Pengadilan Tinggi Agama Medan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus yang tegasatau tidak menyebutkan secara spesifik dikuasakan untuk mengajukan permintaanbanding, yang menjadi dasar Penerima Kuasa mengajukan banding atas perkara ini,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa Pembandingtidak sesuai dengan pasal 199 ayat (1) RBg jo SEMA nomor 2 tahun 1959 dan SEMAnomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo, tidak memenuhi syarat formil, atautidak mempunyai /egal

Sehingga pernyataan banding yang ditanda tangani kuasa tidak sahdan tidak mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan banding atasPutusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb pada tanggal 30Januari 2014 Masehi tidak sah, karena diajukan oleh kuasa Pembanding tidakmempunyai /egal standing atau tidak berkualitas untuk mengajukan banding atasperkara ini, dengan demikian banding Penggugat

hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 18Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum menjalankanprofesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengansungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil,Kuasa Hukum/Advokat harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan olehundangundang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (/egal

tidak akan menghadirkanPemohon inperson dengan alasan sudah dikuasakan oleh Pemohon, kemudianMajelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggillangsung Pemohon inperson, namun Pemohon inperson tidak hadir hanya diwakilioleh Kuasa Hukum/Advokat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum/Advokat Pemohon yang belumbersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya, tidakmempunyai /egal

standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara a quo,maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh undang undang,bagi Kuasa Hukum/Advokat yang belum bersumpah di depan Pengadilan Tinggitidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatanperbuatan/tindakantindakanhukum untuk dan atas nama Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan, karenatidak memiliki /egal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagaiPemohon.

bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut;buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebutMenimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangkamemutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak,maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinanPemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar parapihak memiliki egal

standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon danTermohon, terlebin dahulu akan mempertimbangkan J/egal standing pihak(status perkawinan Pemohon dan Termohon);Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antaraPemohon dan Termohon, Pemohon melalui

tersebutharus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan MajelisMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon danTermohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara CeraiTalak ini;Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalahjalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melaluikuasanya dan menjadi /egal

sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan PresidenNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of TheChild (Konvensi tentang HakHak Anak);Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN AmrMenimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokokpermohonan a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas daripermohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalammemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kKedudukan hukumatau /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Para Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /egal standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19

berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan (vide bukti P1, P2 dan P3), halini juga dikuatkan dengan keterangan Chelsia Jeane Tumbol. dan Saksi MartoRumengan yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari Anak HeydiSintia Rumengan yang bersangkutan bahwa orang tua dari Anak Heydi SintiaRumengan adalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikianyang memiliki kedudukan hukum atau J/egal

standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahNoldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikian /egal/ standing NoldyRumengan dan Merry Rindengan sebagai Para Pemohon dalam permohonan aquo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang

, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah

Adapun setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia anaknyadiasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai bapaknya sehingga Pemohon dalamhal ini memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anakadalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin,sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilin yang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohontelah

uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anaktersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilihyang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat bertindak secarahukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan tanpamemerlukan penetapan pengadilan terlebin dahulu karena orang tua bagianaknya adalah merupakan wali menurut hukum atau /egal

mandatory (legalrepresentative);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan /egal mandatory (legalrepresentative) adalah seseorang atau badan yang dengan sendirinya menuruthukum bertindak mewakill orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa.

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN;Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AP), pada pokoknyamemberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepadaHalaman 15 dari 30 hal.

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam permohonan fiktif positif a quo, dalamkaitannya dengan aspek /egal standing ini, Pemohon pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohonuntuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Kutipan CDesa, serta untuk melakukan penandatanganan dan ataumenandatangani Berkas Sporadik atas nama Pemohon ACHMADABUL

Oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan sengketaPermohonan fiktif positif ke Pengadilan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis pada persidangan terbuka untuk umumsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis,tanggal 25 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan kepadaTermohon dengan surat permohonan Nomor043/PKRT/LF.ZS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang

diDesa Manyar Sidomukti tersebut; Bahwa benar terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohonsesuai Surat permohonannya, sampai saat ini tidak dalam keadaansengketa dan sejak lama dikuasai oleh Pemohon dan belum pernahdisertipikatkan; Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukanpermohonan suratsurat yang berkaitan dengan objek tanahsebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Desa ManyarSidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aspek /egal

hukum untuk mengajukanPermohonan ke Pengadilan sebagai akibat tidak ditetapbkannya Keputusandan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggapdikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPe@Merintahan, 2o ene n nnn nen en een nn nnn nn nent nn ene enn en eeenneeMenimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok permohonan,tanggapan, bukti surat, keterangan saksisaksi yang diajukan oleh parapihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan denganpermasalahan hukum /egal

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal

ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal

(2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor48/16/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Rumbia dan mendalilkan bahwa antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus, olehkarena itu Penggugat memiliki egal

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengandemikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonissejak tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugatketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dan Tergugattidak memberi nafkah pada Penggugat;3.

Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan Suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak adaharapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firmanAllan SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21:Le IgiSaud Lely jl pSauail yo oS sl> vl abl yooUg )S2iu egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

2007 MahkamahAgung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, selain itu penggunaan kewenangan yang dimiliki Penggugatbersifat limitatif/ada batasannya karena penggunaan kewenangan yangdimiliki Penggugat dalam bertindak dimuka umum untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud UU Perlindungan Konsumen dan bukan untukkepentingan individual sehingga tidak menggeneralisasi semuakepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya, sehinggaPenggugat secara formal tidak memiliki /egal

Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semendadapat diterima sampai dengan derjat ketiga yang dibuktikan suratketerangan kepala desa/lurah.Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan tolak ukurkeadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundangundangan di Indonesia telah mengenal dan mengakomodir gugatan kelompok(class action) dan hak gugat organisasi (/egal standing/ius standi), salahHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.satunya

sehingga LPKSM bisamengajukan gugatan di pengadilan berupa gugatan kelompok/class actionataupun gugatan organisasi/legal standing, sedangkan gugatan oleh LPKSMyang menggugat untuk kepentingan individu/pribadi konsumen tidak diakomodirdan tidak dibolehkan jika dikaitkan dengan tugas dari LPKSM tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat/YAPEKNAS dalam gugatannya (halaman1 sampai dengan halaman 4), telah menguraikan alasan Penggugat melakukanHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 30/Pat.G/2015/PN Siw.gugatan /egal

/standing untuk mengajukan gugatan dan beracara di peradilan umumsebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaeksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pertama mengenai Penggugatsecara formal tidak memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan danberacara di peradilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah beralasanhukum

Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaarad);DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalahsebagaimana tersebut diatas;Mneimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaikapasitas/hak menggugat (/egal

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.

Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan

peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal

standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan

Pdt.G/2020/PTA.BtnBahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 yang digunakan olehkuasa hukum sebagai dasar kuasa hukum untuk bertindak, untuk dan atas namapemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding, tetapi dalam SuratKuasa Khusus tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan untuk mengajukanbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pertimbangan tentang /egal

Oleh karena surat kuasa tidak mencantumkan untukmengajukan upaya hukum banding maka kuasa yang menandatanganipermohonan banding tersebut tidak mempunyai /egal standing, maka dengannyamenjadi cacat formal, akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakantidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak diterima, maka materil dalam gugatan perkara a quo tidak lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Pwk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal

PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal

sesuaipasal7ayat(1)PeraturanMahkamahAgungNomor1 Tahun2008,makaterhadap para pihaktidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu) akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukanhukum (/egal standing) Penggugatdalam gugatan a quo sebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Tebet, sesuai dengan buku kutipan akta nikah, yangdikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, sebagailembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan, sehinggaPenggugat dikualifikasikan sebagai pihak

Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulanSeptember 2011, dan sejak kepergiannya tersebut, tidak pernah kembali,dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini ;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugat

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk