., sebagaimana Kutipan AktaNikah No. 195/94/II/2001, tertanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ;e Bahwa dari pernikahannya antara Pemohon dan Tri Mulyono, SPdtersebut telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak yaituo Indra Rachmawati, Perempuan, lahir di Ngawi, pada tanggal 21Maret 2002 ;o Indah Pusparini, Perempuan, lahir di Ngawi, pada tanggal 16September 2006 ;e Bahwa almarhum Tri Mulyono, SPd selain meninggalkan anakanaktersebut diatas, juga meninggalkan

terletak di KelurahanKetapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,dimana letak obyekpermohonan tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriProbolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggoberwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksidihubungkan dengan bukti P 3, diperoleh fakta bahwa Pemohon telahmenikah DI Probolinggo dengan seorang lakilaki bernama TRIMULYONO, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :195

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari Kamis tanggal 09 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 28Jumadil Awal 1420 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/9/X/1999, tertanggal 05 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;2.

Bukti Surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/9/X/1999, bertanggal 5Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi kode P;B.

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohondan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA )Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Jawa Timur, tanggal 10Agustus 1992, nomor : 195/12/VIII/1992, Pemohon berstatus Jejakasementara Termohon berstatus Perawan.Putusan, Nomor:1668/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.2.

Selanjutnya, dalampersidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaansurat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Putusan, Nomor:1668/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa surat :1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Merakurak, Nomor 195/12/VIII/1992 , tanggal10/08/1992 Bukti tersebut bermeterai cukup.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hariSenin, 14 Februari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:195/63/II/2011 tanggal 11 Februari 2011;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggalbersama di Kelurahan BaraBaraya Selatan, Kecamatan Makassar, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/63/II/2011 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanMakassar Kota Makassar tanggal 11 Februari 2011. Bukti tersebutbermeterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;B.

meninggal nya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaranhutang dan pemberian untuk kerabat ditetapkan sebagai harta warisan,dan minta pula agar Pengadilan menetapkan bagian masingmasing paraahli waris tersebut;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian wasiat, sebagaimanadisebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f), adalahpemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembagayang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195

ayat(2) ditegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknyasepertiga harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;Menimbang, bahwa jika wasiat itu ditujukan kepada ahli waris,sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat(3), maka wasiat itu hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Jambi berpendapat bahwa telah ternyata

195/Pdt.P/2018/PA.Wtp

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.WtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara lItsbat Nikahyang diajukan oleh :Hamsah bin Ambo Lassa, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, DesaPakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagaiPemohonl.Jumiati binti Labe, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA,pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di DusunKajuara, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan saksisaksidi muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tanggal O01 Maret 2018 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Watampone Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Wip mengemukakanhalhal sebagai

pusing dibagiankepala, sehingga pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 korban kembalimelakukan pemeriksaan di Puskesmas Wedi Kabupaten Klaten.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sobek dibagiankepala belakang dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, kedalaman 1 (satu) cmdengan tiga jahitan dan ditutup dengan kain kasa berwarna putih pada kepalabagian belakang atas terdapat memar sekitar luka, sebagaimana dijelaskanoleh saksi AMRI RUSDIYANTO dan uraian dalam Visum Et repertum Nomor :370/195

pulang dan ayah terdakwa juga ikut pulang; Bahwa antara terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian dan terdakwamemberi santunan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan tidak akanmengulangi lagi dan terdakwa mempunyai istri dan 1(satu) anak yangberumur 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan (Ade charge) ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupaVisum Et repertum Nomor : 370/195

dibagian kepala,sehingga pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 korban kembalimelakukan pemeriksaan di Puskesmas Wedi Kabupaten Klaten ;Bahwa benar akibat perobuatan terdakwa, korban mengalami luka sobekdibagian kepala belakang dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, kedalaman 1(satu) cm dengan tiga jahitan dan ditutup dengan kain kasa berwarna putihpada kepala bagian belakang atas terdapat memar sekitar luka,sebagaimana dijelaskan oleh saksi AMRI RUSDIYANTO dan uraian dalamVisum Et repertum Nomor : 370/195

dibagiankepala, sehingga pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 korban kembalimelakukan pemeriksaan di Puskesmas Wedi Kabupaten Klaten ;Menimbang, bahwa akibat perobuatan terdakwa, korban mengalami lukasobek dibagian kepala belakang dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, kKedalaman1 (satu) cm dengan tiga jahitan dan ditutup dengan kain kasa berwarna putihpada kepala bagian belakang atas terdapat memar sekitar luka, sebagaimanadijelaskan oleh saksi AMRI RUSDIYANTO dan uraian dalam Visum Et repertumNomor : 370/195

Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Juli2019 pukul 15.45 WIB, yang bernama Almarhumah Maryam binti Prang,di rumahnya di Gampong Jaboi yang disebabkan karena uzur, dan dalamkeadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jurong MeunasahTuha, Gampong Jaboi, Mukim Balohan, Kecamatan Sukajaya, KotaSabang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474.3/195/2019, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jaboi padatanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut almarhumah

Penduduk atas nama Maryam (Pewaris)Nomor 1172024107450007 tanggal 10 Mei 2012, telah dinazagelendan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, diberi tanda P.7;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryam (Pewaris) Nomor1172022401051924 tanggal 13 Januari 2019, telah dinazagelen dansesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, diberi tanda P.8;Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/195

/2019 tanggal18 Juli 2019 menerangkan kematian atas nama Maryam, telahHalaman 6 dari 21 HalamanPenetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/MS.Sab10.11.12.13.14.15.16.dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan olehKeuchik Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dandiberi tanda P.9;Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/195/2019 tanggal 21Oktober 2019 menerangkan kematian atas nama Sapiah, yangdikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jaboi, Kecamatan SukajayaKota Sabang, bermeterai cukup dan diberi

tanda P.10;Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/195/2019 tanggal 21Oktober 2019 menerangkan kematian atas nama Tgk.

195/PID.A/2013/PN.Trt

PUTUSANNomor : 195/PID.A/2013/PN.Trt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana anakdalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara terdakwa :Nama : RIO GONONG SIMBOLON.Tempat lahir : Bonan Dolok.Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 11 September 1996.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Simatalo Desa Silali Toruan, Kecamatan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 11 September 2013;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Huktum SONDANG SIMAREMARE, SHberdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 195/Pid.A/2013/PN.Trt, dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara KelasIIB Tarutung;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Cabang Kejaksaan Negeri

Nomor : 195 /Pen.Pid / 2013 / PNTRT tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara terdakwa tersebut;e Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 195 / Pen.Pid/2013 /PNTRT tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara tersebut dengan seksama dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19- Sebelah Barat : Dengan batas

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas 195 M2,(seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan KebagusanBesar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,Kotamadya Jakarta Selatan, dengan Hak Pakai No. 18/Kebagusan atas namaLISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik

Bukti P 5Sertipikat Asli Hak Pakai No. 18/Kebagusan yang terletak di PropinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, KecamatanPasar Minggu, Kelurahan Kebagusan seluas 195 M2, (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitertanggal 05 Juni 1997 Nomor : 2625/1997 dan menurut Sertifikat yangdikeluarkan oleh Pihak yang berwenang pada tanggal 25 Juli 1997 terdaftaratas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO.

(sesuaidengan aslinya)Bukti TIw I 14: Buku Tanah Hak Pakai No.18/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO Gambar Situasi No.2625/1997tanggal 5 Juni 199,7 seluas 195 M2. (sesuai dengan aslinya)Bukti TIw I 15: Buku Tanah Hak Milik No.58/Kebagusan terakhir tercatatatas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, Gambar SituasiNo.84/1139/1973 tanggal 25 Mei 1973 seluas 3.141 M2.

Sertifikat Hak Pakai No. 18/Kebagusan, seluas 195 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Hak Guna Bangunan No. 489Sebelah Selatan : Tanah Hak Pakai No. 19Sebelah Barat : Tanah Hak Milik No. 7005Sebelah Timur : tanah kosong, belum sertifikat.Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 03 Desember 2004, antara PelawanII dengan Turut Terlawan I, meliputi tanahtanah :o.

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

2018, sekitar pukul 00.50 wib, di pinggir jalan yang terletak diKp Sanggungan RT 005 RW 017 Kelurahan Semanggi Kecamatan PasarKliwon Kota Surakarta ; Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, saksi sedang kumpuldengan tetangga dikampung saksi ; Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahanpada diri saksi diketemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket / plastikklip transparan berisi shabu, sebuah potongan sedotan, 1 (satu) unit HPmerk Polytron warna hitam simcard Axis no 083 195

147 694 ; Bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ditemukandidalam saku celana bagian kiri belakang, sebuah potongan sedotanHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Sktditemukan didalam saku bagian kanan depan, 1 (satu) unit HP merkPolytron warna hitam simcard Axis no 083 195 147 694 ditemukan digenggaman tangan kanan saksi, adapun yang menyimpan semua shabutersebut adalah saksi.

Bahwa, 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, adalahbarang narkotika jenis shabu yang saksi miliki, Saksi simpan saatditangkap petugas Kepolisian, sebuah potongan sedotan adalah yangsaksi gunakan untuk membagi shabu, 1 (Satu) unit HP merk Polytronwarna hitam simcard Axis no 083 195 147 694 adalah alat yang saksigunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dan Wildan untukmemesan shabu.

kemudian terdakwa pergi naik Gojekke ATM BCA Tipes untuk bertemu dengan Agung untuk mengambil uangtersebut, Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Agung di ATMBCA Tipes kemudian Agung menyerahkan uang kepada terdakwasebesar Rp650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangterdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian uang tersebutHalaman 15 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Sktterdakwa simpan disaku celana bagian kanan depan selanjutnyaterdakwa menghubungi Febri No 083 195

kKemudian terdakwa pergi naik Gojek ke ATM BCA Tipes untukbertemu dengan Agung untuk mengambil uang tersebut, Sekira pukulHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Skt21.00 wib terdakwa bertemu dengan Agung di ATM BCA Tipes kemudianAgung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp650.000.00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa terimamenggunakan tangan kanan kemudian uang tersebut terdakwa simpandisaku celana bagian kanan depan selanjutnya terdakwa menghubungiFebri No 083 195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Keduanya adalah pasangan Suami Isteri yang beralamat diJalan Swadaya XXI/12 Kekalik Timur RT/RW. 002/195,Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,yang selanjutnya disebut sebagaiPengadilan Negeri tersebut;Telah mempelajari berkas permohonan; Telah mendengar keterangan Saksisaksi;Telah pula memperhatikan suratsurat bukti;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir

diatas; Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam KartuTanda Penduduk NIK : 5271041908780002 Tanggal 29 September 2011 atas nama AGUSINDRADI (bukti P1), dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 52.7102.671279.0003 Tanggal 18 Juni2008 atas nama WYNNE SUMARYANI (bukti P2) seta Kartu Keluarga Nomor :5271041806080017 Tanggal 06 September 2012 atas nama Kepala Keluarga AGUS INDRADI1011(bukti P3) membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di Jalan Swadaya XXI/12 KekalikTimur RT/RW. 002/195

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 1996 telahmelangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan WonosariKabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, denganKutipan akta Nikah No.195/ 29/ VIV 1996, tertanggal 3 Juni 1996;2. Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan Penggugat berstatusperawan, dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talakyang bunyinya seperti yang tertera di dalam buku nikah;4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/29/V1V/1996, tanggal 03 Juli1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanWonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P2);B. Saksi :1.

Pada tanggal 27 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Batu, Kota Batu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1246/195/XII/1993tanggal 27 Desember 1993); 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon kurang lebihselama 15 tahun 3 bulan.

Mig.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPemohon dan Termohon Nomor : 1246/195/XII/1993 tanggal 27 Desember 1993yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan telah cocok sesuaidengan aslinya (bukti P.1); Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga

Bahwa Pemohon LAILIE SJACHRIDA adalah istri dari Almarhum WARSITOBROTO HARDONO, yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 22 Maret1995, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 195/166/III/L995, tanggal 22 Maret1995;2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon LAILIE SJACHRIDA dengan AlmarhumWARSITO BROTO HARDONO telah di karuniai 1 (Satu) orang anakbernama: MUHAMMAD KEVIN PRATAMA DANISWARA, lahir di Samarinda, hariSenin, tanggal 18 Agustus 2003;3.

Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 195/166/III/1995, tanggal 22 Maret1995, atas nama WARSITO BROTO HARDONO dan LAILIE SJACHRIDA,bermeterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3003/IST/2004, tanggal 1 Juli2004, atas nama MUHAMMAD KEVIN PRATAMA DANISWARA, anak lakilaki dari suami ister, WARSITO BROTO HARDONO dan LAILIESJACHRIDA, bermeterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda P4;5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Badadukhul) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : 195/10/IX/2014, dan ditandatangani olehKUA Kecamatan Tersebut tertanggal 16 September 2014.Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA.Tbh2.

mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keteranganTergugat tidak dapat didengar di persidangan;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawabanTergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195