Ditemukan 60632 data
1.JUMPAMULI SITEPU
2.RIANI
3.HENRI STALON SITEPU
4.HENSKY STALLONE SITEPU
Tergugat:
Kementerian dalam Negeri cq Gubernur Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Raya cq Kecamatan Jekan Raya cq Kelurahan Bukit Tunggal
123 — 33
Penggugat:
1.JUMPAMULI SITEPU
2.RIANI
3.HENRI STALON SITEPU
4.HENSKY STALLONE SITEPU
Tergugat:
Kementerian dalam Negeri cq Gubernur Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Raya cq Kecamatan Jekan Raya cq Kelurahan Bukit Tunggal
185 — 0
Nomor 01/PK-PRS.8/PPD-BSPS/04/2013 tentang Penetapan penerima dana BSPS Tahun anggaran 2013 Kabupaten Keerom yang ditetapkan di Jakrta tanggal 26 April 2013 ;4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor: 186 Tahun 2013 tentang Penetapan penanggungjawab pendamping kepada masyarakat dalam pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Tingkat Kelurahan/Desa ;5. 1 (satu) rangkap Foto copy Kesepakatan Kerjasama antara kementerian
perumahan rakyat Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Penyedia tenaga Pendamping dari TNI-AD dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya Nomor 2/PKS/DS/03/2013 dan Nomor KERMA/7/II/2013 ;6. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 30 April 2013 Nomor 00239/SWADAYA/PK-PRS.8/2013;7. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Konsultan Managemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM
) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor : 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;8. 1 (satu) rangkap foto copy nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan konsultan Manajemen Tenaga pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;9. 1 (satu) bundel nota belanja barang materiel untuk penerima bantuan BSPS;10. 1 (satu) bundel tanda terima barang ;11. 1 (satu) bundel daftar rencana pembelian bahan banguinan (DRPB2) yang dibuat saudara Darminsyah ;12.
PT. BUANA CIPTA NIAGA
Termohon:
PT. KARYA SAWIT LESTARI
226 — 480
,CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-94.AH.04.03.2018, tanggal 29 Januari 2018, berkantor di ARIFUDIN & SUSANTO Partnership SP Law Firm, The H Tower 15th Floor, 15 F , Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Karet, Kuningan Jakarta Selatan.
- Saudara Vitor, S.H,M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-254.AH.04.03.2018, tanggal 06 September 2018, berkantor di Vitor Abab & Partners, Jl. Pangeran Ayin, Komp. BSD Blok M.19 Rt.99 Rw.37 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Saudara Herlin Susansto, SH.
., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-213.AH.04.03.2017, tanggal 07 Nopember 2017, berkantor di ARIFUDIN & SUSANTO Partnership SP Law Firm, The H Tower 15th Floor, 15 F , Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Karet, Kuningan Jakarta Selatan.
Sebagai Tim Pengurus dalam perkara PKPU a quo.
FAUZIAH
114 — 52
Surya Pratama Kreasindo sejumlah 1.250 ( seribu dua ratus lima puluh ) lembar saham, yang masing-masing lembar saham bernilai Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagaimana terdapat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang saham dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 4 tanggal 3 Juli 2009 yang dibuat oleh Lili Suryati, SH, Notaris di Medan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-37133.AH.01.01 TAHUN 2009 tanggal 3 Agustus 2009 dan sesuai
Surya Pratama Kreasindo nomor 34 tanggal 05 Juni 2014 yang dibuat Edy, SH, Notaris di Medan dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-15109.40.22.2014 tanggal 21 Juni 2014. Selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham diangkat kembali dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 ( lima ) tahun dan merubah maksud dan tujuan kegiatan perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT.
,Mkn Notaris di Deli Serdang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0047685.AH.01.01 TAHUN 2018 tanggal 09 Oktober 2018;
- Kepemilikan Saham pada PT.
9 — 7
orangtua Penggugat di Kota Kediri dalam keadaanba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: ANAK 1, lakilaki, umur 17 tahun; ANAK 2, lakilaki, umur 9 tahun; ANAK 3, perempuan, umur 3 tahun;Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaanrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai goyah akibat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa, Penggugat adalah PNS dan terlampir surat lizin penceraian dari KepalaKantor Kementerian
dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/42/III/2001 tanggal 12 Maret 2001atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukupdan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok (P.2);Fotokopi surat Keputusan Pemberian ljin Penceraian Nomor : R06/Kk.13.24.1/Kp.01.1/02/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian
surat bertanda P.2, berupafotokopi kutipan akta nikah nomor 162/42/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 sertadengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam,maka terbuktilan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sahsejak tanggal 10 Maret 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyatanyataPenggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melaksanakanperceraian ini Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasanya, dalam hal iniKepala Kantor Kementerian
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAcq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,yang diwakili oleh Menteri, Nila Farid Moeloek,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X.5 Kavling49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaBarlian, S.H., M.Kes, dan kawankawan, Kepala BiroHukum dan Organisasi, beralamat di Jalan H.R. RasunaSaid, Blok X 5, Kav. 49, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;ll.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA cq MENTERI PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri,Enggartiasto Lukita, berkedudukan di Jalan M.I RidwanRais, Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada M. Syist, S.H., M.H., dan kawankawan,Kepala Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan,beralamat di Gedung Kantor Kenterian Perdagangan,Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari2017;ll.
Paridah
28 — 2
Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor pendaftaran 190200017tanggal 2 Januari 2013 atas nama PARIDAH JUHANSYAH GUMRI, yangditerbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjar, selanjutnya diberitanda P9;10.
Pencatatan SipilKabupaten Banjar, serta dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telahdiketahui bahwa nama ayah dan nama kakek Pemohon sebenarnya adalahJUHANSYAH GUMRI;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji atau umrahdimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapatperbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam Surat EdaranDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian
kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi ;Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaberalasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 14 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Hajidan Umrah Kementerian
API
25 — 5
SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis HANAFI Bin MUSTARI dibetulkan menjadi API Bin MOSTARI ;
- Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300548564 No.
Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah nama pemohon yang telah dikeluarkan dalambukti setoran BPIH pemohon;4.
Porsi 1300548564 No.SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji untuk dibetulkansebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadappembetulan nama pemohon dalam perkara ini haruslah dilakukan oleh pejabatyang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan Umrah) untukmencatat pembetulan penulisan nama tersebut atas permintaan calon jamaahhaji yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal iniPengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada KantorKementerian
Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji danUmrah) untuk merubah/membetulkan penulisan nama pemohon yang telahdikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BNI Cabang BangkalanNo. Porsi 1300548564 No. SPPH 131601170 dan Surat Pendaftaran PergiHaji pemohon dari yang semula nama pemohon tertulis HANAFI BinMUSTARI dibetulkan menjadi API Bin MOSTARI ;4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohonsebesar Rp. 281.000.
353 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAWA BARAT c.g. KEPALA KANTOR KEMENTERIANAGAMA KABUPATEN BOGOR c.g. KEPALA KANTORURUSAN AGAMA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTAIKRAR WAKAF WILAYAH KECAMATAN SUKARAJAdahulu KANTOR URUSAN AGAMA/PPAIW WILAYAHKECAMATAN KEDUNGHALANG, berkedudukan di JalanDharmais Nomor 3 RT. 005 RW. 001 Kelurahan CimandalaKabupaten Bogor;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.g. KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSIJAWA BARAT c.g.
Nomor 62 PK/Ag/2020diterima tanggal 2 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat novum berupa:110.11.12.13.Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia cq.
75 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang berhak untuk mengajukanpermohonan informasi kepada Pemohon Keberatan adalah perkumpulan yangmemiliki badan hukum, dasar hukumnya dapat merujuk pada : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PedomanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah. Pasal 20 berbunyi : Masa berlaku SKTselama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
penyelesaian piutang negara berdasarkan Pasal 4 ayat (2)berbunyi : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjutidengan penerbitan surat permintaan dokumen dari Menteri Keuangan kepadainstansi Pemerintah/Pemilik dokumen dimaksud.Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KementerianDalam Negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 ayat (4) berbunyi : Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian
111 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOMMY FREDDY MANUNGKALITT, S.Kom. selakuSekretaris Yayasan Riau Madani, keduanya berkedudukan di JalanRepelita Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru Riau, Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanding;1.melawanPT PANAHATAN (Perkebunan Kelapa Sawit), yang diwakilioleh Direktur Utama Mugi Tegar Sedayu, berkedudukan diDusun Tegar, RW 12 Kelurahan Pematang Pudu, KecamatanMandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2012;KEMENTERIAN KEHUTANAN RI c.q.
DINASKEHUTANAN PROVINSI RIAU, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 468, Pekanbaru;KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA c.q.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti blok Lantai4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasidahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah
yanng berlaku;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Menghukum Tergugat supaya mengembalikan areal terperkara kepadafungsi dan statusnya kembali serta menyerahkan seluruh areal terperkaraberikut bangunan yang ada diatasnya kepada Negara Republik Indonesia(Kementerian
Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakukarena Kementerian Dalam Negeri (Menteri Dalam Megeri) seharusnya turutdijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat kurangpihak, dengan alasan bahwa Gubernur Riau adalah pimpinan Tergugat Il(Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bengkalis) maka olehkarena Menteri Dalam Negeri tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugatmaka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak
87 — 39
KL.330/2/8/DN13 tanggal 20 Mei2013, yang menggunakan kop surat Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Plt. Direktur KesatuanPenjagaan Laut dan Pantai, dimana dengan surat tersebut selanjutnyadipergunakan sebagai dasar oleh terdakwa I untuk mengeluarkan suratperintah kerja nomor: 002/SPK1LB/TJ/VI/13 tanggal 5 Juni 2013 kepadaSdr.
Pelayaran Internusa BahariPersada;e Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Rekomendasi kegiatan salvage No.KL/771/6/II/DN13 tanggal 16 Mei 2013 yang menggunakan kop surat KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tidak pernah diterbitkanoleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dalamsurat tersebut terdapat tanda tangan Plt. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut danPantai yang bukan aslinya; Bahwa Kapal KM. Tapan Jaya adalah milik dari PT.
Yan Risuandi MSc., tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi kegiatan salvage nomor KL 771/6/II/DN/13 danSurat Persetujuan kegiatan salvage KM Tapan Jaya nomor KL 330/2/8/DN13 danNomor Surat tersebut tidak pernah teregistrasi/terdaftar di Kementerian Perhubungandi Jakarta;Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.B/2014/PN Sgl.12Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telahterpenuhi;Ad. 3.
950 — 642 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pengurus danKurator yang beralamat di Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator danPengurus yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU214AH.04.032019, tertanggal 20 Agustus 2019; danSukamto Bangun Lubis, S.H., Pengurus dan Kurator yangberalamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 25, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat BuktiPendaftaran
Hilarion Wim Triharto, S.H., Pengurus dan Kurator yang beralamatdi Mayapada Tower Lantai II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28,Jakarta, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator danPengurus yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU291.AH.04.032018, tertanggal 10 September 2018;b.
., Pengurus danKurator yang beralamat di Komplek Ruko Graha Mega, Blok E 3,Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator danPengurus yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU214AH.04.032019, tertanggal 20 Agustus 2019;c.
., Pengurus dan Kurator yang beralamatdi Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 25, Rawa Bunga,Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum danHalaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 13 PK/Padt.SusPailit/2021Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU264AHA.04.032018, tertanggal 6 September 2018;6.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2318 K/PID.SUS/2015Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizardengan Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung,Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara, Terdakwa Khairul Suhada, S.T.,M.T.
;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama PengembanganSarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah danaProgram Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani TernakGarmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun 2011 Nomor 0327/01806.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember2010, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan
Muhtar ;Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa(SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011/2012 telahditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan SarjanaMembangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir.
;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama PengembanganSarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah danaHal. 14 dari 70 hal. Put.
(penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Rusli Arif (penuntutandilakukan secara terpisah) yang menerima dana Bantuan Sosial KegiatanSarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun2011/2012 tersebut, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu :e Terdakwa Khairul Suhada, S.T.
2.Balai Penelitian Tanaman Industri Manado yang kemudian telah berubah nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Palma,
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado
Turut Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia qq.
82 — 58
Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2.Balai Penelitian Tanaman Industri Manado yang kemudian telah berubah nama menjadi Balai Penelitian Tanaman Palma,
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado
Turut Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia qq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
4.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
226 — 63
Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kehutanan, yang pada tahun2014 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHk);4. Bahwa setiap Tergugat dimutasi ke luar daerah, Penggugat selalumendampingi Tergugat, termasuk di awal masa pernikahan pada tahun19901991 Penggugat ikut mendampingi Tergugat yang sebelum pernikahansudah ditempatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT);5.
harmonis, namun sejak sekitar bulan April2020 , rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sudah menikahSsirri dengan perempuan lain sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masih saturumah, namun jarang pulang;Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pejabat PNS dengan jabatan eselon IIdi Kementerian
tidak harmonis lagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sudah menikahSirri dengan perempuan bernama xxxxx sekitar tahun 2018 yang laludi Bandung;Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah isteri sirrinya keBandung;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masihserumah, tapi jarang pulang;Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pejabat PNS dengan jabatan direkturdi Kementerian
73 — 38
,yang disahkan dalam Daftar Yayasan Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHUAH.01.08520 tanggal 30 Juni 2011 Jo.Tambahan Berita Negara Republik tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 65 dan Nomor147/AD;3 Bahwa Dr.
Akta Rosida Rajaguguk Siregar,SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telah disahkan dalamDaftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.
Akta Rosida RajagugukSiregar, SH., MKn., No. 27 tanggal 23 September 2010, yang telahdisahkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.01.08574 tanggal 1 Oktober 2010.Jo.Akta Notaris Rosida RajagugukSiregar., SH., MKn Nomor 15 tanggal 5 Nopember 2008 yang terdaftarpada Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaNomor AHUAH.01.0885 tanggal Februari 2011;Bahwa Dra. Hj.
,Mkn yang telah memperoleh pencatatan di Kementerian Hukumdan HAM No.
,Mkn cacat hukum dan bahkan Kementerian Hukum dan HAMtelah mengeluarkan surat pencatatan yang dimasukkan dalam Daftar YayasanNo.
130 — 608
(Sembilan puluh ribu rupiah) ;b Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 kantorKesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin.
(sembilan puluh riburupiah) ;Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 kantor KesehatanPelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halaluntuk ketersediaan stok vaksin.
Sejak Tahun 2011 sampai dengansekarang Merk vaksin yang dipakai adalah Menveo, yang disarankan melaluifatwa MUI kepada Kementerian Kesehatan.
Totaljumlah PNBP atas vaksinasi yang dipungut tahun 2011 adalah Rp. 129.080.000,(seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke kasNegara Rp. 129.080.000, (seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa Kementerian Kesehatan hanya menanggung penyediaan vaksin untuk hajireguler sedangkan untuk umroh adalah Kantor KKP yang menyediakan, tetapipada tahun 2012 Kementerian Kesehatan yang menyediakan untuk jemaah umrohBahwa besarnya pungutan kepada jemaah
kesehatan yang mana saksimengumpulkan dan mengevaluasi buktibukti mengenai suatu informasiatau pengaduan masyarakat yang terjadi disesuaikan dengan kriteria atauaturan perundangan yang ada ;Bahwa tim Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatanmelakukan audit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru padatanggal 19 sampai dengan 30 Juni 2012 berdasarkan Surat TugasInspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI NomorHalaman 67 dari 149 halaman Putusan No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN
44 — 19
Jasa Pemerintah yang berbunyi Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan ; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruangSekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis,dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulentanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian
Melaksanakan Paket PekerjaanPengadaan Buku Perpustakaan SMP sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 03/Buku SMP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010Untuk SD/SDLB ;Lampiran Il huruf C persyaratan umum butir c berbunyi "Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian
Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakang ;Angka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.
Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyusunan HPSdidasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survei menjelang dilaksanakan Pengadaan ; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa memimpin rapat di ruangSekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bersama Tim Teknis,dengan materi pembahasan rapat sebagaimana tercantum dalam Notulen tanggal 20 Juli 2011 antara lain sebagai berikut : Buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian
Pendidikan Nasional, kecuali disebutkanlain dalam petunjuk teknis ini, Tanda Lulus Penilaian dicantumkan padasampul dibagian belakangAngka 2 berbunyi : "Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.
82 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai tugas menyelenggarakanurusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan Negara, yang menyelenggarakan fungsi:a Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya;b Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;c Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; dand Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya;Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang R.I.Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah olehPeraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Presiden R.I.
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;4 Oleh karena itu, keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusantersebut pada tanggal 27 Mei 2012 dibacakan oleh Parikesit Suprapto selaku1011121314Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Badan Usaha Milik Negara kemudiansalinannya baru diberikan oleh Personalia PT.
BKI) oleh Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN,kemudian Termohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2012 mengeluarkan KeputusanPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia DiLuar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK203/MBU/2012 tentangPemberhentian Dan Pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) PT.