Dalil iktikad baik sebagaimana digemborgemborkan oleh Penggugat dalamangka 4 pokok gugatannya, oleh Para Tergugat harus ditolak, selain denganbantahan argumen seperti yang telah disebutkan di atas, lagipula makna pembeliyang beriktikad baik dalam berbagai literatur terpenuhi manakala jika ia sebagaipembeli telah memeriksa secara saksama fakta material (data fisik)dan keabsahanperalihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya sebelum dan pada saatproses peralihan hak atas tanah.

Jika pembeli mengetahui cacat cela dalamproses peralihan hak atas tanah, namun ia tetap meneruskan meneruskan jualbeli, maka ia dianggap sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik. DapatHal. 16 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdisimpulkan kriteria pembeli yang beriktikad baik dalam literatur, menekankanpada prinsip Kehatihatian (duty of law).

sebab hal ini menyangkuthukum kebendaan, dimana konstruksi peralihan dan penguasaan atas tanah baikdalam persfektif adat maupun kodifikasi hukum positif telah menentukan segalamacam dan jenisnya mengingat asas dalam hukum kebendaan adalah bersifatHal. 18 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mkstertutup, yang mana terminologi telah memberikan izin itu tidak dikenal baik dalampresfektif adat maupun hukum positif.

Sebab secara normatif, Kedudukan AJB hanyasebagai akta peralihan yang membutuhkan data fisik dan data yuridis untuknantinya di balik nama setelah terbitnya AJB tersebut. Selain itu, status tanah yangHal. 19 dari 27 hal, Put.No1/PDT/2020/PT.Mksdiklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak disebut apakah ia membeli tanahyang masih berstatus tanah rincik atau telah bersertifikat?

Nadi.Bahwa saksi tidak tahu di Buku C Desa apa ada peralihan hak atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli tanah itu, tahunya setelah ada masalah ini.Bahwa P. Nadi pernah datang ke rumah saksi untuk mengatur/ menyelesaikanmasalah ini agar P. Sudar disuruh memberi uang kepada P. Nadi.Bahwa sertifikat belum pernah terjadi perobahan.Bahwa Jual beli tanah sengketa itu tahun 1997.Bahwa Sertifikat itu terbit tahun 1987.Bahwa P. Margono membeli tanah sawah itu dari P.

Soewari sebagaipemilik asal tanah obyek sengketa ini telah tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehinggaterbukti Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum atas tanah obyeksengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV.2 Tentang Apakah Terjadi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Obyek Sengketa DariPenggugat Kepada Para TergugatMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa miliknya tidakpernah dialihkan kepada pihak lain, dan dari dulu sampai saat ini Bukti P1 tetap dipegangdan disimpan

Penggugat kemudian meminta Tergugat IV untukmengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, namun Tergugat IV tidak mau menyerahkantanah tersebut kepada Penggugat karena beralasan telah membeli tanah obyek sengketa dariTergugat I.Menimbang bahwa oleh karena Bukti P1 merupakan Bukti Otentik dimanadidalamnya tidak pernah diterangkan adanya peralihan hak dari Penggugat kepada ParaTergugat atau pihak lain, maka Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalilnya tentangterjadinya peristiwa hukum jual beli sebagaimana

Majelis sebagaimana terurai diatas sejalan denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1172/Sip/1971, tertanggal 19 Januari 1972yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan1718dinyatakan batal apabila buktibukti lainnya yang menjadi dasarnya menurut hukum tidakmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tidakpernah dialihkan kepada Para Tergugat telah terbukti dengan tidak adanya pencatatanperistiwa hukum peralihan

Adanya hubungan kausal antara perbuatanperbuatan dengan kerugian;Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang membeli tanah obyek yangperalihannya pada awalnya bertentangan dengan hukum maka hal ini dapatlahdiartikan bahwasannya segala bentuk peralihan hak atas tanah tersebutadalah berakibat cacat hukum terlepas atas nama siapa hak atas tanahHalaman 4 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2016/PN.

Bahwa gugatan juga kurang pihak karena tidak menjadikan PIHAK PPATdalam perkara aquo karena dalam dalil gugatan tanah yang disengketakanadalah berawal dari HADIR SUUDI kemudian berpindah kepada Tergugat (H ACHMAD SUNDARI) dan kemudian berpindah lagi kepada Tergugat Il(ACHMAD MUJIONO), dimana menurut ketentuan hukum yang berlakubahwa dalam setiap proses peralihan barang tidak bergerak (tanah) harusmelalui PPAT, dengan demikian PPAT harus dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo.

EMMO ataupun kepada para Penggugat, karena peralihan hak antara (Alm)HADIR SUUDI dengan H. ACHMAD SUNDARI merupakan sebuah peralihanhak yang sah menurut hukum sehingga status tanah yang diperkarakan beralihkepemilikannya menjadi milik H, ACHMAD SUNDARI berdasarkan Akta jualbeli No.7/JB/JKR/1997 tanggal 18 Januari 1997 yang dibuat oleh dandihadapan PPAT LUKMAN HAKIM GUSTI, SH selaku Notaris&PPAT diSitubondo;.

;Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas apa hubungan hukum parapihak dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka alasan eksepsi ParaTergugat di atas tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai tidak dijadikannya Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) sebagi pihak karena proses peralihan hak atas tanah harus melaluiPPAT, menurut Majelis Hakim kembali harus diperhatikan urgensinya.

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan Judex Facti halaman 53 Alenia kedua:menimbang, bahwa masih berhubungan dengan penilaian bukti kepemilikan dariPenggugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat belum dapatmembuktikan atau tidak dapat menunjukkan adanya peralihan hak atas tanahnyayang diperoleh dari Yusrina selaku pemegang hak pertama dari Sertifikat Hak MilikPenggugat*;Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas juga sungguh tidak tepat, kelirudan tidak

Pembanding/Penggugat, bahkan walaupun tanggal dan waktupenerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi lebih dahulu diterbitkan dari tanggal dan waktu penerbitanSertifikat Hak Milik Pemohon kasasi/Pembanding/ Penggugat, mestinya MajelisHakim pemeriksa Perkara a quo harus lebih cermat menggali peristiwa hukum,apalagi tanah milik Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi sesuaiSertifikat Hak Miliknya telah beberapa kali terjadi perubahan dan peralihan

petabidang tanah Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I Intervensi berada diatas tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentunya telah tampak sejakpermohonan pengukuran ulang dilakukan, tentunya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah lebih dahulu digugat oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi karena secara keseluruhan fisik dikuasai oleh Pemohonkasasi/Pembanding/Penggugat;Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal jika Kantor Pertanahan KotaPekanbaru dapat memproses peralihan

II Int 2)apalagi tanpa melalui proses cheking pada bulan Februari dan bulan April 2012,karena seyogyanya tanah Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding telah di parit,dikuasai, diusahakan dan dipagar keempat penjurunya dan telah ada papan plakatkepemilikan atas nama Pembanding/Penggugat, sehingga peralihan hak tersebutdiragukan dan dilakukan tanpa melalui koreksi data fisik dan data yuridis;9 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan jikapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata

Bahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan

Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan bendayang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohonuntuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta outentik,maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bijvoorraad) ;15.

untuklelang, karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pasal 26 UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bertentangan denganpasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang telahdisepakati bersama atas obyek sengketa tersebut itu adalah terlaluberlebihan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) adalahsuatu keterangan yang menerangkan isi mengenai catatan yang ada padaBuku Tanah Hak Milik No. 519/Kelurahan Wonoboyo dan bukanHalaman 15, Putusan No. 13/Pdt/2018/PT SMG.persyaratan untuk peralihan

yaituBahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap ( in Kracht ), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 hurufe yaituKepala Kantor Pertanahan Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan

tanggungan, atau;e Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperolehketerangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antaratanah tersebut dengan pemegang sertifikat.Syarat huruf a dan b diatas bersifat kumulatif, jadi harusdilaksanakan duaduanya, tidak boleh hanya salah satu saja.Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yangberitikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturanperundangundangan dan sebelumnya telah memeriksa secaraseksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan

Bahwa pada point 3 dan point 4 dalil memori banding pembanding yangintinya sebagai berikut:Bahwa patut dipertanyakan transaksi jualbeli antara saudara MINTENdengan saudara MUDIADI dikantor Kecamatan Samarinda ilir................dstBahwa melihat putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman29 sampai halaman 30 sebagai berikut:Bahwa saksi SARIMAN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1994 dan saksi menjelaskan isi warkah:Bahwa saat

MINTEN mendapat kuasa menjual dariSLAMET,GIYEM,JANI,dan PONIDI untuk menjual tanah di jalanBiawan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda llir.Bahwa SHM No.2435 berasal dari pemecahan tanah induk SHMNo.2138.Hal 20 dari 26 hal, Putusan No.66/PDT/2020/PT.SMR Bahwa saksi SARIMIN Bin KADIS dipersidangan diminta kuasatergugat memperlihatkan dan menerangkan warkah peralihan haktahun 1997 dan saksi menjelaskan isi warkah: Bahwa adanya jualbeli tanah dari LILIA SUSANTI kepada KWAN MEYONG berdasarkan akta

Ponidi untuk menjual tanah tersebut; Terhadap oyeksengketa tersebut ada beberapa kali peralihan hak yaitu antaraMinten kepada Mudiadi, Mudiadi kepada Lilia Susanti, kKemudian LiliaSusanti kepada Kwan Me Yong ( Tergugat ), proses jual beli tersebutsesuai SOP Tata Cara Jual beli Tanah;Berdasarkan bukti surat T1, T2 dan keterangan saksi Sarimin binKadis, bahwa sebidang tanah SHM No: 2435 luas 162 m* semulatecatat a/n 1.Minten, 2. Selamat, 3. Giyem, 4. Jani, 5.

peninggalan almarum DJAENAH yangdifungsikan sebagai Tanah Makam Keluarga, maka tindakan danperbuatan para Tergugat yakni Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV baik secara bersamasama dan/atau sendirisendiri yang telahmendirikan bangunan, menguasai, serta memperoleh hak daripadanyaatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris darialmarum DJAENAH, karena semasa hidup almarhum DJAENAH tidakpernah melakukan peralihan

hak atas obyek sengketa, baik dengan carajual beli, hibah, wasiat ataupun peralihan hak lainnya kepada siapapanjuga, kecuali difungsikan untuk Tanah Makam Keluarga, dan selain ituakhirakhir ini ada upaya dari para Tergugat untuk melakukan konversi hakatas tanah sengketa ;9.

Dillah/ Sudarmaji, Selatan : Sungai, Barat : JalanDesa/Tanah Kas Desa Penganjuran, yang selanjutnya terbagi menjadi duayaitu tanah sengketa dan tanah sengketa Il, bahwa tanpa ijin Para Penggugatdi atas tanah sengketa telah didirikan pondasi bangunan dan rumah yangdikuasai dan ditempati oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, sedangkantanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV, bahwa karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibatdari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA tersebut dihubungkan denganposita Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanpa ijin Para Penggugattanah sengketa Il telah dialinkan haknya oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadaTergugat IV dan karena semasa hidupnya almarhum DJAENAH tidak pernahmelakukan peralihan hak atas tanah sengketa

keberadaannya baikdidalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengugat mengajukangugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar Pengugatdiberi ijin dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas Nama Tergugat selakuPenjual /yang melepaskan haknya sekaligus Penggugat, bertindak untuk danatas namanya sendiri selaku pembeli/yang menerima pelepasan hak tersebutuntuk menanda tangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah di Bekasi atas peralihan

Foto copy sesuai dengan aslinya SURAT KUASA dari M Herman kepada EddySafri , untuk mengurus peralihan hak atas bangunann rumah type 36 di JI NusaPenida, Setia Mekar Tambun, Bekasi, diberi tanda P9;610.dels12.13.14.15.16.17.Foto copy sesuai dengan aslinya SURAT KUASA dari M Herman kepada EddySafri untuk menghadap Kepala Kantor BTN , diberi tanda P 10;Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran angsuran untuk rumahtype 36 JI Nusa Penida No 20, diberi tanda P11;Foto copy sesuai dengan aslinya

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum, maka segala bentuk pemindahan hak atau peralihan hak dariTergugat kepada siapa saja subyek hukum lain dinyatakan tidak sah danbatal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;8.

Menyatakan bahwa peralihan hak atas obyek sengketa III, III,IV, IV,V,VIVII, VIILIX,X,XIl dan XIll kepada siapa saja subyek hukum laindinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menetapkan Penggugat memperoleh separuh bagian obyeksengketa It, Ul, IV, IV,V,VI,VIE, VUILIX,X,XI dan Xtll kemudianseparuhnya diserahkan untuk Tergugat ;Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan. No : 1711/Pdt.G/2017/PA.Krs6.

diupayakan untukrukun oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat, namun tetap tidak membuahkanhasil yang diinginkan, bahwa penggugat dan tergugat tetap tidak bisa rukun;Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang UndangIslam yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikankewajibannya,masingmasing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan denganalasan yang cukup yang diantaranya antara suami istri terus menerus terjadi12perselisihan dan peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidakrukunan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanyaunsur melalaikan kewajiban dan peralihan agama (murtad) sebagai alasan yangcukup bahwa suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ditemukan dalam perkara incasu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban dengan pisahnya tempattinggal antara penggugat dan tergugat dan tidak saling memperdulikan satu

Sebelah timur : rumah Senatun; belumada peralihan telah di balik nama a.n almarhum Ida Mahfudah yangsebagai pemohon Penetapan Waris Nomor0158/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mig di Pengadilan Negeri KabupatenMalang6.4 Sebidang tanah luas kurang lebih 4.000 M2, terletak di KabupatenMalang dengan batas batas :a. Sebelah selatan : sungai, b. Sebelahbarat : Bu Nati, c. Sebelah utara : Padam, d.

Bahwa terhadap tergugat VI, mohon kepada yang mulia MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini, yang bersangkutan untuk dihadirkandimuka persidangan, karena yang bersangkutan sebagai Suami siri yangpernah hidup bersama dengan almarhum ISTRI PEWARIS, sepeninggalpewaris almarhum PEWARIS, yang telah mengetahui, dan menyaksikan,dasar apa yang menjadi peralihan hak dan balik nama lahan waris milikAlmarhum H Samsul menjadi atas nama mendiang ISTRI PEWARIS,sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ISTRI PEWARIS

.; Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jumlahkerugian tersebut dipotong dengan angsuran yang telah dibayar Tergugat, yaitu :Rp. 240.000.000, Rp. 152.500.000, = Rp. 87.500.000, (delapan puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) ; Menyatakan batal demi hukum, setidaknya batal dan tidak berkekuatan hukummengikat, Semua Surat perjanjian, aktaakta dan dokumen peralihan hak lainnyayang dibuat Tergugat dengan menjadikan

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatsebesar Rp. 152.500.000, (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah),sebagaimana yang sudah diterima olen Penggugat ; Menyatakan batal demi hukum, setidaknya batal dan tidak berkekuatan hukummengikat, semua surat perjanjian, aktaakta dan dokumen peralihan haklainnya yang dibuat Tergugat dengan menjadikan unit rumah objek perkarasebagai objek perikatannya ; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI :

Akta Peralihan Hak Notarismerupakan alat bukti sempurma yangmenerangkan/memberikan kejelasan. dasar hukumsaat /waktu) adanya peralihan hak atas suatu bidangtanah.

Nomor 3454 K/Pdt/201810.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan seluruhperbuatan hukum dalam kaitannya untuk peralihan hak kepadaPenggugat dan Turut Tergugat dan atau instansi dan atau pejabat yangberwenang lainnya guna kepentingan Penggugat;11.Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah);12.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan olehPenggugat atas tanah yang

Nomor 3454 K/Pdt/2018bersedia secara sukarela untuk menyerahkan sertifikat atas objek a quokepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding;10.Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan TermohonKasasi II dahulu Terbanding II untuk melakukan seluruh perbuatan hukumdalam kaitannya untuk peralihan hak kepada Pemohon Kasasi dahuluPembanding di Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding danatau instansi dan atau pejabat yang berwenang lainnya guna kepentinganPemohon Kasasi dahulu Pembanding;11.Menghukum

Semua keterangan penghadap kepada PPAT dituangkandan dianggap telah benar dan sah, jika dikemudian hari diketahui bahwaada ketengan penghadap yang tidak benar maka itu menjadi tanggungjawab para pihak.Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 315/Pdt/2020/PT.Mks Bahwa akta hibah (Bukti P1) adalah bukti autentik atas adanya peralihan hakatas Objek sengketa dari pemilik asal Take bin Palili kepada Penggugatsehingga dengan adanya akta hibah tersebut maka secara hukum Objeksengketa telah sah menjadi milik dari

Burhan) yang menunjukkan adanya peralihan hak dariTake bin Palili kepada H.

Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat II baik selaku Notaris maupun selakuPPAT, yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 9 April 2012, dan AktaKuasa Untuk Menjual Nomor 40 Tanggal 9 April 2012, Akla Jual Beli No, 25/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013 tanggal 28Maret 2013 adalah bukan AktaAkta yang semu (dibuat pura.pura), akantetapi merupakan rangkaian aktaakta yang diperlukan/diharuskan olehperaturan agar dapat dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketasebagaimana

Oleh karenanya, keempat Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Il yaitu : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 39 Tanggal 9 April 2012; Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 40 Tanggal 9 April 2012, 18 Akta Jual Beli No. 25 / 12013 tanggal 23 Maret 2013, dan Akta Jual Beli No. 26/2013 tanggal 28 Maret 2013 Sah secara hukum Oleh karena, keempat aktaakta yang diperlukan/diharuskan olehperaturan agar dapat dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketa sebagaimana yangdikehendaki/disetujui Penggugat dalam Surat

Bahwa dengan telah dilakukan peralihan hak atas Objek Sengketa, maka buktikepemilikan atas Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1953/Kel, Sukun danSertifikat Hak Milik No.1958/Kel. Sukun, selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kota20Malang (Tergugat III Konpensi )telah dilakukan pendaftaran balik nama kepemilikandari semula atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi atas nama PenggugatRekonpensi. (Pasal 37 ayal PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);4.

Bahwa tatacara, prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanahtelah diatur dalam ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, merupakan perbuatan hukum adminstrasi negara (recht beschikking) yangmerupakan kewenangan Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasioanl)

Bahwa setelah membaca secara teliti dan seksama dalildalil posita gugatanperkara No. 78 /Pdt.G/2014/PN.Mlg, sebagaimana disampaikan oleh Penggugatpada posita poin 12, substansinya adalah permohonan pembatalan /membatalkan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.1953 dan No.1958 /Kelurahan Sukun atas nama Ani Rohaeni ( Tergugat!) yang telah diterbitkan olehTergugat Ill dan mengembalikan kepada nama R.

Bahwa Penggugat tidak secara tegas menguraikan halhal apa saja yangmenjadi Perbuatan Melawan Hukum Kepala Kantor Pertanahan KotaPalopo, padahal penerbitan maupun peralihan Sertipikat Hak Milik No.427/Salekoe telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembalipada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan pokok perkara ini;2.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00427/Salekoe, Surat Ukur No.00553/Salekoe/2012 seluas 31.635 M* kemudian beralih kepada ahiHalaman 29 dari 68 Putusan Nomor 17/Padt.G/2021/PN Pp.Waris SIGA yaitu Denne, Nasrul, Sitti Sahriah, Hanawiah, Zakariah,Suhadi dan Satiah berdasarkan permohonan peralihan berdasarkankewarisan;4.3. Bahwa kemudian beralih lagi kepada Hajjah Rintang berdasarkan AktaHibah No. 01/AH/KWT/PLP/2006 tanggal 17072012;4.4.

BuktiP2 : Foto copy Lembar Perubahan dan Peralihan Hak(sertifikat) Hak Milik Nomor 00427 Desa/ kel. Salekoeatas nama Pemegang Hak Lainnya An. Danne, dkk;3. BuktiP3 : Foto copy Akta HIBAH No. 01/AH/KWT/PLP/2006;4. BuktiP4 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 00427/ Salekoe;5. BuktiP5 : Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Danne, dkk An.Harla Ratda, SH. MH tertanggal 26 Maret 2012 prihalPeralinan Hak atas SHM No. 772 Tahun 1981 DesaTompotikka Kec. Wara An. Pemegang Hak SIGA;6.

MH,tertanggal 11 Mei 2012, prihal Pencabutan SuratKeberatan dan Penghentian Proses atas peralihan Hakatas SHM No. 772 Tahun 1981 An. Siga No. 08/HRPart/III/2012;9. BuktiP9 : Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan AgamaPalopo No. 34/Pdt.P/2013/PA.Plp tanggal 02 Juli 2013;1 BuktiP10 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.0. 07/Pid.B/2013/PN.Plp;1 BuktiP11 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha1.

279 K/TUN/2015 tanggal31 Juli 2015 adalah peralihan yang tidak sah, karena dasar peralihannyatelah dibatalkan.

Bahwa oleh karena dasar peralihan hak sertifikat tersebut adalah Akta Jual Bellfiktif Nomor 28/DSB/2000 tertanggal 16 Januari 2000, yang manamengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa, maka Tergugat IIsudah sepatutnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dandihukum untuk membatalkan peralihan hak atas nama Terqupat I tersebut sertadihukum pula untuk mengembalikan hak Pengguaat atas obyek sengketa. .

Tergugat II yang mendaftarkan dan menerbitkan peralihan hak SertifikatHak Milik Nomor : 4999/Desa Ubung Kaja, surat ukur tanggal2291999 Nomor 320/Ubung Kaja/1999, luas 119 M2, atas nama INYOMAN GEDE PARWITA KUSUMA, serta mendaftarkan danmenerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3563/2007 tertanggal6 Agustus 2007 ; c.

1997 tentangPendaftaran Tanah.Bahwa Tergugat IL menolak dalildalil Penggugat karenaketentuanketentuan pendaftaran tanah, Akta Jual Beli yangdibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakandasar untuk melakukan pendaftaran pencatatan pemindahan hakatas tanah, oleh karena suratsurat yang menjadi data pendukungpembuat Akta Jual Beli sepenuhnya menjadi tanggung jawabPejabat Akta Tanah ; Dengan demikian Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara hanyaberwenang untuk mencatat pemindahan/peralihan

Hata Siamid Mangku berdasarkan SHM Nomor 1013tanggal 21 April 1994 atas nama pemilik Hata Siamid Mangku dkkyang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten BatangHari dan proses peralihan hak menjadi SHM Nomor 1013 tanggal 8September 1997 atas nama pemilik Mahyudin, oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari, yang dikuasai terusmenerus sampai sekarang;Dalam pokok permasalahan gugatan Penggugat sangat kaburmengatakan : Bahwa Tergugat telah menerbitkan SHM Nomor 2047atas nama pemilik

Sesuai Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PerturanDasar PokokPokok Agraria juncto Pasal 1 Butir20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah kepemilikan suatuhak atas tanah dibuktikan dengan Sertipikat HakAtas Tanah dan peralihan hak atas tanahdibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT).

Fakta hukum menunjukkan bahwa peralihan hak yang didalilkanoleh Penggugat hanya berupa Surat Jual Beli Tanah di atasmeterai dan bukan berupa akta sehingga secara yuridis formalsurat jual beli tanah tersebut tidak memiliki landasan yang cukupuntuk dapat disebut sebagai bukti kepemilikan.

Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka patut didugaPenggugat memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan gugatanterkait dengan tanah SHM Nomor 2047/Kenali Asam bawahkarena dokumen peralihan dan bukti kepemilikan haknya tidakmemenuhi syarat sesuai ketentuan undangundang;Berdasarkan eksepsieksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 2sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Penggugatmenjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakantidak diterima;Menimbang, bahwa

melengkapipihak dalam gugatan ini karena tanah yang dimohonkan Sita Jaminan( Consevatoir Beslag ) dan atau Sita Persamaan ( vergelijkend beslag )sebagaimana Posita 13 ( tiga belas ) tersebut untuk diblokir lebih dulu atauditolakjikaadapermohonan pendaftaran peralihanataupembebananhak, Sebagaimana di atur dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaranHalaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Padt.G/2018/PN Krgtanah pasal 45 ayat 1.e yang berbunyi Kepala Kantor menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan

Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk memblokir lebih dahulu danatau menolak jika ada permohonan tentang pendaftaran peralihan ataupembebanan hak, terhadap harta kekayaan TERGUGAT sebagaimana dalamPosita 13 ( tiga belas ) tersebut sampai Kerugian pokok dan bunga PARAPENGGUGAT dibayar lunas oleh TERGUGAT.11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk tunduk padaputusan dalam perkara ini.12.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 16 Turut Tergugat Ildijadikan pihak dalam perkara ini hanya untuk melengkapi pihak pihak dalamperkara agar syarat formil gugatan terpenuhi dan agar melaksanakan ketentuanPasal 45 ayat 1 huruf (e) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuktidak melakukan pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak atas obyekperkara, menanggapi hal ini Turut Tergugat Il akan melaksanakannya sepanjangPenggugat melakukan permohonan untuk dilakukan Blokir ataupun Sita

TT.I1 berupa Buku Tanah Hak Guna BangunanNo.1999, bukti TT.I2 berupa surat permohonan pemblokiran Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 1999/Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,bukti TT.IIl1 berupa Buku Tanah Hak Milik No.1096, bukti TT.III1 berupa BukuTanah Hak Milik No.816, bukti TT.IIl2 berupa Buku Tanah Hak Milik No.8750,diperoleh fakta bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat IIItelah melakukan pemblokiran lebih dulu atau ditolak jika ada permohonanpendaftaran peralihan