada Terdakwa lainnyasehingga unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan"dalam pasal yang dijadikan dasar tuntutan dan putusan dalam perkaraini tidaklah terpenuhi;Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi yang didakwa melakukanperbuatan dengan tenaga bersamasama melakukan kekerasanHal. 10 dari 15 hal.

Bina Sarana Sukses, yang telah didaftarkan danmendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembina HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui suratnya No.KEP.112/PHWSKPKKAD/PKB/VII/2015 tentang PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bina Sarana Sukses DenganSerikat Pekerja Bina Sarana Sukses PT. Bina Sarana Sukses JobsiteTambang Damai Pengurus Komisariat FPE SBSI PT.

Bahwa segala sesuatu mengenai lembur dan upah lembursudah diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl Nomor Kep.102/Men/V 1/2004 tentang WaktuKerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Kepmenaker102/2004). Pasal 6 ayat 1 Kepmenaker 102/2004 mengaturbahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulisdari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/ouruh yangbersangkutan.

Ketidakcermatan ini dapat kita saksikan pada besarnyalonjakar/selisih yang ada antara perhitungan yangdilakukan oleh Tergugat dan perhitungan yangdilakukan sebelumnya oleh Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltimyaitu berselisih hingga 2.400%. 34.5.

Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, olehkarenanya pengaturan yang melingkupinya juga bersifat khusus yaituKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 13 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/V 2004tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang bersifat knusustersebut, maka Majelis Hakim

Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP. 102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah KerjaLembur;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati buktibuktiberupa P6, P9, P10, P11, P13, dan P17 masingmasing berupaPersetujuan Bersama/Persetujuan Bersama PHK (Pemutusan HubunganKerja), Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepatan tersebut merupakankesepakatan atas PHK yang berbedadengan laporan Sdr.

Lampihong (1 eks); 7) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong (1 bundel); 8) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong (3 lembar); 9) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong (1 lembar); 10) Nota surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Batu Merah Kec.

Juai (1 eks); 17) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Juai (1 bundel); 18) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Juai (2 lembar); 19) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Juai (1 lembar); 20) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki Kec.

Awayan (1 eks); 29) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) Wilayah Tangalin Kec. Awayan (1bundel); 30) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin Kec. Awayan (2 lembar); 31) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin Kec. Awayan (2 lembar); 32) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin Kec.

Halong (1 eks); 38) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks); 39) Fotocopy Proposal kelompok tani Sejahtera wilayah Desa Gunung Riut Kec.Halong (1eks); 40) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Gunung Riut Kec. Halong (1 bundel); 41) Rekening BRI wilayah Desa Gunung Riut Kec. Halong (1eks); 42) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut Kec.

Batu Mandi (1 eks); 49) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks); 50) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Mampari Kec. Batu Mandi (1 bundel); 51) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari Kec. Batu Mandi (2 lembar); 52) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari Kec.

Lampihong (1eks); 6) Proposal kelompok tani Berkat Usaha wilayah Desa Batu Merah Kec.Lampihong (1 eks); 7) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong (1 bundel);Halaman 3 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJM8) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)wilayah Desa Batu Merah Kec. Lampihong (3 lembar); 9) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh PihakDishutbun) wilayah Desa Batu Merah Kec.

Juai (1 eks);17) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayahDesa Sumber Rejeki Kec. Juai (1 bundel); 18) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Juai (2 lembar); 19) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh PihakDishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Juai (1 lembar);20) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayahDesa Sumber Rejeki Kec.

Awayan (1 eks);29) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) WilayahTangalin Kec. Awayan (1bundel); 30) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)Wilayah Tangalin Kec. Awayan (2 lembar); 31) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh PihakDishutbun) Wilayah Tangalin Kec. Awayan (2 lembar); 32) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun)Wilayah Tangalin Kec.

Halong (1 eks); 38) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks); 39) Fotocopy Proposal kelompok tani Sejahtera wilayah Desa Gunung Riut Kec.Halong (1eks);40) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Gunung Riut Kec. Halong (1 bundel);41) Rekening BRI wilayah Desa Gunung Riut Kec. Halong (1eks); 42) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)wilayah Desa Gunung Riut Kec.

Batu Mandi (1 eks);49) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks); 50) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayahDesa Mampari Kec. Batu Mandi (1 bundel); 51) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)wilayah Desa Mampari Kec. Batu Mandi (2 lembar); 52) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh PihakDishutoun) wilayah Desa Mampari Kec.