Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat:
PAIMIN HALIM
Tergugat:
DJAMIN HALIM
Turut Tergugat:
pemerintah republik indonesia cq kementrian kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia cq direktorat jenderal hak kekayaan intelektual cq direktorat merek dan indikasi geografis

Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur di Surabaya Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun
3.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat di Jakarta Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cq. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo- Gunawan Budiarto,S.H.- Hartati Haridji,S.H.,M.H.- Sarce Dalanggo- Efendi Abdulselanjutnya disebut sebagai para tergugat

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Gorontalo, Jalan Raden Saleh No. 7 Kota Gorontalo;dalam hal ini diwakili oleh 1. Tio Serepina Siagian,SH, LLM, = 2.Pangihutan Siagian,SH., MH., 3. Widianto,SH.MH., 4. MariaLucia Clamameria, SH., MH., 5. Dewi Sri, SH, 6. Dwi SusiantoGuntoro, SH., 7. Kingsospol Siregar,SH., MH., 8. Supriyadi,SH.,9. Calvinus Wijaksono Nababan, SH, 10. Dinta Cahaya Sari,SH.,11. Haenry Waskito Jati, SH., 12. Priskila Sura L. A.,SH., 13.Arsy Febriya Wardani, SH., 14.

Hasil pelelangan tersebut olehKantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Gorontalo (Tergugat Il)telah disetorkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban hutangPenggugat dan Penggugat Il kepada Tergugat ;Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gto2.

permohonan sita jaminan (conservatoirbeslag) (i) hanya terbatas pada harta kekayaan milik tergugat (tidak bolehmelampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga) dan (ii) harusdidasarkan pada alasan bahwa tergugat akan menggelapkan ataumembawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap denganmaksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih utang;Di samping itu dalam permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugatternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terdapat sangkayang beralasan bahwa

Lebih lanjut,apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan sertamerta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.Bahwa selanjutnya, Tergugat Il dengan tegas menolak posita angka 22 danpetitum angka 14 surat gugatan yang memohon kepada Pengadilan NegeriGorontalo untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milikPara Tergugat dan dalam hal ini Tergugat Il, apabila berbicaraaset/kekayaan Tergugat Il yang merupakan instansi Pemerintah sudahpasti aset yang dimiliki adalah aset

Negara, yang berdasarkan ketentuanPasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, terhadap kekayaan Negara dimaksud secara tegas dinyatakandilarang untuk diletakkan sita.

Dirjen Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
Terbanding/Penggugat I : MELLY SARLOTIN
Terbanding/Penggugat II : MOLFILISTIN SOFRY TAMPAY
Terbanding/Penggugat III : SRIWAHYUNI MISTRILITA ST.
Terbanding/Penggugat IV : STEVER MICHAEL TAMPAY

Pusat
3.Kementrian Kuangan Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah KANWIL DJKN Lampung dan Bengkulu Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
4.MULIATER SIGALINGGING
5.Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Muko-muko
Turut Tergugat:
EDI AMIRSON

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III
6.ERVIAN HARI SAMUDRA
7.PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cq. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah Jakarta Kota
8.KARSINO
9.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

BPR Garut cabang Cisewu adalah :e Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dane Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah :e Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang;e Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dane Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dan Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sertapelayanan jasa perbankan; Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapanKantor Cabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupuninsidental kepada kantor Pusat; Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara strukturaltentang langkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sertapelayanan jasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang;e Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapanKantor Cabang;e Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupuninsidental kepada kantor Pusat;e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara strukturaltentang langkahlangkah atau tindakantindakan

Negara danLelang (KPKNL) Banda Aceh;28 Bahwa oleh karena angsuran pembayaran kredit Para Tergugat mengalamikemacetan, maka pada bulan Mei 2010 para Tergugat mendapat surat panggilan dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

Cahaya Mata Djauhari (Penggugat);Bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat telah menyatakan kepada pihak KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh akan membayardan melunasinya, dengan syarat pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat menjamin dan dapat menunjukkan Sertipikat Hak MiiikNo. 79 tahun 1995 Surat Ukur/Gambar Situasai No. 1343/1995 tanggal 6 Desember1995 dan Akte Jual Beli atas nama Penggugat atas tanah yang dibangun rumah olehPenggugat yang dibeli

Direktur Kekayaan Negara di Jakarta agar mengirimkannyakepada KPKLN;Bahwa ternyata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Up.

Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S019/WKN.1/KNL.01/2010, tanggal 30 April 2010, telah disesuaikanHal 41 dari 84 hal Putusan Nomor : 13/PDT.G/ 2014/ PN Sgl4210.11.12.13.14.15.16.17.18.19.dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIIIIIIX;Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S351/WKN.1/KNL.01/2010, tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda TIIIlIX;Foto copy Surat Pernyataan dari

Direktur Kekayaan Negara di Jakarta sebagaimanatelah uraikan dalam konvensi diatas;Hal 69 dari 84 hal Putusan Nomor : 13/PDT.G/ 2014/ PN Sgl70Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam konvensi dan dalam rekonvensidiatas, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

membuktikan bahwaXXXXberagama Islam dan telah meninggal dunia di XXXXpada tanggal 15Oktober 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8b dan P.9b, serta keteranganpara saksi telah membuktikan bahwa XXXXa orang tua almarhumXXXXbernama Saksidan XxXxXXmasih hidup akan tetapi tidak hadirdipersidangan XXXXanya beralamat di Jalan Phospat 12 RT.001 RW.010,Kelurahan Purwantoro, Kecamatan XXXX, Kota XXXX;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, P11, P12 dan P13,membuktikan bahwa almarhum XXXXmeninggalkan harta kekayaan

XXXxX;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14, membuktikan bahwaalmarhum XXxXXjuga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah seluas 299m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik No.XXXX yang terletak di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kota XXXX;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, membuktikan bahwaalmarhum XXXXmeninggalkan harta kekayaan berupa Jaminan Kematian,Santunan Berkala dan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut

telah dilahirkan 2 (dua) orang anaktersebut di atas; Bahwa Pemohon dengan XXXXtelah bercerai di Pengadilan AgamaTemanggung pada tanggal 19 Maret 2014; Bahwa XXXxXtelah meninggal dunia mendadak setelah bermain Tenis diXXXXpada tanggal 15 Oktober 2016 dan pada saat meninggal dunia XXXXaorang tuanya bernama Saksi(ayah) dan XXXX(ibu) masih hidup; Bahwa para ahli waris tidak pernah melakukan perbuatan kepada Pewarisyang berakibat menghalangi haknya untuk mendapat warisan;Bahwa XXXXmeninggalkan harta kekayaan

XXXXserta uang jaminan kematian di BPJS ketenagakerjaan; bahwa almarhum XXxXxXjuga meninggalkan harta kekayaan berupatanah seluas 299 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengansertifikat Hak Milik No.

KEPALA KANTORDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN(dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional/ BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24 lantai 6,9, 10, 12 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin,selaku Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M.

Lippo Bank terhadap nasabah penyimpan dankrediturnya dan dalam rangka pengamanan serta pengelolaan kekayaan PT. LippoBank sebagai sumber pembayaran kewajiban PT.

Gunawan Susilo (vide bukti Pembanding Nomor Ic);Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan dalam persidangan tingkatbanding tersebut, diketahui fakta hukum sebagai berikut:e Bank Artha Graha Internasional, Tbk., masih mengupayakan konfirmasidari Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN KementerianKeuangan RI mengenai pengembalian dokumen jaminan atas fasilitas kreditNomor 621000761200 yaitu SHGB Nomor 3094/Cibatu;e Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Kementerian KeuanganRI

Gunawan Susilo;Surat Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN KementerianKeuangan R.I Nomor: S693/KN.5/2013 tertanggal 25 April 2013, Perihal:Klarifikasi Debitur eks BPPN a.n. Gunawan Susilo;Surat PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., Nomor SK/287/DSAMREM/IV/2013 tertanggal 29 Mei 2013, Perihal: PermohonanPenegasan Klarifikasi Debitur Eks BPPN a.n.

Bank Artha GrahaInternasional, Tbk;Kekayaan Negara/DJKN Kementerian Keuangan R.I selaku Termohon KasasiIi dengan PT.

Bahwa, gugatan Pembatalan Eksekusi ini mencakup perkara Nomor : 1/Pdt.Eks/2015/PN Kdl dan Nomor : 2/Pdt.Eks/2015/PN Kdl karena obyeksengketanya dalam satukesatuan hasil pembelian lelang eksekusiberdasarkan Kutipan Risalan Lelang Nomor : 454/2014 tanggal 5Nopember 2014 Kementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan D.lYogyakarta KPKNL Pekalongan;Il.

Bahwa Tergugat adalah Pemenang Lelang yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganpada tanggal 30 Oktober 2014 atas obyek Lelang berupa tanahbeserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam:.a Sertifikat Hak Milik No. 103/Desa Krikil, atas nama 1. SUTRIYAH2. BEDJO UNTUNG, seluas + 77 m2 terletak di Kelurahan Krikil,Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;.b Sertifikat Hak Milik No. 1543/Sukorejo, atas nama 1.

Bahwa berdasarkan Salinan / Kutipan / Grosse Risalah Lelang No.454/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganselanjutnya Tergugat telah melakukan balik nama atas obyek sengketaSertifikat Hak Mllik No. 103/Desa Krikil yang semula atas namaSUTRIYAH 2. BEDJO UNTUNG menjadi atas nama MASTUR keKantor pertanahan Kab.Kendal;.

Bahwa berdasarkan SAlinan /Kutipan Grosse Risalah Lelang No.454/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganselanjutnya Tergugat telah melakukan balik nama atas obyek sengketaSertifikat Hak Mllik No. 1543/Sukorejo yang semula atas namaGIDION BEDJO SUNARDJO 2. SIFRA SUTRIYAH menjadi atas namaMASTUR ke Kantor pertanahan Kab.Kendal;6.

Bahwa Tergugat adalah Pemenang Lelang yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganpada tanggal 30 Oktober 2014 atas obyek Lelang berupa tanahbeserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam:a. Sertifikat Hak Milik No. 103/Desa Krikil, atas nama 1SUTRIYAH 2. BEDJO UNTUNG, seluas + 77 m2 terletak diKelurahan Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;b. Sertifikat Hak Milik No. 1543/Sukorejo, atas nama 1.

Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor KPKNL Tegal.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor WilayahKekayaan Negara Semarang Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Tegal, beralamat di Jalan KS Tubun No 12 Kota Tegal,untuk selanjutnya disebut Tergugat Il;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan,SH., LL.M., Pangihutan Siagian, SH., M. Lucia Clamameria, SH., M.H,Dewi Sri, SH., Dewi Susianto Guntoro, SH., Kingsospol Siregar, SH.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantorCabang Syariah Tegal Nomor 3152/S/TGL/SUPP/XV2016 tanggal 08November 2016 perihal Surat Pemberitahuan Lelang dan PengosonganAgunan serta Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) No. S2420/WKN.O9/KNL.05/2016 tanggal 21 November 2016perihal Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang;6.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah Direktorat Kekayaan Negara Semarang cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, sedangkan pihakNotaris atau PPAT dalam kaitannya dengan proses pembebanan HakTanggungan dan pembuatan perjanjian pembiayaan denganPENGGUGAT yaituSdr. Mokhamad Wakhyudin, S.H.

Bahwa perlu Tergugat Il sampaikan gugatan Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat Il harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan person Tergugat Il di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tegal instansi atasan Tergugat

Bahwa dapat Tergugat Il jelaskan bahwa, KPKNL Tegal bukanmerupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melaikanmerupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasandari Tergugat Il adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq KementeriKeuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraCq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D. Yogyakarta Direktorat JenderalKekayaan Negara atau KPKNL Tegal.

No. 160 K/Pdt/201010terhitung sejak bulan Mei 2007 hingga Tergugat I maupun Tergugat IImelaksanakan isi putusan perkara ini.Oleh karena menurut hukum dan juga sesuai dengan pendapat MahkamahAgung (termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, Buku II, hlm. 146) bahwa harta kekayaan seseorang merupakanjaminan untuk pemenuhan segala kewajiban hukum dari yang bersangkutan,termasuk sebagai jaminan untuk memenuhi pelaksanaan putusan yang berisipenghukuman kepadanya, seperti untuk

mengembalikan uang berikut gantirugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara ini; maka agar gugatanPenggugat tidak menjadi siasia dan ditambah dengan adanya kekhawatiranbahwa Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengalihkan atau menjaminkanharta kekayaannya tersebut, kiranya cukup beralasan bagi para Penggugatuntuk memohon agar Pengadilan berkenan terlebih dahulu menetapkan untukselanjutnya meletakkan sita jaminan terhadap :Harta kekayaan milik Tergugat I berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut

No. 59 Kelurahan Pasirlayung,Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, yaitu sebagaimana dimaksuddalam :1Sertifikat Hak Milik No. 2824/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00130/2004, luas tanah 997 meter persegi;Sertifikat Hak Milik No. 2828/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00129/2004, luas tanah 664 meter persegi;Sertifikat Hak Milik No. 2829/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00128/2004, luas tanah 477 meter persegi;Harta kekayaan

bij voorraad) sesuai ketentuan pasal180 (1) HIR;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa danselanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusanyang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:128Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan/sita persamaan yang diletakkanatas :e Harta kekayaan

Kelurahan Pasirluyung,Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, yaitu sebagaimana dimaksuddalam :1 Sertifikat Hak Milik No. 2824/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00130/2004, luas tanah 997 meter persegi;2 Sertifikat Hak Milik No. 2828/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00129/2004, luas tanah 664 meter persegi;3 Sertifikat Hak Milik No. 2829/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00128/2004, luas tanah 477 meter persegi;e Harta kekayaan

PUTUS ANNo. 161 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:SIKENDAR, bertempat tinggal di Jl Letkol MartinusLubis No. 1F Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan,Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:SALIM HALIM, SH. Advokat berkantor di Jalan JenderalGatot Subroto Komp.

Penggugat adalah pemegang hak eksklusif di Indonesia dari merekdagang Gin Fish dan Lukisan dan merek "Kim Fish dan Lukisan", hal inidapat dilihat dari telah didaftarkannya perlindungan hak cipta atas lukisanikan mas koki tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualRI di bawah nomor 048194 yang telah diumumkan pertama kali padatanggal 28 Juni 1990 (bukti P2), dan seni lukis "kan Gin Fish" nomor048501 dan telah diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Juli 1990 (buktiP3);.

pendaftaran merek Tergugat tentu saja merugikan kepentinganbisnis Penggugat, karena lukisan merek milik Tergugat sama denganlukisan merek Penggugat, sehingga potensi menyesatkan konsumen;26.Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukangugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek "GoldFish dan Lukisan" daftar IDM000094726, atas nama Tergugat dari dalamDaftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Eksepsi kurangnya pihak dalam gugatan:Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak adanya pihakDirektur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaipihak yang menerbitkan Sertifikat Merek Gold Fish dan Lukisan dengannomor IDM000094726 tanggal 8 November 2006 atas nama Tergugat,dan PI.

Namun kurangnya pihak dalam gugatan a quomengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan seakanmengadaada, oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya,Penggugat jelas menyadari peranan penting Direktur Merek DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dalam perkara a quo, serta potensi kerugianyang akan dialami Penggugat oleh karena perusahaan pesaing sepertiPT.

berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sebesar 34.610.022,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua puluh dua rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas nama Rustam Bin Jalil tertanggal 15 September 1987 yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Apabila tergugat tidakmelunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunandengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Rustam Bin Jalil yangdijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jambi,dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjamankredit yang tertunggak.Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai ataumenempati objek agunan Surat Hak Milik ( SHM ) An.

Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarelaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 16/PDT.G.S/2019/PN SRLkepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikansurat hak milik An Rustam Bin Jalil yang dijaminkan kepada Penggugatuntuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakimmempertimbangkan

puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugatmemberikan jaminan berupa agunan tanah/bangunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor 96 Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas namaRustam Bin Jalil tertanggal 15 September 1987 kepada Penggugat, maka sudahsepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukanpelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikanoleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

padapertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 5 sebagai tanahdan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat makauntuk menjamin kelancaran proses penjualan/ pelelangan sudah sepatutnyalahHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 16/PDT.G.S/2019/PN SRLmemerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek jaminantersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak oranglain yang didapat dari Tergugat untuk dilelang melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan

kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga dan dendakepada Penggugat sebesar 34.610.022,00 (tiga puluh empat juta enam ratussepuluh ribu dua puluh dua rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruhsisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 96Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas nama Rustam Bin Jalil tertanggal15 September 1987 yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG WILAYAH JAKARTA I, beralamat di Jl. Prapatan No,10 Jakarta Pusat, sebagai ------------------ TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I ;4. PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) beralamat di Gedung Anakinda Lt.3 Jl. Prof DR. Soepomo No.27 Jakarta 12810, dalam hal ini diwakili oleh Priyanto, SH. Mkn., selaku Pimpinan Perseroan tersebut, sebaagai ------------------------------------------------------------------------ TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II ;

SUBUR JAYA PUTRA SURYA KENCANA, beralamat di Jl.Sunter Paradise 19 Blok D No.3940 Kelurahan Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaiTERLAWAN EKSEKUSI ;3 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGWILAYAH JAKARTA I, beralamat di Jl. Prapatan No,10 JakartaPusat, sebagai TURUT TERLAWAN EKSEKUSIIT;4 PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) beralamat diGedung Anakinda Lt.3 Jl. Prof DR. Soepomo No.27 Jakarta 12810,dalam hal ini diwakili oleh Priyanto, SH.

/PN.Jkt.Sel.Kuningan, seluas 4,17 M2, baik kepada pihak Terlawan Tereksekusi atau pihakmanapun ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Perseroan TerbatasNo. 40 tahun 2007, yang berbunyi :"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatanyang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianPerseroan melebihi saham yang dimilliki".Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa terdapatpemisahan antara harta kekayaan

perseroan dengan harta kekayaan pribadi parapemegang saham maka dengan demikian pihak Pelawan tidak dapat dibebankanatas seluruh kewajiban Perseroan selain dari jumlah saham yang diambil olehpihak Pelawan dalam perseroan in casu Terlawan Tereksekusi.Bahwa oleh karenanya adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku untuk itu apabila pihak Pelawan dibebani kewajiban untukmenanggung seluruh kewajiban PT.

Subur Jaya Putra Surya Kencana),hal mana dalam perkara ini pihak Terlawan Eksekusi telah melaksanakan EksekusiHak Tanggungan atas obyek tanah dan bangunan yang secara jelas adalahmerupakan harta pribadi milik Pelawan dan belum pernah dinyatakan sebagai asetatau harta kekayaan dari Terlawan Tereksekusi (in casu PT.

JATI WIRYAWAN, selaku Pejabat Lelang Kelas I Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Wilayah Jakarta Selatan (Jakarta IV), dari dan karena itu bertindakuntuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang WilayahJakarta Selatan (Jakarta IV), selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA";4 PRIYATNO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku PT Balai LelangStar, dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Balai Lelang Star, beralamatdi Gedung Anakinda Lt. 3, Jl. Prof. DR.

Bahwa tidak benar Penggugat telan melaksanakan lelang HakTanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang Sidempuan, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanyamemberikan Peringatan agar Tergugat segera dapat menyelesaikankewajibannya.8. Bahwa berdasarkan pasal 11 angka (10) dan (11) dari PerjanjianPembiayaan No.

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan olehPelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang (KPKNL) Kisaran........ dan seterusnyab. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan ataspermintaan......... dan seterusnya.c.

Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akandan/atau. telah dilakukan oleh Pelaku~ Usaha melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Padang Sidempuan... ..... dan seterusnya.8. Menghukum Pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungandi muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaranbeseeeeeeeees dan seterusnya9.

Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan:Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelumlelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggiloleh Ketua PengadilanNegeri untuk mencari jalan keluarnya.Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi JaminanKonsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidimpuan)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/ Fiat KetuaPengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/ 258 RBg, sehinggaTIDAK SAH.

Badan Hukum mempunyai kewenangan melakukanperbuatan hokum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hokum itu hanyaterbatas pada bidang hokum dan kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badanatau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaanya badan hukum bertindakdengan perantaraperantara pengurusnya ;Menimbang, bahwa dari segi bentuknya badan hukum dibedakan menjadi duamacam, yakni :1. Korporasi adalah gabungan/ kumpulan orang yang bertindak bersamasamasebagai satu subyek hukum sendiri.

Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, tetapi adapengurus,yang mengelola kekayaan yang memiliki tujuan tertentu. Adapuntanggung jawab pengurus sebatas pengelolaan kekayaan yang memilikitujuan tertentu tersebut ;Menimbang, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agr dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson). Menurut doktrin ilmu hukum syaratsyarat tersebut adalah sebagai berikut :1.

Adanya harta kekayaan yang terpisah ;2. Mempunyai tujuan tertentu ;3. Mempunyai kepentingan sendiri ;4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur ;Menimbang, bahwa peraturan tentang badan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal1653 KUH Perdata (BW) dan Staatsblad 1870 Nomor 64. Berdasarkan Aturan PeralihanPasal IT UUD 1945,maka ketentuanketentuan tentang badan hukum sampai sekarang masih25tetap berlaku.

DasarPenggugat, Fotokopi Akta Nomor 12 tertanggal 11072012 tentang Pernyataan KeputusanRapat Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Fotocopy Akta nomor:25, tertanggal 13072012 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia disertai pemberian kuasa, diketahui bahwa syarat badanhukum berupa mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanyakepengurusan/organisasi yang teratur telah terpenuhi pada diri Penggugat I sedangkansyarat adanya harta kekayaan

yang terpisah, menurut Majelis Hakim belum terpenuhi padadiri Penggugat I Dalam Anggaran Dasar Penggugat, tidak Nampak adanya pemisahan yangjelas antara harta kekayaan Penggugat I dengan harta kekayaan para pengurusnya ;Menimbang, bahwa selain tidak adanya pemisahan harta kekayaan, setelah membacadan mencermati suratsurat yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis Hakim tidak melihatadanya suratsurat yang menunjukkan bahwa Penggugat I telah mendapatkan pengesahandari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Menetapkan bahwa Pemohon Indah Sundari Retno Santoso adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari suami yang bernama Ratno Santoso, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Desember 1935, yang mengalami stroke berat dan yang sulit disembuhkan;