saksiSakarani Bin Sahdan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kirinyanamun berhasil ditangkap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menusukkansenjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa mengenai kaki kiri terdakwakemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanyakearah kepala saksi Sakarani Bin Sahdan hingga mengenai kepala sebelah kirisaksi Sakarani Bin Sahdan ;Bahwa dari hasil visum et repertum terhadap saksi Sakarani BinSahdan dari RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor 258

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana, Nomor 566/2016/S.258.TAH/PP/2016/MA tanggal 30Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016;8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 567/2016/S.258.TAH/PP/Hal. 1 dari 14 hal.

Oprasional danAcounting melakukan pengecekan terhadap adanya pergerakan piutangyang tertunggak, selanjutnya dariPutusan perkara Nomor 61/Pid.B/2016/PN Srphasil temuannya tersebut dilaporkanhalaman 18 dari 139 kepada saksi Yudi Antara, SE. selaku Sales dan Operational Managerkemudian temuan tersebut dieruskan kepada team audit PT Bintang BaliIndah yakni saksi Gede Segara, SE. kemudian pada tanggal 21 Desember2016 sampai dengan tanggal 26 Desember Tahun 2016 Team auditmenemukan bahwa terdapat sekitar 258

2015 saksi Ni Kadek Mariani selaku Supervisor AdministrasiOprasional dan Acounting melakukan pengecekan terhadap adanyapergerakan piutang yang tertunggak, selanjutnya dari hasil temuannyatersebut dilaporkan kepada saksi Yudi Antara, SE. selaku Sales danOperational Manager kemudian temuan tersebut dieruskan kepada teamaudit PT Bintang Bali Indah yakni saksi Gede Segara, SE. kemudian padatanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember Tahun2016 Team audit menemukan bahwa terdapat sekitar 258

saatini masih ada dan setelah saksi melakukan pemeriksaan masih ada produkyang masih bagus sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)yang disimpan di kamar kOS 0nnc none ren nee ren nnn ren neee Bahwa saksi mengetahui kalau faktur yang di serahkan ke admin adalahfaktur fiktif setelah selesai dilakukan audit internal perusahaan sedangkanuntuk tim yang dikantor cabang Klungkung sudah mengetahui sebelum timaudit datang ke kantor Cabang Klungkung; e Bahwa Terdakwa membuatkan faktur sekitar 258

jenis cair, bubukdan kental manis dari berbagai macam dan ukuran; e Bahwa dari data hasil audit yang saksi ketahui bahwa GEDE MURJANAtelah membuat order fiktif sejak bulan Desember 2014 5e Bahwa maksud dan tujuan dari sales GEDE MURJANA untuk membukaorder fiktif yaitu untuk menutup target yang dibebankan kepada mereka ;Putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2016/PN Srp halaman 55 dari 139Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan bahwa Terdakwa GEDE MURJANA telah membuat faktur fiktif sebanyak 258

dari email saksi bahwa perusahaanmengalami kerugian sebesar RP. 2. 557. 394.683, ( dua milyard lima ratus limapuluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);e Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan produk frisian flag tersebut dirumah kos kosan ;Putusan perkara Nomor 61/Pid.B/2016/PN Srp halaman 59 dari 139membenarkannya;Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan bahwa GEDE MURJANAtelah membuat faktur fiktif sebanyak 258

Thiess, tempat tinggal di Jalan Assa'diyah, Gang Sapril,RT.13, No. 258, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;melawanTermohon, umur 36 tahun (tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 7 Maret 1983),agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri SipilDinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di JalanAssa'diyah, Gang Sapril, RT.13, No. 258, Desa Sangatta Utara,Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnyadisebut

Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Ngarolo, RT. 009,RW. 005, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota BimaNTB, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;Firsa Sabilah. tempat tanggal lahir di Bima, 21 Mei 2006 / umur 14 tahun, jeniskelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan pelajar,bertempat tinggal di Lingkungan Ngarolo, RT. 009, RW. 005,Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota BimaNTB, danselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IIBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 258

/SKKPdt/AA/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan pada Kepaniteraan Pengadilan Bima padaRegister Nomor 258/SK.

Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negri, (Bukan PeraturanMentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 YoPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor106/PMK.06/2013);2.

Maka lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan 224 HIR/ 258 RBG. Sehingga tidaksah sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat KetuaPengadilan Negeri;6. Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan, adalah yaitu :Undang undang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang undang/ Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;~ 929 5 Peraturan Daerah Provinsi;g.

medan) untukmemerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNLMedan);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258

Rbg,Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun harus melalui Fiat Eksekusimelalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat KetuaPengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan denganPasal224 HIR/258/RBG.

Bertentangan dengan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan melalui Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 YoPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/ PMK.06/2013);b.

No. 360/Pdt/2011/PT.Smg.tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadibagian yang tidak terpisahkan di putusan ini, sehinggaeksepsi dari pihak Tergugat / Terbanding dinyatakanditolak ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa para Penggugat / para Pembandingdalam gugatannya menyatakan yang pada pokoknya sebagaiberikute Bahwa obyek sengketa yaitu). tanah dan rumah diJalan Kalingga No. 15 Magelang, seluas 258 M2 yangpada awalnya adalah milik nenek para Penggugat /para Pembanding yaitu LIE GWAN TJOEI

No. 360/Pdt/2011/PT.Smg.Terbanding belum pernah diberitahu olehpara Penggugat / para Pembanding' bahwatanah dan rumah yang ditempati olehTergugat / Terbanding merupakan bagian daritanah dan rumah para Penggugat / paraPembanding dan juga Tergugat / Terbandingtidak diberitahu surat BPN melakukanpengukuran atas obyek sengketa sehinggaTergugat / Terbanding terkejut ketikamuncul SHM No. 2854 seluas 258 M tanggal 11Desember 2009 atas nama para Penggugat /para Pembanding ;e Bahwa Tergugat / Terbanding menunggu

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28Oktober 1998. di Mattumpu, Lingkungan Benteng Kelurahan BongkiKecamatan Sinjai Utara, sesuai Akta Nikah Nomor : 258/ 15/ XI/ 1998,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SinjaiUtara tertanggal 2 Nopember 1998;2.

Surat:> Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Sinjai Utara, Nomor 258/151/X1/1998 2 November 1998,telah bermeterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.,tanggal dan paraf ;B. Saksi:1. ee, Umur 71 tahun, agama Islam, pendidikantidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di LingkunganMattumpu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Hal. 7 dari 17 Hal.

Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan Bukanmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013;2.

Nomor 89 K/Padt.SusBPSK/2018menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu:1.

LEKOM MARAS seluas 66M2 (enam puluh enam meter perseg)) ;Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter perseg)) ;Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 262, tanggal 9januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50M2 (lima puluh meter perseg)) ;Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9Januari 2008, tercatat atas nama PT.

Lekom Maras, seluas 66 M2 (enam puluh enam meterpersegi), bukti P2a (sesuai dengan asll) ;Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 258, tanggal 6 Nopember 2007,tercatat atas nama PT. Lekom Maras, seluas 188 M2 (seratus delapan puluhdelapan meter persegi), bukti P2b (sesuai dengan asili) ;Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatatatas nama PT.

Lekom Maras, seluas 66 M2 (enam puluh enam meterpersegi), bukti P2a ;Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 258, tanggal 6 Nopember 2007,tercatat atas nama PT. Lekom Maras, seluas 188 M2 (seratus delapan puluhdelapan meter persegi), bukti P2b ;Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatatatas nama PT. Lekom Maras, seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi), buktiP2c ;Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatatatas nama PT.

. : PDM 258/K.SIMP/Euh.2/12.15 tanggal 29 Desember 2015 yang padaintinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam tuntutan tunggal telahmelanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayah;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalamSurat Tuntutan No. Reg.

. : PDM 258/K.SIMP/Euh.2/12.15 tanggal 28Januari 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam halint telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa yang pada intinya agarMajelis Hakim Mahkamah Syariyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut:Hal. 2 dari 18 Put. No.35/JN/2015 /MS.KSG1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALI ALIAS AMEK BIN ABDULRASYID NAFI, terdakwa I. EDI SAPUTRAALIAS EDON BIN M. SALEH,terdakwa II. M.

PERK. : PDM 258/K.SIMP/Euh.2/12.15 tanggal 29 Desember 2015yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALI ALIAS AMEK BIN ABDULRASYID NAFI, terdakwa I. EDI SAPUTRAALIAS EDON BIN M.SALEH, terdakwa III. M. JUNED ALIAS JUNED BIN ABDUL RAHMAN,terdakwa IV.

Cukup jika debitur (Tergugat)telah nyata terlambat membayar, (Penggugat) kreditur dapat menuntut gantirugi berupa bunga berdasarkan suku BI Rate;Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, telah berdiri 258 los di kawasanalunalun utara Karaton Surakarta Hadiningrat dengan total luas 258 lostersebut adalah 1196,15 (seribu seratus sembilan puluh enam koma limabelas meter persegi);Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, Tergugat melakukan pungutanretribusi atas 258 los tersebut dengan perhitungan Rp300,00

Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya menikah satu kali denganPemohon yaitu IDA FARNELIS binti ALI MUHTAR berdasarkan Akta nikahNo.63/258/VII/1986 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Matramantanggal 25 Juli1986 yang kini masih hidup dan dikaruniai 2 (dua) orang anakyaitu : Nama : INDRA SUKMA HASANI binANDHI IRIANTO EKO ATMODJOJenis Kelamin : PerempuanTempat tgl lahir : Jakarta, 5 Juni 1987NIK : 3175014506870006Pekerjaan : Karyawan SwastaAgama : IslamAlamat : JI.

EE seur 258 tahun ;. ER sumur 52 tahun (alm) ;. EER sur 45 tahun (alm) ;. ER) sum 43 tahun ;a Oo Qa 0Q. BM umur 37 tahun ;6. Sejak pernikahan sampai dengan meninggalnya suamiPemohon tidak pernah bercerai ;7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketigayang mengganggu gugat pernikahan Pemohon denganSuami Pemohon tersebut dan selama itu pulamereka tetap beragama Islam;8.

1$ ( SOS % % dan $ *( S$ 1(%fo6 hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang* terbuka untuk um um oleh ketua m ajelis tersebut dengan dihadiri oleh 258 3H 4 oOsebagai panitera pengganti serta pihak penggugat dan tanpa hadirnya pihaktergugatHakim anggota K etua m ajelis119 ( $08 % % B /) #/0oleHakim A nggota Panitera pengganti$ *( S$ 1(% 2S 3%#*) 9 (48) %

permohonan atas nama:Karel Teguh Torobi bertempat tinggal di Jalan Pegunungan Salju Dok VAtas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta suratsurat yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksidipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJayapura Kelas IA pada tanggal 17 Juni 2021 dalam register Nomor 258

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 583/K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JOHNY JAURY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Sulawesi Nomor 258, Kelurahan Melayu Baru,Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang DiajukanPenggugat (Onbevoegdheid Van Den Rechter).Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum Penggugat (NINGRUM)mempermasalahkan uang tunai untuk rumah penggantisebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386BAPPEDA/2015, tanggal 20Maret 2015, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima UangTunai untuk Rumah Pengganti

validasi lapangan dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, oleh karenanya pembayaranoleh Tergugat Il atas dasar dari hasil verifikasi dan validasilapangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan yang selanjutnya ditetapkan melalui SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386BAPPEDA/2015, tanggal 20 Maret 2015, dan KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikHalaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2015/PN.SmdIndonesia Nomor 258

TANU yang diperkuat sebagaimana KeputusanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan DaftarPenduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti danUang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk JatigedePembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan diberikan k masingmasing Kpenerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan.

Nomor 24/PRT/M/2015tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai UntukPengganti dan Pemberian Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Jatigede akan tetapi dipersidangan Tergugat IItidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat menguatkan dalilsangkalannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalanTergugat II tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258

Bahwa pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan yang sahapabila berdasarkan pasal 224 HIR/pasal 258 yakni eksekusi denganpertolongan hakim, sedangkan seluruh ketentuan UndangUndangHak Tanggungan tentang eksekusi (termasuk pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan) belum berlaku. Dengan demikianpelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6UndangUndang adalah tanpa dasar hukum, akibatnya pelaksanaaneksekusi tersebut tidak sah pula.6.

Kewenangan pemegang haktanggungan pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan olehUndangUndang sehingga Kepala KPKNL harus menghormati danmematuhi kewenangan tersebut (Sutan Remy Sjandeini, 1999:1964165).Sesungguhnya eksekusi obyek hak tanggungan yang didasarkan padaPasal 224 HIR/258 RBG bukanlah merupakan parate eksekusimelainkan merupakan eksekusi hak tanggungan yang didasarkanpada titel eksekutorial, sebab parate eksekusi merupakanpelaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan.Bahwa

Oleh karena itu pelaksanaan parate eksekusi tidakmendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 224 HIR dan 258 Rbgsebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 9 danPenjelasan atas Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT ( HerowatiPoesoko, 2007: 262).Bahwa dari Pendapat para ahli hukum tersebut jelas bahwa pasal 612.UUHT merupakan Parate eksekusi yang tidak memerlukan fiat dariketua Pengadilan Negeri, yang memberi hak pada kreditur untukmenjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan

Pengadilan Negeri Sengeti memiliki wewenang untuk melaksanakaneksekusi terhadap objek jaminan dari fasilitas kredit PT.Bank BNI SyariahNomor JTS/022/2002/MRBH, Tanggal 11 April 2002, berupa 3 (tiga) sertifikathak guna bangunan masingmasing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 dan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 04 tanggal 20 Agustus 2001 dengan luas total 147.172 M2 (seratusempat puluh tujuh ribu seratus tujun pulun dua meter persegi);Menimbang, bahwa dalam Pasal 258

mempersamakannya dengan putusanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga pada perjanjianberbentuk grosse akta dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial.Apabila pihak debitur tidak memenuhi perjanjian secara sukarela, pihakkreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isiperjanjian dilaksanakan secara paksa;Menimbang, bahwa terhadap bukti T5 dari Terlawan berupa GrosseRisalah Lelang, maka setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T5 tersebutdikaitkan dengan pasal 258

MuaroJambi, maka sebagai konsekuensinya, Petitum angka ke2 dan Petitumangka ke3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum angka ke1, angka ke2 danangka ke3 ditolak, maka bantahan/perlawanan Pelawan ditolak untukseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/perlawanan Pelawan ditolakuntuk selurunnya, maka sebagai pihak yang kalah, Pelawan dibebani untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitumangka ke4 ditolak;Memperhatikan Pasal 258