BAMBANG HARYANTO ; KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan Nomor108/IV2016 tentang melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa PusatKoperasi Kementerian Pertahanan, tertanggal 12 Februari 2016 adalahsebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking)dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (e/nmalig);3.

Bahwa Surat Perintah No. 108/I/2016 tentang melaksanakan RapatAnggota Luar Biasa Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan olehKepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan, tertanggal 12Februari 2016 jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengandasar sebagai berikut :a.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karenayang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidakHalaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor : 26/G/2016/PTUNJKT.absrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkanperintah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, yangmengakibatkan Penggugat kehilangan Jabatannya sebagai KetuaPusat Koperasi Kementerian Pertahanan, padahal JabatanPengugat telah diangkat oleh rapat anggota sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan

Dengan demikian surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a guo menimbulkan akibat hukum, yakniPenggugat nyatanyata dipaksa melepaskan jabatannya sebagai Ketua PusatKoperasi Kementerian Pertahanan yang mana Penggugat sudah dipilih secarahukum oleh Rapat Anggota Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan sampaidengan akhir 2016;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Biro UmumSetjen Kementerian Pertahanan

Bambang Haryanto (Penggugat)sebagai Ketua Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan dilakukanmelalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan di LingkunganKementerian Pertahanan, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasar Pusat Koperasi Kementerian Pertahanan yang menyatakanbahwa Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PengurusKoperasi Kementerian Pertahanan dapat melalui Rapat Anggotadan/atau melalui Penunjukan Pimpinan di Lingkungan KementerianPertahanan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHKLAWANPT.KASWARI UNGGUL,

MENTERI PADA KEMENTERIANPENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. GUBERNURKEPALA DAERAH TINGKAT RIAU, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Perbaikan menjadi :PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg.

MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT RIAU Cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KAMPAR, Cq. PANITIAPEMBEBASAN TANAH DAERAH TINGKAT II KAMPAR, berkedudukandi Jalan HR. Subrantas S, Bangkinang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq.UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di Jalan Raya PekanbaruBangkinang Km 12,5, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TergugatVI;Perbaikan Menjadi :PEMERINTAH RI cq.

Berdasarkan Surat Keputusantersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 14/Simpang Baru atas namaPemerintah Propinsi Riau.Bahwa Ahli waris Almarhum Hajjah Adelinsyah (Tergugat ) adalahsalah satu pihak Penjual yang dipersengketakan oleh Penggugat.Kepala Daerah Tingkat Propinsi Riau adalah pihak prinsipal(berkepentingan langsung) atas Sertifikat Hak Pakai Nomor14/Simpang Baru, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasionaladalah pihak prinsipal (berkepentingan

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHal. 37 dari 38 hal. Put.

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R..tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Prof.Dr.H.AbdulManan,SH.,S.IP.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H. dan SoltoniMohdally, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dkk

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung ALt.2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Rocky Yohanes, S.H. Staf padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jend.Kementrian Pendidikan danKebudayaan yang beralamat di JL.Jend.

Untung Gunawan alias FranciscusXaverius Untung Gunawan, sedangkan Para Tergugat adalahKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (TergugatIl), Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).Kemudian dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yangmenjadi Pihak Penggugat adalah Fransisca Lana Rianisedangkan Para Tergugat adalah Kementerian Pendidikan DanKebudayaan (Tergugat l), Kementerian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkaraini.

31, Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMGTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) Tergugat seharusnya sudah tidak lagimenjadi pihak dalam perkara ini karena aset Barang

Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat l), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,Halaman 41 , Putusan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TENGKU DJALIL SAHMENAN ANAK KANDUNG ALM. TENGKU SAHMENAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara IIcq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Padt/2018/PT MDNNasional cq.

Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan (Direktorat Jenderal Pajak cq KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai)merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yangberbeda tugas dan fungsinya.

Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan PaketRancangan UndangUndang Keuangan Negara, Rancangan UndangUndang Perbendaharaan Negara dan Rancangan UndangUndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN denganKementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.d.

Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.6) Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna BarangMilik Negara yangberwenang untuk menggunakan Barang MilikNegara, sesuai

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren padaKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Tempat tinggalJalan Sidotopo Wetan 1I/48, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ;Selanjutnya disebut .......... eee) PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam

SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl, Kepala SubbagianOrtala dan Kepegawaian pada Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala SubbagianInformasi dan Humas pada Bagian Tata Usaha KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 3.HIKMAH .....3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum danKUB pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 4.

., Analis KepegawaianMadya pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur ; 5. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

Bahwa, baru menjabat sekitar 7 bulan Penggugat sudah dipindahkan keKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dengan Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014,tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs.SUHAJI, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala SeksiPondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenKanwil Kementerian Agama Prov.

Jawa Timur, selanjutnya memindahkandan mengangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah danPondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa TimUl; 22+ 222220 eee noone3.

Pembanding/Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Vishin Kumar Chellani

PUTUSANNomor 12/PDT/2019/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telan menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTURJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTAPUSAT CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAJAKARTA GAMBIR TIGA, berkantor di Jalan K.H.

PT NATIONAL SAGO PRIMA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI MELAWAN BUPATI KEPAHIANG

Menyatakan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam suratTergugat No.910/11.UM/2007, tanggal 11 September 2007, yangmenyatakan tanah objek sengketa adalah asset Departemen Kehutanandan surat Tergugat No.5.4/11.UM/2014, tanggal 7 Januari 2014 yangHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLmenyatakan objek sengketa adalah milik kementerian kehutanan adalahtidak sah;7. Menyatakan sah pencabutan pengakuan Penggugat yang seolaholahmengaku tanah sengketa sebagai milik Tergugat;8.

Kementerian Kehutan;Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar baiaya dan ongkosperkara;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mengajjukanKontra Banding tertanggal 11 September 2015 yang telah diterima oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2015 dan telahditerima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 8Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut:1.

Selain itu Termohon/Penggugat telahmelacak ke Pemda Propinsi Bengkulu, ke BPN Rejang Lebong, KanwilPertanahan Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kepahiang bahkan hingga keKementerian Kehutanan di Jakarta namun tidak ada yang tahu mengenaialas hak tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut tidak terdaftar sebagaiaset kementerian Kehutanan. Lebihlebin lagi Pembanding dalampersidangan Verzet tidak mau karena tidak mampu menunjukan dimanalokasi dan batasbatas tanah objek sengketa.

Oleh karenanya dapat dipastikanHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLSertipikat No. 07.01.01.12.4.00008 Tahun 1997 adalah Sertipikat bodongatau aspal (asli tapi palsu);Terbanding/Penggugat tegaskan kembali bahwa terhadap bukti P5ternyata setelah adanya perkara ini barulah buruburu tanah sengketadimasukan dalam daftar aset Kementerian Kehutanan padahal sebelumnyasampai dengan bulan Mei 2013 tidak pernah terdaftar dalam asetnya; danyang paling aneh dan lucu karena ketahuan rekayasa

S.4/ll.UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yangmenyatakan objek sengketa adalah milik Kementerian Kehutanan adalah tidaksah dan pada amar poin 7 menyebutkan menyatakan sah pencabutanpengakuan Penggugat yang seolaholah mengaku tanah sengketa sebagaimilik Tergugat;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLMenimbang, bahwa karena yang disebut pada amar poin nomor 6dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Kph., tersebut merupakan suatu suratyaitu surat Tergugat No.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU vs. RADEN ADNAN, S.H., M.H

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 35 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 235 Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.

., jabatanKepala Sub Bagian Hukum dan KUB Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB711/KW.04.1/2/BH.04.2/09/2019, tanggal 27 September2019;Pemohon Kasasi;LawanRADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Mawaddah, RI/RW 002/003,Kelurahan/Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Kasasi berupaDaftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, Data Realisasi modal Kantor Wilayah Kementerian

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr.

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantrenpada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,Tempat tinggal Jalan Sidotopo Wetan II/48, KelurahanSidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; Selanjutnya disebut ....

PENGGUGAT/ PEMBANDING ;KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWATIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda,Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl., Kepala Subbagian Ortaladan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahHaL.1 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;.

JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madyapada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; .

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI,;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasa1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.b,Nomor : 2012.1.003.00.8B.1.009.109 bertanggal 27Agustus 2012; 3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal

SURIANTO, dkk vs KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA;PT. AGRO GIRI PERKASA;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukanKantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, Vdan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta 12550, dalam perkara ini memberi kuasakepada :1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi PublikKementerian Pertanian; 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000099 tanggal 24 Agustus201 2;3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal),

ASI PUDJIASTUTI AVIATION; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;

PT RAMBANG AGRO JAYA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI

Bahwa dalil posita halaman 2 butir 5, halaman 3 butir Il, halaman 4 butir14, halaman 4 butir Ill, halaman 5 butir 17 dan petitum gugatan butir 2menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karena melakukan penebangan kayu baik di dalam maupun di luar IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman (IUPHHKHT),dengan demikian jelaslah perkara a quo masuk ke dalam ruang lingkupperkara kehutanan, oleh karenanya menurut hukum menjadikewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian

LingkunganHidup atau tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalamperkara 4 quo;Halaman 24 dari 48 hal.

Salah satu tugas Kementerian Kehutananmenurut Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitumelakukan perencanaan kehutanan secara trasparan, bertanggunggugat, partisipatif, teroadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasidaerah.

Sedangkan salah satu tanggung jawab Kementerian Kehutananmenurut Pasal 59 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan adalah melakukan kegiatan pengawasan kehutanandimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaanpengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimaldan sekaligus merupakan umpan batik bagi perbaikan dan/ataupenyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

jawab dari KementerianKehutanan R.I. di bidang kehutanan, sebaliknya Penggugat mengambilalin kewenangan Kementerian Kehutanan R.. dengan menabrak ramburambu paraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanismeaturan prosedur penyelesaian suatu perkara di bidang kehutanan,khususnya terkait kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiPenggugat, oleh karena itu kedudukan dan kepentingan hukum (/ega/standing) Penggugat dalam perkara a quo mohon dinyatakan tidak sahdan tidak memenuhi syarat hukum;B.

., M.Kn.Cs X Kementerian Komunikasi dan Informatika, ,Cs

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini diwakilioleh RUDIANTARA, Jabatan : Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; dan.

NADZIF PUTRAKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN;

Bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatantelah menyelenggarakan Lelang Paket Pengadaan Konsiruksi lembagaPemasyarakatan Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 yang diikuti oleh beberapapeserta, termasuk diikuti olen Penggugat..

Menyatakan Surat Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni2014 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRAadalah SAH MENURUT HUKUM;3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan taat atas Surat PenetapanKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan SelatanNomor W.19.PL.02.041887, tanggal 03 Juni 2014 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam An. PT. NADZIF PUTRA;4.

Bukti P.8 Fotocopy sesuai dengan copynya Surat darikelompok kerja Pengadaan konstruksi LAPASBanjarbaru, ULP pada Kanwil Kementerian Hukum danHAM9.

Bukti T.1 Fotocopy sesuai Asli Surat KepalaUnit Layanan Pengadaan Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan tanggal 23 Mei 2014Nomor : 12/KONSTRUKSI/LPBJB/V/2014 perihalUsulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan PencairanJaminan Penawaran2. Bukti T.2 Fotocopy sesuai Asli Surat Pejabat PembuatKomitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Kalimantan Selatan tanggal 28 Mei 2014 Nomor :W.19.PL.02.041.837 perihal : Usulan penetapan sanksiDaftar Hitam dan Pencairan Jaminan Penawaran.3.

Bukti T9 Fotocopy sesuai Asli Kelompok KerjaPengadaan Pekerjaaan Konstruksi Lapas BanjarBaruULP pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KalSelTahun Anggaran 2014.10. Bukti T10 Fotocopy sesuai dengan hasilUnduhan dari Internet berupa lampiran;11.Bukti T.11 Fotocopy dari copy Surat Kuasa No.017/SKNP/V1I/201412.Bukti T.12 Fotocopy sesuai dengan copy SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan HAM Kalimantan Selatan No.