Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 5 pidana praperadilan 2015 edmundus fallo kejaksaan agung ri tinggi provinsi nusa tenggara timur kepala negeri kefamenanu korupsi robertus haekase 6 perdata perlawanan 2016 edmundus fallo pemerintah republik indonesia kejaksaan agung tinggi ntt negeri kefamananu emilia susanti fotis oki
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 20 Januari 2016 — WIBOWO KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
46 — 13
  • WIBOWOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
    Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN Dobo Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dob
Tanggal 12 Maret 2021 — Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
205 — 99
  • Pemohon:
    1.Salmon Gainau
    2.Daud Anthon Ubwarin
    Termohon:
    1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
    Cendrawasih (Jaksa), RT. 007 /RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru, KabupatenKepulauan Aru Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 24 Februari 2021;Selanjutnya disebut S@DAQGAl ou... cee ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeneeeeeees ParaPemohon:;:Melawan :KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGIMALUKU, cq.
    KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU, yang beralamat di Jl.Jaksa (Cenderawasi), Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru,Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama: Sesca Taberima,S.H.,M.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19820725 200812 2 002Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.2.
    Nama: Dhimas Saputra,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19830923 200812 1 002Halaman 1 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN DobJabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.3. Nama: Manatche Laspi Christanto. S,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19860101 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.4. Nama: Yusran Ali Baadilla, SH.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19831120 201012 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.5.
    Nama: Meggi Salay,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /19860809 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.6. Nama: Kadek Asprila A.S,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya / 19950412 201801 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.7. Nama: Wira A.
    Saksi KUNDRAT PEKPEKAY, dibawah sumpah/janji pada pokoknyamenerangkan antara lain : Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Arudalam kasus pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi Balatan; Bahwa saksi diperiksa pada tahun 2018; Bahwa saksi menerima panggilan ke Kejaksaan Kepulauan Arusebanyak 2 (dua) kali, panggilan pertama : 15 Januari 2018; danpanggilan kedua : 3 Oktober 2018; Bahwa pada waktu itu pertanyaan sudah ada di laptop sudah dikonsepkemudian penyidik mengajukan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin; Kejaksaan Negeri
73 — 18
  • Ali Solikin;Kejaksaan Negeri
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
168 — 70
  • SUMARGO ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
    adanyakomitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa saksi pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaanPenyidik sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan Jalan MERR II C di KelurahanGununganyar Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya oleh Dinas PU Binamarga dan PematusanKota Surabaya Tahun Anggaran 2012 dan 2013.Dasar penugasannya adalah: Surat Kepala Kejaksaan
    ,H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadiri pulaoleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua MajelisSANGADL S.H. MARATUA RAMBE, S.H., M.H. ATOT NOERJANTO PRAJIT H., M.HPanitera PenggantiBUDI MULYONO, S.,H., M.,H., Hal. 1979 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN. Sby
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN KEJAKSAAN BATU
58 — 27
  • UDDY SAIFUDDIENKEJAKSAAN BATU
    Sebnayak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk Rapat pergantian pengurusPHRI Desember 2014, dan sisanya Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus riburupiah) diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti (BB);e Bahwa ketika ditunjukkan kwitansi SPJ untuk fee marketing PHRI senilai Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) untuk 14 (empat belas) orang, Istijonomenolak kwitansi tersebut.
    Saksi baru tahu posisinyatersebut setelah dilapori Syamsul Bakri dan kasus ini sudah masuk kejaksaan;Bahwa karena tidak tahu posisinya dalam Tim Fasilitasi, saksi tidak pernahikut kerja;Bahwa pada saat pembahasan di Timgar belum ada pihak penyelenggara yangditunjuk. Anggaran Rp.3.700.000.000, (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)sesuai pengajuan SKPD / BPM. Disetujui Banggar karena SKPD ybs mampumempertahankan argumennya tentang penggunaan anggaran tsb.
    , Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Juni 2015.24 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 senilai Rp.113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatanganioleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE.
    /PN SBY004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Juni 2015.23 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember2014 senilai Rp. 113.900.000,00 (seratus tiga belas jutasembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHANAGUS WAHYUDI, SE.
    ERNA PUJI LESTARI, SH.MH Panitera Pengganti pada PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut, JENDRA FIRDAUS, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;HR. UNGGUL WARSOMURTI, SH. MHSAMHADI, SH. MHDr. ADRIANO, SH. MH Halaman 237 dari 238 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBY Panitera Pengganti;Hj. ERNA PUJI LESTARI, SH. MH
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
79 — 38
  • SUHARTOKEJAKSAAN NEGERI JEMBER
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi pernah tahu adanya kegiatan PRONA tahun2012
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.e Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Hal23dari/6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Kegiatan Prona tahun2012
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi tahu adanya kegiatan PRONA tahun 2012 diDesa
    Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan negeriJember dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd. ttd.DR. GAZALBA SALEH, SH. MH MOESTOFA, SH.MHttd.SAMHADI, SHHal/Sdari/6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPANITERA PENGGANTIttd.MATHEUS DWI SUSANTO HERY, SH. MHum
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 90/ Pdt / 2019/ PT DPS
Tanggal 8 Agustus 2019 — I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk
99 — 35
  • I KETUT RUGEGmelawanKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIBALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat di Jalan GajahMada, No. 56, Semarapura, Klungkung, Bali, dalam hal ini diwakili olehPengacara Negara :1. Nama : COKORDAGEDE AGUNG INDRASUNU, SH.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung2. Nama : A.LUGAHARLIANTO, SH.,MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung3. Nama : GUSTINGURAH ANOM SUKAWINATA, SH.
    ,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung4. Nama : GEDEPUTRAARBAWA, SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung5. Nama : WAYAN EMPU GUANA PUTRA, SH.,Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 90/Pdt/2019/PT DPSJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung6. Nama : COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung7. Nama : DESAKNYOMAN PUTRIANI, SH.
    ,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung8. Nama : DEWA GD AGUNG MAHENDRA GAUTAMA,SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung9. Nama : ANINDITYA EKA BINTARI, SH., MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung10. Nama : PUTU RIZKY SITRAPUTRA, SH.
    GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : /7/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
    Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Surat/ Pen ggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan negeri Klungkung Nomor : Print13/P.1.12/Fd.1/07/ 2014, tanggal 17 Juli 2014 dan/atau Berita Acara Penyitaantertanggal 06 Nopember 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dariPengadilan Negeri Semarapura No. 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp, tanggal22 Oktober 2014 yang telah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan NegeriKlungkung adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-01-2007 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134K/Pid/2005
Tanggal 29 Januari 2007 — Mulianto ; Kejaksaan Negeri Selong
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulianto ; Kejaksaan Negeri Selong
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2012 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/ Pid.sus/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 19 Desember 2012 — IBRAHIM Kejaksaan Kraksaan
53 — 9
  • IBRAHIM Kejaksaan Kraksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Juli 2015 — ANWARI ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
51 — 14
  • ANWARI ;KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
    Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2Maret 2015 dengan nomor : 121/HK/III/2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut Telahmembaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 35/PID.Sus/Tpk/2015/PN.SBY, tanggal 17 Pebruari 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim ; Hal dari 84 Perk No. 35/Pid.Sus/Tip/2015e Penetapan Majelis Hakim No. 35/PID.Sus/Tpk/2015/PN.SBY, tanggal 17Pebruari 2015 tentang Penetapan hari sidang ; e Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan
    Hukuman serta mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono ) demi tegaknya keadilan ;Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umun telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan padatanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas Repliktersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap padapembelaannya ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 179/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2016 — MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
46 — 17
  • MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
    tanggal 26 September 2016 dan telah didaftar pada Register KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27092016 Nomor :253/HK.07/09/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan yangterkait penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Pasar Desa PlumpangKecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2019 ; Melakukan penilaian atas kecukupan data/buktiidokumen yang digunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara ; Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkandengan ketentuan yang berlaku ; Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihakpihakterkait bersama Penyidik Kejaksaan
    Negeri Tuban ; Melakukan penelaahan terhadap ketentuanketentuan yang dilanggar ; Melakukan penelaahan terhadap BAP dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban ; Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh ; Melakukan ekspose ; Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumentersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit ;Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang abhlilakukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala
    biaya keamanan sebesar Rp. 4.000.000. ( empat juta rupah ) ; Harian Ongkos Kerja (HOK ) Panitia sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluhHalaman 140 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYjuta rupiah ) ; Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 704.573.000, ( tujuh ratus empat jutalima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ) sedangkan sisanya sebesarRp. 195.427.000, ( seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluhtujuh ribu rupiah ) masih di Rekening Koppas Sukamaju sekarang sudah disitaoleh Kejaksaan
    yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :179/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 13 September 2016, putusan manaHalaman 174 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh DIANA RATNAWATI, S.H, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri PALUPI WULANDARI,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 12-10-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
Nurdiana
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Aceh Cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
60 — 13
  • Penggugat:
    Nurdiana
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Aceh Cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 140/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 20 Desember 2016 — - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA vs - Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu
112 — 57
  • - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA vs - Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu
    Kepala Kejaksaan NegeriKefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KadekWira Atmaja, S.H., Kundrat Mantolas, S.H., Nyoman AgusPradnyana, S.H., dan Parlindungan, S.H., berdasarkan suratkuasa khusus Nomor : SKK05/P.3.12/Gph.1/04/2016tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 33/LGS.SRT.KHS/IV/2016/PN Kfm,tanggal 18 April 2016, yang semua kuasa tersebut adalahJaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriKefamenanu
    NegeriKefamenanu.Bahwa pada akhir bulan Juni 2015, Tergugat selaku Jaksa Penyidikmelalui Frengki Melkianus Radja, SH., memanggil Penggugat viatelepon untuk diminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta untuk dimintaketerangannya sebagai saksi dalam perkara tersangka Drs.Vinsensius Saba.
    RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan TinggiNusa Tenggara Timur.
    SH bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah rahasia.Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dansikap sewenangwenang Tergugat yang semestinya berdasarkanketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apayang disangkakan karena menurut pasal tersebut tersangka berhakdiberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor :PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugatdengan tangan diborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan
    Penggugat dengan diperlakukan tidak semestinya yaitu diborgolsepanjang perjalanan baik didalam mobil tahanan maupun didalam pesawat terbang dari Kantor Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Kejaksaan RI. di Jakarta ke Kantor KejaksaanTinggi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan diakukanpenahanan tanggal 2 Juli 2015 (Surat Penahanan TingkatPenyidikan Nomor : PRINT11/P.312/Fd.1/07/2015) sampaiPutusan Nomor 140/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 8 dari 23 Halamandengan tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan dengan cara
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus
Register : 21-02-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kbm
Tanggal 14 Maret 2024 — Pemohon:
Lasminingsih
Termohon:
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
26 — 9
  • Pemohon:
    Lasminingsih
    Termohon:
    KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Putus : 06-07-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 01/Pra.Pid/2015/PN.BLG
Tanggal 6 Juli 2015 — LIBERTY PASARIBU LAWAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, DKK
188 — 163
  • LIBERTY PASARIBULAWANKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, DKK
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGISUMATERA UTARA DI MEDAN cq KEJAKSAAN NEGERI BALIGE cq CABANGKEJAKSAAN NEGERI BALIGE DI PORSEA, selanjutnya disebutSCQDABAL........cccessessssccecececsesensseeeceeeecceesssessnaeeeceeseseseseaeaeeeeeesesseeseees TERMOHONI;2.
    Nama :PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, S.H.Pangkat: Jaksa Pratama/Nip. 198003222006031001Jabatan : Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Balige2. Nama : EDUWARD, S.H.Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 197808232003121002Jabatan : Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Balige3. Nama : ZULHELMI, S.H.Pangkat : Jaksa Pratama/Nip. 198009012005011005Jabatan : Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Balige4.
    MONANG SITORUS, SH., MBA; Bahwa saksi dahulu adalah Bupati Toba Samosir periode tahun 20052010;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi;Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada saat pemeriksaan di KejaksaanNegeri Balige dan Cabang Kejaksaan
    Saksi TITO SIAHAAN;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum padaPemerintahan Kabupaten Toba Samosir tahun 2006;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi;Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi;Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksitidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea;Bahwa saksi pernah menjadi anggota penaksir harga bangunan Balai LatihanKerja
    Saksi HERMIN SIANIPAR, SH.; Bahwa saksi adalah Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dikabupaten Toba Samosir; Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige sebagai saksi; Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Baligedi Porsea sebagai saksi; Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Balige, saksi tidak pernahlagi diperiksa di Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea; Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas kasus Balai Latihan Kerja (BLK)antara
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-04-2012 — Upload : 30-05-2012
Putusan PN KLATEN Nomor 104/PDT.G/2011/PN.KLT
Tanggal 18 April 2012 — HARMAJI VS Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah c/q Kejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
77 — 10
  • HARMAJI VS Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah c/q Kejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
    PENGGUGAT ; Melawan:Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ci/qKejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, alamat Jl.Pemuda Selatan No. 82, Kabupaten Klaten ;Selanjutnya disebut sebagai ....................
    Kit.Padahal pada prinsipnya Tergugat Kepala Kejaksaan Negeri Klaten sematamata hanya menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku sertamenjalankan kebijakan pimpinan Kejaksaan RI sebagaimana Instruksi JaksaAgung No : OO4/A/JA/ 3/1994 tanggal 09 Maret 1994 tentang PengendalianPerkara Penting Tindak Pidana Umum, vide Peraturan Jaksa Agung RI No :PER036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang StandarOperasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, halini perlu ditegaskan
    GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA/ SALAH ALAMATSesuai dengan alasan kami, gugatan Penggugat selain telah kurang forumternyata gugatannya pun juga telah salah alamat / error in persona, hal mananampak jelas pada surat gugatannya yang telah mendudukkan KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cqKEJAKSAAN NEGERI KLATEN cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN,secara sendirian sebagai Tergugat, namun jika dihubungkan dengan identitaspekerjaan Tergugat, kenyataannya Penggugat telah
    HARMAJI, di mana di dalam perkara tersebutposisi Tergugat adalah atasan dari Penuntut Umum yang ditunjuk untukmenangani perkara, di mana tugas Tergugat selaku pengendalipenanganan perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukum tempatTergugat menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan, sedangkanPenuntut Umum sesuai dengan dictum Surat Perintah No.
    Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Kasi Tindak PidanaUmum Nomor : B2368/0.3.19/Es.1/12/2011, tanggal 07 Desember 2011,perihal Permohonan Eksekusi, yang ditujukan kepada ANDARNUGROHO, SH. DKK Advokat & KonsultanHukum, ( diberi tanda T 16 ) ;Foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor : 12/Akta.Pid/ 2011/PN.KIt. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3449 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2014 — KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034 K/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU VS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA
112 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/Pdt/2016/PT KPG., tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm., tanggal 30 Agustus 2016; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU VS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA
    ., memanggil Penggugat via telepon untukdiminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, JalanSultan Hasanudin Nomor 1 Jakarta untuk diminta keterangannya sebagaisaksi dalam perkara tersangka Drs. Vinsensius Saba. Pada tanggal 1 Juli2015 Penggugat dengan iktikad baik datang ke Kantor Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI di Jakarta, sesuai permintaanTergugat dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Drs.
    Nomor 1034 K/Pdt/2017Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara TahunPelaksanaan 2011:Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 1Juli 2015 dengan cara sewenangwenang Tergugat telah merampaskemerdekaan Penggugat dengan cara memborgol tangan Penggugatkemudian dibawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhususKejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.Penggugat dalam
    , bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah rahasia.Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dan sikapsewenangwenang Tergugat yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karenamenurut pasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentangapa yang disangkakan,;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugat dengan tangandiborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan
    Nomor 1034 K/Pdt/2017Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat asal) adalah selaku penegak hukumyang diberikan kewenangan oleh UndangUndang yaitu Pasal 284 ayat(2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanajJuncto Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukumacara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan RI, dan Pasal 26 =Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang =Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI NUSATENGGARA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pdt.Bth./2017/PN.Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
83 — 74
  • I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,yang beralamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, SamarapuraTengah, Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebutTERBANTAH ;Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Pat.Bth./2017/PN.Dps.2. DR. WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung (Sesuai KTP) dan jalan Prof.
    BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK PEMBANTAH/PELAWAN ERROR INPERSONABahwa Pembantah/Pelawan dalam mengajukan Bantahan/PerlawananNomor : 45/Pdt/Bth/2017/PN.DPS terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di JIn.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di Jln.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat diJalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura Tengah, Klungkung, Bali, untukselanjutnya disebut TERBANTAH ;2. DR.WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (sesuaiKTP) dan jalan Prof.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 11-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm
Tanggal 3 Januari 2024 — Penggugat:
Rosaliana
Tergugat:
Pemerintahan Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi aceh cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
29 — 19
  • Penggugat:
    Rosaliana
    Tergugat:
    Pemerintahan Republik Indonesia cq Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi aceh cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe