Bahwa, dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar Judex Facti yang menjadi kesimpulan pengambilanputusan, bahwa subjek gugatan Penggugat maupun objek gugatanPenggugat dalam perkara Nomor 161/Pdt.G./ 2010/PN.Mks adalahsama dengan subjek gugatan Penggugat maupun objek gugatanPenggugat dalam perkara Nomor 207/Pdt.G./ 2001/PN.Mks adalahtidak benar;3. Bahwa, subjek gugatan Penggugat / Pembanding pada perkaraNomor 207/Pdt.G./2001/PN.Mks, adalah antara RAISA DG.

Sedangkan subjek gugatanPenggugat/Pembanding dalam perkara Nomor 161/Pdt.G./ 2010/PN.Mks, adalah antara DG. PALLOHO Bin JUMALANG selakuPenggugat, melawan:e RAISA DG.

Nomor 207/Pdt.G./ 2001/PN.Mks, dengan subjek gugatanPenggugat pada perkara Nomor 161/Pdt.G./ 2010/PN.Mks;4.

anak kandung Tergugat A1 yang bernama Aniyardan Aburahin, sebagai ahli waris Tergugat A1 yang ikut menguasai objekperkara, maka gugatan Penggugat kekurangan subjek, dengan demikianHal. 9 dari 14 Hal.

Putusan Nomor 2339 K/Pdt/2013gugatan tidak lengkap dan dapat mengancam gugatan Penggugatditanyakan tidak dapat diterima;Bahwa di atas objek perkara juga objek perkara juga ada berdiri sebuahrumah ibadah yaitu surau atau mushalla, dengan tidak ikut digugatnyapengurus surau atau mushalla, maka gugatan Penggugat disampingkekurangan subjek juga tidak lengkap dan kabur;Eksepsi Tergugat B1, B2, B3, B5, B6, B7:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat sebagaimana terurai

Jadi disini jelas para Penggugat telahmelakukan penipuan dan pemalsuan jati diri, sehingga gugatan Penggugatmenjadi kabur;Bahwa gugatan Penggugat disatu sisi kelebihan subjek dan dilain sisikekuranagan subjek, kelebihan subjek dimana dalam gugatannyaPenggugat telah menarik Tergugat B5 Sukirman, yang pada kenyataannyatidak berkerja diatas objek perkara maupun mengolah dan memiliki gudangdi atas objek perkara dan tidak pula menguasai objek perkara, kemudianTergugat A2 Pakih Sawir dimana secara tegas

Masiri, dengan tidak digugatnya orangyang menyewa yang masingmasing mereka miliki gudang batu bata diatasobjek perkara, maka gugatan Penggugat kekurangan subjek, dengandemikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan dapat mengancam gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;5.

25 Juli 2012, No. 36/Pdt.G/2011/PN.PRM., yang dikuatkan olehPengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 18 Januari 2013, No.162/PDT/2012/PT.PDG., dimana termuat putusan diberikan untuk dan atasnama antara lain untuk Anasril, bukan untuk Anasrul, selaku Penggugat Materilyang berperkara, terhadap kelalaian itu Pemohon Kasasi merasa sangatdirugikan, Judex Facti terindikasi tidak cermat dalam memeriksa, mengadili danmemberikan putusan, pokoknya dalam Perkara Perdata No.36/Pdt.G/2011/PN.PRM., subjek

II dalam perkaraperdata ini menjadi kurang pihak, yakni subjek Tergugat tidak lengkap ; wonnn= Bahwa dikarenakan subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat. dan Penggugat. Il dalam perkara perdata ini tidak lengkap, maka GugatanPenggugat. dan Penggugat. II patut dinyatakan tidak dapat diterima.3.

G/2016/PNSim ;Bahwa secara nyatanyata subjek pihakpihak di dalam perkara perdata.No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, adalah sama dengan subjek pihakpihak di dalamperkara perdata Gugatan Penggugat. dan Penggugat. II dalam perkara ini ;Bahwa secara nyatanyata bidang tanah objek yang dipersengketan didalam perkara perdata. No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, adalah sama denganbidang tanah objek yang dipersengketakan di dalam perkara perdata GugatanPenggugat. dan Penggugat.

II dalam perkara ini ;Bahwa dikarenakan subjek pihakpihak dan bidang tanah objek yangdipersengketakan di dalam perkara perdata gugatan Penggugat. danPenggugat. II dalam perkara ini, adalah sama dengan subjek pihakpihak danbidang tanah objek yang dipersengketakan dengan di dalam perkaraperdata. No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, maka Gugatan Penggugat. danPenggugat. II, patut dinyatakan Nebis In Idem ;Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat. dan Penggugat.

Tentang Subjek Tergugat yang tidak Lengkap :3. Tentang Gugatan yang keliru) dan tidak cermat menyangkutPenggabungan Subjek Penggugat :4. Tentang Subjek Tergugat yang keliru ;5. Tentang Kapasitas kewenangan mengajukan Gugatan ;6.

G/2016/PNSim, sementara subjek gugatan lainnya yang notabene adalah keturunan Alm.Tula Sipayung/Almh. Renem Br.

subjek hak atas tanahsesuai dengan peraturan perundang undangan, dan eksistensiKelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangansebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah tidak ada (nonexistence) ;1.2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama perkaraa quo tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan peristiwa peristiwa hukum yakni kondisi dan situasi pada saat pembentukankelompok kelompok tani di Kecamatan Bengalon yang seluruhnyadidirikan dengan tata cara dan prosedur

Dengan demikian kedudukan Pembanding dalamperkara a quo patutlah dinyatakan sebagai subjek hukum yang berhakuntuk mempertahankan hak atas tanah Pembanding tersebut ;2. Terhadap ad.2.

Dari rumusan tersebut secara tegastelah tidak disebutkan Kelompok Tani selaku subjek hukum yang dapatmemiliki tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas makapertanyaannya adalah: Apakah Penggugat (Kelompok Tani Kami Kutal)termasuk dalam pengertian subjek hukum yang dapat memiliki hak atastanah?

hukum yang dapat bertindaksebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalulintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatansebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada(nonexistence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum KelompokTani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hakatas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dari subjek hukumKelompok Tani

Bahwa Subjek dan Objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 60/Pdt.G/PN. PLR, tanggal 19 April 2010 Jo PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010serta Putusan Kasasi Nomor : 223 K/PDT/2011 tanggal 14 Juni 2011 yangHalaman 12 dari 17 Hal Pts No.27/PDT/2018/PT.PLKtelah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah berbeda Subjek danobjeknya dengan putusan Perkara Perdata Nomor : 186/Pdt.G./2017/PN.Plktanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Subjek dan Objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 60/Pdt.G/PN. PLR, tanggal 19 April 2010 Jo PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010serta Putusan Kasasi Nomor : 223 K/PDT/2011 tanggal 14 Juni 2011 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :a. Subjek Perkara : Penggugat : Swasta SAHAWIT E.

Bahwa Subjek dan Objek perkara perdata pada Putusan Nomor186/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 15 Maret 2018 adalah sebaqgai berikut :a. Subjek Perkara :Halaman 13 dari 17 Hal Pts No.27/PDT/2018/PT.PLK Penggugat :SAHAWIT E. UNJUNG, pekerjaan swasta bertempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, RT/RW 03/IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan JekanRaya, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat; Tergugat :1.

atau pihakyang menjadi para pihak dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut terbukti sama dengan subjek yang terdapat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan dan memori bandingPembanding semula Penggugat dan juga dari surat kuasa Penggugat kepadakuasanya tanggal 27 November 2017 dapat diketahui bahwa Subjek pokok dalamPutusan Nomor: 60/Pdt.G/2009/PN.PLR tanggal 19 April 2010 Jo Putusan Nomor30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010 Jo Putusan 223 K/PDT/2011tanggal

yang menurutnya masuk ke dalam tanah SHMNomor 4899 atas nama Terbanding semula Tergugat Tatiana Trikora yangputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa demikian pula dengan perkara a quo subjek pokoknyayakni Penggugat adalah SAHAWIT E.

Bahwa perlawanan yang diajukan pelawan terhadap sitaeksekusi nyatanyata kurang pihak, yakni tidak menarikpihakpihak dalam perkara semula sehingga perlawananpelawan adalah kurang subjek (p/urium litis consortium);b.

Bahwa perlawanan pelawan jelasjelas kabur (Obscurelibelle) sebab, dalam gugatan tidak jelas, apakahpelawan mendudukkan diri sebagai subjek dalamperlawanan dalam arti verzet (perlawanan terhadapputusan verstek) ataukah pelawan mendudukkandirinya sebagai subjek dalam derdenverzet(perlawanan pihak ketiga terhadap suatu putusan).Sebab apabila pelawan melakukan verzet maka telahmelampaui tenggang waktu yang diatur dalam Pasal129 HIR dan Pasal 153 RBg.

Namun apabila pelawanmelakukan derdenverzet, jelasjelas subjek dalamperlawanan ini kurang= subjek (plurium litisconsortium) sebab pelawan tidak menarik para pihakyang menjadi subjek dalam perkara pokok yakniNo. : 92/Pdt.G/2009/PN.Simn sebagai subjek dalamderdenverzet perlawanan ini;b. Bahwa antara posita dengan petitum perlawanan yangdiajukan pelawan saling bertentangan sehinggaperlawanan tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur(obscure libelle).

pelawan kurang subjek (p/urium litis consortium), sehinggapatut untuk dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima (NietOnvankelijk Verklaard). ;2.

Namun apabila pelawan melakukanderdenverzet, jelasjelas subjek dalam perlawanan ini kurang subjek(plurium litis consortium) sebab pelawan tidak menarik para pihak yangmenjadi subjek dalam perkara pokok yakni No. : 92/Pdt.G/2009/PN.SImnsebagai subjek dalam derdenverzet perlawanan ini ;Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, maka Pelawan telahmengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2012 dan selanjutnya atas ReplikPelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik masingmasingtertanggal 31

Judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum mengenai subjek hukum,Bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dibedakan "Orang"sebagai Subjek Hukum dengan Badan Hukum" sebagai Subjek Hukum,dengan meletakkan pengaturan dalam Bab dan Pasal yang terpisah,dimana Orang sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku KUHPerdatasedangkan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku lItitel...

SS 10titel IX Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665;Bahwa sebagaimana halnya orang sebagai subjek hukumm, BadanHukum sebagai subjek hukum dapat mempunyal hakhak dan kewajibankewajiban, serta dapat pula mengadakan hubunganhubungan hukumbaik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum. yang lainmaupun antara badan hukum dengan orang, karenanya badan hukumdapat mengadakan peraniianperanjian juatbeli, tukar menukar, sewamenyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan;Bahwa namun demikan

, judex juris dalam pertimbangan hukumnya tidakmembedakan subjek hukum orang dengan subjek hukum badanhukum, karena dalam pertimbangan hukumnya, judex juris selalu mengidentikkan Budi Santoso Saroyo sebagai subjek hukum orang denganperseroan sebagai subjek hukum badan hukum;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian merupakan kesalahan beratdalam penerapan hukum mengenai subjek hukum:Bahwa disamping tidak adanya perbedaan mengenai subjek hukum tersebut di atas, judex juris juga dalam pertimbangan hukumnya

Santoso Saroyoselaku Direktur Utama perseroan dengan perseroan itu sendiri dalampertimbangan hukum judex juris, telah mengakibatkan pertimbanganhukum judex juris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam persidangan tingkat pertama telah TEPAT dan BENAR, sebagaimana diuraikan...~*~ 11uraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 sebagai berikut :Menimbang, bahwa Termohon juga mencampuradukkan pengeriansubjek hukum orang pribadi dan subjek

Tiga Satu Tiga Dwima adalah menjadi tanggung jawabTermohon sebagai subjek hukum:Oleh karena itu tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa utangdalam Akta No. 60 adalah rekayasa dan ada benturan kepentingan harusditolak karena tidak beralasan;CG.

terlahir dengan nama NG TET LOI dilahirkan di Sungai Duri Satusesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1610/DKCS/1997 tanggal 24 Juli 1997 yangdikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sambas.Bahwa pemohon juga mempunyai serifikat Hak Milik (SHM) dengan namaNGATIJAN tanggal lahir 14 Agustus 1944 sesuai dengan Sertitifikat Hak Milik(SHM) Nomor 143 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMempawah dahulu Kabupaten Pontianak;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata atas satu subjek

Bahwa untuk memberi kepastian hukum atas subjek hukum yang berbeda namatersebut kiranya perlu penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama yaitunama NG TET LOI tanggal lahir 14 Agustus 1944 dan adapula yang menggunakannama NGATIJAN tanggal lahir 14 Agustus 1944 adalah satu subjek hukum yangsama bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebin dahulu harus mendapatkan izindari Pengadilan Setempat..

tersebut diatas;Menimbang, bahwa pemohon terlahir dengan nama NG TET LOI dilahirkan diSungai Duri Satu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1610/DKCS/1997 tanggal 24 Juli1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sambas, danpemohon juga mempunyai Serifikat Hak Milik (SHM) dengan nama NGATIJAN tanggallahir 14 Agustus 1944 sesuai dengan Sertitifikat Hak Milik (SHM) Nomor 143 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dahulu KabupatenPontianak adalah satu subjek

hukum yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas satu subjek hukum terdapatdua nama yang berbeda yaitu NG TET LOI dan nama NGATIJAN untuk keperluanpemohon terlebin dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnyaakan mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akanmemutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harusdikabulkan, ataukah tidak beralasan

hukum yang berbeda bahwa nama NG TET LOItanggal lahir 14 Agustus 1944 dan nama NGATIJAN tanggal lahir 14 Agustus 1944 (bukti3) berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/375/PEM/2020 tertanggal 21 Juli2020 adalah satu subjek hukum yang sama untuk menyesuaikan dengan suratsuratpenting Pemohon tersebut, Pemohon mohon diberikan jjin dan ditetapkan untukmenggunakan salah satu nama yaitu Ng Tet Loi sesuai dengan kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor1610

angkat dari Almarhum Ni Made Gumbling/ Men3 Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Para TergugatKonvensi adalah ahli waris sah dari Ni Made Gumbling/ Men GadriHal 5 dari 14 hal Put.No. 166/Pdt/2013/PT.Dps4 Menyatakan hukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Para TergugatKonvensi berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh Ni MadeGumbling/ Men Gadri (Alm) berupa:aSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0040016.0, luas 3.140 M2, subjek

: Tanah Milik Ni Wayan Kapar.Disebelah Barat : Tanah milik Pan Montog.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0040017.0, luas 1.225 M2, subjekpajak atas nama I Ketut Jingga dengan batasbatas :Disebelah utara : Pura Pengangean.Disebelah Timur : Tanah milik I Wayan TerangDisebelah Selatan : Tanah Milik Ni Wayan Kapar.Disebelah Barat : Tanah milik Pan Montog.Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0040018.0, luas 1.225 M2, subjek

Barat : Tanah milik Pan MontogSurat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010026.0, luas 1.025 M2, subjek pajak atasnama I I Ketut Jingga dengan batasbatas : Disebelah Utara : Tanah milik I Ketut SiderDisebelah Timur : Tanah milik JalanDisebelah Selatan : Tanah hak milik Ni Wayan KaparDisebelah Barat : Pangkung.Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010025.0, luas 8.850 M2, subjek pajak atasnama I I Ketut Jingga dengan batasbatas

: Disebelah Utara : Tanah milik I Ketut SiderDisebelah Timur : Tanah milik JalanDisebelah Selatan : Tanah hak milik Ni Wayan KaparDisebelah Barat : Pangkung.Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010027.0, luas 1.025 M2, subjek pajak atasnama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas :Disebelah Utara : Tanah milik I Ketut JinggaHal 7 dari 14 hal Put.No. 166/Pdt/2013/PT.Dpse Disebelah Timur : Tanah Jalane Disebelah Selatan : Tanah milik Pan Riase Disebelah Barat :

Tanah Pangkungh Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 M2, subjek pajak atasnama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas : e Disebelah Utara : Tanah milik I Ketut Jinggae Disebelah Timur : Tanah Jalane Disebelah Selatan : Tanah milik Pan Riase Disebelah Barat : Tanah PangkungDALAM KONPENSI DANREKONPENSI.e Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untukmembayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat iniditaksir sebesar

Subjek dapat mandiri dalam merawat diri sendiri dandapat mengerjakan atau melakukan keterampilan rumahtangga ringan walaupun tingkat perkembangannya agaklambat daripada normal ;c. Subjek =mengalami kesulitan dalam membaca danmenulis. Hal ini dipengaruhi oleh tingkatintelegensi subjek yang cenderung berada dibawahnormal dan kondisi subjek yang tidak mendapatkanpendidikan umum maupun khusus ;Kesimpulana.

Dari pemeriksaan psikologi (wawancara danobservasi) dapat disimpulkan bahwa subjek mengalamiRetradasi Mental Ringan yang merupakan suatukeadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidaklengkap, yang terutama ditandai' oleh terjadinyahendaya keterampilan selama masa perkembangan,sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secaramenyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa,motorik, dan social ;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1668K/Pid.Sus/2010b.

Keterbatasan ini akan menyebabkan subjek belajardan berkembang dengan lambat daripada anak lain.Anak dengan retardasi mental membutuhkan waktulebih lama untuk berbicara, berjalan dan menjagakebutuhan personalnya seperti memakai baju danmakan. Subjek dapat belajar namun akan makan waktulebih lama dan ada beberapa hal yang tidak dapatdipelajarinya.

Selain itu, kondisi subjek yangtidak mendapatkan pendidikan formal maupuninformal, memperparah keadaan subjek ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287ayat (1) , KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Gianyar tanggal 29 April 2010 sebagaiberikut1.

Cq umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifathierarkis atau digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihaksecara lebih detail, spesifik atau khusus, dari yang lebih Tinggi kepada yanglebih rendah yang mempunyai hirearki kedinasan institusi.Bahwa Penggugat mengabungkan 3 (tiga) Subjek yang berbeda kedudukannyadalam 1 (satu) Subjek menjadiTergugat.Bahwa Penggugat seharusnya membedakan 3 (tiga) Subjek tersebut, sehinggadapat dikualifikasi para TergugatTergugat.Bahwa Objek Terperkara

Dengan demikian subjek tergugat adalah telah jelas,yaitu Kepala Desa Juhar sebagai Bawahan dari Camat Bandar Khalifah dan Bupati SerdangBedagai;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensidan tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, majelis berpendapat sebagaiberikut :Menimbang, bahwa istilah *eq merupakan singkatan dari Casu Quo.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilipekara ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan Penggugat Konvensi dalammenentukan subjek hukum yang digugatnya, maka jika Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi menerapkan/menggunakan istilah c.q. maka majelis hakim sependapat2223dengan Tergugat Konvensi bahwa Penggugat telah salah dalam merumuskan subjek yangingin digugatnya;Menimbang, bawa jika memang benar, Penggugat Konvensi ingin menggugatKepala Desa Juhar dan bukan Bupati Serdang Bedagai, Penggugat

Sebab sebagaimana telah diuraikan diatas,penggunaan c.q. adalah sebagai bentuk penegasan terhadap subjek yang dituju atau daritingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan yg lebih rendah;Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan, Tergugat Konvensi,dari pihakKelapa Desa Juhar hadir dan menghadap kepersidangan, namun kesalahan PenggugatKonvensi dalam penyusunan tingkatan subjek hukum yang digugatnya tetaplah tidak dapatdibenarkan.

Sebab jika mengikuti konstruksi subjek yang ingin digugatnya, maka BupatiSerdang Bedagai lah sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi untuk dijadikantergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis menilaibahwa Penggugat tidak cermat dalam menentukan subjek yang ingin digugatnya sehinggasudahlah tepat apabila eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan danselanjutnya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapatditerima

., M.A, yang dikutip sebagai berikut :"Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagaipemegang hak dan kenajiban. Oleh karena badan hukum dianggapsebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum.Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang dan (ii)subjek hukum bukan orang."5.2.

RaiWidjaya, S.H., MA. yang dikutip sebagai berikut:"Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagaipemegang hak dan kevajiban. Oleh karena badan hukum dianggapsebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum.Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang dan (il)subjek hukum bukan orang."5.2.

., yang dikutip sebagai berikut:"Subjek Hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu:1. Orang pribadi (Belanda natuurlijk persoon atau Inggris: naturalperson);2. Badan hukum (Belanda rechtspersoon atau Inggris: legal entity)".6.

Rai Widjaya,S.H., M.A, yang dikutip sebagai berikut :"Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagaipemegang hak dan kevajiban. Oleh karena badan hukum dianggapsebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum.Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang, dan (ii)subjek hukum bukan orang."5.2.

., yang dikutip sebagai berikut:"Subjek Hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu :1. Orang pribadi (Belanda natuurlijk persoon atau Inggris: natural person);Badan hukum (Belanda rechtspersoon atau Inggris: legal entity).6.

Oleh karena Subjek bukan Terdakwa maka unsur pasal apapun tidak tepatdan atau tidak relevan dibahas;Hakim dalam putusan a quo menyatakan Terdakwa adalah subjeknya dalamunsur Pasal 120 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Hakim menetapkan dalampertimbangannya Terdakwa adalah subjek unsur pasal yang didakwakanberdasarkan faktafakta hukum yang TIDAK BENAR;Fakta hukum dimaksud adalah:1.

AMIT adalah subjek yang diakui dan dinyatakan didalam persidangan oleh M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR danMUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDINsebagai orang yang menyuruhnyamenjemput penumpang di Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan kapalspeedboat tersebut. Bukan Terdakwa!

Keterangan saksi:Terdakwa sebagai subjek dan/atau perbuatannya tidak didukung saksisebagai subjek yang melakukannya;Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:1.Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harusdidukung oleh dua orang saksi,Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dan seorang saja makakesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satualat bukti yang lain;Demikian pula soal keterangan saksi sebagai bukti hukum;Tidak semua keterangan

No. 135 K/Pid.Sus/2016Keterangan ahli di persidangan tidak membuat keterangan sebagai ahli atasfakta sesungguhnya subjek keberadaan Terdakwa dan perbuatan yangdidakwakannya serta alat bukti yang ada;. Surat;Tidak ada bentuk surat apapun yang membuktikan adanya petunjukperbuatan Terdakwa;. Petunjuk;Petunjuk sebagai bukti Terdakwa bukan subjek dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan atau Terdakwa tidak melakukan perbuatansebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum adalah;1.

Hubungan Kejadian dengan rangkaian kejadian demi kejadian sebagaiperbuatan yang dilakukan subjek pelaku yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah TIDAK MEMBUKTIKAN adanya hubunganTerdakwa di dalam rangkaian kejadian dan atau perbuatan dimaksud;.

Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan danmengikuti proses peradilan3. Subjek mengalami pencabulan karena ketidakberanian menolakajakan pelaku yang memiliki kKekuatan atau figur yang dewasa sertasecara pribadi subjek mudah dipengaruhHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Rhl4. Dampak yang ditimbulkan atas kejadian pencabulan belum munculkarena waktu kejadian masih relatif baru dan kepribadian subjekyang cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan5.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik perkara inirelevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya dan perlu adapendampingan dari keluarga terhadap subjek terkait dengan masalahyang dialami oleh subjekPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan AnakJo Perpu RIN 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana ditetapkandalam UU RI No 17 Tahun 2016).Menimbang

Subjek memiliki Kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan danmengikuti proses peradilan;3. Subjek mengalami pencabulan karena ketidakberanian menolak ajakanpelaku yang memiliki kekuatan atau figur yang dewasa serta secarapribadi subjek mudah dipengaruhi;4.

Dampak yang ditimbulkan atas kejadian pencabulan belum munculkarena waktu kejadian masih relatif baru dan kepribadian subjek yangcukup mampu beradaptasi dengan lingkungan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makaterhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentangketerangan Saksisaksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalamputusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslahdianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang

Subjek adalah seorang anak lakilaki berusia 6 (enam) tahun yang cukupaktif komunikatif dan eskresif. Secara intelegensi dan emosional terlihatHal 4 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Armberkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. la cukupmampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan yangdisampaikan kepadanya, secara spontan tanpa terkesan ditutupi ataurasa malu yang diungkapkan.

Mental dari segi usia, subjek masih sangat muda, untuk melihat,mendengar dan mengalami kondisi seperti ini maka situasi saat inisudah membuat subjek, suka atau tidak suka adalah menjadi bagiandidalamnya. Perkembangan psikologis untuk saat ini terlinat biasa saja,diamati sekilas, dalam pengertian, bahwa dalam hal ini sudah cukuplama dialaminya, sehingga sudah menjadi sebuah keadaan yang biasasaja bagi dirinya.

Sejak kecil, intensitas pertemuan antara subjek danayahnya memang sudah sangat kurang mengingat subjek dan ibunyatinggal berbeda tempat dengan ayahnya.

hukumBahwa membaca dan memperhatikan gugatanPenggugat, tertulis sebagai pihak Tergugat dalamperkara a quo adalah Perusahaan Angkutan Lamlo Jaya;Bahwa Perusahaan Angkutan Lamlo Jaya yangdimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidakjelas statusnya sebagai subjek hukum, apakah subjekhukum perseorangan atau subjek hukum badan hukum;Bahwa oleh karena subjek hukum Tergugat kabur/tidakjelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan gugatan obscuur libels;Bahwa oleh karena Tergugat

bukanlah subjek hukumyang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secarahukum, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur, olehkarena itu gugatan yang demikian harus dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Ketidakabsahan Kuasa Penggugat Mewakili Penggugat;Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor772 K/Padt.Sus/201 1Bahwa untuk proses beracara di Peradilan Hubungan Industrialdisamping diberlakukan ketentuan Hukum Acara Perdata, juga diaturketentuan khusus beracara sebagaimana diatur

hukum, yaitu badan hukumdan perseorangan, yang untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara, adamempunyai hukum acara tersendiri dengan persyaratan dan tata cara yangberbeda satu dengan lainnya, subjek hukum perseorangan untuk dapat bertindakdidalam hukum adalah orang perseorangan yang telah cakap melakukan tindakanhukum.

Bahwa Perusahan Pengangkutan Lamlo Jaya yang didudukan TermohonKasasi sebagai Tergugat dalam perkara a quo bukanlah suatu Badan Hukummaupun perseorangan sebagai subjek hukum, Lamlo Jaya adalah suatu merekusaha, hanya berupa tanda pengenal usaha dan bukan subjek hukum. MerekUsaha tersebut dalam perkara) a quo tidak dapat dimintakanpertanggungjawabanya didalam hukum.

Seandainya Judex Factitelah dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan Lamlo Jaya sebagai bentuk usahaperseorangan sebagaimana dimaknai dalam Ketentuan Pasal 1 angka 7 huruf aUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka untuk dapat dimintakanpertanggunganjawab sebagai subjek hukum didalam perkara a quo adalahPemilik atau Pengelola dan atau Penangungjawabnya, bukan merek usahanyaHalaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor772 K/Padt.Sus/201 110yang digugat ; bahwa merek usaha bukanlah subjek hukum yang dapatdimintakan

Sehingga terdaftarlah nama Mariama binti Maraddia yang telah lamawafat tersebut sebagai subjek pajak baru atas tanah milik Tima binRambangeng (sisa luas tanah yang belum terjual), pada Blok 2 Petak 59atau SPPT/PBB Nomor 73.06.010.023.002.0059.0, yang batasbatasnyasebagaimana yang telah diuraikan di atas;Bahwa pada waktu hidupnya Pr Mariama binti Maradia mempunyai anaksebanyak tiga (3) orang yakni :1.

Nomor 2702 K/Pdt/2017Menyatakan tindakan Tergugat XIIl yang mendaftar sisa luas tanah Timabinti Rambangeng dengan batasbatas tersebut di atas, ke dalam atasnama Mariama binti Maraddia sebagai subjek pajak tersebut di atasmerupakan perbuatan tanpa dasar hak yang sah, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum.

Terjadinya peralihan subjek pajak padawaktu diadakan Sismiop dari nama asal Tima binti Rambangen (tantePenggugat asal) ke atas nama Dede Dg Nyampo (ayah Tergugat XIl) tidakdisertai dengan dasar hukum dari Penggugat asal kepada Dede DgNyampo. Demikian juga keberadaan Tergugat di atas objek sengketadengan jalan membangun rumah batu permanen juga tidak disertai dengandasar hukum yang sah dari Penggugat asal.

Sehingga peralihan yangterjadi baik peralihan subjek pajak tersebut maupun keberadaan Tergugat membangun rumah batu permanen di atas objek sengketa tidak sah danmerupakan tindakan melawan hukum;Bahwa fakta fakta tersebut di atas didukung dengan keterangan saksiPenggugat asal, yakni:Halaman 13 dari 18 hal. Put.

kepemelikan yang sah dari Dede Dg Nyampo yang kemudianmencatat nama Dede Dg Nyampo pada tanah objek sengketa seluas 5(lima) are sebagai subjek pajak dengan SPPT Nomor 73.06.010.023.0020059.0;Halaman 15 dari 18 hal.

Tapi Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar tidak membatalkan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar yang sudah jelasjelas melanggar hukum acara dan hukumpembuktian, tapi menguatkan, oleh karena itu Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar juga sudah melanggar hukum acara danhukum pembuktian;Keberatan keempat:Bahwa dari nama perkara perlawanan dan nama perkara gugatan sajasudah saling berbeda dan subjek yang mengajukan perlawanan dalamperkara perlawanan namanya "Pelawan" dan subjek yang mengajukangugatan

Sedangkan dalam perkaragugatan Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.DPS. dengan subjek yangmenggugat adalah Pemohon Kasasi sebagai Penggugat melawanTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Termohon Kasasi Ilsebagai Tergugat II dengan objek gugatan adalah mengenai jual belitanah sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan TermohonKasasi/Tergugat II tidak benar dan melanggar hukum yang digugatuntuk dibatalkan.

Maka dari fakta dan bukti tersebut ini telahmembuktikan bahwa perkara perdata Nomor 686/Pat.G/2011/PN.DPS.sudah saling berbeda subjek hukum yang menggugat dan objek yangdigugat dengan subjek hukum yang menggugat dalam putusanperkara perlawanan Nomor 372/Pdt.Plw/2007/PN.DPS. maupun objekyang digugat (bukti P.4). Maka dari fakta dan bukti ini telah membuktikan bahwa perkara perdata Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.DPS. tidak adane bis in idem.

Karena subjek hukumyang menggugat dan subjek hukum yang digugat sudah salingberbeda. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasartelah salah dalam penerapan azas ne bis in idem dalam perkaraperdata Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.DPS.

Subjek yang menjadi pihak sama;4.

Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukanterlebin dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon terkait namayaitu nama ALKENDRI PERKASA berdasarkan bukti P1 dan P4 sampaidengan P6, serta nama ALKEN berdasarkan bukti P2, P3, dan P7;Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut,maka akan dianalisis legalitas subjek hukum atas nama ALKENDRI PERKASAdan ALKEN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat

, diperoleh fakta hukumbahwa subjek hukum ALKENDRI PERKASA eksistensi hukumnya diakuiberdasarkan bukti surat P5 yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tertanggal 14 Juni2018, sedangkan subjek hukum ALKEN eksistensi hukumnya diakuiberdasarkan bukti Surat P2 yaitu Kartu Keluarga tertanggal 18 Mei 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018,terdapat norma hukum bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua)bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat

Para Saksi;Menimbang, bahwa bukti surat terdahulu yang menetapkan identitasWENI hanya ada pada bukti surat P2 dan P3 yang menuliskan nama seorangindividu bernama WENI, sedangkan identitas subjek hukum DEA ada pada buktisurat P8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P9 berupa Paspor;Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkandengan bukti surat P8 dan P9, diperoleh fakta hukum bahwa nama WENImerupakan nama panggilan dari Saksi DEA dan subjek hukum yang bernamaWENI merupakan

subjek hukum yang sama dengan subjek hukum DEAsehubungan dengan adanya kesalahan penulisan identitas nama lbu Pemohondalam bukti surat P3 berupa akta kelahiran;Menimbang, fakta hukum berdasarkan bukti surat P6 berupa suratketerangan desa, bahwa Kantor Desa Sarang Burung Danau telah melakukanpengecekan data identitas nama Ibu Pemohon dan memberikan rekomendasiuntuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada dokumen akta kelahiranPemohon;Menimbang, bahwa patut dipandang bahwa persona WENI tidak pernahada

dan hanya ada akibat adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohonyang dilakukan oleh Kakek Pemohon dan Petugas Desa Sarang Burung Danau,Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 185/Padt.P./2021/PN Sbsserta subjek hukum yang diakui secara hukum dan faktual adalah DEA selakuwarga Desa Sarang Burung Danau yang merupakan Ibu dari Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari UndangUndang AdministrasiKependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun