Bahwa semasa hidupnya, ayah kandung pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil(Gum) dan pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk kedua orang tuapemohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk pengurusan kelengkapanadministrasi peralihan pensiunan janda;Berdasarkan halhal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amamya berbunyi sebagai berikut:1.

terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yangterarai di muka.Menimbang. bahwa pemohon untuk menguatkan dalildalil permohonannya telahmengajukan dua orang saksi.Menimbang, bahwa dari bukti PI, maka telah terbukti jika ayah pemohon yangbemama Hafile bin Mustafa telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 17 Februari2013.Menimbang, bahwa dari bukti P2, maka telah terbukti jika ayah pemohon semasahidupnya adalah seorang pegawai

negeri sipil yang mempunyai hak pensiun.Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertamadan saksi kedua mengetahui jika orangtua pemohon yang bemama (Hafile bin Mustafadengan Suhrah binti Cangga) melangsungkan pemikahan pada tanggal, 30 Januari 1967 diLangkai, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang dinikahkanoleh imam setempat yang bemama H.

Jabir danDuse dengan mahar berupa 44 real sebidang tanah yang terletak di KecamatanLappariaja, Kabupaten Bone.e Bahwa orangtua pemohon tidak ada halangan pernikahan.Bahwa ayah pemohon yang bemama Hafile bin Mustafa telah meninggal dunia padatanggal 17 Februari 2013 di Langkai Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja,Kabupaten Bone.e Bahwa ayah pemohon semasa hidupnya adalah seorang pegawai negeri sipil yangmempunyai hak pensiun.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan

dipersidangan, dan tidak menyuruh oranglain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugattelah dipanggil secara patut ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya,Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikutFoto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugatdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,tanggal 14 Januari 2005 Nomor : 53/53/1/2005 ;Foto copy tersebut telah dimateraikan dan telah dicocokkandengan aslinya ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipilsampai saat ini surat ijin dari pejabat atasan Penggugat untukmelakukan perceraian masih dalam proses, namun Penggugat tetapmelanjutkan perkara dan sanggup menanggung resioko sebagaimanasurat pernyataan Penggugat tertanggal 17 Desember 2007 ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilsampai saat ini belum memperoleh surat rekomendasi daripejabat atasan Tergugat untuk melakukan perceraian dan MajelisHakim telah memberikan kesempatan/waktu yang cukup kepadaTergugat ;Menimbang

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut,perlu) dinyatakan bahwa sesuai keterangan Penggugat, yangdihubungkan dengan bukti P.1l maka pertamatama telah terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sahdan belum dikaruniai anak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidakberhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai

Negeri Sipilbelum diperoleh surat ijin dari pejabat atasan Penggugat untukmelakukan perceraian sesuai Peraturan pemerintah nomor 10tahun 1983 jo.

denganistrinya dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan telahterpenuhi syarat dan rukunnya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak saksi pernahmelihat catatan pernikahannya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak adayang mempermasalahkan sampai sekarang juga ; Bahwa selama berumah tangga menetap di Kampung Tapis DesaKadupandak Kecamatan Kadupandak Cianjur dan telahdikaruniai empat orang anak ; Bahwa istri Pemohon sebagai pensiunan Pegawai

Negeri Sipilyang telah mendapat tunjangan pensiun secara rutin ; Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11Nopember 2008 ; Bahwa sebelum meninggalnya istri Pemohon, Pemohon tidakpunya istri lain dan tidak pernah bercerai.; Bahwas pengajuan itsbat nikah ini untuk kelengkapanadministrasi keperdataan Pemohon dengan istrinya danpengurusan persyaratan ke PT.

sepengetahuan saksi pernikahan pemohon denganistrinya dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan telahterpenuhi syarat dan rukunnya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak saksi pernahmelihat catatan pernikahannya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tidak adayang mempermasalahkan sampai sekarang juga =; Bahwa selama berumah tangga menetap di Kabupaten Cianjurdan telah dikaruniai empat orang anak ; Bahwa ISTERI PEMOHON sebagai pensiunan Pegawai

Negeri Sipilyang telah mendapat tunjangan pensiun secara rutin ; Bahwa istri Pemohon / ISTERI PEMOHON telah meninggal duniapada tanggal 11 Nopember 2008 karena sakit ; Bahwa Pemohon tidak punya istri lain dan tidak pernahbercerai.dari ISTERI PEMOHON ; Bahwas pengajuan itsbat nikah ini untuk kelengkapanadministrasi keperdataan Pemohon dengan istrinya danpengurusan persyaratan ke PT.

Taspendapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa bukti P5 didukung keterangan dua orangsaksi cukup sebagai bukti bahwa istri Pemohon telah meninggaldunia karena sakit dan bukan~ disebabkan~ oleh perbuatanPemohon ;Menimbang, bahwa penetapan Isbat Nikah ini diperlukansebagai pengganti buku Kutipan Akta Nikah dipergunakan untukmengalihkan tunjangan pensiun kepada Pemohon sebagai suamisah dari istri Pemohon selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohondikuatkan dengan bukti

Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMP Negeri Banawa Kabupaten Donggala, sehingga secara tidak langsung Almarhumahmemiliki dana Taspen;6. Pemohon adalah Ahli Waris yang ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mengurusdan mengambil gaji, tunjangan penghasilan, bantuan duka dan dana Taspen yangmerupakan hak Almarhumah WILDA JAMUDI;Untuk memeriksa permohonan dari pemohon dan menjatuhkanpenetapanpenetapan sebagai berikut:PMenerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

WILDA JAMUDI, S.Pd ;menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P8 dan P10 berupa Suratketerangan meninggal dunia atas nama WILDA JAMUDI, S.Pd ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatasmenyatakan bahwa benar almarhumah WILDA JAMUDI, S.Pd adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berhak atas hakhaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang,.

Wilda Jamudi, surat keterangan P12 berupa suratketerangan menerangan bahwa Wilda Jamudi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah WILDA JAMUDI, S.Pd telahmeninggal dunia, dan sebagai PNS dibutuhkan seseorang yang mengurusnya danberdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan WILDA JAMUDI, S.Pd telahmeninggal dunia dan selama hidup belum pernah menikah dan tidak memiliki anakatau keturunan maka secara keperdataan haruslah ditunjuk saudara kandungterdekat dalam

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ditambahkan denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan Perubahan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990, kekhususan ini tidak mengikat terhadap Hakim dalam melaksanakan tugaspengadilan.

Dan untuk memenuhiketentuan tersebut Pemohon/terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehIzin untuk melaksanakan perceraian dari atasannya dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan tersebut tidak beralasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis HakimBanding berkesimpulan bahwa, dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

untuk memberikanmutah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan kemampuanPemohon/Terbanding ;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkanmaksud Pasalpasal yang berkenaan dengan mutah dan nafkah iddah tersebut, makaHakim Banding berpendapat perlu untuk mempertimbangkan dan menetapkan jumlahnya,dan selanjutnya membebankan Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah Pegawai

Negeri Sipil GolonganII/d, lagipula telah membina rumah tangga sejak bulan September 1991 maka kepadaPemohon/Terbanding patut dibebankan untuk memberikan kepada Termohon/PembandingMutah sebesar Rp.15.000.000,( lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesarRp.4.500.000,,(empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama 90 hari ;Menimbang, bahwa mutah dan nafkah iddah adalah hal yang melekat denganCerai Talak dan jumlahnya adalah hal yang mungkin dilunasi oleh Pemohon/Terbanding,maka kepada Pemohon

Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil RI No. D 167477 an. BAODI, telahdibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4;. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 09297/7211/1002030210 an.BAODI, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tandaP5;. Fotocopy Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 534033 an. SUHURIA, telahdibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P6;.

BAODI adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Alm. BAODI hanya memiliki 1 (Satu) orang isteri yakni Ny. SUHURIA(Pemohon) serta tidak mempunyai anakanak yang lain selain anaknyadengan pemohon;Bahwa surat/ouku nikah pemohon terbakar pada saat kebakaran rumahpemohon pada tanggal 25 Desember 2015;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk memperolehpenetapan pengadilan agar dapat menerima uang duka dan pensiun jandapada PT.

Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohondan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahanPemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dariatasan Pemohon sebagaimana nomor 873.4/584/X15/BKD tertanggal 26 Oktober2015;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas Pemohont mohon kepada PengadilanAgama Polewali agar berkenan memutuskan sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara inimohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaobkan Pemohon dan Termohon datangmenghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin ceraidari atasan Pemohon sebagaimana nomor 873.4/584/X15/BKD tertanggal 26 Oktober2015;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belahpihak yang

untuk memperkuat dalil eksepsinya Termohon mengajukan buktifotokopi KTP Nomor 7313124107860053 atas nama Termohon, tertanggal 1Desember 2012, sesuai aslinya, tidak bermaterei dan bukti mana tidak dibantaholeh Kuasa Pemohon;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk padahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehsurat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana nomor 873.4/584/X15/BKD tertanggal26 Oktober 2015;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agarrukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha dan upaya tersebut tidakberhasil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkanDra.

keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PengesahanNikah dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2010 yang terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Sinabang Register Nomor : 02/Pdt.P/2010/MSSNB tanggal 17 Maret 2010 berdasarkan alasan dan dalildalil sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang lakilaki,berkebangsaan Indonesia bernama Syafiruddin, semasa hidupnyaterakhirPensiunan Pegawai

Negeri Sipil, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 22Januari 1967 ; Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan mahar 2 (dua) mayam emas murni,dengan wali Ayah Pemohon bernama Teuku Hamzah dan disaksikan oleh duaHalaman 1 dari 8 halamansaksi masingmasing bernama M.

berikut ; Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah di Nasreuhe ; Bahwa suami Pemohon bernama Syafiruddin Bin Mahmud ; Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 7 Nopember 2009 di Nasreuhe ; Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya Syafiruddin telah mempunyai 6 (enam)orang anak yang sekarang semuanya sudah dewasa ; Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menjelaskan kembalibahwa penetapan pengesahan nikah ini diperlukan sebagai salah satu bahankelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiun janda Pegawai

Negeri Sipilsuami Pemohon yang bernama Syafiruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal7 Nopember 2009, karena semasa hidupnya almarhum Syafiruddin adalah seorangPensiunan Pegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa : 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 110002480860004 atas nama Pemohonyang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Simuelue tanggal06012008 (P.1) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor

PUTUSANNomor 72/Pdt.G/2021/PA.RhZZ No * 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir LIPU, 15 Agustus 1973, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di KabupatenButon Utara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Priska Faradisya, S.H.

,M.H., keduanyaAdvokat/Pengacara/ Kuasa Hukum yangberkantor di Kantor Advokat Priska Faradisyadan Associates, yang berkedudukan di Jl.Wuaeha BTN Double B Blok D No. 2,Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, KotaKendari berdasarkan surat kuasa khusustanggal 2 Februari 2021, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Namlea, 03 Agustus 1975, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di KabupatenButon Utara, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Buton Utara telah memperoleh izin daripejabat yang berwenang berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxx tanggal 17Desember 2020. Yang menyatakan memberi izin kepada pemohon untukmengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Raha;2.

Bukti Saksi.Saksi 1, Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanTenaga kontrak P3K Butur, bertempat tinggal di Buton Utara, ProvinsiSulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah kemenakan Pemohon; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telahmemiliki izin atasan;Hal. 4 dari 16 Hal.

dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, makatelah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor48/SE/1990;Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yangmenyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,Hal. 7 dari 16 Hal.

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anakperempuan bernama PRISKA WONDA (anak kedua) yang telahmeninggal dunia pada tanggal 26 November 2015;3 Bahwa PRISKA WONDA semasa hidupnya pernah bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan KabupatenPuncak;4. Bahwa PRISKA WONDA semasa hidupnya belum pernahmenikah;5.

Fotokopi Keputusan Bupati Puncak Nomor 813.3/77/2011 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama PriskaWonda, S.K.M tanggal 01 Maret 2011 yang diberi tanda bukti P.5;6. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atasnama Priska Wonda yang diterbitkan oleh Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia tanggal 03 Desember 2014 yang diberi tandabukti P.6;7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3RSU/263/X1/2015 atas nama Ny.

Negeri Sipil (PNS) di KabupatenPuncak; Bahwa saksi mengetahui Priska Wonda selama hidupnya belumpernah menikah; Bahwa saksi mengetahui Priska Wonda sejak sakit sampaimeninggal dunia tinggal dan dirawat oleh Pemohon; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukanpengurusan untuk pengambilan uang di PT Taspen Jayapura adalahuntuk merawat makam dan acara doa Priska Wonda;2.

Negeri Sipil (PNS) di KabupatenPuncak; Bahwa saksi mengetahui Priska Wonda selama hidupnya belumpernah menikah; Bahwa saksi mengetahui Priska Wonda sejak sakit sampaimeninggal dunia tinggal dan dirawat oleh Pemohon; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukanpengurusan untuk pengambilan uang di PT Taspen Jayapura adalahuntuk merawat makam dan acara doa Priska Wonda;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohonmembenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;Menimbang bahwa 2 (dua

Negeri Sipil dan Janda/Dudanya tertulisterhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 pensiun yang diberikan kepada orang tuadari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tanggal 1 Januari 2019 dan sebelumtanggal 1 Januari 2019, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimanatercantum dalam lajur 2 Daftar VIIl sampai dengan Daftar VIIIQ Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa fotokopi SuratKuasa tanggal 14 September 2020

Negeri Sipil pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelalawan;Hal. 6 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 0002/Pat.P/201 6/PA.Pkc Bahwa mantan ister Pemohon yang bernama Nurliuda menyetujulAmanda Syifa Zhafira diasun oleh Pemohon karena mantan isteriPemohon tersebut tidak mempunyai pekerjaan; Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup dan mampu menjadi ayahangkat dan membiayai anak angkatnya karena Pemohon punya pekerjaantetao dan berpenghasilan yang memadai karena Bahwa pekerjaanPemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pelalawan; Bahwa saksi yakin Pemohon

Pemohon berkeinginanmengangkat Amanda Syifa Zhafira anak dari Sri Rahma Deni yangmerupakan anak bawaan Nurliuda atau anak tiri Pemohon, Sri Rahma Denisering keluar masuk rumah sakit jiwa karena mengalami depresi berat, SuamiSri Rahma Deni telah meninggal dunia serta Nurliuda menyetujui maksudPemohon untuk mengasuh anak tersebut karena Nurliuda tidak mempunyaipekerjaan dan Pemohon sanggup dan mampu karena Pemohon mempunyaipenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berperilaku baik layaknyaseorang

Negeri Sipil, menurut pendapat Majelis Hakimketerangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dandapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itudalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dandihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Pemohon, maka MajelisHakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukumsebagai berikut :1.

Bahwa Nurliuda menyetujui maksud Pemohon untuk mengasuh anaktersebut karena Nurliuda tidak mempunyai pekerjaan dan Pemohonmampu dan layak mengangkat anak karena Pemohon mempunyaipenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berperilaku baiklayaknya seorang ayah;Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim telahmenjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tidakhanya sebatas peralihan tanggung jawab pemeliharaan, membiayai, mengasuhmaupun mendidik anak angkat

PUTUSANNomor 49/Pdt.G/2017/PN.Mnk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:RION SAHRION LILIGOLY, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatPerumahan kontrakan Dominggus Mandacan JalanBumi Marina Kelurahan Amban Distrik ManokwariBarat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ACHMADJUNAEDY, S.H.

Negeri Sipil yangterikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugatmengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Penggugat.

Bahwapermasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakanpenyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti suratPenggugat dan keterangan Saksisaksi Penggugat tersebut diatas, telah dapatmenunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri SipilDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari;Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentukkeluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana

Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian haruS memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannyasebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil (PP 45/1990), yang pada ayat (1) disebutkan bahwa:;(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wayibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa

berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P5,maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah dapat memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003,dengan kaidah hukum yang berbunyi Suami isteri yang telah pisah tempattinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanyaperselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

Gor Bulu Tangkis Puruk Cahu, KabupatenMurung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaiPenggugat;Lawan:Tergugat, Tempat tanggal lahir Batu Nyiwuh, 5 Maret 1992, Jenis kelaminPerempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanTemanggung Lawung Ill Nomor O02 Puruk Cahu,Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar

Negeri Sipil.Setelah disepakati bersama agar tidak berlarutlarut permasalahan dandipikirkan dengan kepala dingin serta hubungan persaudaran dan dalamkepengurusan anak bisa dilakukan bersama maka disepakati digugat olehpenggugat saat ini.Bahwa Penggugat dan tergugat adalah seorang ibu dan ayah yang bertanggungjawab terhadap anak, dan anak masih dibawah umur yang sangatmembutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu dan ayah maka anakakan diasuh bersama tanpa membatasi satu sama lainHalaman 2 dari

Saksi Il,yang telah di dengar keterangannya di bawah janji di persidangan, sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;Menimbang, bahwa karena berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaanTergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim pertama sekali akanmempertimbangkan tentang surat keterangan Tergugat untuk bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipildisebutkan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang dalampenjelasannya dijelaskan lebih lanjut bahwa Ketentuan ini berlaku bagi setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai NegeriSipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebihdahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima

Bukti surat ini membuktikan bahwa atas gugatan yang diajukan olehPenggugat, Camat Seribu Riam telah mengetahui bahwa Tergugat telah digugatcerai oleh Penggugat selaku suaminya di Pengadilan Negeri Muara Teweh, olehkarenanya syarat surat keterangan cerai Tergugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Halaman 8 dari

Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka selaku Pegawai Negeri SipilPenggugat telah menyapaikan Surat Permintaan Izin Untuk MelakukanPerceraian tertanggal 10 Desember 2018 kepada Kepala Balai KarantinaPertanian Kelas Banjarmasin dan selanjutnya Penggugat telahmemperoleh izin perceraian demikian berdasarkan surat Keputusan

Fotokopi, Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas BanjarmasinNomor 0668/KP.260/K.18.B/03/2019, tertanggal 6 Maret 2019 tentang PemberianIzin Perceraian Pegawai Negeri Sipil antara Made Agus Susilo dengan Ni PutuAyu Lestari, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;.

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, berdasarkan ketentuanPasal 284 RBg, yang termasuk alat bukti adalah:1.

Sumpah (Pasal 1929 BW);Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, untuk membuktikan dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa buktiSurat, salah satunya adalah Surat Keputusan Kepala Balai Karantina PertanianKelas Banjarmasin Nomor : 0668/KP.260/K.18.B/03/2019 tanggal 6 Maret2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana buktisurat tersebut digunakan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokokperkara;Menimbang, Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian

Negeri Sipil adalah Petitumyang berlebihan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Ditolak;PETITUM KETIGAMenimbang, bahwa dari bukti P1, dan P2 yang bersesuaian denganketerangan saksi WAYAN NARTE, saksi KETUT SUANTRA dan saksi NYOMANDIAN IRAWAN dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,perceraian

sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruhorang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor: 421/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal07 Juli 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 bahwa Tergugat telah dipanggiloleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengansepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (guru) pada SDIBolaromang, Kecamatan Tomblo Pao, Kabuapten Gowa denganberdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

buktibuktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai denganTergugat serta mohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil(guru) pada SDI Bolaromang, Kecamatan Tomblo Pao, Kabuapten Gowadengan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah mendapatkan asiliRekomendasi Izin Perceraian No. 474.2/019/BKDD, tanggal 12 Nopember2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, maka proses pemeriksaanperkara dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada

RATNAWATI: lahir di Ujung Pandang pada tanggal 23011982, perempuan,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat JI. A.M. Akbar No.37,Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;.

ANDILHUDAYA:Bahwa para pemohon adalah keponakan saksi;Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan sejak tahun 2005 dansampai dengan sekarang yaitu pada tahun 2016 baru saja dikaruniai seoranganak;Bahwa pekerjaan pemohon memiliki pekerjaan sebagai pemilik Apotek diKabupaten Barru dan pemohon Il sebagai dokter pegawai negeri sipil diKabupaten Barru yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayaiseorang anak;Bahwa yang hendak diangkat sebagai anak adalah ANDI ADEEVA AYUDYARAFANDA anak kandung dari

ANDI NUR AMSHAR, S.Kom:Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi;Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan sejak tahun 2005 dansampai dengan sekarang yaitu pada tahun 2016 baru saja dikaruniai seoranganak;Bahwa pekerjaan pemohon memiliki pekerjaan sebagai pemilik Apotek diKabupaten Barru dan pemohon Il sebagai dokter pegawai negeri sipil diKabupaten Barru yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayaiseorang anak;Bahwa yang hendak diangkat sebagai anak adalah ANDI ADEEVA AYUDYARAFANDA anak

undangundang tersebut menyatakan Calon orang tua angkat harus seagama dengan agamayang dianut oleh calon anak angkat;Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon telah nyatanyatamengemukakan maksud pengangkatan anak yang dilakukannya dimana para pemohonakan memelihara dan memperlakukan anak tersebut selayaknya anak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakanbahwa pekerjaan pemohon adalah pemilik sebuah Apotek di Kabupaten Barru danpekerjaan pemohon Il adalah dokter pegawai

negeri sipildi Kabupaten Barru yangpenghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dimanaorang tua kandung sang anak, yaitu sang bapak hanya seorang wiraswata dan sang ibutidak bekerja yang secara ekonomi masih dibawah para pemohon juga memiliki 5 (lima)Orang anak, sedangkan para pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilantetap, kKarenanya menurut hemat Pengadilan kKemampuan ekonomi Para Pemohon lebihbaik dari orang

PUTUSANNomor : 0348/Pdt.G/2014/PABner yor dl Ul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :pekerjaan Pegawai Negeri Sipil po, pendidikan terakhir SMF, tempat tinggalBengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan:pekerjaan Pegawai Negeri Sipil poaa pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota

Bahwa, dalam hal ini Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telahmendapatkan izin atasan dengan Nomor surat 820/25/PKM.BR/V/2014 padatanggaL 7 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Munik Setiasih ( Kepala UPTDPuskesmas Basuki Rahmad Kota Bengkulu ).Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar sebagaimana telah diuraikan diatas,maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:3PRIMER :1.

,M.H namun usaha damai tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahNomor;10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45tahun 1990 Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014yang berbunyi bahwa Penggugat bersedia menanggung segala akibat yang timbul dariperceraian, oleh karenanya Majelis mamandang dan manilai bahwa perkara ini dapatdilanjutkan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraiandari Pejabat atasannya yang berwenang untuk itu;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbuny!1: 2222222 2222222222 2a 2n =1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara; Subsider:Mohn putusan seadilMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat

hadir dalam persidangan, makamajelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI,serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupayasecara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratIzin Perceraian dari atasannya Nomor Kd.24.07/2/Pw.01/29/2012 tanggal 11 Juni 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utarasehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 45 tahu 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku KutipanAkta Nikah, maka harus

PENETAPANNomor 69/Pdt.P/2017/PA.PrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , alamat Dusun Cenrana, DesaMalimpung, KecamatanPatampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang

Bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada SMP Negeri 4 Patampanua;7. Bahwaalmarhumah ISTERIPEMOHON selain meninggalkan suami dan3 (tiga) saudara kandung sebagai ahli waris juga meninggalkantabungan pada PT. BANK SULSELBAR Cabang Pinrang dengan NomorRekening 0502010000058943 atas nama ISTERI PEMOHON denganjumlah Saldo Rp. 25.569.214 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluhsembilan ribu dua ratus empat belas rupiah);8.

ISTERI PEMOHON yang dikeluarkan GubernurSulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P6);Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia An. BurhanNo G.258160 yang dikelurkan oleh Badan Administrasi KepegawaianNegara tanggal 7 Maret 1997, bermaterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya (bukti P7);Hal 4 Nomor 69/Pat.P/2017/PA.Prg1.

bersesuaian dan salingmendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karenaitu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dan bukti buktiPemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagaiberikut :Hal 7 Nomor 69/Padt.P/2017/PA.Prg Bahwa ISTERI PEMOHON adalah seorang pegawai

Negeri Sipil danmeninggalkan Ahli Waris PEMOHON bin Beddu (Pemohon lI), SAUDARA ISTERI PEMOHON (Pemohon Il), SAUDARA II ISTERI PEMOHON(Pemohon Ill) dan SAUDARA III ISTERI PEMOHON (Pemohon IV) Bahwa ISTERI PEMOHON bin AYAH ISTERI PEMOHON meninggaldunia tanggal 2 April 2016 di Pinrang, karena sakit.

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya :Hal. 2 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 4181/Pdt.G/2018/PA.JrBahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaran Nomor:48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin atasannya yaitu Keputusan

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66ayat (2) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan sesuai suratedaran Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan ijin atasannya yaitu Keputusan Pemberian ljin PerceraianHal. 5 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 4181/Pdt.G/2018/PA.JrNomor : SIC/13/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KomandoResor Militer 083/Baladhika Jaya;Menimbang