Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,, ( Seratus juta rupiah);" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.366.700, ( Lima juta tiga ratus enam puluhenam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 ( Dua puluh empat ) bulan.7 Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupatanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2)Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/4036/6/2016 tanggal 14Juni 2016 (bukti surat P8) menyebutkan bahwa: Pokok pinjamanberikutbunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANKdalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggalditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini.

Pokok pinjaman berikutbunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiaptiap bulandengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok danbunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masingmasing sebesar Rp.5.366.700, (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2018/PN.CmsAngsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yangbersangkutan.

Dalam hal tanggal tersebut jatun pada hari libur maka angsuranharus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya. Pokokpinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANGtiaptiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuranpokok dan bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masingmasingsebesar Rp. 5.366.700, (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratusrupiah).

Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 14 atau selambatlambatnya pada tanggal 14 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuranyang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yangbersangkutan. Angsuran terakhir harus dibayar oleh YANG BERHUTANGselambatlambatnya pada tanggal 14/06/2018.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiriDikurangi : 11.411.205.473 11.411.325.473b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11.392.148.770 10.353.244.195b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 19.056.703 19.056.703b.6. Jumlah 11.411.205.473 10.372.300.898Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 11.411.205.473 10.372.300.898Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 1.039.024.5753.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.537.756.371Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00068/207/10/092/13 tanggal 22 November 2013 untuk Masa PajakJanuari 2010 melalui surat permohonan Nomor 047/TND6PJK/II/2014 tanggal6 Februari 2014 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 7Halaman 3 dari 53 halaman.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.411.205.473b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat di perhitungkan 11.392.148.770b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 19.056.703b.6. Jumlah 11.411.205.473c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 11.411.205.473Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 120.0003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan Ke Masa Pajak (karena pembtulan) Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1823/B/PK/PJK/2017 Jumlah (a+b)4.

ThamrinNomor 51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat, 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp164.700.627.334,00Pajak Keluaran Rp 11.411.325.473,00Kredit Pajak (Rp 11.411.325.473,00)PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp 120.000,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/ (Lebih) Dibayar Rp 120.000,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 57.600,00Jumlah

Kurang/(Lebih) dibayar Rp 120.000,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 120.000,00Sanksi Administrasi : Kenaikan pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP Rp 57.600,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 177.600,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 15.281 .259.680 15.291 .053.544b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.775.244.739 3.819.872.129b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 9.506.014.941 9.506.014.941b.6. Jumlah 15.281 .259.680 13.325.887.070d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.281 .259.680 13.325.887.070e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 1.965.166.4743. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya = =b.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.908.446.382 3. Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor: 00076/207/10/092/13 tanggal 22 November 2013 untuk MasaPajak September 2010 melalui surat permohonan Nomor 055/TND6Halaman 3 dari 56 halaman.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 15.291.053.544b.2. Pajak Masukan yang dapat di perhitungkan 5.775.244.739b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 9.506.014.9441b.6. Jumlah 15.281.259.680Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.281.259.680 Halaman 6 dari 56 halaman. Putusan Nomor 1820/B/PK/PJK/2017 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 9.793.8643. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 04.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp175.129.231.997,00Pajak Keluaran Rp 15.291.053.544,00Kredit Pajak (Rp 15.281.259.680,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 9.793.864,00Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 9.793.864,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp

kurang/(lebih) dibayar Rp 9.793.864,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 9.793.864,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 4.701.055,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 14.494.919,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

.$/2020/PN Ttetidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantianbiaya,kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;Oleh pasal 1239 kitab undangundang hukum perdata, Penahananpembayaran PO penggugat sampai dengan menggunakan waktu untuk proseshukum sudah selayaknya diterapbkan untuk memberikan penggantianbiaya,Kerugian dan bunga yang dapat penggugatrincikan sebagai berikut :e Jumlah PO (Purchase Order) belum dibayar bulan Januari Rp.48.089.000,Kemampuan penggugat

untuk memutar uang senilai Rp.48.089.000,minimal 3 kali dalam sebulan membelanjakan untuk keperluan Bisnisdengan keuntungan minimal 6% kemudian dikalikan waktu uang tertahanpada Tergugat, Sehingga dapat disimulasikan sebagai berikut :(kemampuan penggugat untuk memutar uang x uang yang tertahan xPresentase keuntungan) x Lama uang tertahanDiketahui :lama uang tertahan = februari,Maret,April,Mey,Juni (Sbulan)Jumlah PO (Purchase Order) belum dibayar bulan januari Rp.48.089.000, =(Rp.48.089.000,x 3x

,e Jumlah PO (Purchase Order) belum dibayar bulan April Rp.42.071.000,Kemampuan penggugat untuk memutar uang senilai Rp.42.071.000,minimal 3 kali membelanjakan untuk keperluan Bisnis dengan keuntunganminimal 6% kemudian dikalikan waktu uang tertahan pada Tergugat,Sehingga dapat disimulasikan sebagai berikut:(kemampuan penggugat untuk memutar uang x uang yang tertahan xPresentase keuntungan) + Lama uang tertahanDiketahui :lama uang tertahan = Mey,Juni (2bulan)Jumlah PO (Purchase Order) belum dibayar

Menyatakan demi hukum akumulasi kerugian yang harus dibayar Tergugatterhadap PO(Purchase Order) dan Kerugian Materil adalah senilaiRp.473.804.240.(Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga juta Delapan Ratus EmpatRibu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)7.

(dua ratus juta sebelas riburupiah) yang oleh Penggugat belum dibayar, adalah dalil yang tidak sesuaifakta dan atau tidak beralasan dan patut ditolak Tergugat, sebab dalampermimtaan dana oleh Penggugat, tidak disertai dengan dokumen dukumenpendukung lainnya sebagaimana ditentukan didalam ketentuan Pasal 6ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 005/ PKS/CSD/BAFCARD/733/ 2016, tanggal 24 Oktober 2016, berupa:a. Nama dan alamat konsumen (Pasal 6 ayat 1);b.

membayar korbansehingga korban mengatakan kalau perjanjiannya mau di bayarkontan / cash akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau yangmembeli sapi tersebut adalah seorang Pegawai Negeri ternyataPegawai Negeri tersebut belum ada uangnya nanti setelah terimagaji baru pegawai tersebut membayar ke Terdakwa dan Terdakwamenjanjikan korban agar korban dibayar oleh Terdakwa setelah idulAdha barulah Terdakwa membayar korban namun setelah lebaranIdul Adha barulan Terdakwa membayar korban sebesarRp7.000.000,00

dan Terdakwa hanya membayar Rp7.000.000,00dengan alasan kalau yang membeli sapi tersebut telah lari;Berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Bin Gella yangmenerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa yangmembeli sapi milik korban sebanyak 5 ekor adalah saksi AbdulRahman Bin Gella yang dibayar secara kontan dan saksi beli karenadi bawakan oleh Terdakwa dan Terdakwa membelinya denganharga yang normal dan Abdul Rahman Bin Gella adalah yang punyausaha pemotongan hewan bukan seorang Pegawai

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan berdasarkebohongan yang menyatakan pegawai tersebut melarikan diri, padahalsenyatanya yang membeli bukan pegawai melainkan pengusaha pemotongansapi dan telah dibayar kontan sapi korban 5 (lima) ekor yang dijual Terdakwatersebut;Hal. 11 dari 14 hal.

No. 1436 K/Pid/2016Bahwa kemudian Terdakwa membuat kesepakatan sisa kekuranganRp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) akan dibayar 1 (satu) bulankemudian, akan tetapi juga tidak dibayar dan baru dibayar sebesarRp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mustamin setelahperkara Terdakwa diproses di penyidik, dan Terdakwa sanggup membayarkekurangan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) setelah Terdakwamenerima pembayaran proyek pengerukkan sawah sejumlah 100 Ha, yangproyek

tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan keberadaan proyekdimaksud;Bahwa Terdakwa mendalilkan kekurangan tersebut telah dibayarTerdakwa kepada korban sendiri di rumah Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah), bahwa kemudian karena Terdakwa keluar kotakekurangan bayar kepada korban dibayar melalui Sdri.

Setelahterdakwa menerima order dan dibayar lunas maka dalam kurun waktu 3 (tiga)hari barang akan dikirim.

28 Februari 2019 saksi order barang sembako berupaIndomie sebanyak 400 (empat ratus) karton dengan harga @ Rp.82.000,(delapan puluh dua ribu rupiah) dan Mie sedap goring sebanyak 400 (empatratus) karton @ Rp.81.000, (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan jumlahtotal seluruhnya sebesar Rp.62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus riburupiah) dan oleh saksi sudah dibayar melalui transfer Bank BCA dengan nomorrekening 5065259092 atas nama ELIYA CHOLIFATUN.

Selanjutnya padaHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 488/Pid.B/2019/PN SDAtanggal 01 Maret 2019 saksi melakukan order barang berupa minyak goringBimoli 1 liter sebanyak 700 (tujuh ratus) karton dengan harga @ Rp.122.000,(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah total seluruhnya sebesarRp.85.400.000, (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan oleh saksisudah dibayar melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 5065259092atas nama ELIYA CHOLIFATUN.

Setelah terdakwa menerima order daripembeli dan dibayar lunas maka dalam kurun waktu 3 (tiga) hari barang akandikirim. Akan tetepi setelah terdakwa menerima order pesanan semabko darisaksi IKA NURHAYATI, saksi ERNA DWI MULYANI dan saksi PRAHARAPUTRA BAHARI yang seluruhnya sudah dibayar secara lunas, order pesanantidak dikirim oleh terdakwa dikarenakan uangnya sudah habis digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa.

Setelahdiiyakan oleh terdakwa para pembeli memesan barang sesuai dengan ordermasingmasing dan apabila pesanan dibayar lunas maka barang akan dikirimdalam kurun waktu selama 3 (tiga) hari sehingga saksi IKA NURHAYATI, saksiERNA DWI MULYANI dan saksi PRAHARA PUTRA PIHATIN melakukanpembayaran secara lunas akan tetepi setelah dibayar lunas barang tidak dikirimHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 488/Pid.B/2019/PN SDAoleh terdakwa dan terdakwa mengakui jika uangnya sudah habis digunakanuntuk kepentingan pribadinya

Dalam perjanjian kredit, Tergugatmenerima uang pinjaman/kredit Kupedes dariPenggugat sebesar Rp 58.800.000, (Lima puluhdelapan juta delapan ratus ribu rupiah);7 Pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1(Satu) bulan sebesar Rp. 63.152.494, (Enampuluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu empatratus Sembilan puluh empat rupiah) denganjangka waktu 60 (enam puluh) bulan.7 Untuk menjamin pinjamannya Tergugat & Tergugat Il memberikan agunan berupatanah dan/atau. bangunan

Bilamana pinjaman tidak dibayar padawaktu yang telah ditetapbkan maka Penggugatberhak untuk menjual seluruh agunan, baikdibawah tangan maupun dimuka umum, untukdan atas nama permintaan Penggugat, danYang Berhutang/Tergugat & Il dan pemilikagunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan. ApabilaTergugat & Il atau pemilik agunan tidakmelaksanakan, maka atas biaya YangBerhutang/Tergugat & Il, pihak Penggugatdengan bantuan yang berwenang dapatmelaksanakannya. b.

Bahwa sesuai Surat Pengakuan HutangNomor : 744001001044103 tanggal 30Oktober 2015 seharusnya Tergugat & Ilmembayar angsuran Pokok pinjaman berikutbunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat & Il setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatanganiSurat Pengakuan WHutang sebesar' Rp58.800.000, (Lima puluh delapan juta delapanratus ribu rupiah) sampai dengan lunas akantetapi Tergugat & II mulai tidak membayarbulan Nopember 2016 sehingga sampai dengansaat ini Penggugat

dirugikan dari angsuran yangseharusnya dibayar Tergugat & Il dan menjadikredit dalam kategori kredit Macet (DaftarHitam); Halaman 4 dari 14 Putusan No 30/Pdt.G.S/2019/PN Psp 2.

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 744001001044103tanggal 30 Oktober 2015;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat denganTergugat & Il dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lainsbb:' Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar Rp 58.800.000, (Lima puluh delapanjuta delapan ratus ribu rupiah)' Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat & Il setiap 1 (Satu) bulan dengan

INDAH SUMINAR melakukan pengecekan kepada Sdr.Zulkifli Hardi mengenai nota tagihan besi tertanggal 16 April2013 yang belum dibayar dan ternyata sudah dibayar lunasoleh Sdr. Zulkifli Hardi melalui terdakwa.e Bahwa atas perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa seijinataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri. INDAH SUMINARdan mengakibatkan kerugian sebesar Rp18.175.000, (delapan belas juta seratus lima puluh tujuh riburupiah), Sdri.

Zulkifli Hardi melalui telepon mengenainota tagihan besi tanggal 16 April 2013 yang belum dibayar danternyata sudah dibayar lunas oleh Sdr.

INDAH SUMINAR ada menanyakan masalah notatagihan besi tertanggal 16 April 2013 yang belum dibayar dansaksi jelaskan kalau sudah saksi bayar lunas senilai Rp18.175.000, (delapan belas juta seratus tujuh puluh lima riburupiah) melalui terdakwa.e Bahwa saksi pernah meminta kepada terdakwa nota slipelunasan pembayaran besi yang saksi beli namun alasanterdakwa selalu macammacam dan tidak pernah diserahkanSampai sekarang, hanya diberikan kwitansi biasa sajasebagaimana yang diperlihatkan.e Bahwa barang

Zulkifli Hardimengenai nota tagihan besi tertanggal 16 April 2013 yang belumdibayar dan ternyata sudah dibayar lunas oleh Sdr. Zulkifli Hardimelalui terdakwa.Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpaseijin ataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri. INDAHSUMINAR dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 18.175.000,(delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)tersebut, Sdri.

INDAH SUMINAR melakukan pengecekan kepada Sdr.Zulkifli Hardi mengenai nota tagihan besi tertanggal 16 April2013 yang belum dibayar dan ternyata sudah dibayar lunasoleh Sdr. Zulkifli Hardi melalui terdakwa.e Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpaseijin ataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri. INDAHSUMINAR dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp18.175.000, (delapan belas juta seratus lima puluh tujuh riburupiah) tersebut, Sdri.

Bahwa kesepakatan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebutyang dibuat pada tanggal, 29 April 2011 di Duri tidakdipenuhi sebagai mana isi Surat Perjanjian tersebut diatas,hanya diangsur sejumlah uang Rp. 58.200.000, (lima puluhdelapan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlahuang Rp. 188.100.000, (seratus delapan puluh delapan jutaseratus ribu rupiah) sampai Gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Dumai tidak pernah dibayar ataudiangsur ;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian In Matrilkepada Penggugat sejumlah uang Rp. 190.000.000, (seratusSembilan puluh juta rupiah) yang juga harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus danseketika ;4. Menyatakan Sita Jaminan sah danberharga ; 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkaraini.

Sepengetahuan sayamobil tersebut dibayar dan ditransfer oleh istri Hendra syahputra yang bernama Zulfanis;. Saya tidak pernah diberi tau bahwa pembayaran mobil truckTangki Polisi BM 9245 CG tersebut macet, dan saya tidak pernahditagih sekalipun oleh pihak pak Anasri; .

tergugat Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah) dan uang muka yang baru dibayar TergugatRp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) sehingga kekuranganuang muka sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), akan tetapi kendaraan tersebut sedang dilesingkan penggugatpada perusahaan Otto Finece Pekanbaru dan saat itu penggugatbaru membayarkan angsuran sebanyak 2 (dua) kali yang manabesarnya sejumlah Rp.5.800.000, (lima juta delapan ratus riburupiah) perbulannya sehingga tergugat harus membayarkan

oleh tergugat Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)dan sisa uang muka tersebut sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dan mobil yang dijual tersebut masih dalam jaminan pihakleassing PT.OTO MULTIARTHA karena pihak penggugat membeli secaraangsuran dengan pihak PT.OTO MULTIARTHA .Bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada Tergugat sebagaipembeli oleh Penggugat sebagai penjual dan sudah dibayar secaraangsuran oleh tergugat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya tergugat tidakmembayar angsuran

KETENTUAN FORMAL1.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/05/073/13 untuk Tahun Pajak 2005 yang Pemohon Banding terimatanggal 3 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut: (1 Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 9.814.228.4504 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 4.710.829.656( Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 14.525.058.106 Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor

Oleh karena besaranpajak yang harus dibayar tidak melalui mekanisme atauprosedur administrasi pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 menjadi katakunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utangpajak AAG.

dan ini berartimekanisme administrasi perpajakan yang harusditempuh duluan melalui penerbitan SKP.Amar Pertimbangan nomor 5: pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakankerugian pada pendapatan negara.

Semua pajak kurang dibayar yangdicantumkan di dalam Putusan Mahkamah AgungSematamata merupakan angka dakwaan JaksaPenuntut Umum yang tidak diketahui asal usulnyakarena tidak pernah dibahas dan diungkapkan di dalampersidangan tingkat Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi.Bahwa Dengan demikian sudah sangat jelas bahwaTTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam hal ini adalah DJP telah keliru dalam penerbitanSKP nya dan juga bahwa pajak kurang dibayar yangtercantum di dalam Putusan Mahkamah

yangkurang/tidak dibayar dan menjadi pertanyaan bagi kami apakah MajelisHakim MA dalam peradilan pidana mempunyai kompetensi memeriksadan mengadili sengketa pajak termasuk menghitung pajak terutang yangkurang/tidak dibayar, dimana menurut UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, kompetensi pengujian sengketa pajakmerupakan kompetensi Pengadilan Pajak dan di tingkat PeninjauanKembali berada di Mahkamah Agung Kamar Tata Usaha Negara.6.

ATIB SATIBI tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan; -Menghukum Terdakwa ALAMSYAH bin H.

.- (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

(satu milyar enam puluh limaHalaman 226 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgjuta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), denganketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendaTerdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidanapenjara

-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG tersebut dengan pidana penjara selama 4 (.empat .) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.; -Menghukum Terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 411.972.000,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut

tidak dibayar dalarn waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

Terdakwa menyatakan "ntar minggupemerataan" ;Bahwa selanjutnya pembangunan GOR dimulai pada Bulan April;Bahwa kemudian Saksi diberi oleh Terdakwa dana pembangunan dengan totalRp. 420.000.000, untuk atap ;Bahwa kemudian pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan bagianbawahnya berupa dinding, lantai, kusen, we mushola dan lain lain, namunkemudian pada tahun 2012 Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa;Bahwa untuk pembangunan bagian bawah disepakati Rp.250.000.000, danoleh Saksi dikerjakan namun tidak dibayar

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANGtersebut dengan pidana penjara selama 4 (.empat .) tahun dan denda sebesarRp.250.000.000, ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;3.

Menghukum Terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 411.972.000, (empat ratus sebelas juta sembilanratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebuttidak dibayar dalarn waktu (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukumtetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana

Dengan demikian, besarnyajumlah PPN yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.

Ekspor 66.379.822,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 29.558.936.440,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 399.182.070,00Jumlah seluruh penyerahan 30.024.498.332,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 2.955.893.644,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.920.352.009,00Dibayar dengan NPWP sendiri 1.060.239.215,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.980.591.224,00Jumlah PPN Kurang Bayar (24.697.580,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24.697.580,00PPN yang kurang dibayar

0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89504/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP996

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp214.173.713,00, dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang

/ (Lebih) Bayar Rp 136.034.440,00Sanksi Bunga Rp 53.441.693,00Sanksi Kenaikan Rp 24.697.580,00Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar Rp 214.173.713,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Oktavianus Meigar, masa kerja 12 tahun 7 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah: Pesangon 1 X 9 X Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00 Penghargaan masa kerja 1 X 5 X Rp2.508.050,00 =Rp12.540.250,00+ =Rp35.112.700,00 Uang penggantian hak.15% X Rp35.112.700,00 =Rp5.266.905,00Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00 Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00 Jumlah keseluruhan

Eflin W Rompas, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.219.050,00 adalah: Pesangon 1 X 9 X Rp3.219.050,00 =Rp28.971.450,00 Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.219.050,00 =Rp12.876.200,00+ =Rp41.847.650,00 Uang penggantian hak.15% X Rp41.847.650,00 =Rp6.277.147,00Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp9.657.150,00 Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00 Jumlah keseluruhan

Johanis Srue, masa kerja 10 tahun 4 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.419.050,00 adalah: Pesangon 1 X 9 X Rp3.419.050,00 =Rp30.771.450,00 Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.419.050,00 =Rp13.676.200,00+ =Rp44.447.650,00 Uang penggantian hak.15% X Rp44.447.650,00 =Rp6.667.147,00Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp10.257.150,00 Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00 Pengembalian

Elis Ruruf masa kerja 7 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.744.050,00 adalah; Pesangon 1x 8 x Rp2.744.050,00 =Rp21.952.400,00 Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp2.744.050,00 =Rp8.232.150,00+ =Rp30.184.550,00 Uang Penggantian Hak15% x Rp30.184.550,00 =Rp4.527.682,00Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp. 8.232.150,00 Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00Jumlah keseluruhan

Mickel S Wakum, masa kerja 6 tahun 5 bulan dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp3.704.085,00 adalah; Pesangon 1x 7 x Rp3.704.085,00 =Rp25.928.595,00 Penghargaan Masa Kerja 1x3 x Rp3.704.085,00 =Rp11.112.255,00+ =Rp37.040.850,00 Uang Penggantian Hak15% x Rp37.040.850,00 =Rp5.556.127,00Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp 200.644,00 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp11.112.255,00 Cuti kerja tahun 2016 (11 hari) =Rp1.103.542,00 Sisa gaji

;Bahwa tahun 2015 sampai 2016 gaji sudah terlambat dibayar;Bahwa tidak ada dibentuk serikat pekerja di Nimbontong;Bahwa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten pernah datang kePerusahaan untuk meninjau;Bahwa saksi bekerja di Unit Nimbontong tetapi tinggal di rumahsendiri;Bahwa dari rumah saksi ke Perusahaa, saksi berjalan kaki kuranglebih 1 jam;Bahwa saksi mengundurkan diri tidak ada yang memaksa itu ataskemauan sendiri;Bahwa saksi mendengar dari temanteman Unit Nimboton sudahtutup;Saksi Benny Rumabur,

Eflin W Rompas, masa kerja 10 tahun 4 bulan denganupah/gaji terakhir sebesar Rp3.219.050,00 adalah:e Pesangon 1 X 9 X Rp3.219.050,00 =Rp28.971.450,00e Penghargaan masa kerja 1X 4X Rp3.219.050,00 =Rp12.876.200,00+=Rp41.847.650,00e Uang penggantian hak.15% X Rp41.847.650,00 =Rp6.277.147,00e Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00e 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp.9.657.150,00e Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00Jumlah keseluruhan =Rp58.584.523,00Terbilang (lima puluh

Elis Ruruf masa kerja 7 tahun 5 bulan dengan upah/gajiterakhir sebesar Rp2.744.050,00 adalah;e Pesangon 1x 8 x Rp2.744.050,00 =Rp21.952.400,00e Penghargaan Masa Kerja 1x8 x Rp2.744.050,00 =Rp8.232.150,00+=Rp30.184.550,00e Uang Penggantian Hak15% x Rp30.184.550,00 =Rp4.527.682,00e Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00e 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp8.232.150,00e Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00Jumlah keseluruhan =Rp43.746.958,00Terbilang (empat puluh tiga juta

Hans Salamat, masa kerja 5 tahun 1 bulan denganupah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;e Pesangon 1x 6 x Rp2.508.050,00 =Rp15.048.300,00e Penghargaan Masa Kerja 1x2 x Rp2.508.050,00 =Rp5.016.100,00+=Rp20.064.400,00e Uang Penggantian Hak15% x Rp20.064.400,00 =Rp3.009.660,00Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN JapCuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00e 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00e Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00e Cuti

Klemens D Ronsumbre, masa kerja 10 tahun 7 bulandengan upah/gaji terakhir sebesar Rp2.508.050,00 adalah;e Pesangon 1x 9 x Rp2.508.050,00 =Rp22.572.450,00e Penghargaan Masa Kerja 1x4 x Rp2.508.050,00 =Rp10.032.200,00+=Rp32.604.650,00e Uang Penggantian Hak15% x Rp32.604.650,00 =Rp4.890.697,00e Cuti yang belum dibayarkan (2 hari) =Rp. 200.644,00e 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayar =Rp7.524.150,00e Sisa gaji Maret 2017 (6 hari) =Rp 601.932,00e Upah borongan serbuk Januari 2017 =Rp 65.000,00Jumlah

Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 90.040.990 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 9.004.099 Dikurangi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Lainlain Jumlah Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar 9.004.0994 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ...

(karena Pembetulan) Jumlah 5 PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 9.004.0996 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 4.321.9677 Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar 13.326.066 Halaman 2 dari 8 halaman.

KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1894/B/PK/Pjk/2018 Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 90.040.990Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 9.004.099Dikurangi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Lainlain Jumlah Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar 9.004.099Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ...

(karena Pembetulan) Jumlah PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 9.004.099Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 4.321.967Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar 13.326.066 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa penghitungan PPN Masa Pajak April Tahun 2014 menurutperhitungan Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: Menurut PemohonUraian Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 208.689.295,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 14.232.096.554 ,00Jumlah Seluruh Penyerahan 114.440.785.849 00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 20.868.929,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.633.813.538,00PPN kurang (lebih) bayar (6.612.944.609,00)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 6.612.944.609,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116827.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19

Putusan Nomor 694/B/PK/Pjk/2019 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 208.689.295,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 14.232.096.554,00Jumlah Seluruh Penyerahan 14.440.785.849,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 20.868.929,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.633.813.538,00PPN kurang (lebih) bayar (6.612.944.609,00)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 6.612.944.609,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal

13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 3.

PPN yang masih harus dibayar 2.846.419.310,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor

Putusan Nomor 2113/B/PK/Pjk/2018PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2011 adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 412.219.626,00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 32.754.072,00Kredit Pajak Rp 32.754.072,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak YMH/(lebih) dibayar Rp 0,00Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding buat agardemi tercapainya keadilan untuk mengambil keputusan, atau apabila MajelisHakim Pengadilan Pajak berpendapat lain

Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar 0,005. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2113/B/PK/Pjk/2018 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Jumlah Sanksi Administrasi 0,006.

Putusan Nomor 2113/B/PK/Pjk/2018November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April2011 Nomor : 00038/240/11/007/14 tanggal 15 September 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.870.955.0007.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Positif Dasar Pengenaan

Putusan Nomor 2113/B/PK/Pjk/2018b Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan

Kredit Pajak Rp 32.754.072,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,005. Sanksi Administrasi Rpa. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0,00e. Jumlah sanksi administrasi Rp 0,006.

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp779.046.051.341 ,007. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp160.527.961.022,008.

TrakindoUtama, NPWP 02.025.873.7091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai1117 Suite 11011701, Jalan Cilandak KKO No.1 Cilandak Timur, PasarMinggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 16.174.481.055,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp teen ee Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut Rp 141.039.653.286,0PPN 0 Penyerahan yang PPNnya tidak

Putusan Nomor 2837/B/PK/Pjk/2018 Rp 950.165.389.815,0 Jumlah seluruh penyerahan 0Penghitungan PPN kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 79.046.051.341,00Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp Tet.e27.001 aa Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ap!

WBE Sey ie O22Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Sp AGHA60 eee)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 81.481.909.681,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya

dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 160.527.961.022,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (81.481.909.681,00)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 81.481.909.681,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP395/WPUJ.22/BD.06/2010, tanggal 30 Maret2010, mengenai Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00007/240/06/433/09, tanggal24 Maret 2009, Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2006, atasnama PT Honda Precision Parts Manufacturing, NPWP 01.869.489.3433.001, alamat Kawasan Industri Indotaisei Sektor 1 A Blok S KotaBukit Indah, Kalihurip Cikampek Karawang 41373, sehinggaperhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar

adalah sebagaiberikut:DPP PPh Pasal 4 (2) Rp 1.987.417.523,00PPh Terutang Rp 197.967.360,00Kredit Pajak (Rp 190.223.441,00)Pajak Penghasilan Kurang dibayar Rp 7.743.919,00Sanksi Administrasi Psl 13 ayat 2 UU KUP Rp 3.717.081,00Pajak Penghasilan yang Masih Hrs Dibayar Rp 11.461.000,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP395/WPJ.22/BD.06/2010, tanggal 30 Maret 2010,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor 00007/240/06/433/09, tanggal24 Maret 2009, Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2006, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.869.489.3433.001 sehingga pajak yang masihharus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp11.461.000,00,00; dengan perincian sebagai berikut:DPP

PPh Pasal 4 (2) Rp 1.987.417.523,00PPh Terutang Rp 197.967.360,00Kredit Pajak (Rp 190.223.441,00)Pajak Penghasilan Kurang dibayar Rp 7.743.919,00Sanksi Administrasi Psl 13 ayat2 UU KUP Rp 3.717.081,00Pajak Penghasilan yang Masih Hrs Dibayar Rp ~=11.461.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak

/WPJ.29/2015 tanggal 23Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2011 Nomor 00081/207/11/732/14 tanggal 25 November 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02694/NKEB/WPJ.29/2016 tanggal 3 Mei 2016 atas namaPT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat diJalan Batuah No.1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan,sehingga PPN yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018 (2.500.247.245,00)7 RpKelebihan Dikompensasikan 2.566.528.455,008 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 66.281.210,009 Sanksi Administrasia.Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00b.Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 66.281.210,0010 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 132.562.420,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Putusan Nomor 1890/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor : KEP3687/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor> 00081/207/11/732/14 tanggal 25 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02694/NKEBIWPJ.29/2016 tanggal 3 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP :01.434.839.5732.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp132.562.420,00

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp132.562.420,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP

atas Ekspor Rp 0,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 2.323.440.527,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.323.440.527,00Pajak Keluaran Rp 232.344.053,00Jumlah Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.732.591 .298,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) bayar Rp(2.500.247.245,00)Kelebihan Dikompensasikan Rp 2.566.528.455,00PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 66.281.210,00Sanksi Administrasia.