Benliz Pacific diwilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, dengan luas 11.130(sebelas ribu seratus tiga puluh) hektar, yang telah diterima olehTermohon pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jikaditinjau. dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansipermohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawabdan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkanInstruksi

Presiden yang dipandang sebagai aturan moratoriumdibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energidan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya prosespengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha PertambanganEksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebutadalah:Halaman 11 dari 53 Putusan No. 3/P/FP/2020/PTUN.JPR18.17.1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan PenyempurnaanTata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;17.5.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 jo.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 jo. Instruksi Presiden Nomor 6Tahun 2017 jo.

Seluruh proses tersebutmengandung ketidakcermatan serta mengarah padapelanggaran atas ketentuan pelelangan, dan PrinsipDasar Pengadaan sebagaimana ditetapkan dokumenPelelangan dan dalam pasal 3 huruf c, d dan huruf eKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun = 2003, sehinggamengakibatkan pelaksanaan Pelelangan tidak adil, tidaktransparan dan terjadi persaingan yang tidak sehat,sehingga hal tersebut sangat merugikanPenggugat. eee14PENGGUGAT telah mengajukan Protes, sanggahan, dansanggahan banding tersebut

Pasal 26 huruf d Keputusan Presiden No.: 80 Tahun2003. , yang menetapkan bahwa : Pejabat yangberwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalahBupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilaidi atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliarrupiah )2.

Lampiran I Bab II, A, 1, j Keputusan Presiden No.:80 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa Pemenanglelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para pesertaselambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahditerimanya surat penetapan penyedia barang/jasasedari pejabat yang berwenang3. Bab II pasal 17. Dokumen Pelelangan , yangmenetapkan bahwa: PemenangLEAN iceaiacws ani wus ras 12)Lelang ditetapkan oleh Bupati , berdasarkan Usulan Panitia Pengadaan.

Bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun. Bertentangan dengan Pasal 3 huruf c, d dan eKeputusan Presiden Nomor: SO Tahun 2003d. Bertentangan dengan Pasal 26 huruf d KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;@ BOFTENtANBONss seas eussusar 21)e. Bertentangan dengan Pasal 27 ~=ayat (2) KeputusanPresiden Nomor: 80 Tahun 2003;f. Bertentangan dengan Lampiran I Bab II.A.1.j KeputusanPresiden Nomor: SO Tahun2003; 222222 eee eee eee eeeg.

Bertentangan dengan Lampiran I Bab TI/I.A.1.f.5).h)Keputusan Presiden Nomor: 50 Tahun11.a.Bertentangan dengan DokumenPelelangan; 2272222 r eee ee eee. Bertentangan dengan Bab I Pasal 6.2 Jo Bab II Pasal3.2 Dokumen Pelelangan;Bertentangan dengan Bab I Pasal 18.2 DokumenPelelangan; .

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 2 +2222 nen ena Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur f.

Penyimpangan atau kesalahan penawaran harga penggugattidak cukup akurat untuk dapat mempengaruhi lingkup,kualitas dan hasil/ kinerja pekerjaan.Bahwa Tergugat dalam dalam proses penetapan Keputusan TataUsaha Negara telah melanggar Peraturan perundangundanganHal 21 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKsebagai berikut :o nnn nen nnn noe nnn none nee(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang merujukDACA : 2222 nn oan nnn nnn nnn

Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Bab Ill Tata Cara Pemilihnan Penyedia Pekerjaan Kontruksipada bagian : 222 non nnn non non nnn ene nee nee = Bagian A, Sub Bagian 7 Metode Evaluasi Penawaran(terlampir keseluruhan) Bagian B Pelaksanaan, Sub Bagian 1 Pelelangan UmumSecara Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul DenganEvaluasi Sistem Gugur, f.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6yaitu:(3) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:a.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatanganiSPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungtidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; dan selanjutnya tertulis dalam Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentangPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dalamPenjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2) tertulis bahwa Dalam halpenetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkanPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 3/2016") joPeraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 58/2017")yangdalam lampirannya menetapkan bahwa upgrading (pengembangan)kilang kilang eksisting (RDMP) yang salah satunya Pertamina RU IVyang berada di Propinsi Jawa Tengah

Undangundang Nomor 2 Tahun 2012;b Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;Cc Peratiran Presiden Nomor 40 Tahun 2014;d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;e Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;f Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 jo Nomor 6 Tahun 2016;h. Peraturanperaturan lain yang terkait;13.

Foto copy Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum. setelah dicocokan surat bukti tersebut merupakanfotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda P55 ;56. Foto copy Rekaman proses musyawarah pada tanggal 20 Agustus2018. Telah diperdengarkan dipersidangan dan telah dimasukan kedalamflash disk, selanjutnya diberitanda P56 ;57.

Dalam hai ini PeraturanMenteri di bawah Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden juga harusmelihat UndangUndang / peraturan yang lebih tinggi; Bahwa terhadap Pasal 37 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012saksi menafsirkan bisa melakukan lebih dari 1 (Satu) kali musyawarahyang penting masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; Bahwa terhadap rencana bisnis bisa dimasukkan dalam kategor!

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional. setelan dicocokan surat buktitersebut merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda TTK.1;2.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tanggaHal. 7 dari 25 Hal.

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 2914/Pdt.G/2018/PAMdn. bertanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis HakimHal. 12 dari 25 Hal. Put. Perkara No. 2914/Pdt.G/2018/PA.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruSs

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Januari tahun2017

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dailildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

buktiutama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg,oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yaknikeduanya merupakan suami istri yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumahtangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmahtidak dapat terwujud.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumahtangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan danpertengkaran yang terus menerus selama kurang lebih tiga tahun dan sulituntuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhialasan

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuaidengan kaidah ushul fiqh yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangan yang berbuny) :laos! ule ale prio wld! sy >Halaman 12 dari 15 hln.

., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 153ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga)kali Suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraiandan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak Mei 2014 Tergugat telah pergimeninggalkan

tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untukmembantah dalildalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkahPenggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:baal naiies Mot larg>q: 259 daa, lb gle pooArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal pernikahanantara Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi Kemashlahatan padapengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatdilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

sampaisaat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor UrusanAgama

, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralin ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi dari kKetentuan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohondengan Termohon terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanHalaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TALUperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dansetelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf (b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Putusan No. 0657/Pdt.G/2016/PA.Lbt Halaman 12 dari 15Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang

belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

setempat, relevanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2020/PA.DBSdengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya MajelisHakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 19 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2012Termohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:e Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di ;e Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;e Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2(dua) tahun yang lalu;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatan perceraiankarena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b di atas, dapatHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak 2 bulan darikehamilan Termohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBgHal. 8 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Septembertahun 2013

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangHal. 7 dari 14 Hal. Put. Perkara No.0113/Pdt.G/2018/PA Slp.Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Bahwa merujuk pasal 52 peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018tentang persyaratan dan tata cara Administrasi Kependududkan danPencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon danpemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;7.

dipertimbangkan terlebih dahulumengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pengakuanpengesahan anak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkaravoluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan PengadilanNegeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yangberdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacupada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Halaman 9 dari 11 hal.

Penetapan Nomor 17/Padt.P/2021/PN OlmTahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanyakepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohondikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang berbunyi Pencatatan atas pengesahan anaksebagaimana

Kabupaten Kupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon,maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harusdibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden

, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapposita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menuruthukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatuperkawinan yang sah sebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 27Januari 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala,dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki Legal Standing (Kapasitas) untukmengajukan gugatan

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa ayat 130sebagal berikut:AH lS5 aise So MS AU y a: 958% Ols6La.S> lawlsArtinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing

Pasal 116 huruf (b), (c) dan (f) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dansecara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden