Menyatakan terdakwa NGUYEN HANH, terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah melakukan tindak pidana perikanan Secara bersama-sama mengoperasikan kapal ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang hasil lelang KM.

Menyatakan Terdakwa ARIF FERIYANTO, S.Kom bin NGAYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI SIPI ( SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

L.55 / KP.III / 41 / VIII / 2014 diterbitkan oleh Syahbandar Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wib (TIDAK BERLAKU) - Surat persetujuan berlayar No. 21 / 08.VIII / C / 2014 diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 11.00 Wib (TIDAK BERLAKU).- SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN nomor JWN.I.14.01742 diterbitkan di Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib (TIDAK BERLAKU).

Ill / 41 / Vill / 2014 diterbitkan SyahbandarPelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wibbeserta daftar anak buah kapal (GUDAH TIDAK BERLAKU), Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan nomor JWN.1.14.01742 diterbitkan diSatker PSDKP Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib.

Warna lambungHijau dan Kuning dan merah serta bangunan kapal berwarna hijau ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli yang Bahwa Perijinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha perikanan tangkapadalah Surat lIzin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) dan jijin usaha yang diperlukan dalam usahapembudidayaan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Pembudidayaan Ikan ; Halaman 17 dari 32 Putusan

Nomor : 16/Pid.Sus/2015/PN Pti.Bahwa SIUP Perikanan diberikan kepada orang perorangan atau badanhukum yang melakukan usaha perikanan dengan mengajukan dan telahmemenuhi syarat, meliputi rencana usaha, foto copy KIP / akta perusahaan, dan pas foto berwarna 4x6 ;Bahwa usaha perikanan tangkap mencakup kegiatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ;Bahwa penerbitan Surat Ilzin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan kepadaOrang perorangan atau badan usaha yang mengajukan izin dan telahmemenuhi persyaratan

PANGESTU SEJATI yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan,dan bertanggung jawab terhadap KM.

Terdakwa KACO B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tidak memiliki surat persetujuan berlayar yangdikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimanadalam dakwaan melanggar Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

HARAPAN BARU, ukuran GT. 5 berwarnaPutih menggunakan mesin merk JIANDONG 24 PK, Mesin MerkRATNA 29 PK dan Mesin Merk TIANGLI 24 PK;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil No. 552.12/1/285/IPKI/04/VII/2016,tanggal 25 Juli 2016; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) NahkodaNomor 176/ IX/sybLbk2005, tanggal 24 September 2005; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor 552.12/2/285/IPKI/04/V1II/2016, tanggal 25 Juli 2016: 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (ANDON)(Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016, tanggal 26September 2016:Halaman 2 dari 8 hal.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan KabupatenPolewali Mandar Prov. Sulawesi Barat Nomor Register523/27/BPKP/DKP/VII/2016, tertanggal 28 Mei 2016: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor 070068002XIISPBKP2016, tertanggal 07 Desember 2016:Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa KACO B);4.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan(ANDON) (Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016,tanggal 26 September 2016; 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal PerikananKabupaten Polewali Mandar Prov.

Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang R.Il.

Nomor 45 Tahun 2009, maka PengadilanNegeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang R.l.

Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndangR.l. Nomor 45 Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa tidak adamengajukan eksepsi ;Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 145/PID/2016/PT.SMRMenimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. PERK : PDM214/TRK/Ep.2/09/2016 tertanggal : 21 Oktober 2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa JONEL SALAMANES terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONEL SALAMANES berupaPidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah)subsidair 6 (enam) bulan kurungan3.

Menyatakan Terdakwa Le Ngoc Truong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; ----------------------------------------------------------------4.

Pemuda No.10Kota Tanjungpinang, yang disumpah menurut cara agama Budha ;Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ; Telah me mb 48 22 anno nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn1Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 11/Pen.Pid.SusPRK/2015/PN.Tpg, tanggal 15 Juni 2015 tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pidana yang bersangkutan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjungpinang

Unsur Dengan sengajadiwilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikanMenimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan menurutMajelis adalah bersifat alternatif, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan melakukanusaha perikanan apabila telah terpenuhi salah satu tindakan penangkapan, pembudidayaan

Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pasal 26ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan danpemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPP RI) wajibmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan, yaitu

juncto UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapalperikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan 59 Putusan Nomor 1/Pid.Suspenangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa sementara itu, kapal berbendera asing adalah kapal yang tidakberbendera

Sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b UndangUndang Perikanan a quo,menyebutkan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi t kaeeeaeee b.

Sus/2018tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 junctoPasal 16 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikananjuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . ACHMAD SALEHbin UMAR ERMULAN dan Terdakwa II.

Menyatakan terdakwa MAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan melayarkan kapal perikanan tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar pelabuhan perikanan ;2.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013,Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan ;3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ;e Bahwa KMN.

CINTAH MEDINA telah melakukan penangkapan ikan didaerah Perairan Geliting Kabupaten Sikka yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45Tahun 2014, Tentang SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan bahwadokumen perikanan yang wajib berada diatas kapal perikanan yangsedang melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan, disebutkan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, danpenelitian/eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia

Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMENKP/2014, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perikanan RepublikIndonesia Nomor PER.30/MEN/2012, Tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwaDokumen yang harus ada di atas kapal baik kapal penangkap dan/atau kapalpengangkut terdiri atas : SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SLO (Surat LaikOperasi) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang semuanya harus asli ;Menimbang, bahwa selanjutnya

Nakhoda kapal perikanan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMENKP/2014, Tentang Surat LaikOperasi Kapal Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan WNakhoda KapalPerikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadiPutusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2016/PN.Mme.

Republik Indonesia dan oleh karena barang buktiberupa KM BV 5286 TS ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak danberdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2007 tentangPeradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriPontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yangmelakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di

bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat IzinHal. 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakanNakhoda Kapal Perikanan BV 5295 TS berangkat bersamasama dengan saksiNGUYEN UT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakanNahkoda Kapal Perikanan KM BV 5286 TS berlayar dari pelabuhan BariaVungtau

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal PatroliORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan BV 5295 TS telah melakukanpenangkapan ikan pada posisi 06 35.595 LU 109 05.305 BT sesuai GPSberada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan,selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM.

BV 5295 TS dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor009/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/ KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016,selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5295 TS segera dibawa ke DermagaStasiun PSDKP Pontianak untuk diserahterimakan ke Penyidik Pegawai NegeriSipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis jaring traw/adalah jaring diturunkan/dijatunkan ke laut oleh kapal perikanan KM.

Dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SuratIzin Usaha Perikanan;Hal. 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/20171.2. Dengan sengaja turut serta menggunakan alat penangkapikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia;2.

25" LS 106 27 45" BT 2015atau setidaktidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah nahkoda kapal perikananyang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara sebagai

Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun2004 Tentang Perikanan (dakwaan Kesatu) ;2.

Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkosperkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor:03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni :dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatHal. 4 dari 11 hal. Put.

No. 2244 K/Pid.Sus/2015secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perikanan dengansengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alatpenangkap ikan dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / ataualat bantu) penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Sebagaimana diaturdalam Pasal 85 UURI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UUnomor : 31 tahun 2004 tentang

126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015 mengenai statusbarang bukti sehingga amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Dengan sengajamenguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenagkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Menyatakan Terdakwa Rudi Supriadi Bin Zubir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan, pengangkutan pengolahan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

43/Pid.Sus/2018/PN Ttn (Perikanan)

GandariaO2 PPN Dumar Tual)oleh Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sejaktanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tual karena didakwa:Kesatu:Primair:Bahwa mereka terdakwa . Mr. Chen Naiqin selaku Nahkoda KM.Gandaria02 dan terdakwa Il Mr. Lin Zhenjian selaku KKM kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangadalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Ali Supardan, M.Sc. selakuDirjen Perikanan Tangkap RI, pada SIPI tersebut telah di tentukan daerahpenangkapan ikan dan Pelabuhan Pangkalan, pada kolom disebutkanPelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yangHal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2607 K/Pid.Sus/2010adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, darihasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM.

Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa danmemutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1)UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UUNo. 45 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor: 12 tahun 2009;Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuanPasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah

1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, serta juga bertentangan denganSurat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tertanggal 18Hal. 16 dari 23 hal.

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019Kesatu: melanggar Pasal 92 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Atau kedua: melanggar Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Syaiful bin Rumpa bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yangtidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai surat

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpadilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaiful bin Rumpa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;.

Menyatakan Terdakwa Syaiful bin Rumpa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidana Melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

Putusan Nomor 667 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan

ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara Bersamasama Memilikii Menguasai, Membawa dan/atauMenggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu PenangkapanIkan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan DiKapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 joPenjelasan Pasal 9 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

harimau, dan/atau kompressor, jadi sangat jelas dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenaipelarangan penggunaan kompressor bagi nelayan.

No. 1548 K/PID.SUS/2012Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKepulauan Selayar, dimana alat bantu kompresor in casu surat izinnya dikeluarkan untuk kelompok nelayan kecil yang dapat dipergunakan secaraperorangan dan kelompok.

ALI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama memiliki, menguasai, membawa dan/ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diKapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;2.

,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwadilakukan dengan sebagai berikut :Hal. 1 dari 17 hal.

Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.

Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang Perikanan No. 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUPidana.

denda terhadap pelaku asing yangmelakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menyatakan Terdakwa TRAN BA SY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki SIUP ----------------------------------------------------------2.

PUTUS ANNomor. 21/Pid.SusPRK/2015/PN.TPg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkanputusan dalam perkara terdakwa:Nama : TRANBA SY porn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnnTempat lahir : Xuan Hoa Quang Xuan Quang Tran QuangUmur/tanggal lahir : 46/10 Oktober 1969Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : VietnamTempat tinggal : Binh Chau,

menguatkan dalildalil pembuktiannya , Penuntut Umum telah pula mengajukan barang barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM.

Tidak memiliki Surat jin Usaha Perikanan(SIUP).Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan denganunsurunsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:ad.1.

Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMelakukan Usaha Perikanan dibidangPenangkapan ,Pembudidayaan ,Pengangkuatn ,Pengolahan dan PemasaranMenimbang , bahwa hukum , khususnya Undangundang tentang perikanan (Undangundang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan) tidak merumuskan secara jelas , apa yang dimaksud dengan sengayja ;Menimbang ,bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai kata dengan sengajatersebut ,dalam

Unsur Tidak Memiliki SIUP :Menimbang , bahwa pasal angka 16 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tentang Perikanan ,telah memberikan batasan , apayang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu sebagai izin tertulis yang harusdimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam 1zin tersbut; Menimbang , bahwa selanjutnya pasal 26 ayat 1 Undang Undang Perikanan memberikankewajiban