Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Bahar
38 — 4
  • Menyatakan Terdakwa yakni BAHAR secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikanmenggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Di.
    besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)Halaman 5 dari 22 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN PKJ (Perikanan)nn Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikandiperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menggangkut,menyimpan, mendinginkan, menanggani, mengolah dan/atau mengawetkannyasebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.
    ULANG AULIA dalam halini adalah saudara SULAEMAN dan Terdakwa dengan melakukan kegiatanpenangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa Potasium Sianidasebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undangundang Nomor45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambakah dengan Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bahwa saksi IPPAL bersama saudara SULAEMAN dan Terdakwa, sebagai ABKkapal KM.
    Pemberantasan (Represif) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsipprinsippemidanaan khususnyaPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhirasa keadilan serta manfaat bagi terhukum , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudahseharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhipidana yang sepadan
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Ippal
38 — 4
  • dari PenuntutUmum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :i Menyatakan Terdakwa yakni IPPAL secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanpenangkapan ikanmenggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ataumembahayakankelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    .2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sianida(CN).2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nonn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Bahwa Ahli menerangkan Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atauHalaman 12 dari 22 Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN PKJ (Perikanan)cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,menggangkut, menyimpan, mendinginkan, menanggani, mengolah dan/ataumengawetkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.
    ULANGAULIA dalam hal ini adalah saudara SULAEMAN dan terdakwa dengan melakukankegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa PotasiumSianida sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undangundangNomor 45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambakah dengan Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bahwa Ahli menerangkan saksi BAHAR bersama saudara SULAEMAN danTerdakwa, sebagai ABK kapal KM.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1883/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.WIDARTO
2.LEON MANDAGI SHANKAR SINGH
34 — 20
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
AHMAD ARIFIN BIN ALM MUHAMMAD DAUD
38 — 28
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
35 — 17
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 07-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
IMMANUVAL JOSE
80 — 29
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
38 — 12
  • Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
    telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
    di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
    Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
    tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 957/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
CITRA PERMATA SARI, SH
Terdakwa:
GUNAWAN YUNANTARA Alias IWAN Bin NANANG SUPRIYANA
29 — 6
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 30-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sbw
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
10 — 4
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
3.Wendry Finisa, S.H
Terdakwa:
Rican Tomi Pgl. Tomi Bin Khaidal
41 — 19
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 17-02-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 01-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 48/PID/2015/PT MKS
Tanggal 3 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IRMANSYAH ASFARI.SH
Terbanding/Terdakwa : MASRIADI LS ADI BIN AZIZ
Terbanding/Terdakwa : IRFAN BIN NANNO
40 — 31
  • Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : 1.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 SebagaimanaTelah Diubah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomr 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;; .
    Alwi tapi menurut JaksaPenuntut Umum harus dirampas untuk Negara karena dijadikan sarana untukmelakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak,hemat Pengadilan Tinggi karena Pasal 76 a UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun Tentang Perikanan, tidak secara imperatif menyatakan alat yang digunakandalam tindak pidana perikanan agar dirampas
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
38 — 15
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
    pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
JUHDI Bin BASRAN
39 — 23
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 27-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN POSO Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
23 — 13
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum
Register : 15-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kot
Tanggal 7 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Andi Purnomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.DADANG PRAYOGA Bin KHABUDDIN.
2.SUBIAN JAMIN Bin BUSTAMI
3.SUPENDI Bin MISRO.
71 — 39
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 798/PID/2015/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERIANTO SIAGIAN, SH, MH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
69 — 72
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN.AM, SH., MH
Terdakwa:
ADLI BIN TARAPPE
77 — 33
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Lgs
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
124 — 0

  • Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 23-08-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mrb
Tanggal 19 September 2024 — Penuntut Umum:
YUPRAN SUSANTO
Terdakwa:
JOKO PURWANTO Als JOKO Bin (Alm) KODRIANTO
23 — 19
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum
Register : 17-11-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Pdl
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
Terdakwa:
ANANG Bin (Alm) SAMUJI
70 — 0