Ditemukan 127597 data
LA ODE KHAIRUL HAKIM, S.H.,M.H
Terdakwa:
IRMAWATI RAUF
71 — 21
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Irmawati Rauf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana
89 — 25
Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 141 / KLH/ IV/ 2012, tanggal23 April 2012 tentang Perubahan II Panitia / Pejabat Penerima HasilPekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kab.
Bengkulu SelatanTA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;e Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanadalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatanberdasarkan Surat Keputusan Nomor: 420/41/KLH/IV2012 tanggal 23 April 2012;Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatanpenyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di KantorLingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:1.
) bulan;Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaanadministrasi ternyata jaminan bebas cacat mutu/garansi tidak ada;Bahwa saksi ada menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaansebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa yang menyusun dan membuatkan dokumen Berita Acara PemeriksaanHasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan terhadap pekerjaan tersebutadalah saksi selaku panitia penerima hasil pekerjaan/barang;Bahwa saksi ada menerima uang/biaya untuk pembuatan
Bengkulu SelatanTA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;e Bahwa saksi menjadi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu SelatanNomor: 420/41/KLH/IV2012 tanggal 23 April 2012;e Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatanpenyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di KantorLingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:1. Ketua : HARTOYO, ST,2.
Bengkulu SelatanTA. 2012 adalah selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanadalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatanberdasarkan Surat Keputusan Nomor: 420/41/KLH/IV2012 tanggal 23 April 2012;Bahwa susunan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatanpenyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di KantorLingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 adalah:1.
27 — 3
Menyatakan terdakwa SLAMET SUHARTO Bin MARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;2.
Haryono No. 657 A, Semarang untuk mengejar targetsetelah itu hingga sekarang terdakwa tidak mengangsur kembali kepada PT.ADIRA Dinamika Multi Finance Cabang Semarang selaku Penerima Fidusia,kemudian setelah PT. ADIRA Dinamika Multi Finance Cabang Semaranghendak mengambil sepeda motor tersebut di rumah terdakwa ternyata sepedamotor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpasepengetahuan pihak penerima FIDUSIA yaitu PT. ADIRA Dinamika MultiFinance Semarang;4.
Pol.: BP /100/K/ BAP/VI/2014 / Reskrim tanggal 16Juni 2014 atas nama SLAMET SUHARTO Bin dan disetujui oleh saksi; bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa terkait dengan fidusia yaituterdakwa telah melakukan mengalihnkan, menggadaikan, ataumenyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukantanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusia; bahwa, saksi mengetahui terdakwa merupakan nasabah PT.
ADIRA Dinamika Multi FinanceCabang Semarang di bagian ARRO/Colektor yang bertugas melakukan penagihanketerlambatan angsuran sepeda motor 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan atau 31 (tigapuluh satu hari);e bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa terkait dengan fidusia yaituterdakwa telah melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Bendayang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari Penerima Fidusia;e bahwa, saksi mengetahui pada hari Senin tanggal
No. 282 /Pid.Sus/2014/PN Smg.nasabah ke bagian CA (Credit Analist); bahwa, saksi melakukan survei setelah mendapatkan order dari kantor; bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa terkait dengan fidusia yaituterdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan bendayang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;e bahwa, saksi mengetahui berdasarkan perjanjian kredit pada hari Senintanggal 29 April 2013 terdakwa telah melakukan
ADIRA DinamikaMulti Finance Cabang Semarang selaku Penerima Fidusia,kemudian setelahPT.ADIRA Dinamika Multi Finance Cabang Semarang hendak mengambil sepedamotor tersebut di rumah terdakwa ternyata sepeda motor tersebut telahdigadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihakpenerima FIDUSIA yaitu PT.
180 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengirimanpermintaan klarifikasi dikirimkan dan jawaban klarifikasi belum/ tidak diterimadan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapatdibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yangdiminta klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan";Bahwa Pasal 16 F UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PajakPertambahan Nilai (PPN) menyatakan:"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Nama, alamat, dan Nomor PokokWajib Pajak pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atauPenggantian, dan potongan harga;d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;dang.
Putusan Nomor 2141/B/PK/PJK/201 7dalam Penjelasannya dinyatakan sesuai dengan prinsip bebanpembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah padapembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.
Olehkarena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumenbarang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng ataspembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwapajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagin kepadapenjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasatidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaranpajak kepada penjual atau pemberi jasa;Bahwa UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dinyatakanantara lain:Pasal 9 Ayat (8) huruf f:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan
FAJAR TRI KUSUMA AJI, SH
Terdakwa:
YUDI LOKIMAN Alias PAPA TASYA Alias YUDO
34 — 4
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Yudi Lokiman alias Papa Tasya alias Yudo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;<
tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Pangian BaratKecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow, atausetidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pemberi Fidusia dilarangmengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yangmenjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusiadengansengaja dan melawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Pemberi Fidusia;Menimbang, bahwa Yang dimaksud pemberi fidusiadalam Pasal 1angka 5 UndangUndang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalahadalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objekJaminan Fidusia.
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusiadengansengaja dan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 42 Tahun 1999Tentang Fidusia dibagian Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 6 telahdisebutkan yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orangperseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannyadijamin dengan Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukumatas perbuatan Terdakwa YUDI LOKIMAN alias PAPA TASYA alias
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCECabang Kotamobagu sebagai Penerima Fidusia tidak dapat mengeksekusiobjek jaminan fidusia dimaksud. Dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut,mengakibatkan adanya kerugian bagi PT.
Menyatakan Terdakwa Yudi Lokiman alias Papa Tasya alias Yudotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek JaminanFidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaanalternatif ke dua;2.
9 — 1
., M.H. sebagai Penerima Kuasa untuk mewakiliPemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dan seterusnyasesuai dengan bunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus haruS memenuhi unsurkekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendakPutusan Nomor 0407/Pdt.G/2018/PA.Tmg.
kepadaPenerima Kuasa tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxx nomor : xxxxxxtanggal 14 Maret2018, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telahmemenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatancerai di Pengadilan Agama Xxxxxx dengan memuat materi telaah yangmenjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkanidentitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tandatangan Pemberi dan Penerima
Kuasa, begitu juga Kartu Tanda PengenalAdvokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah olehPengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat KuasaKhusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasaharus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai SubjekHukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa(Penggugat) untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidangperkawinan, maka berdasarkan
9 — 9
G/2018/PA Bb.Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebihdahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugatdalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut,hal ini dimaksudkan
dalamberperkara;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yangdidalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukumPenggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masihberlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dariPengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksiPengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Baubau;Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan penerima
mengakibatkan kuasa tidak sah;Menimbang bahwa disamping itu, Surat kuasa harus memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertalidengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tintaatau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di ataskertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima
Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagaiAdvokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukumkarena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugattersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugatberhak
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Nama Prusahaan Jumlah Nama NamaKwitansi Kwitansi Penerima Termasuk PPN Pembayar Penerima(Rp)1. 09 09/02/2004 PT. SANGGAR LAUT 15.264.000, Honne Indra GMANADO D.S2. 10 09/02/2004 PT. SANGGAR LAUT 67.193.454, Honne Indra GMANADO D.S3. 072 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 13.992.000, Honne Selviah KMANADO D.S4. 073 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 13.992.000, Honne Selviah KMANADO D.S5. 074 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 68.211.000, Honne Selviah KMANADO D.S6. 76 29/03/2004 PT.
Tanggal Nama Prusahaan Jumlah Nama NamaKwitansi Kwitansi Penerima Termasuk PPN Pembayar Penerima(Rp)1. 09 09/02/2004 PT. SANGGAR LAUT 15.264.000, Honne Indra GMANADO D.S2. 10 09/02/2004 PT. SANGGAR LAUT 67.193.454, Honne Indra GMANADO D.S3. 072 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 13.992.000, Honne Selviah KMANADO D.S4. 073 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 13.992.000, Honne Selviah KMANADO D.S5. 074 29/03/2004 PT. SANGGAR LAUT 68.211.000, Honne Selviah KMANADO D.S Hal. 6 dari 11 hal. Put.
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
1986 K/Pid/2012TUMINEM dan tanah tersebut atas pemberian suami korban DJULI KARTOREDJO(Alm), selanjutnya Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karanganperkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan surat kuasamenjualkan tanah dengan menjanjikan akan membuatkan rumah kepada saksi korbanbila tanah tersebut laku dijual, selanjutnya saksi korban memberikan memberikansurat kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Pebruari 2012 yang dibuat di Notaris MULIADYANGKAWIDJAJA, SH yang isinya penerima
TUMINEM untuk menjualkan sebidang tanah kuranglebih seluas 3890 m2 dengan nomor sertifikat hak milik No. 339 atas namaTUMINEM dan tanah tersebut atas pemberian suami korban DJULI KARTOREDJO(Alm), selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban untuk membuatkan surat kuasamenjualkan tanah dengan Nomor : 99 tanggal 12 Pebruari 2012 yang dibuat di NotarisMULIADY ANGKAWIDJAJA, SH yang isinya penerima kuasa mengadakanperjanjian jual beli dan atau pelepasan hak, menerima uang harga penjualan dan atauganti rugi
TUMINEM untuk menjualkan sebidangtanah kurang lebih seluas 3890 m2 dengan nomor sertifikat hak milik No.339 atas nama TUMINEM dan tanah tersebut atas pemberian suami korbanDJULI KARTOREDJO (Alm), selanjutnya Terdakwa meminta kepadakorban untuk membuatkan surat kuasa menjualkan tanah dengan Nomor 99tanggal 12 Pebruari 2012 yang dibuat di Notaris MULIADYANGKAWIDJAJA, SH yang isinya penerima kuasa mengadakan perjanjianjual beli dan atau pelepasan hak, menerima uang harga penjualan dan atauganti rugi
danuntuk penjualan tersebut dibuatkan surat kuasa No.99 tanggal 22 Februari 2012;Bahwa oleh Terdakwa, tanah tersebut laku dijual kepada Sugito yang dibelidengan harga Rp.218.900.000, (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah)dibayar dalam 6 tahap, yang oleh penerima kuasa (Terdakwa) hanya disampaikan 1tahap pembayaran saja sampai kini;Bahwa atas alasan tersebut Terdakwa telah melakukan serangkaian kata bohongtidak menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah tersebut kepada yang punya
9 — 1
Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindaksebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah individu atauperseorangan dengan syarat pemberi kuasa dengan penerima kuasa harusada terjalin hubungan keluarga sebagaimana Surat TUADA MARI ULDITUMyang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar NomorMA.
/KUMDIL/8810/IX/87;Penetapan Nomor 046/Pdt.P/2018/PA.Tmg : Halaman 8 dari 15Menimbang, bahwa penerima kuasa juga termasuk salah satu ahllwaris yang telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Xxxxx untukbertindak sebagai kuasa insidentil di Pengadilan Agama Xxxxx dalam perkarapermohonan penetapan ahli waris Nomor 046/Pdt.P/2018/PA.Tmg.Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepadaPenerima Kuasa tertanggal O6 Maret 2018, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx nomor
: xxxxxtanggal 26 Maret 2018,telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telah memenuhiunsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonanpenetapan ahli waris di Pengadilan Agama Xxxxx dengan memuat materitelaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan danmencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkantanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka Majelisberpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah
dankarenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukandan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakanhukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.
20 — 4
tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bgyaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakimmembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukanpara Penerima
Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 yangdiregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho dengan Nomor W1A10/158/SK/6/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diberikan oleh Penggugatkepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karenasecara jelas menunjuk untuk perkara cerai Gugat, di Forum MahkamahSyariyah Jantho dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi darimateri kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima
Kuasa, telahHalaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Jthmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yangberhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selakuPemberi
15 — 4
Penetapan.No.119/Pdt.P/2020/PA.Prob.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohonsebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 12 Juni 2020yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan AgamaProbolinggo Nomor 128/kuasa/VIII//2020/PA.Prob. tanggal 27 Agustus2020 yang diberikan Pemohon kepada HOSNAN TAUFIQ, S.Sos., S.H.
,serta kelengkapan sebagai Advokat, Berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus,maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Pemohon telah memenuhisyarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakiliPemberi Kuasa di persidangan;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebutadalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan PengadilanAgama (absolute competentie) sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006
Gail log rg0eSlaJArtinya: Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampubertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah.Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat,bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusanHakim;Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas,maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang beralasan hukumdan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga Majelis menilai bahwaPermohonan Pemohon patut dikabulkan, sebagaimana diktum
21 — 12
., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohonyang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang beradadalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan olehpihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasayang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat
, inidimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihakmempunyai hak untuk mewakili kKepentingan hukum pihak berperkara;Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yangdidalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihakPemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlakudari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dariPengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat penerima kuasa maka majelis
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagaiAdvokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karenasudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukumdalam Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohontersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukumpihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk
52 — 11
Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PNBikTerdakwa MARTHINUS RUMPAISUM Alias MARTINUS RUMPAISUM,bermula terdakwa datang ke Kantor Kampung Rosayendi dalamkeadaan mabuk lalu saksi PATRIK SAWEK melapor jika terdakwamengambil 2 jatah raskin d iman a terdakwa tidak terdaftar sebagaipenerima jatah raskin, selanjutnya saksi yang saat itu berada di gerejamendapat laporan lalu menuju kantor kampung rosayendi dan bertemudengan terdakwa selanjutnya dijelaskan bahwa ada 72 jatah berasraskin dan telah terdapat daftar penerima
sebagaiberikut:Bahwa peristiwa pengrusakan terjadi pada Hari Jum'at tanggal 25 Maret2016 sekira jam 15.00 Wit bertempat di Kantor Pemerintahan KampungRosayendi beralamat di Kampung Rosayendi Distrik Biak UtaraKabupaten Biak Numfor.Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUSRUMPAISUM Alias MARTINUS RUMPAISUM, bermula terdakwa datangke Kantor Kampung Rosayendi dalam keadaan mabuk lalu saksiPATRIK SAWEK melapor jika terdakwa mengambil 2 jatah raskindimana terdakwa tidak terdaftar sebagai penerima
berikut:Bahwa Bahwa peristiwa pengrusakan teijadi pada Hari Jum'at tanggal 25Maret 2016 sekira jam 15.00 Wit bertempat di Kantor PemerintahanKampung Rosayendi beralamat di Kampung Rosayendi Distrik BiakUtara Kabupaten Biak Numfor.Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUSRUMPAISUM Alias MARTINUS RUMPAISUM, bermula terdakwa datangke Kantor Kampung Rosayendi dalam keadaan mabuk lalu saksiPATRIK SAWEK melapor jika terdakwa mengambil 2 jatah raskindimana terdakwa tidak terdaftar sebagai penerima
Rosayendi Distrik Biak Utara KabupatenBiak Numfor.Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUSRUMPAISUM Alias MARTINUS RUMPAISUM, bermula terdakwa datang keHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PNBikKantor Kampung Rosayendi dalam keadaan mabuk lalu mengambil 2 berasjatah raskin, melihat hal tersebut saksi PATRIK SAWEK melapor kepadaKepala Kampung yakni saksi Frans Koibur yang saat itu berada di gerejajika terdakwa mengambil 2 jatah raskin dimana terdakwa tidak terdaftarsebagai penerima
34 — 1
Fotokopi Data Penerima Pensiun atas nama XXXXXXXXXX dari PTAsabri (Persero) Jakarta telah dibubuhi meterai cukup dinasegeldan setelah dicocokkan aslinya lalu oleh Majelis diberi kode P7; Fotokopi Putusan Nomor 427/Pdt.G/2002/PA.JP. tentang putusanizin cerai talak yang dikeluarkan oleh Pegadilan Agama JakartaPusat tanggal 13 November 2002, telah dibubuhi meterai cukupHalaman 5 dari 15 halaman Pent.
semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXpensiunan dari PNS ABRI;e Saksi tahu selama ini kedua anak tersebut dirawat dan diasuholeh Pemohon (ibu kandungnya);e Saksi tahu anakanak tersebut dalam keadaan baik sehatjasmani dan rokhaninya dan bersekolah;e Saksi tahu keluarga setuju Pemohon yang menjadi wali darikedua anaknya tersebut;e Saksi tahu Pemohon mengurus permohonan perwalian ini,Pemohon dapat mewakili segala kKepentingan hukum bagi keduaanaknya tersebut terutama untuk pengambilan uang tunjangananak penerima
Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXX telah bercerai denganAkta Cerai Tahun 2004;Kemudian almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia pada 25Desember 2014;Almarhum XXXXXXXXXX semasa hidupnya pensiunan PNS ABRIdan kedua anak tersebut masuk dalam daftar penerima pensiunalmarhum XXXXXXXXXX;Kedua anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon,dalam keadaan baik, sehat jasmani maupun rokhaninya;Pemohon menyayangi kedua anak tersebut, serta merawat denganbaik dan keduanya bersekolah sampai sekarang;Pemohon
dan P4, serta pengakuanPemohon maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwaXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dariXXXXXXXXXX, dan Pemohon dan keduanya masih di bawahumur, dan beragama Islam;Bahwa berdasarkan bukti P5 dan pengakuan Pemohon makaharus dinyatakan terbukti secara sah bahwa XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014;Bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, serta pengakuanPemohon maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwaXXXXXXXXXX semasa hidupnya sebagai penerima
20 — 2
pemaincocok dengan angka yang keluar pada undian yang dinyatakan menangdan mendapatkan hadiah untuk pasangan 2 ( dua ) angka atau BTmendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu Rupiah ),untuk 3 ( tiga ) angka atau AS mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000, ( dua juta Rupiah ), begitu juga sebaliknya bagi Pemain yangangkanya tidak cocok dengan angka yang keluar dinyatakan kalah danuang taruhannya menjadi milik Bandar;Dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengeceratau penerima
dengan angkayang keluar pada undian yang dinyatakanmenang dan mendapatkanhadiah untuk pasangan 2 ( dua ) angka atau BI mendapatkanhadiah sebesar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu Rupiah ), untuk 3( tiga ) angka atau AS mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000.( dua juta Rupiah ), begitu juga sebaliknya bagi Pemain yangangkanya tidak cocok dengan angka yang keluar dinyatakan kalahdan uang taruhannya menjadi milik Bandar;Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperansebagai pengecer atau penerima
pemain cocok dengan angka yang keluarpada undian yang dinyatakan menang dan mendapatkan hadiahuntuk pasangan 2 ( dua ) angka atau BI mendapatkan hadiahsebesar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu Rupiah ), untuk 3 ( tiga )angka atau AS mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000, ( duajuta Rupiah ), begitu juga sebaliknya bagi Pemain yang angkanyatidak cocok dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uangtaruhannya menjadi milik Bandar;e Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagaipengecer atau penerima
pemain cocok dengan angka yang keluar pada undian yangdinyatakan menang dan mendapatkan hadiah untuk pasangan 2 ( dua ) angkaatau BT mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu Rupiah ),untuk 3 ( tiga ) angka atau AS mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000, ( dua11juta Rupiah ), begitu juga sebaliknya bagi Pemain yang angkanya tidak cocokdengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milikBandar, dan dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai pengeceratau penerima
Sumar Asi Hamonangan Hutabarat
Tergugat:
KAMARUDDIN
191 — 85
Fotocopy Surat Peringatan Il tanggal 6 Agustus 2019 Nomor057SP1201903000004 berserta bukti tanda Penerima M. HRP (Ibu mertua)tanggal 6 Agustus 20196. Fotocopy Surat Peringatan Ill tanggal 13 Agustus 2019 Nomor057SP2201907000004 berserta bukti Penerima Yardan Muharram (AnakDebitur) tanggal 13 Agustus 20197. Fotocopy Somasi tanggal 04 Maret 2020, berserta bukti tanda tanganPenerima.8.
Fotocopy Surat Peringatan Il tanggal 6 Agustus 2019 Nomor057SP1201903000004 berserta bukti tanda Penerima M. HRP (Ibu mertua)tanggal 6 Agustus 2019, yang diberi tanda P 5;6. Fotocopy Surat Peringatan Ill tanggal 13 Agustus 2019 Nomor057SP2201907000004 berserta bukti Penerima Yardan Muharram (AnakDebitur) tanggal 13 Agustus 2019, yang diberi tanda P 6;7. Fotocopy Somasi tanggal 04 Maret 2020, berserta bukti tanda tanganPenerima, yang diberi tanda P 7;8.
7 — 6
pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa kusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2018 yangdiberikan kepada Penerima
Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karenasecara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan AgamaKota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi darimateri kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telahmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara Ssumpah sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya
Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 484/Pat.G/2018/PA.
6 — 3
pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa kusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018yang diberikan kepada Penerima
Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususankarena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum PengadilanAgama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telahmelampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehinggadapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi diPeradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya
Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yangberhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku PemberiKuasa;Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 579/Pat.G/2018/PA.
7 — 3
persidangan, makaupaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan MahkamahAgung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upayaperdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukandalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telahsesual dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor: 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa terlebin dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima
Kuasasebagaimana pertimbangan berikut ini:Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2014 yangdiberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karenasecara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama KabupatenMadiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materikuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksuddapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas