Ditemukan 2063165 data
Pembanding/Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur Diwakili Oleh : Edison Dahlan, SH
Terbanding/Penggugat : Sarwan Efendi
60 — 19
Pembanding/Tergugat I : Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo Diwakili Oleh : Edison Dahlan, SH
Pembanding/Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur Diwakili Oleh : Edison Dahlan, SH
Terbanding/Penggugat : Sarwan Efendi
TABUNG
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA KECAMATAN PETAK MALAI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG JALA KEC. PETAK MALAI KAB. KATINGAN
Intervensi:
WANSON, S.E
212 — 164
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Tumbang Jala, Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan Tanggal 27 November 2019;
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Tumbang Jala, Nomor : 02/BPD-TJ/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kabupaten Katingan Tanggal 27 November 2019;
Penggugat:
TABUNG
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG JALA KECAMATAN PETAK MALAI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG JALA KEC. PETAK MALAI KAB. KATINGAN
Intervensi:
WANSON, S.E
ZAINAB, S.Pd
Tergugat:
Bupati Wakatobi
155 — 62
M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi;
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Sengketa;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 291 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten
Wakatobi Periode 2020-2026 Tanggal 25-03-2020;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 291 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2020-2026 Tanggal 25-03-2020;
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru tentang Pengesahan Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan
15 — 5
MENETAPKAN
- Menyatakan permohonan Pemohon ditetapkan dalam rapat permusyawaratan gugur.
- Membebankan biaya Perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Medan tahun anggaran 2021.
11 — 2
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan
7 — 0
.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang
Terbanding/Tergugat II : BASRI DG SARRO
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq BUPATI MAROS
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD
32 — 21
Pembanding/Penggugat : H.ANDI IBRAHIM Diwakili Oleh : MANSYUR, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat II : BASRI DG SARRO
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq BUPATI MAROS
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPDBahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Makassar oleh karena apa yang dipermasalahkanPenggugat dalam perkara ini mengenai proses pemilihan dan penetapanhasil pemilinan Kepala Desa Damai Kecamatan Tanralili KabupatenMaros, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damai bersamaBadan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Damai telah membuat BeritaAcara Perhitungan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Damaitanggal 12 Januari 2019 dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa
Nomor. 268/PDT/2019/PT.MKSpelanggaran dan kecurangan yang terjadi yang dapat mempengaruhiperubahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Panitia PemilihanKepala Desa Damai dan Badan Permusyawaratan Desa Damai.Adapun hasil pemungutan suara berdasarkan Berita Acara Pengesahan /Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Damai tanggal12 Januari 2019 dimana dalam pemilihan tersebut diikuti sebanyak limaorang calon Kepala Desa, dua diantaranya adalah TergugatIl (Basri SMNomor urut 04)
Nomor. 268/PDT/2019/PT.MKS Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yangtimbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2019 olehKami : AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYASYAM, SH. MH. dan DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH.
11 — 1
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp. 346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M, bersamaan dengan tanggal 04Jumadil awal 1433 H, oleh kami DRS.H. ABD JABBAR HMD, SH. sebagai HakimKetua Majelis, DRS. H.
ZAINI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
135 — 83
Penggugat:
ZAINI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
9 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);Nomor : 2148/Pdt.G/2015/PA.Pwd. 5Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 30 September2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah olehkami Drs. H. M. SHODIQ, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAMARULFALAH, MH dan Drs. H.
Dr.Ir.H. Fadel Muhammad
Tergugat:
1.AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI (ketua DPD RI)
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
179 — 69
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal
18 Agustus 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal 18 Agustus 2022;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp413.000,00 (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);
104 — 83
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
35 — 0
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
13 — 1
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
6 — 8
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.636.000, (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Cibinong pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich SalamSuharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Hj.
6 — 0
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000 ,- ( lima ratus empat puluh enam rupiah) ; Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
257 — 145
.- (dua juta sebelas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
(dua juta sebelas ribu limaratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sigli pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 oleh kami, Yusmadi, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Yusuf, SH..MH dan Maimusyah, SH.
21 — 3
M E N G A D I L I- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.759.000,- (empat Juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
dalam putusan ini berkedudukansebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR.Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat,ssemua peraturan perundangundangan, serta dalildalilsyar yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.759.000, (empat Juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan
116 — 26
Menyatakan Batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) ;------------------------------------------------------------------------4.
OBJEK GUGATAN :nnnn nen nn nnn nnn cnnnn cc cnnnnSurat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017 TentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PerihalPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten KolakaUtara Tahun 2017 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (lampiran nomor urut 61ales falita Kalitta) jassessesesesse eee eee eeeII. DALIL DALIL YANG MENDASARI GUGATAN :1.
5 — 0
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim
bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat telahtidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut; Mengingat ketentuan ketentuan yang bersangkutan serta Surat Edaran MahkamahAgung RI No. 3/1976 tertanggal 22 Februari 1976; MENGADILI1 Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam Register Nomor : 1014Pdt.G/2011/2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Permusyawaratan