cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei2015 di Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Janan, namun pernikahantersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya, ParaPemohon memiliki egal

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

oleh karena permohonan banding dalam perkaraini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding dan masih dalamtenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4)Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sertapermohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang beperkara (incassu Pembanding/ Tergugat) yang memiliki kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dan/atau memiliki /egal

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan bandingtersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelahmempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara inidi tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatitive, proses pemanggilan, /egal standing para pihak, usahamendamaikan, upaya mediasi oleh

Atasdasar hukum tersebut, maka permohonan banding a quo secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif Pengadian Agama Bukittinggi, proses pemanggilan, usahamendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal standing para pihakberperkara, jawab menjawab dan pembuktian saksi Penggugat, yangditerapkan

oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mengacu pada ketentuanhukum acara yang berlaku dengan dasar hukum sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkatpertama patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yang benar dalammemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara ini sebagaimanamestinya, namun demikian dipandang perlu mempertimbangkan ulang perkaraini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi in judicio)dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai buktiautentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,sehingga suami dan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang

memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.MrHalaman 8 dari 13tahun 1989 yang telah diubah

yangtembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding IIdan Turut Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Bdg.Urusan Agama Kecamatan Sukasari, sedangkan Pemohon pada saat inisudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama lagi, olehkarena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum IslamPemohon tidak berhak mengawasinya, oleh karena itu sudah tidakmempunyai /egal standing untuk mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan

Pasal61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, mempunyai /egal/ standing untukmengajukan banding;Menimbang, bahwa pada Tingkat Banding Pembanding telahmemberikan Kuasa khusus kepada , S.u.Advokat/Legal Consultants Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) pada Kantor Hukum I, SH & REKANberalamat di QM, Kota Tarakan, Provinsi KalimantanUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.11/SK.u

pertimbangan tersebut di atas makakedudukan U, 2 S.H, )sselaku = kuasa) hukum dariPembanding yang menandatangani Akta Permohonan Banding untukberperkara di Pengadilan Tingkat Banding dipandang tidak memenuhisyarat formil untuk bertindak sebagai Advokat/kuasa hukum untukmewakili kepentingan Pembanding (qi), sehingga dengandemikian permohonan banding atas putusan cerai talak yang diajukan diPengadilan Tinggi Agama Samarinda, dipandang telah diajukan olehorang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai /egal

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;3. Gugatan Penggugat daluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);2. Gugatan kabur (obscuur libel);3. Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta, dengan Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.YK.

litigasi;Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan /egalstanding Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal23 UUPK;10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum,Jasa Hukum yang meliputi Pemberi Pelayanan Hukum (legal service),Pemberi Nasehat Hukum (/ega/ advice), Pemberi Konsultan Hukum (/ega/consultan), Pemberi Pendapat Hukum (/ega/ opinion), Pemberi InformasiHukum (legal information) menyusun kontrak (/egal

Norbianto, Moh.Fajaruddin, tidak mempunyai /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara gugatan a quo karena tidak bertindak untukkepentingan umum serta tidak menunjukkan dokumendokumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;Ill. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia /.c.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang dalam suratgugatannya (halamani surat gugatan) yang mengajukan gugatan dalamperkara a quo atas dasar hak gugat organisasi atau /egal/ standing/ius standl;Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia (LPKNI) yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang yang dalam perkara a quo diwakili oleh

Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/2016dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1)Huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

advice); Pemberi konsultan hukum(legal consultan); Pemberi Pendapat hukum (/ega/ opinion); pemberiinformasi hukum (/egal information) menyusun kontrak (/egal drafting)membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien di Pengadilan(legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma (legal aid);Hal 33 dari 38 hal Put.

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo. karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hartani, akan tetapi ayahkandung serta kakek Pemohon tersebut telah meninggal dunia sedangkanPemohon tidak mempunyai saudara laki laki sehingga yang harus bertindaksebagai wali nikah adalah paman Pemohon (saudara laki laki dari ayakPemohon) yang

Hairani ; Bahwa paman Pemohon tersebut menolak untuk menjadi wali nikahPemohon dengan alasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidaksesuai dengan syariat Islam; Bahwa bila wali nikah enggan menikahkan, maka calon mempelaiperempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepadaPengadilan Agama (vide Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 139); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal

Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal standing) dalam permohonan a quo (/egitima persona standiin judicio); Bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan calon suaminya telahmengajukan permohonan kepada

cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal

dipanggil secara resmi dan patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, hal initelah sesuai dengan amanat Pasal 145 dan 146 RBg, Oleh karena itu sebelumMajelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara inidiputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal149 ayat (1) R.BgMenimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulumempertimbangkan /egal

UndangUndangNo. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasukkompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan AgamaTernate;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohonadalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2010,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, sertamerupakan /egal

Dengan demikian berdasarkan Pasal 4UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukumPembanding tersebut dinyatakan memiliki /egal standing untuk mewakiliPembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PengadilanAgama Surabaya tersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepadaErna Rahmawati, S.H.

Dengan demikianberdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasahukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki egal standing untuk mewakiliTerbanding dalam beracara ditingkat banding;Menimbang, bahwa dalam sidang pertama tanggal 1 Desember 2020Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan suratpersetujuannya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk beracara secaraelectronic (ecourt).

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaikedudukan hukum (/egal standing) Penggugat dalam gugatan aquo sebagaiberikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Pancoran, sesuai dengan buku kutipan akta nikah,Putusan 0603/Pdt.G/2014/PA.JS., Halaman 9 dari 15yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,sebagai lembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan

Bahwa, sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah memberikannafkahkepada Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugatdan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan buktitersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quokarena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

PengadilanAgama Kabupaten Malang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadikewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintahhalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwaPemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam,oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalam perkara a quosebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun

telah memenuhi syarat untukbertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihakuntuk beracara di muka persidangan perkara ini;Pertimbangan tentang Perdamaian dan MediasiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah (vide bukti P.9), karenanya Pemohon danTermohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi inJudici), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai /egal

standingdalam perkara a quo dan Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukanhalaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgpermohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.