Protestan ;Pekerjaan a Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :PERTAMA :Bahwa Terdakwa Riski Kristianto Sihombing, pada hari Minggu, tanggal 20Februari 2011 sekira jam 01.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2011, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru atau setidaktidaknya pada tempatlain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan kekerasan atauancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai

Negeri yang melakukanpekerjaannya yang sah atau melawan kepada orang yang waktu membantu PegawaiNegeri itu karena kewajibannya menurut undangundang atau karena permintaanPegawai Negeri itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011 sekira jam 01.00 WIBSatuan Lantas Polresta Pekanbaru yang antara lain terdiri dari Anton Saputra dan Akmalatas perintah Kasat Lantas Polresta Pekanbaru melakukan razia rutin yang tujuannyauntuk memberantas balapan

Dan pada saat saksi Anton Saputramenanyakan suratsurat kendaraan Terdakwa berusaha melawan dan melarikan diri ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310Ayat (1) UndangUndang No. 22 Tahun 2009.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 15 September 2011 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Rizki Kristianto Sihombing bersalah melakukan tindakpidana dengan kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yangmelakukan

Negeri yang melakukan pekerjaanyang sah ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan ;Hal. 3 dari 7hal.

No. 545 K /Pid/2012Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana Dengan kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukanpekerjaan yang sah dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan denganmasa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukumyang benar.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguhmendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan surat pemberian izin cerai yang dikeluarkan olehPalu padatanggal 01 Juni 2012 dengan Surat Keputusan Nomor : //1.24.5/PEND ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makaselanjutnya dibacakan gugatan

Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensiPengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat tetap datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha secarasungguhsungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugatagar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, sesualketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin atasantersebut adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian atau poligami ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makaselanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutupuntuk umum sesuai ketentuan

ADJI HAFZAN ENANY GELAR ADuJI RADEN SOSRO Bin ADuJIBAMBANG ALI, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Panji No.36, RT.07, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;3. Hj.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Tempat Tinggal Jalan Panji No. 36, RT.07, Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur; 222ADJI SYAHRIEL SANY Bin ADJI BAMBANG ABDULLAHSANY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Panji No. 36, RT.07,Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur;ADJI MUHAMMAD YUSUP Bin AHMAD BAHARULLAH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil,Tempat Tinggal Jalan Panji No. 36, RT.07, Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur; 22Hj.

ADJI HASANIAH AFLUS Binti ADJI PANGERAN AFLUS,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Jalan Panji No. 36, RT.07, Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur; "2"29.

ADJI MUHAMMAD SABIRIN Bin RADEN BURHANUDDIN,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Jalan Panji No. 36, RT.07, Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timul; 222022 2 noone nnn nn eeeKesemuanya Ahli Waris dari Adji Mahligai Gelar Raden ArioSastro Bin Sultan Adji Muhammad Solaiman Al Adiel ChalifatoelAmmiroel Moeminin Febilade Koetai:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ABD. RAHMAN, SH; 2.

Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yangdiajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;b.

., dan MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan TerdakwaKOMANG RASTIAWAN, adalah benar dan sesuai dengan beritaacara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Tentang EksepsiTentang Permohonan CeraiTalakPemohonharusditolakkarenaPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin percerian daripejabat atasannya menyalahi prosedur PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat(3).Bahwa pada bagian identitas Surat Permohonan Cerai Talak Pemohontelah menyatakan dan mengakui dengan jelas bahwa jenis pekerjaan Pemohonadalah Pegawai Negeri Sipil.Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA KisBahwa dengan status Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipildengan

NIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/lV.a,Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Utara maka perkara a quo haruslah terlebih dahulu mengacupada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,BUMN, TNI/POLRI jo.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil denganNIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/lV.a, JabatanPengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara maka semestinya tata cara atau prosedur pengajuanPermohonan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara

Tegasnya Pejabat yang menjadi Atasan Pemohon belumpernah memanggil Termohon selaku istri Pemohon apalagi untuk merukunkankedua belah pihak sebagaimana yang diisyaratkan oleh undangundang.Bahwa karena ternyata Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipildengan NIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/lV.a,Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Utara dan mendapatkan izin dari Pejabat Atasannya telahmengabaikan ketentuanketentuan yang diatur

Negeri Sipil di atas yang juga memilikiusaha sampingan selain itu Penggugat Rekonpensi adalah seorang wanita kariryang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil maka cukupadil bila biaya nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)selama masa iddah, sesuai dengan ketentuan pasal 152 KHI tahun 1991 yangmenyatakan : Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya,kecuali bila ia nusyus.

negeri atau orangselain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Pengertian pegawai negeriadalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yangmeliputi : (a). pegawai negeri sebagaimana undangundang tentangKepegawaian; (b). pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c).orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; (d).orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau (e). orang yang

Orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu, adalah orang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan suatu jabatanumum yaitu segala tugas yang berisi pekerjaan yang berhubungan dengankepentingan umum, yang biasanya tugas pemerintah yang dilaksanakan olehpegawai negeri.

Karena pengertiannya menjadi terlalu luas ;Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidanaKorupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam UUKepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun 1999tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi

tugas Negaralainnya, dengan di gaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Kemudian Pasal 2 ayat (1) nya membedakan ke dalam : Pegawai Negeri Sipil ; Anggota TNI , dan78 Anggota Kepolisian Negeri R.1Ketentuan pasal 2 ayat (2 ) menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimanadimaksud alam ayat (1) huruf a terdiri dari : Pegawai negeri sipil pusat, dan Pegawai negeri sipil daerah.Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP adalah :Yang dimaksud sebutan ambtenaren ( pegawai ), yaitu

PUTUSANNomor 193/Pdt.G/2014/PA.Pal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talakantara :PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 33 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu,selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Ariyanto, B.

SHAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor Ariyanto dan Rekan alamatdi Jalan Anoa No. 126 Palu Sulawesi Tengah berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 31/SKKA & R/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu denganNomor 77/CVIII/2014 tanggal 03 Juli 2014 sebagai PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;melawanTERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu,sebagai Termohon Konvensi / Penggugat

Anak 2, umur 2 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;Bahwa kurang lebih 4 tahun 7 bulan usia pernikahan tepatnya pada bulanJuli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan :a) Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon bila Pemohon datangberkunjung ke rumah orangtua Termohon;b) Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di ToliToli karenaTermohon mementingkan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dic) Termohon selalu

Fotokopi daftar pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil bulanSeptember 2014 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten T oli Toli bermeterai cukup (bukti P3);B. SaksiSaksi :1.

Syamsul Bahri, MH., namun upaya damai tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan berdasarkan suratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor tanggal 15 Januari 2014, haltersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo.

Negeri Sipil melalui terdakwa.

kepada suaminya yang bernama saksi Hamdani Hasibuan dankarena katakata terdakwa kepada Rosni Sinaga tersebut membuat saksiHamdani Hasibuan yakin untuk mengurus anaknya yang bernama MildaRahmasari Hasibuan masuk Pegawai Negeri Sipil melalui terdakwa.

RosniBahwa terdakwa pada saat menerima uang sebesarRp.25.000.000 tersebut ada membuatkan tanda terima dikertasHVS dan bukan di kwitansi tertanggal 25 Juli 2015;Br Sinaga, bersumpahsesuai dengan agamanya, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) penyidik adalah benar;Bahwa kejadian bermula dari saksi mau mengurus anak saksiyang bernama Milda Rahmasari masuk Pegawai Negeri Sipil;Bahwa waktu itu terdakwa yang datang menjumpai

Sutrisno Hasby Hasibuan karyawan PTPN III tidak menajdai PNSdan pegawai PTPN III sebagaimana janji Terdakwa kepada Rosni Sinaga;Menimbang, bahwa menurut hukum dan Terdakwa yang merupakanPegawai BUMN yang mengetahui peraturan bahwasanya dalam penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai BUMN (di PTPN III) tidak adamembayar sejumlah uang untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) dan pegawai BUMN (di PTPN Ill), sehingga perbuatan yangdilakukan tersebut merupakan perbuatan

Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai BUMN tidakdibenarkan atau tidak ada peraturan yang membenarkan bahwakelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan CalonPegawai BUMN dengan pembayaran uang akan tetapi masih tetapdilakukan dan disanggupi oleh Terdakwa;Terdakwa berbelitbelit memberikan keterangan;Perbuatan Terdakwatelah membuat kerugian bagi orang lain;Keadaan yang meringankan:Terdakwabelum pernah dihukum;Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

SYUKUR KELA BRAJO, Umur + 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Semula Tergugat II; 3. J.F.W. SIHALOHO, Umur + 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I;4.

KM583 / SJ.2.3 / UP.1 /1993, tanggal 13 Maret 1993 tentang Pengangkatan MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak an.

Calon PegawaiNegeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 31 dari 84 hal.

Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipilserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep293 / PJ12 / UP14 / 1991, tanggal 17 Juli 1991 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipilatas nama ROY YULIANDRI ;2. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:KM3218 / SJ.2 / UP.3 / 2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil dari Penata Muda Gol II/a menjadi PenataMuda Gol Il/b, atas nama

KM583 / SJ.2.3 / UP.1 / 1993, tanggal 13 Maret 1993tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada KantorPusat Direktorat Jenderal Pajak an.

Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipilserta 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep293 / PJ12 / UP14 / 1991, tanggal 17 Juli 1991 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipilatas nama ROY YULIANDRI ;2. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:KM3218 / SJ.2 / UP.3 / 2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil dari Penata Muda Gol I/a menjadi PenataMuda Gol Il/b, atas nama

PUTUSANNomor 887/Pdt.G/2019/PA.SrgSgt ATL @DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai talak antara :Pemohon, Lahir di Garut, 12 Maret 1966, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), AlamatKecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2019memberikan kuasa kepada Wahid Priana

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau,Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya danmenurut hukum (Ex Aquo et Bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

tanggal 19 Juni 2019, sehingga terpenuhi maksudPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganHal.9 dari 16 halaman Putusan No.887/Pdt.G/2019/PA.SrgPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadirmenghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR,Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan perubahannya

PUTUSANNomor 303/Pdt.G/2020/PA.TgtneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 29September 1983 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di xxxxxxx Kabupaten Paser, tempattinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnyadisebut

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit UmumDaerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser, Penggugat telah memperolehizin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor848/586/TUKP, tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PelaksanaTugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya KabupatenPaser;7.

Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian PNS Jj.0 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 yang mewajibkan Penggugat untuk mendapatkan izin terlebihdahulu dari atasan Penggugat;Bahwa Penggugat telah memenuhi peraturan tersebut di atas danPenggugat telan mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Izin untuk Bercerai Nomor : 848/586/TUKP, tertanggal 18Juni 2020 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Direktur RSUD PanglimaSebaya Kabupaten Paser;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan cerail,terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan Tergugat untukmemberitahukan adanya gugatan tersebut kepada atasan Tergugat untukmendapatkan surat keterangan, selambatlambatnya 6 hari setelah Tergugatmendapat salinan gugatan Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, makasurat

Negeri Sipil,maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

PUTUSANNomor 338/Pdt.G/2020/PA.Spnx 26, pe 6 sySoM save 23DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:NAMA PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaanPNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman cli Jes, sebagai Penggugat;melawanNAMA TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telahmempunyai surat izin bercerai dari atasan no B1141/Kk.05.01/6/PW.01/09/2020yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten XXXX padatanggal 2 September 2020;2.

telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapatmengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugatmenyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatanini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor : B1141/Kk.05.01/6/PW.01/09/2020, tanggal 2 September 2020, yang kemudiantelah diserahkan oleh Penggugat di persidangan;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, danterhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat di persidangan berupa

Putusan No. 338/Pat.G/2020/PA.SpnMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya NomorB1141/Kk.05.01/6/PW.01/09/2020, tanggal 2 September 2020, sesuai ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, makaMajelis Hakim menilai ketentuan ini telah terpenuhi

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor suratizin perceraian 870/02/BKD2015, tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkanoleh Bupati Sijunjung;9. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi dan bersedia membayariwadh Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat berkeyakinanrumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antaraPenggugat dan Tergugat.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider : Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru diDinas Pendidikan dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh Surat Izindari Pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor870/02/BKD2015 Tanggal 2 April 2015 Tentang Pemberian Izin Perceraianyang dikeluarkan oleh Bupati Sijunjung;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

tempat kediaman bersama sejakanak mereka berumur satu tahun, sehingga sampai sekarang sudahenam tahun lamanya;Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;Bahwa Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat agar hidupbersama lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untukPenggugat;Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagaipengganti nafkah untuk Penggugat;Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan sehariharinya dari gajinyasebagai Pegawai

Negeri Sipil (Guru);Bahwa pihak keluarga pernah menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil;.

Negeri Sipil Guru diDinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung sudah memiliki izin untuk melakukanperceraian dari pejabat berwenang, berdasarkan Keputusan Bupati SijunjungNomor 870/02/BKD2015 Tanggal 2 April 2015 Tentang Pemberian IzinPerceraian, maka proses perceraian Penggugat dan Tergugat telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap sendiri

Wiwimengatakan bahwa Penggugat merupakan kakak kadungnya yang sudahJanda, mempunyai anak dua dan sebagai Pegawai Negeri Sipil di KotaGorontalo dengan jabatan sebagai Kepala Dinas.A. Bahwa setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh sdri.Wiwi Tergugat langsung menyampaikan kepada sdri. Wiwi agardipertemukan dengan Penggugat.5.

Nulika MelatiSoeparman, sedangkan Tergugat bernama Fajar Kudyarso; Bahwa setelah menikah mereka datang dan tinggal di rumah Penggugatgula Tolangohula kemudian terjadi perpisahan karena Penggugattinggal di Kota Gorontalo sehubungan dengan pekerjaan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo; Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun lagi karena sikap Tergugat yang suka memarahi dan berkata kata kasar kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Nulika MelatiSoeparman, sedangkan Tergugat bernama Fajar Kudyarso; Bahwa setelah menikah mereka datang dan tinggal di rumah Penggugatgula Tolangohula kemudian terjadi perpisahan karena Penggugattinggal di Kota Gorontalo sehubungan dengan pekerjaan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo; Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakHalaman 6 dari 13 putusan Nomor 764/Pdt.G/2018/PA.Gtlorukun lagi karena sikap Tergugat yang suka memarahi dan berkata kata kasar kepada

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 764/Pdt.G/2018/PA.GtloMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah diingatkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Peratuaran PemerintahNomor 10 tahun 1983 yungto Peraturan Pemerintah nomor

45 tahun 1990Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwaPenggugat harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, namunPenggugat tetap mau menceraikan Tergugat walaupun tidak mendapatkan izinuntuk melakukan perceraianya dengan Tergugat, sehingga Penggugat telahmembuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko sebagai PegawalNegeri Sipil sebagaimana bukti P.2 karena belum mendapatkan izin dariatasannya untuk melakukan perceraiannya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa

PENETAPANNomor 118/Pdt.P/2021/PA.Paleal post) purDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPengangkatan anak yang diajukan oleh:Ihsan bin Nasarudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SITA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Prov. SulawesiTengh, tempat tinggal di JIn. Pue Bongo Lrg.

AlKautsar, RT/RW.001/001, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,Sebagai Pemohon Salma binti Muhseng, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SITA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Prov.

Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi TengahTentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanoa meterai maupuncap Pos, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, TentangKenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil a.n. SALMA, (bukti P.12);13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN. Bulan Maret2021, no. urut 158 a.n. Salma, yang dikeluarkan dan disahkan olehBendahara Gaji SETDA, (bukti P.13);Bukti saksi:1. Wulan Anastasya binti Ihsan, umur 21 tahun, agama Islam,pekerjaan SPG UD.

kenal Para Pemohon karena ada hubungan keluargadengan Pemohon I, sebagai saudara kandung dengan saksi;Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan mempunyai 2orang anak bernama Ahmad Asmir dan Wulan Anstasya;Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat anak, yaitucucunya sendiri bernama Abdul Ragib, umur 2 tahun dan Azzahra Farizaumur 8 bulan, adalah anak dari Anmad Asmir (anak kandung paraPemohon);Bahwa saksi tahu para Pemohon mempunyai penghasilan tetap karenamereka berdua adalah Pegawai

hal ini Anmad Asmirdan lIrawati Amir) telah merelakan kedua anaknya yang bernama AbdulRagib dan Azzahra Fariza tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pribadi yang baik,sehat jasmani dan rohani, dipercaya dapat memberikan pendidikan danpemeliharaan sebaikbaiknya terhadap kedua anak tersebut sampaiseterusnya; Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang mampu secara matrilmaupun moril dan berkelakuan baik dan mempunyai pekerjaan yang tetapsebagai Pegawai

DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangeksepsi Termohon/ Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu memperbaiki pertimbanganpertimbangan tersebut denganpertimbanganpertimbangan sendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai NegeriSipil, benar terikat dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil tentangizin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Sebelum memulai pemeriksaan di PengadilanHakim memerintahkan lebin dulu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukangugatan cerai melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang; 2. Untukmemberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin Pejabatdimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidakakan diperpanjang lagi; 3.

Apabila telah lewat 6 (enam) bulan belum jugaHalaman 5 dari 15 Putusan No.0025/Pdt.G/2014/PTA Kdidapat izin dan tidak mencabut Permohonannya, maka Hakim memberiperingatan kepada yang bersangkutan tentang sanksisanksi yang akanditerimanya apabila permohonannya dilanjutkan, dengan menunjuk kepadaPeraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut; dan 4.Setelah peringatan diberikan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memeriksaperkara

MADALEINE MARIANA KAWABadalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong, Sdr. FAISAL AMBARAKsebagai Kepala Seksi di Kantor Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Sorong dan Sdri.MADALEINE MARIANA KAWAB sebagai Bendahara Barang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong;4. Bahwa oleh karena DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK belum cukup umur (belum dewasa)untuk mengurus taspen / mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama ke duaorang tuanya yaitu almarhum Bapaknya (Sdr.

MADALEINE MARIANA KAWABadalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong, Sdr. FAISAL AMBARAKsebagai Kepala Seksi di Kantor Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Sorong dan Sdri.MADALEINE MARIANA KAWAB sebagai Bendahara Barang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong;Bahwa oleh karena anak IRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK belum cukup umur (belumdewasa) untuk mengurus taspen / mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama kedua orang tuanya yaitu almarhum Bapaknya (Sdr.

Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong;Menimbang, bahwa benar Almarhum FAISAL AMBARAK selama hidup hanya menikahdengan Pemohon MADALEINE MARIANA KAWAB dan tidak pernah melakukan perkawinan denganorang lain dan hasil perkawinan mereka dtelah dikaruniahi 1 (satu) orang anak;Menimbang, bahwa ternyata anak pemohon DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK masihdibawah umur atau belum dewasa sehingga memerlukan Perwalian demi kepentingan anaktersebut di mata hukum, maka patut dan seyogyanya secara hukum apabila

Negeri Kabupaten Sorong sehingga layaklahbagi Pemohon sebagai ahli waris mengurusi hakhak Almarhum FAISAL AMBARAK danAlmarhumah MADALEINE MARIANA KAWAB mendapatkan hakhak yang merupakan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena tidak adanya keberatankeberatan dari pihak keluarga besarAlmarhum dari anak DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK yang mana telah dipertegas dalam ruangsidang yang mana kedua Om dan Tante (saksi MARCHERS YURI MARINI dan saksi MACCLEURITAA.K KAWAB) telah menerangkan

Bahwa almarhum selama hidupnya berprofesi sebagai pegawai negeri Sipil(PNS) di Dinas Sosial Provinsi Maluku, sebagai mana SK (foto kopy terlampir). Bahwa Almarhumah lbu Para Ahli Waris selama hidupnya meninggalkandua orang anak yang masih dibawah umur Ahli Waris (Anak 1) dan AhliWaris Il (Anak II).berdasarkan akta kelahiran No 1326/CS 2007 dan No 8171LT200 20150015..

Ahli Waris II (Anak II) ;Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Para Ahli Waris berkerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Bahwa suami almarhumah Ibu Para Ahli Waris juga sudah meninggaldunia;Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Ab bahwa suami almarhumah Ibu Para Ahli Waris bernama Ayah Para AhliWaris.

Saksi Il, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan almarhumah Ibu Para Ahli Waris karenasepupu satu kali dengan saksi ; bahwa almarhumah Ibu Para Ahli Waris meninggal karena sakit dandirawat di Galunggung di rumah Pemohon ; Bahwa almarhumah lbu Para Ahli Waris meninggal, meninggalkan duaoranganak yang bernama 1. Ahli Waris (Anak 1). 2.

Ahli Waris II (Anak II) ; Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Para Ahli Waris berkerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Bahwa Suami almarhumah Ibu Para Ahli Waris juga sudah meninggaldunia; bahwa suami almarhumah Ibu Para Ahli Waris bernama Ayah Para AhliWaris. Bahwa~ orang tua Almarhumah Ibu Para Ahli Waris juga sudahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangisinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang memohonpenetapan ;Hal 6 dari 13 hal.

Bahwa almarhumah Ibu Para Ahli Waris =selama hidupnya berprofesisebagai pegawai negeri Sipil (PNS) ;3. Bahwa almarhumah Ibu Para Ahli Waris selama hidupnya meninggalkandua orang anak yang masih dibawah umur bernama: Ahli Waris (Anak1) dan Ahli Waris II (Anak Il) ;4. Bahwa Almarhumah Ibu Para Ahli Waris selama hidup sampailmeninggal dunia tetap beragama Islam dan Pemohon dan para ahliwarisnya kesemuanya tetap beragama Islam ;5.

PUTUSANNomor 19/Pdt.G/2021/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Penggugat, tempat tanggal lahir Dempar 19 April 1964, jenis kelaminperempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama KristenProtestan, pendidikan SLTA/Sederajat, alamat Kecamatan Nyuatan,Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LAWAN:Tergugat

seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai

Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajibd memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa terhadap gugatannya perceraiannya tersebutPenggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada UPT.

Negeri Sipil,sehingga perkawinan itu putus karena perceraian, maka terhadap petitum point ke2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakanPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebutPejabat Pencatatan Sipil

Negeri Sipil;MENGADILI:1.