M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon perkara No.259/Pdt.P/2020/PN.Mks, dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

259/Pdt.P/2020/PN Mks

259 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Nomor 259 K/Padt.SusPHI/2021713.14.15.16.(7.8.19.80.81.82.83.bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Gang Tanete, JalurIll, RT 17, Dis.

Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/202184.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95:Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Mimika, Papua 99910;SAPRUDDIN, warga negara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Nangka Komp. Manado, Ds.

Nomor 259 K/Padt.SusPHI/2021 T53 Rp.334,375,122. Rp.140,905,641, Rp.113.782.461, Rp.0, Rp.79.687.020,T54 Rp.233,386,475, Rp.32,811,869, Rp.64.006.030, Rp.0, Rp.136.568.576,T 55 Rp.145,695,275, Rp.17,741,611, Rp.0, Rp.0, Rp.127.953.664,T56 Rp.273,513,645.

Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2021membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensiapabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap;12.

Nomor 259 K/Padt.SusPHI/2021

Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor:259/DPPPHPU/2014 adalah sebagai berikut:MengadiliDalam Provisi Menolak Permohonan Provisi Pemohon;Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon;Halaman 2 dari 17 hal. Put.

Bahwa akibat Putusan Tergugat Nomor 259/DPPPHPU/2014 tanggal 9 September 2015 Penggugat diberhentikan darikeanggotaan Partai Demokrat dan sekaligus berakibat pada statuskeanggotaan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TanggamusTahun 20142019;Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya secara hukum PutusanTergugat Nomor 259/DPPPHPU/2014 tanggal 9 September 2015dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Bahwa Putusan

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/TurutTergugat dalam eksepsi dan jawaban tanggal 26 Januari 2016 padaangka 2 halaman 3 s/d 4 telah mengakui bahwa Putusan MahkamahPartai Demokrat Nomor 259/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September2014 terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuanatau pasal yang dilanggar oleh Penggugat. Bahwa Putusan MahkamahPartai Demokrat Nomor 259/DPPPHPU/2014 tanggal 16 SeptemberHalaman 12 dari 17 hal. Put.

Bahwaketidakkonsistenanpenerapan ketentuan pasal pada Putusan Mahkamah Partai DemokratNomor 259/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 telah diakui secaranyata dan jelas oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban tertanggalHalaman 13 dari 17 hal. Put.

Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 259/DPPPHPU/2014tanggal 16 September 2014 (vide bukti P 1); danb.

259/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Chd.SALINANCibadak dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2019/PA.Cbdmengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :1.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Chd.SALINANsekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon danPemohon II beragama Islam);8.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Cbd.SALINANBahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohonmenyampaikan buktibukti tertulis sebagai berikut :Bukti P1.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Chd.SALINANberpendapat bahwa dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II telahterbukti kebenarannya;Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan denganibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 259 yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : Pengakuan seseorangbahwa ta telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkansahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksiyang adil;Menimbang, bahwa

Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Cbd.SALINANPupu Saripuddin, S. AgHalaman 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 259/Pdt.P/2019/PA.Cbd.

259/Pdt.G/2013/PA.Bkt

SALINAN PUTUSANNomor 259/Pdt.G/2013/PA.BktBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara:PENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KabupatenAgam,sebagai Penggugat;Melawan :TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan

dahulu Jualan, tempat tinggal dahulu di KabupatenAgam, tempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnyadiseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 23 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Bukittinggi dalam register Nomor: 259/Pdt.G/2013/PA.Bkt, tanggal 23April 2013 dengan dalildalil gugatan sebagai

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, olehkarena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cumaCuma(prodeo).Hal dari 6 Pts.Nomor: 259/Pdt.G/2013/PA.Bkt3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Koto Tangah,pada tanggal 17 September 2004, yang dibuktikan dengan Kutipan AktaNikah Nomor: 450/35/IX/IX/2004 tanggal 17092004 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tilantang Kamang.4.

Setelah Majelis Hakim memeriksatentang keadaan miskin Penggugat, dan telah menjatuhkan Putusan SelaNomor: 259/Pdt.G/2013/PA.Bkt tanggal 11 September 2013 yang amarnyaberbunyi memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo /Cuma Cuma;Hal 3 dari 6 Pts.Nomor: 259/Pdt.G/2013/PA.BktBahwa pada hari sidangsidang selanjutnya Penggugat dan Tergugattidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadapsebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari JurusitaPengadilan

Biaya Materai Rp. 6.000,Hal 5 dari 6 Pts.Nomor: 259/Pdt.G/2013/PA.BktJumlah : Rp.211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah)Bukittinggi, 12 Oktober 2013salinan ini sesuai dengan aslinyaPanitera,tidRISWAN, SH

259/Pdt.G/2014/PN.Tng

Put.No.259/Pdt.G/2014/PN.Tng.ditetapkan sebagai asset boedel Pailit PT.

Put.No.259/Pdt.G/2014/PN.Tng.12.13.14.asset boedel pailit PT.

Put.No.259/Pdt.G/2014/PN.Tng.2.3.

Put.No.259/Pdt.G/2014/PN.Tng.11.12.13.14.15.16.17.18.19)20.Pelaksanaan Lelang Asset PT.

Put.No.259/Pdt.G/2014/PN.Tng.Hal. 52 dari 51 hal.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

259/Pdt.G/2020/PA.Botg

PENETAPANNomor 259/Pdt.G/2020/PA.Botg

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.P/2016/MS.Kc dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

259/Pdt.P/2016/MS.KC

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok TimurNomor 298/888/259/ KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan3.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:298/888/259/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 253.

Bukti P9 Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor298/888/259/KPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asili) ;10. Bukti P10 Surat Penggugat / Nyoman Adiwijaya, S.

Bukti T2 won n nnn nnn nana nnn nnn =n 2 = Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 28298/888/259/KPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asili) ;3.

Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok TimurNomor: 298/888/259/KPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 29 April 2019;4.

259/Pdt.G/2018/PA.Smn

PUTUSANNomor 259/Pdt.G/2018/PA.SmneaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Desember 1976,agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan StrataI, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Slemansebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya

, 02 Mei 1974, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kota Surabayasebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal14

Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 September 2002, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, KotaSurabaya (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxx/2002)Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Smntertanggal 30 September 2002 , yang pada saat itu Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus jejaka;2.

XX XXXXXXXXXX, UMur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN ,bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sleman, Saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa saksi kenal Penggugat dan TergugatHalaman 4 dari 11 putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Smn2.e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 antaraperawan dan jejaka.e Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniaiketurunan satu orang anak lakilaki bernama xxxxxxxxxxxx

Rosmaliah, S.H., M.S.I.Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.SmnHakim Anggota,Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.Panitera Pengganti,Drs.H.Muslih, S.H.,M.H.Perincian biaya :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 300.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp391.000,00( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Smn

259/Pdt.G/2017/PA.Grt

Salinan PUTUSANNomor 259/Pdt.G/201 7/PA.GrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SD tempat kediaman di Kp.

No. 259/Pdt.G/2017/PA.GrtNomor 173/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarangpawitan, Kabupaten Garut pada tanggal 02 Agustus 1982 ;Bahwa setelah Pernikahan tersebut Tergugat mengucapkan Sighat takliktalak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahkediaman bersama di Kp.

No. 259/Pdt.G/2017/PA.Grt8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumahtangga dengan Tergugat karena apabila diteruskan akan lebih banyakmadharatnya daripada maslahatnya sehinga tujuan Perkawinansebagaimana diamanatkan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia tidakakan terwujud;9.

No. 259/Pdt.G/2017/PA.GrtMenimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undang Nomor7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat orang yang tidakmampu, maka berdasarkan Penetapan Sela Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.

No. 259/Pdt.G/2017/PA.Grt

259/PID/2018/PT MKS

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2018Nomor : 259/PID/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2018Nomor : 259/PID/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera PenggantiHal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.259/PID/2018/PT.Mksuntuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam tingkat banding ;3.

Putusan No.259/PID/2018/PT.Mks3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kKemudian hariada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahunberakhir ;4.

Putusan No.259/PID/2018/PT.Mksmemperhatikan aspek keseimbangan keadilan antara kepentingan terdakwadengan kepentingan korban dan masyarakat ;4. Bahwa tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeraan, efek penggentaran,dan pembinaan ;5.

Putusan No.259/PID/2018/PT.MksBanding tersebut masih memenuhi persyaratan tenggang waktu untukmengajukan permintaan banding sehingga dengan demikian secara formalpermohonan banding tersebut dapat diterima menurut ketentuan pasal 233 ayat(2) KUHAP.

Putusan No.259/PID/2018/PT.MksH.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH., Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,ttd ttd MADE SUPARTHA, SH.MH. AHMAD GAFFAR, SH.MH.ttdH. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,ttdH.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.259/PID/2018/PT.MksHal. 24 dari 23 Hal. Putusan No.259/PID/2018/PT.Mks

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2019/PA Kph. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

259/Pdt.G/2019/PA.Kph

PUTUSANNomor 259/Pdt.G/2019/PA Kph.SyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Simpang Kota Bingin 17 Juli1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawanpada CV Bio Karya lte, bertempat tinggal di KabupatenKepahiang, sebagai Penggugat;melawanTergugat

No. 259/Pdt.G/2019/PA Kph.2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanggadi rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Kota Bingin selamalima bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di KelurahanSukamerindu sampai akhir berpisah;3.

Put.No. 259/Pdt.G/2019/PA Kph.Kepahiang, Selama berpisah sejak tanggal 14 April 2014 hingga KiniPenggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;6. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat;7.

Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2019/PA Kph. dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);Hal 4 dari 5 hal.

Put.No. 259/Pdt.G/2019/PA Kph.Hal 6 dari 5 hal. Put.No. 259/Pdt.G/2019/PA Kph.

259/B/2018/PT.TUN.MDN

FORMUL02/PROKSI01/KIMP U T U S A NNomor: 259/B/2018/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkatbanding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu diJalan Peratun Komplek Medan EstateMedan, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang

MERIWATI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan mengurus rumahtangga,bertempat tinggal di Jalan Perumahan KuantanHalaman2daril0 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMJaya Blok N. No.14.

N.3 & N.4Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai PARATERGUGAT il INTERVENSI/TURUTTERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata USaha Negara Medan tersebut;Halaman3daril0 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTelah membaca;1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:259/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 3 Januari 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa2.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor: 16/G/2018/PTUNPBR tanggal 27 September3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 259/PEN.HS/2019/PTTUNMDNtanggal 12 Pebruari4.

,M.A.P.Halamanl10daril0 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPanitera Pengganti,DANIEL H. SIAGIAN, SH.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Putusan ......... Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Putusan ........ Rp. 5.000,3. Biaya Proses Perkara ........... Rp. 239.000,JUMI AN Lee Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiahHalamanilldaril0 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUNMDN

Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Tte, dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

259/Pdt.G/2019/PA.Tte

M E N E T A P K A N- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;- Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

259/Pdt.G/2017/PA.Tgr

PENETAPANNomor 259/Pdt.G/2017/PA.TgrZa DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten KutaiKartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

perkara harus dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; Menyatakan perkara Nomor 259

,Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.Tgr 2Perincian Biaya Perkara:Hakim Anggota,ttd.Drs. Zulkifli Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2017/PA.TgrBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanRedaksiMeteraiJumlahHakim Anggota,tid.Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.IPanitera Pengganti,tid.Dra. Hj. Ummu Kulsum: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 2.450.000,00Rp 5.000,00: Rp 6.000,00Rp 2.541.000,00Tenggarong, 2 Mei 2017Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,Rumaidi, S.Ag.

259/G/2017/PTUN-JKT

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 259/PENDIS/2017/PTUNJKT., tanggal 8 Desember 2017, Tentang PenetapanPemeriksaan dengan Acara Biasa dalam perkara ini;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 259/PENMH/2017/PTUNJKT., tanggal 8 Desember 2017, Tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim dalam perkara ini;Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakara Nomor:259

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.13.14.15.16.17.Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 baru berlaku sejaktanggal 06 Juni 2010.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Bahwa dalil/alasan Penggugat ini mengadaada dan hanya untuk membeladir.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Penguatan Hukuman Disiplin A.n. SULASTRI, S.STP, NIP.197803171998102001.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.

259/Pdt.G/2019/PA.Mrk

PUTUSANNomor 259/Pdt.G/2019/PA.MrkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai gugat pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut antara :xxx, NIK 910101641086xxx, lahir di Watubara, 24 Oktober 1986, umur 32tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Guruhonor, tempat tinggal di JI. xxxx.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorHalaman 1 dari 19Putusan No. 259/Pdt.G/2019/PA.MrkUrusan Agama Distrik Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikahnomor : xxxx/60/X/2009, tanggal 22 Oktober 2009;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpulbersama sebagai suami isteri di xxxx, kemudian pindah ke Jl.

resmi dan patut, berdasarkan relaas / suratPanggilan Nomor 259/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 03 September 2019,ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;Bahwa, proses mediasi perkara ini tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan pada sidang pertama dan kedua;Halaman 4 dari 19Putusan No. 259/Pdt.G/2019/PA.MrkBahwa, pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberikannasihat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;Halaman 15 dari 19Putusan No. 259/Pdt.G/2019/PA.Mrk2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masingmasing sebagaipasangan suami istri;3.

259/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA Mrstanggal 18 September 2020, Pemohon mengajukan permohonanDispensasi Kawin dengan dalildalil sebagai berikut ;1.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA Mrsmemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yangamarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernamaSunarti binti Saharuddin untuk menikah dengan seorang lakilakiyang bernama Muliadi bin Baharuddin;3.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA Mrs3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309091006200003 tertanggal 11 Juni2020, atas nama Sinar, yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, bermeterai cukupdan diberi cap Pos lalu diberi tanda bukti P3;4.

Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA Mrstua /wali calon suami anak Pemohon agar keduanya dapat mendamping!

Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA MrsPerincian biaya perkara : Pendaftaran : Rp 30.000,002. Administrasi : Rp. 50.000,003. Panggilan : Rp 130.000,004.Panggilan PNBP ; Rp. 10.000.00.5. Redaksi :Rp 10..000,006. Meteral : Rp 6.000,00Jumlah : Rp. 306.000,00( tiga ratus enam ribu rupiah )Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama MarosHal 17 dari 16 hal. Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA MrsHal 18 dari 16 hal. Penetapan No. 259/Pdt.P/2020/PA Mrs

259/Pdt.P/2018/PA.Mj

PENETAPANNomor 259/Pdt.P/2018/PA.MjZo ,SeaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebe 9erkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Syahrul bin Rustan pendidikan SD,di Lingkunganatan BanggaePengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang

, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan registerperkara Nomor 259/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan halhal sebagaiberikut :Hal. 1 dari 10 Hal.

Penetapan No.259/Pdt.P/2018/PA.Mj. Bahwa antara Pemoho. Bahwa saat.

Penetapan No.259/Pdt.P/2018/PA.MjBahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Pemohonll;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10Oktober 2009 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, KecamatanBanggae, Kabupaten Majene;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung(saudara ayah) Pe a Imran, karena ayah kandung PemohogBahwa yang n d Teppo, bernamaHasbi;Bahwa ya ah Nasrul danPodeng;Bahwa Pemohon Ilberupa m yayar tunai;Bahwa s

Penetapan No.259/Pdt.P/2018/PA.MjHakim Anggota Ketua Majelis,Hairil Anwar, S.Ag Hairil Anwar, S.Ag. Dwi Anugerah, S.H.,Panitera Pengganti,li, S.H.Perincian biaya :PendaftaranATK PerkaraPanggilanRedaksiMeteraiJumlah :Rp(dua ratus enam ribu rupWatuk SalinanHal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Padt.P/2018/PA.Mj