Biasanya hanya 3 kawat danpenghantar netralnya diganti olen tanah sebagai saluran kembali dan apabilakapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masingmasingphasa terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole);Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (12) UndangUndang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum yangberbunyi :1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan

lokasirencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkenaHalaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Ttedampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunanKepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternatemelalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17UndangUndang Nomor

Ternate Selatantersebut ;16.Bahwa atas tindakan tersebut diatas, Tergugat telah melanggar Pasal 19ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang nomor 2 tahunHalaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk KepentinganUmum yang berbunyi :1) Ayat 1 :Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) dilaksanakan untukmendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dariPihak yang Berhak.2

) Ayat 2 :Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakatyang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencanapembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yangdisepakati.3) Ayat 4 :Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.4) Ayat 5 :Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukanpermohonan penetapan lokasi kepada gubernur.Dan

PLN (PERSERO) besarnya nilai ganti rugi ataukonvensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai profesional danIndependen yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) sesuaiPeraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Konpensasi atas Tanah,Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwaGugatan Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya,dengan

Nomor 3522 K/Pdt/2016 saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan; saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung

Nomor 3522 K/Pdt/2016Peternakan Kabupaten Kulon Progo,Saksi Susilo, SIP., MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan;Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya TermohonKeberatan

Lampiran Ilnya,yang pada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi diDesa Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalamlampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tercantum bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit danDusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya beradadi Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan: Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik

(KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.

Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha yang terletak di Desa Jangkaran, DesaSindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, persiapan proyek ini telah menghadapibanyak problem dan permasalahan di lapangan dan bahkan sampaimendapatkan pertentangan/penolakan dari masyarakat sewaktudilaksanakannya konsultasi publik dan akhirnya

Nomor 2775 k/Pdt/20163.43.0saham dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga trilliunrupiah) disetor dengan cara pemasukan (inbreng) atas hak yangtelah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TruscelCapital; Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan,dan Modal Disetor Perseroan tersebut, maka susunan pemegangsaham Perseroan menjadi sebagai berikut:a.

Nomor 2775 kK/Pdt/201613.14.15.16.keberadaannya di atas), yang kemudian seolaholah disetorkan sebagaimodal ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal, harus dinilai olehpenilai publik;Bahwa untuk mendukung dalilnya bahwa penyetoran modalsebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai denganketentuan UUPT, dalam persidangan perkara a quo Termohon KasasiII dahulu Terbanding III/Tergugat II memasukkan bukti berupa LaporanKJPP Truscel Capital sebagai Bukti T.III7;Namun, pada saat melakukan in zage

sehubungan dengan bandingperkara a quo, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat jugamenemukan bahwa ternyata bukti Laporan KJPP Truscel Capital yangdimasukkan oleh Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat Ill,yang seolaholah merupakan laporan penilai publik yang dijadikan dasaruntuk pelaksanaan inbreng dan selanjutnya penerbitan saham senilaitiga triliun rupiah oleh PT Multicon Indrajaya Terminal kepada TermohonKasasi Ill dahulu Terbanding Ill/Tergugat IIl berdasarkan keputusanRUPS

Hal ini merupakan upaya dari Termohon Kasasi III dahulu TerbandingIll/Tergugat Ill untuk menyesatkan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan cara memasukkan bukti laporan KJPP TruscelCapital sehingga seolaholah laporan penilaian tersebut telah adasebelum dilakukannya penyetoran modal fiktif dan penerbitan sahamkepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III;Bahwa ketiadaan laporan penilai publik KJPP Truscel Capital saatpenyetoran modal tersebut juga terlihat dari adanya

olehpenilai publik.Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, dapatdilihat secara sederhana dan disimpulkan bahwa penyetoran modaldengan cara inbreng sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi Illdahulu Terbanding IlII/Tergugat Ill, dan selanjutnya penerbitan sahamPT Multicon Indrajaya Terminal senilai tiga triliun rupiah oleh TermohonKasasi dahulu Terbanding I/Tergugat kepada Termohon Kasasi IIIdahulu Terbanding Ill/Tergugat Ill, telah dilakukan tanpa adanyapenilaian oleh penilai publik

lelang, baru) kemudianditerbitkan dokumen SKSHH ;Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Tata TertibDewan yaitu dengan membuat dan menerbitkan Surat KeputusanDPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/KepDPRD/2002 tanggal7 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KetuaDPRD dan oleh Wakil Ketua DPRD yang sebenarnya merupakanKeputusan Pimpinan Dewan yang mengikat dan mengatur interndewan saja, tetapi justru kKeputusan tersebut sengaja dipergunakanoleh Terdakwa untuk mengatur masalah publik

tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas jeniskayu selain Rimba Campuran, dimana seharusnya terhadap kayukayu illegaltersebut diproses melalui lelang, baru) kemudian diterbitkan dokumenSKSHH ;Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan DPRD KabupatenBarito Utara Nomor : 17/KepDPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 tersebut telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Ketua DPRDBarito Utara, yaitu Terdakwa tidak ada kewenangan untuk membuatKeputusan DPRD yang mengatur masalah publik

(masalah tata usaha kayu),Keputusan DPRD yang mengatur publik harus di sahkan dan ditandatanganimelalui rapat dewan, sedangkan Keputusan DPRD No.17/KepDPRD/2002tersebut hanya ditanda tangani oleh ia Terdakwa selaku Ketua DPRD sertaWakil Ketua DPRD, sehingga seluruh Anggota DPRD Barito Utara menentangterbitnya Keputusan DPRD Nomor : 17/KepDPRD/2002 karena tidak sesuaidengan Tata Tertib Dewan dan akhirnya Keputusan DPRD Nomor : 17/KepDPRD/2002 dicabut dengan Keputusan DPRD Nomor : 21/KepDPRD/2002tanggal

tentang Lelang KayuTemuan, Sitaan dan Rampasan atas jenis kayu selain RimbaCampuran, dimana seharusnya terhadap kayukayu Illegal tersebutdiproses melalui lelang, baru kemudian diterbitkan dokumen SKSHH ;Bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan DPRDKabupaten Barito Utara Nomor : 17/KepDPRD/2002 tanggal 7 Mei2002 tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang adapadanya sebagai Ketua DPRD Barito Utara yaitu Terdakwa tidak adakewenangan untuk membuat Keputusan DPRD yang mengaturmasalah publik

(masalah Tata Usaha kayu), Keputusan DPRD yangmengatur masalah publik disahkan dan ditandatangani melalui rapatdewan, sedangkan Keputusan DPRD Nomor : 17/KepDPRD/2002tersebut hanya ditandatangani oleh ia Terdakwa selaku Ketua DPRDserta Wakil Ketua DPRD sehingga seluruh Anggota DPRD BaritoUtara menentang terbitnya Keputusan DPRD Nomor : 1//KepDPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 karena tidak sesuai dengan TataTertib Dewan dan akhirnya Keputusan DPRD Nomor : 1//KepDPRD/2002 dicabut dengan Keputusan DPRD Nomor

belakang Saksi Chairuldengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lamakemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romidan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwabersama dengan Terdakwa II Khairul, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IVYusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasikejadian;Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadidikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepantasnyamempertontonkan minuman keras di publik

kepala belakang Saksi Chairuldengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lamakemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romidan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwabersama dengan Terdakwa Neldi, Terdakwa III Muktar, Terdakwa IVYusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasikejadian;Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadidikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepantasnyamempertontonkan minuman keras di publik

kepala belakang Saksi Chairuldengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lamakemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romidan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwabersama dengan Terdakwa Neldi, Terdakwa II Khairul, Terdakwa IVYusrizal dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasikejadian;Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadidikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepantasnyamempertontonkan minuman keras di publik

tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lamakemudian datang beberapa warga memisahkan antara Terdakwa V Romidan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramai Terdakwabersama dengan Terdakwa Neldi, Terdakwa II Khairul, TerdakwaMuktar dan Terdakwa V Romi langsung pergi meninggalkan lokasikejadian;Bahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadidikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepantasnyaHalaman 23 dari 34 Putusan No.45/ Pid.B/2019/PN Skmmempertontonkan minuman keras di publik

tangan sebanyak 1 (satu) kali dantidak lama kemudian datang beberapa warga memisahkan antaraTerdakwa dan Saksi Chairul dan dikarenakan keadaan sudah ramaiTerdakwa bersama dengan Terdakwa Neldi, Terdakwa II Khairul,Terdakwa Muktar dan Terdakwa IV /Yusrizal langsung pergimeninggalkan lokasi kejadian;Halaman 25 dari 34 Putusan No.45/ Pid.B/2019/PN SkmBahwa yang jadi permasalahan pengeroyokan tersebut terjadidikarenakan menurut Terdakwa Saksi Chairul tidak sepantasnyamempertontonkan minuman keras di publik

Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Keuangan yang dikeluarkan oleh KantorAkuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens) tertanggal 3September 2008 (Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik) (bukti P18);danb.

Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukum yang dikeluarkan oleh kantor Konsultan hukumIsmangun & Co tertanggal 03 September 2008 (Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukum) (buktiP19), Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik dan Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukumselanjutnya secara bersamasama disebut sebagai Laporan Pemeriksaan Khusus.

yang bertaraf intemasional yang dipilih oleh Pemilik(baca : Penggugat I/ Mahameru) dari waktu ke waktu, biaya audit dimaksud akan dibebankan kepada Klub(baca: MCJ);Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 4.02 TALA Tergugat I/ CCA diharuskan untuk menyerahkankepada Penggugat / Mahameru laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangmempunyai reputasi intemasional selambatlambatnya dalam jangka 120 (Seratus dua puluh) hari sejakditutupnya tahun buku berjalan;Akibat tidak dijalankannya

yang mempunyai reputasi internasional;Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporan keuangan tahunan untuk tahun 1997sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat I/ CCA selaku operator MCJ sama sekalitidak pernah diaudit, melainkan hanya direw'ew oleh Kantor Akuntan Publik;Selain itu, laporan kKeuangan untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 hanya dlreview olehKantor Akuntan Publik lokal Bahkan lebih lanjut lagi laporan keuangan tahunan sejak tahun 2005sampai dengan tahun 2007 tidak

Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang keuangan yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens) tertanggal 3September 2008 (Bukti P18);28. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukumyang dikeluarkan KantorKonsultan Hukum Ismangun & Co tertanggal 3 September 2008 (Bukti P19);29. Foto copy Penyampaian Salinan Laporan Pemeriksaan oleh 2 Ahli No. 214/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 5 September 2009 kepada PT. Mahameru Citra (BuktiP20a);30.

Istilah Belandabevoegdheid, digunakan baik dalam konsep hukum publik maupundalam konsep hukum privat. Sedangkan istilan kewenangan atauwewenang seharusnya digunakan selalu dalam Hukum Publik; Bahwa dalam kaitan wewenang ini Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.

Buku Hukum Administrasi dan TindakPidana Korupsi, diterbitkan Gadjahmada University Press, Cetakan Juli Tahun 2011); Bahwadifinisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untukmemerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untukHal. 51 dari 76 hal.

(Perseoan Terbatas) sehingga dalam menjalankanusahanya tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dan karena bergerak di bidangperbankan, maka juga mengacu pada UndangUndang Perbankan(sebagai landasan operasionalnya);*Bahwa dengan demikian Terdakwa bukan Pegawai Negeri danbukan Pejabat Negara atau bukan Pejabat Publik, artinya Terdakwabukan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), justru terbukti TerdakwaHal. 52 dari 76 hal

, tetapiDireksi/Pimpinan Bank Jatim yang berbentuk PT (PerseoanTerbatas) jabatan atau kKedudukan Direksi/Pimpinan masuk ranahbidang keperdataan, sehingga Pimpinan Bank Jatim Jombang tidakdapat dikwalifikasi sebagai Pejabat Publik (Pejabat Negara), tetapimasuk kwalifikasi pejabat privat (keperdataan) karena itu tundukpada UndangUndang PT (Perseroan Terbatas), yakni UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, jo.

Bank Jatim bentuk badanhukumnya PT (Perseroan Terbatas) dan modalnya adalah modalmilik sendiri, bukan modal milik Negara, PT bertanggung jawab padaRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan bertanggungjawabpada Negara; Bahwa kalau dikaitkan dengan Hukum Administrasi, kewenangan ituselalu dalam aspek publik, jadi menyalahgunakan kewenangan, ituberarti penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatan publik,menyalahgunakan sarana itu artinya sarana yang ada padanyadigunakan untuk dalam rangka kepentingan

ini dilakukandengan menghitung orang yang mengetahui bahwa Penggugat diberhentikandari jabatan sebagai Pejabat Struktural Eselon II.B, Asisten Perekonomiandan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi secarasewenangwenang tanpa kesalahan oleh Tergugat pada tanggal 31Desember 2018 dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 636Tahun 2018;Bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai AsistenPerekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobiini, telah di kKonsumsi publik

sejak tanggal 31 Desember 2018 atau sehariHalaman 8 dari 27 halaman putusan Nomor 31/PDT/2021/PT KDI3/7.38.39.40.41.42.43.setelah diberhentikan dari jabatannya;Bahwa oleh karena itu, masalah ini bukan hanya diketahui oleh masyarakatlokal Wakatobi, tetapi sudah menjadi konsumsi publik diketahui secaranasional.

Menghitung Orang Bahwa Pembanding/ PenggugatDiberhentikan Dari Jabatan Sebagai Pejabat Structural Eselon II.B,AsistenPerekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah Kabupaten WakatobiSecara Sewenang Wenang Tanpa Kesalahan Oleh Tergugat DanTergugat Il Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Surat KeputusanBupati Wakatobi Nomor : 636 Tahun 2018;Bahwa Terkait Dengan Pemberhatian Pembanding/Penggugat SebagiAsisten Perekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah KabupatenWakatobi Ini, Telah Di Konsumsi Publik

Menghitung Orang Bahwa Pembanding/PenggugatDiberhentikan Dari Jabatan Sebagai Pejabat Structural Eselon II.B,AsistenPerekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah Kabupaten WakalobiSecara Sewenang Wenang Tanpa Kesalahan Oleh Tergugat Dan TergugatIl Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Surat Keputusan BupatiWakatobi Nomor : 636 Tahun 2018;Bahwa Terkait Dengan Pemberhatian Pembanding/Penggugat SebagiAsisten Perekonomian Dan Pembangunan Secretariat Daerah KabupatenWakatobi Ini, Telan Di Konsumsi Publik

secara tertulis atas anjuran dari mediatorDisnakertrans Kabupaten Kediri;Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat Rekonvensi memberikantanggapan atas anjuran dari mediator Disnakertrans Kabupaten Kedirisebagai berikut:e Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi melakukan penutupanperusahaan (lock out) yaitu ditolaknya penangguhan upah minimumKabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 oleh Pemerintah dan kerugianperusahaan selama 2 tahun berturutturut yang dibuktikan denganadanya audit dari kantor akuntan publik

Rekonvensi yang tidak memungkinkanuntuk memberikan pesangon dan hakhak lainnya kepada Para TergugatRekonvensi lebin besar sebagaimana tertulis pada posita 25 dan saat inifasilitas kredit yang Penggugat Rekonvensi peroleh dari Bank CIMBNiaga Kediri juga bermasalah;2) Bahwa penutupan perusahaan (lock out) yaitu ditolaknya PenangguhanUpah Minimum Kabupaten/Kota Kediri (UMK) tahun 2015 olehPemerintah dan kerugian perusahaan selama 2 tahun berturutturut yangdibuktikan dengan adanya audit dari kantor akuntan publik

Put Nomor 525K/Pdt.SusPHI/2016berturutturut pada tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai dengan laporan audit dariakuntan publik tanggal 6 Mei 2015 (Bukti T.1).

Pasal ini tidakmembatasi bahvea orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan oranglain, sehingga milik sendin masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akanteyadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendirisebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatuhal, mungkin bisa juga terjadi; Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan inimemang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum; Di tempat umum artinya di tempat publik dapat

Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang ataulebih;Kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihatoleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum;Kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah rumah, tetapi harustampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yangdapat dihukum;Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yangharus tampak.

Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakandengan kekuatan bersama tidak boleh tersembunyi terhadap publik;memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHP antaralain sebagai berikut:Ayat (2) memperberat ancaman hukuman bagi yang bersalah telahmelakukan kejahatan dalam ayat (1) apabila:e Mereka secara pribadi merusak barang;e Perbuatannya tersebut menyebabkan: luka, luka berat atau mati padaorang lain;Sebenarnya kurang tepat memperlakukan pemberatan ini terhadapsemua peserta

Para Pemohon PKPU adalah tidakberdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaituberdasarkan ketentuan Pasal 223 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(selanjutnya disebut UUK PKPU):Dalam hal debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek,Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, DanaPensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidangkepentingan publik

ayat (5) tersebut adalah sebagai berikut:3) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailithanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;4) Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, LembagaKliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian,permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BadanPengawas Pasar Modal;5) Dalam hal debitor adalah perusahaan Asuransi, perusahaanreasuransi dana pensiun, atau badan usaha milik negara yangbergerak di bidang kepentingan publik

Majelis Hakim halaman 38;Menimbang, bahwa dalam Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) ditentukan juga syaratsyarat formal lainnyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukanbahwa Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, BursaEfek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, PerusahaanReasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yangbergerak dibidang Kepentingan Publik

dengan penanggung berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata danmelekat Pasal 1338 KUHPerdata; Bahwa PKPU itu upaya damai, jadi tidak ada PKPU tanpa damai dan PKPUwujud dari perdamaian; Bahwa Kreditor di dalam ini tertanggung menyadari kesulitan yang dihadapioleh Debitor dan begitupun sebaliknya Debitor mengingatkan kepadaKreditor persoalan yang dihadapi maka dengan asas itikad baik tadi dalampasal 1338 KUHPerdata, PKPU itu adalah wujud dari penerapan ke empatasas tadi; Bahwa kewenangan itu bersifat hukum publik

, hukum publik yang mengaturapabila kepailitan itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepadaperusahaan asuransi.

Dengan perkataan lain, bahwa wewenangpemegang Hak Pengelolaan bersumber dari Hak Menguasai Negara, sehinggakewenangan pemegang Hak Pengelolaan adalah bersifat hukum publik;Bahwa Pemohon selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas HakPengelolaan yang mana dalam proses perpanjangannya diharuskan oleh hukumuntuk mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku pemegang Hak Pengelolaanadalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan Tindakan Hukum TataUsaha Negara karena sarana hukum yang dipakai

menggunakan instrumen yuridisdalam lingkup Hukum Publik (Public Rechtelijk) antara lain Peraturan PemerintahNo. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak PakaiAtas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional,dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, yangbersifat konkrit berwujud, individual ditujukan dan diperuntukan bagi perusahaanperusahaan pemegang

(public rechtelijk), maka penetapan biayabiayakhususnya Biaya Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan juga harus tetapberpedoman pada ketentuan hukum publik atau suatu peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tarif yang berlaku dalam bidang pertanahan,seperti dalam permasalahan a quo, Pemohon menyetujui apabila BiayaPemanfaatan Tanah sebesar 5 % X Luas Lahan X NJOP sebagaimanatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Ibukota JakartaNomor : 122 Tahun 2001, tanggal

JIEP, ditetapkan dengan mengacu atau mempertimbangkan nilai yangdibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang ditetapkan olehPT. JIEP sesuai dengan tata cara yang berlaku;2.

Jakarta Industrial Estate PulogadungNomor: 095 Tahun 2015, hanya mengatur kegiatan perseroan sebagai badan hukumprivat, bukan badan hukum publik. Konsekuensinya, jika terjadi pelanggaran hukumprivat akan diselesaikan lewat jalur perdata. Sementara jika terjadi pelanggaran hukumpublik akan diselesaikan lewat hukum publik; Bahwa oleh karena Keputusan Direksi PT.

memiliki kewenangan dalam penerbitan perijinan dibidang pertambangan batubara ada pada Termohon sesuai ketentuanpasal 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara Jo pasal 10 ayat (1) Permen ESDM Nomor: 34 tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara.Bahwa kewajiban TERMOHON sebagai pelayan Publik

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan f Undangundang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 15 huruf e dan f UU a quoberbunyi : Penyelenggara berkewajiban: a. ... dst. e. memberikan pelayanaan yang berkualitas sesuai denganasas penyelenggaraan pelayanan publik;f. melaksanakan pelayanan sesuai denngan standar pelayanan .. PEMOHON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU BERHAK UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN KEPUTUSAN KEPADA TERMOHON.Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Marimun Bara Sejahtera, didirikanberdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Hilangnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas daripenyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud padaPasal 18 huruf i Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik yang berbunyi : Masyarakat berhak :a. ...dst. . mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai denganasas dan tujuan pelayanan ; "Berdasarkan hal hal tersebut diatas dan peraturan peraturandibidang pertambagan batu bara dan peraturan lainnya maka Pemohonadalah pihak yang berhak untuk diberikan peningkatan

Marimun Bara Sejahtera, makaselain telah telah melanggar kewajiban TERMOHONsebagai pelayan Publik sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 huruf e dan f Undangundang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik.

permohonan Pemohon tersebut, Termohontidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnyayang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalampersidngan, Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil dalampermohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakanperkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi jugamengandung unsur publik

, yaitu kependudukan (vide Poin (4) huruf (d)Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang ataupihak lain sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik.

., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik danPengabdi Bantuan Hukum (PBH) dari kantor LembagaBantuan Hukum (LBH) Medan Pos AsahanTanjungbalaiBatubara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kisaran No. 577/KS/2020/PAKIStanggal 14 April 2020, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari suratsurat

,Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik dan Pengabdi Bantuan Hukum(PBH) dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos AsahanTanjungbalaiBatubara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.577/KS/2020/PAKIS tanggal 14 April 2020, terhadap kuasa tersebut MajelisHakim telan memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita AcaraPengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formilsebagaimana ketentuan

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

., Para Advokat publik dan asistenAdvokat Publik pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat(Perkumpulan LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI ENo. 3, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Agustus 2019 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara ini dan memperhatikan serta mengutip halhal sebagaiberikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM722/JKTBRT/07/2019, tanggal 11 Juli

perempuan usia kawin untukmelangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwaperkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dansepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan(Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnyasebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anaksetelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak ataskewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut sertadalam penyelenggaraan urusan publik

, untuk memilih dan dipilih, sertamempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama padajabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semuaorang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukumyang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungigolongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negarapihak (Pasal 27).Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini.

Bahwa penilaian ganti kerugian obyek pengadaan tanah bukankewenangan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal iniTermohon I, tetapi oleh Jasa Penilai/ Penilai Publik sebagaimanadijelaskan pada Pasal 63 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;4.

SITOMPUL:Bahwasaksi sebagai penilai publik.Bahwa sejak tahun 2001 sebagai Penilai Publik yang berkantor diGraha Sucofindo Lt. 10 Jalan Pasar Minggu.Bahwa sudah sering dalam menilai berbagai bidang, dengan bekerjaTim.Bahwa yang meminta Kantor Badan Pertanahan. Dan yangmenunjuk Tim adalah saksi sendiri.

dan Termohon Il;Bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan tol KunciranSerpong telah sesuai Undang undang Nomor 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan PeratutanPelaksanaannya serta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71Tahhun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa penilaian ganti kerugian yang menentukan besarnya gantikerugian bukanlah Termohon dan Termohon Il, melainkan ditentukan olehJasa Penilai atau Penilai Publik

SitompulDan saksi Dany Tri Haryadi yang pada pokoknya menerangkan bawahsetahu laporan penilaian pengadaan tanah jalan tol Kunciran Serpongyang terletak di Kelurahan Kunciran Indanh, Kecamatan Pinang KotaTangerang disampaikan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, semua hasil kajian input dilapangan dalam penelitian yangdilakukan penilai publik sudah dipaparkan atau dikonsultasikan terlebihdahulu dihadapan penanggung jawab penilaian;Menimbang, bahwa dari ketterangan para saksi Termohon

Tngkerugian, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undang undang Nomor 2 Tahun 2012;Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berhakmendapat ganti rugi dalam hal mengajukan besaran nilai ganti rugi dalampermohonan keberatan ini tanpa dilandasi adanya suatu bukti keteranganatau pendapat dari Penilai Publik yang ahli dibidang tersebut, sehinggamenurut Hakim tuntutan Para Pemohon Petitum Point 2 dan 3 mengenaiperubahan besaran ganti rugi atas tanah Para Pemohon oleh karena tidakdilandasi