Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2016 — BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
17484
  • BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    SENA MAHESA WICAKSANA ;Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta l,Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015,tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang ; Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan Surat KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang tersebut ;4.
    Bukti T9Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004,tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (foto copy sesuai cetakan) ;Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.93/PMK.06/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 42/KN/2014, tentang Penetapan Standar PelayananDi Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (foto copy dari foto copy) ;Buku
    NEGARAHalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.DAN LELANG pada Pasal 30, KPLN : mempunyai tugas melaksanakan pelayanandi bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara dan lelang.
Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 2 Agustus 2017 — Perdata - MULYONO Lawan - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
5521
  • Perdata- MULYONOLawan- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN, yang beralamat di Jalan Kenanga No. 99PADANGSIDEMPUAN, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat ;Dalam hal ini diwakili oleh 1. Frans Sihombing,Jabatan Pelaksana, 2. Arizaldhy Satria Nugraha,Jabatan Pelaksana, berdasarkan Surat Tugas NomorST37/WKN.02/KNL.04/2017 tertanggal 03 Februari2017;2. PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, yang beralamat di Jalan Ahmad YaniNo. 60.
    Tentang dasar qugatan yang obscuur libela)e)Bahwa dasar gugatan Penggugat tldak jelas, apakah mempermasalahkantentang pelaksanaan eksekusi lelang atau proses kredit yang terjadl balkketika pelepasannya, penagihannya ketlka macet atau tentang prosespelelangan yang dlilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Padang Sidempuan;Bahwa dasar keberatan keduanya yaitu pelaksanaan lelang dan prosespelepasan serta penaglhan kredi ttidak dapat digabungkan menjadi satukesatuan, sebab masingmasing
    berdiri sendiri dan pihak pelaksanaannyajuga berbeda;Bahwa dasar keberatan Penggugat mengenal pelaksanaan lelang lebihcenderung kepada perbuatan melawan hukum dan subjek pelaksanaadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
    Lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PadangSidempuan (Tergugatl), caeat hukum serta tidak sah karena tldak didasarkanpada ketentuan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun1996. Padahal pasal 26 menjelaskan selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenal eksekusl hypotheek yang ada pada mulai berlakunya UndangsUndang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
Putus : 05-05-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/Pdt/2011
Tanggal 5 Mei 2011 — Kasman VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, DK
3223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasman VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, DK
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1DLantai 7 Semarang;. Direktur/Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Cepu, bertempat tinggal di Jalan GangDiponegoro Il/2 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,diwakili stafnya Sri Wahyuningsih, SH., Juharul Umam,Muhammad Rafiq berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18Nopember 2009;.
    bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dailildalil :1;Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah pelaksanaan lelang yangbertentangan dengan peraturan hukum dan syaratsyarat lelang yangdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007 sesuaiRisalah Lelang No.532/2007 Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 20-03-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298K/TUN/2008
Tanggal 20 Maret 2009 — LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA,
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA,
    ., Advokat, berkantor di Kompleks Asrama BrimobMedaeng, BlokA, Ggl No. 4, Waru Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di JalanIndrapura No. 5 Surabaya, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPenetapan hari dan tanggal lelang yang diterbitkan oleh Tergugat (KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya) seperti yangdisebutkan diatas ;2. Bahwa surat keputusan yang diumumkan di Harian Surya tanggal 11September 2007 dalam Pengumuman Lelang kedua yang dikeluarkan olehTergugat (KPKNL Surabaya) dan pemberitahuan dari PT.
    tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) yakniobyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhikualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa suratNomor : S1052/WKN.10.2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang berisi tentanghari dan tanggal lelang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa surat yangdikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
8530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), diwakili Pelaksana pada KPKLNPamekasan, Eka Prasetya Ningtyas, berkedudukan di JalanStadion Nomor 104 Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasakepada Yulianto, S.H., S.Ap., dan kawankawan Kepala SeksiHukum dan Informasi pada KPKLN Pamekasan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016:2. PT.
    Bahwa terhadap objek a quo yang diajukan eksekusi oleh Terlawan tersebut,berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pamekasan yang melaksanakan lelang secara umum terhadap objeka quo yang nyatanyata melanggar syaratsyarat dan ketentuan lelang haldemikian didasari atas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasandilakukan dengan tidak transparan, dengan cara melakukan lelang terhadapobjek a quo secara umum tanpa
    ;Eksepsi Persona Standi Non Judicio:Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan ternadap Terlawan harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan di dalamsurat gugatan Pelawan kurang tepat karena tidak mengaitkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan cq Direktorat JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasanselaku (instansi) atasan Terlawan , karena Kantor
    Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pamekasan bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
    Apalagi jika dibaca secara komprehensif alat bukti surat T.IIIldidalamnya bukanlah sebuah peringatan secara nyata, oleh karena alat buktisurat T.Il11 tersebut hanyalah sebatas menginformasikan jika penyelesaiankredit Pemohon telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).
Register : 12-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Skh
Tanggal 12 Oktober 2016 — Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
9516
  • Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
Register : 12-09-2023 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Smn
Tanggal 31 Juli 2024 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
4629
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
    3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
    Karena tidakmengaitkan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KanwilX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan BadanHukum Induk dari Tergugat Il seharusnya Pemerintah RepublikIndonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. DirekturJenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil X Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor157 Malang;b.
Register : 11-06-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 27-09-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : FRANSISKO WERIDITI
4559
  • Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
    Terbanding/Penggugat : FRANSISKO WERIDITI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL. DJKN JAWA BARAT cq., KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, dkk.
8162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL. DJKN JAWA BARAT cq., KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, dkk.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH DJKN JAWA Barat Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,dalam hal ini memberi kKuasa kepada Abdul Manaf dankawankawan, Kepala KPKNL Bogor, bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Repiblik Indonesia Cq.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN, JawaBarat Cq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015:2. PT. BPR CENTRA ARTHA REZEKI, berkedudukan di BumiSerpong Damai Sektor 1.1., Blok D, Nomor 10, Tangerang,diwakili oleh Marakarma selaku Direktur Utama, dalam halin memberikan kuasa kepada Rahmad Siregar, S.H.
    Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam buku KompilasiHukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jikakrediturnya adalan Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/BadanHalaman 4 dari 20 hal. Put.
    Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusidi dalam Undang Undang Hak Tanggungan, eksekusi melaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa ingkar janjidebitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutangdan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undang Undang Nomor49 Prop Tahun 1960;Tugas lembaga
Putus : 03-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/Pdt/2018
Tanggal 3 Juli 2018 — HADI WALUJO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
3838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI WALUJOVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
    Kliwon, Kota Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017:Pemohon Kasasi:1.Z.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia dalam kedudukannyamewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr.
Putus : 13-01-2011 — Upload : 27-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/PDT/2010
Tanggal 13 Januari 2011 — SITI NURMAH, ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, dkk
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI NURMAH, ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, dkk
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG MATARAM, berkedudukan di JalanPendidikan No. 24 Mataram;2. Drs. H. SUDIRMAN M. NOOR, bertempat tinggal di JalanIsmail Marzuki No. 9 Mataram;3. H.
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 K/Pdt/2013
Tanggal 2 April 2014 — TINA MARTINA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TINA MARTINA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Radityo Tri Handono, SH.pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Tasikmalaya (KPKLN) Tsm;2. P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG TASIKMALAYA, berkedudukan di JalanK.H.Z. Mustofa Nomor 110 Kota Tasikmalaya, diwakili olehPimpinan Kantor Wilayah Bandung PT.
Register : 08-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 April 2024 — Penggugat:
FRANSISKO WERIDITI
Tergugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2420
  • M E N G A D I L I :

    Dalam Penundaan:

    • Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tidak Sah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor HKI.2.KI.01.03.02-04 tertanggal 07 Juli
    Penggugat:
    FRANSISKO WERIDITI
    Tergugat:
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
    ., dan kawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Propelat Barat VI Nomor 24, RT 007 RW021, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2017;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) BANDUNG, yang diwakili oleh Plh.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
    Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
    Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
    Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
Putus : 25-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 36/Pdt/2011/PT.Sultra
Tanggal 25 Mei 2011 — DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
2715
  • DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
    banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/PDT/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
4016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
Putus : 10-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
15090 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Oktober 2018 — Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
884351
  • Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual