50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartani, akan tetapi ayahkandung serta kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sedangkanPemohon tidak mempunyai saudara laki laki sehingga yang harus bertindaksebagai wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki laki dari ayakPemohon) yang

Hairani ; Bahwa paman Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidaksesuai dengan syariat Islam; Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio); Bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan calon suaminya telahmengajukan permohonan kepada

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

oleh karena permohonan banding dalam perkaraini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding dan masih dalamtenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4)Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sertapermohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang beperkara (incassu Pembanding/ Tergugat) yang memiliki kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dan/atau memiliki /egal

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan bandingtersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelahmempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara inidi tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatitive, proses pemanggilan, /egal standing para pihak, usahamendamaikan, upaya mediasi oleh

litigasi;Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan /egalstanding Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal23 UUPK;10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum,Jasa Hukum yang meliputi Pemberi Pelayanan Hukum (legal service),Pemberi Nasehat Hukum (/ega/ advice), Pemberi Konsultan Hukum (/ega/consultan), Pemberi Pendapat Hukum (/ega/ opinion), Pemberi InformasiHukum (legal information) menyusun kontrak (/egal

Norbianto, Moh.Fajaruddin, tidak mempunyai /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara gugatan a quo karena tidak bertindak untukkepentingan umum serta tidak menunjukkan dokumendokumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;Ill. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia /.c.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang dalam suratgugatannya (halamani surat gugatan) yang mengajukan gugatan dalamperkara a quo atas dasar hak gugat organisasi atau /egal/ standing/ius standl;Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia (LPKNI) yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang yang dalam perkara a quo diwakili oleh

Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/2016dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1)Huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

advice); Pemberi konsultan hukum(legal consultan); Pemberi Pendapat hukum (/ega/ opinion); pemberiinformasi hukum (/egal information) menyusun kontrak (/egal drafting)membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien di Pengadilan(legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma (legal aid);Hal 33 dari 38 hal Put.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 4UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukumPembanding tersebut dinyatakan memiliki /egal standing untuk mewakiliPembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PengadilanAgama Surabaya tersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepadaErna Rahmawati, S.H.

Dengan demikianberdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasahukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki egal standing untuk mewakiliTerbanding dalam beracara ditingkat banding;Menimbang, bahwa dalam sidang pertama tanggal 1 Desember 2020Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan suratpersetujuannya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk beracara secaraelectronic (ecourt).

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernamaNiman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Sharipudin Bin Usman danKohar Bin Japar,

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokop!

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0564/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

Menyatakan Para Pelawan tidak memiliki egal standing untuk mengajukanperlawanan dalam perkara a quo;Dalam ProvisiMenyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);2. Menghukum Turut terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan perkara aquo;3.

terdapat sejumlah gugatan dengan materi gugatan yangsama persis dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewjsde), sepertiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.GLL/2016/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 September 2016, PutusanNomor1064/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 22 Mei 2019 dan Putusan Nomor115/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 28 Agustus 2019,karenanya gugatan perlawanan a quo mengandung unsur nebis in idem; Para Pelawan bukan pemilik SHGB 1483/Gondangdia, sehingga tidakmemiliki egal

Menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai /egal standing dalammengajukan perlawanan Hak Eksekutorial Pembeli Objek Lelang dalamperkara a quo;3. Menyatakan gugatan Para Pelawan Nebis In IdemDalam Provisi Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapatditerima;2. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaatiputusan perkara a quo;3.

CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Erwin Herryansyah, S.H, Advokat pada pada Kantor ErwinHerryansyah, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di LBHC JalanSiti Bordedar (mesjid

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2020/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari2020 3.26 Menimbang bahwa berdasarkan uraian 3.25 Pemohon tidakHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRmemenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal standing) sebagai Pemohon dalamPenyelesaian Sengketa a quo.Maka berdasarkan pertimbangan yang ngawur ini dan tidak ada dasar hukumnya,maka Majelis Komisioner yang tidak cerdas ini membuat keputusan Pemohon tidakmemiliki kKedudukan hukum (/egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa informasi;c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketainformasi;d.

informasi.(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untukmenerima ataupun menolak permohonan.Bahwa karena Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukum telahmelengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perobahan dengan SK MENKUMHAMAHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P9 dan P10 makaPemohon keberatan mempunyai kedudukan hukum (/egal

Permintaan Informasi memiliki relevansi dengan Tujuan PermohonanBahwa sesuai dengan Tujuan PKN sesuai /egal/ standing diatas antara lainBerperan serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi untukmencapai pemerintahan yang bersih,Transparansi dan Akuntabel sesualamanat PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalampembrantasan korupsi atas dasar ini lan PKN melakukan Peran Sertamasyarakat dengan cara Pengawasan masyarakat dan atau Kontrol sosial,dan dalam pelaksanaan pengawasan

bidang transparansi keuangan,bukan berarti tidak dilakukan uji kKegunaan dan dengan serta merta dapatmemperoleh dan menggunakan informasi publik yang dimohonkan, tanpa diketahuipasti untuk apa dan bagaimana tindak lanjut atas informasi yang dimohonkantersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Komisioner yang padapokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasidengan alasan Pemohon Keberatan tidak memiliki /egal

PengadilanAgama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadikewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintahhalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwaPemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam,oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalam perkara a quosebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun

telah memenuhi syarat untukbertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihakuntuk beracara di muka persidangan perkara ini;Pertimbangan tentang Perdamaian dan MediasiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanhalaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkaraini, ditunjuk beritaacara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yangmerupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agamasebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa untuk membuktikan /egal

mengenai peristiwaperkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentikyang bernilai sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewiskracht) danmaterinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon danTermohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki /egal

No. 26/Pdt.G/2017/PA Mrs.dari perspektif kemanfaatan hukum (/egal utility), permohonan Pemohon dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut dimuka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang

memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut