----------------------------------------------

Tanggal jatun setiap tanggal 25 setiapbulanya dan besamya Angsuran tiap bulan sebesar Rp. 2.797.000,Bahwa untuk meniamin pelunasan hutang pembiayaan termohon padapemohon telah dibuatkan akta jaminan fidusia serta telah diterbitkan sertifikatjaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia Nomor 211 oleh notaris hari Virgoputrid tanggal 30 Juni 2015 serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomorW3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkanoleh kementerian hukum dan hak asasi manusia

Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasiMenyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00052273.AH.05.01 TAHUN2015 tanggal 3 Jui 2015 yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hakasasi manusia repubulk lMhdonesia kantor wilayah sumatera barat kantor pendaftaran jaminan fidusia.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pat.SusBPSk/2019/PN Bsk8.

Tanggal jatun setiap tanggal 25 setiao bulanya dan besamya Angsuran tiapbulan sebesar Rp. 2.797.000, .Bahwa untuk meniamin pelunasan hutang pembiayaan termohon padapemohon telah dibuatkan akta jaminan fidusia serta telah diterbitkan sertfikatjaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia Nomor 211 oleh notaris hari Virgoputrid tanggal 30 Juni 2015 serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomorW3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkanoleh kementerian hukum dan hak asasi manusia

2.797.000, (dua juta tujuh ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah) .Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang pembiayaantermohon pada pemohon telah dibuatkan akta jaminan fidusia serta telah diterbitkansertfikat jaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia Nomor 211 oleh notaris Harti VirgoPutri tanggal 30 Juni 2015 (oukti P.3) serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomorW3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Jui 2015 (bukti P4) yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00052273.AH.05.01TAHUN 2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Repubulk Indonesia Kantor Wilayah Sumatera BaratKantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. 7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohonalas 1 unt mobil Toyota Agya, waa hitam nomor = rangkaMHKA4DB3JEJ027011 nomor mesin 1KRA137883 nomor polisi BA 1674EM. ll.

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W.13.00355615.AH.05.01 TAHUN 2015, Tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NomorW.13.00355615.AH.05.01 TAHUN 2015, Tanggal 26 Juni 2015, yangdikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 1848, tanggal 23Juni 2015, yang dikeluarkan Kantor Notaris Dan PPAT PRASTOWOHENDARSANTO, S.H., W.Kn 1(satu) buah BPKB Sepedamotor merk Yamaha Mio New Mio Blue jenisM3 125CW tahun 2015 warna hitam, Nopol : H2659Sl

barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (saksi a decharge), meskipun hak tersebut telah diberikanMajelis Hakim kepada mereka;Halaman 15 dari 26 Nomor 40/Pid.Sus./2016/PN Unr.16Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NomorW.13.00355615.AH.05.01 TAHUN 2015, Tanggal 28 Juni 2015, yangdikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

terdakwa berada dalamHalaman 22 dari 26 Nomor 40/Pid.Sus./2016/PN Unr.23tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan hukuman yangdijatunkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa setelah terungkap faktafakta di persidanganterhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berupa: 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NomorW.13.00355615.AH.05.01 TAHUN 2015, Tanggal 26 Juni 2015, yangdikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

ketentuanapabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 24 dari 26 Nomor 40/Pid.Sus./2016/PN Unr.2a Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan NomorW.13.00355615.AH.05.01 TAHUN 2015, Tanggal 26 Juni 2015, yangdikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

W11.01486440.AH.05.01 Tahun 2014 Tertanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat.

Menyatakan barang bukti berupa :e Akta pendirian yayasan nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 melalui notariesImam Syuhada, S.H.e Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentang pengesahanakta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap NPWP01.459.688.6522.000.e 1 (satu) bendel surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak tertanggal 09Desember 2016e Tanda terima surat pernyataan harta dari Kantor KPP Pratama

/PN Clbp.Sakit Islam Fatimah Cilacap, bersama dengan Direksi, menentukan arah dankebijakan rumah sakit, ikut dalam merencanakan pengembangan rumah sakit,persetujuan terhadap rencana anggaran biaya;Bahwa saksi mengetahui bahwa nomor NPWP milik yayasan Rumah Sakit IslamFatimah Cilacap yaitu nomor : 01.459.688.6522.000 sesuai dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU 709.AH.01.04.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal O1 Pebruari 2011, tentangpengesahan akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah CilacapNPWP : 01.459.688.6522.000. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Yayasan Rumah Sakit Islam FatimahCilacap merasa telah dirugikan karena perbuatan sdr.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentangpengesahan akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah CilacapNPWP : 01.459.688.6522.000.Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018.

Dimana Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap ( YARUSI ) telah berubahnamanya menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimanaKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU709.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, tentang pengesahanakta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap NPWP01.459.688.6522.000;Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018.

YK4.6.5.September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.04.Tahun 2009tentang Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila masa jabatanberakhir dan Pengurus hanya dapat diangkat kembali oleh Pembinamelalui Rapat Pembina sesuai Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian YayasanKesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018dengan Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU88.AH.01.04.Tahun 2009.

Rekening 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015,yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Sesuai (BuktiT.1);2. fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU88.AH.01.04 Tahun 2009 tentang PengesahanYayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang dilampiri dengan AktaPendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam KotaMagelang No. 38, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, asli padaPara Penggugat (Bukti T.2);3.

Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi inJudicio), karena pada dasarnya hubungan hukum a quo yang terjadiantara Tergugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelangyang hanya dapat diwakili oleh Pengawas sesuai Pasal 20 ayat (2)Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan IslamKota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU88.AH.01.04.

Bahwa manusia menginsyafi bahwamerupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segalaHal 58 dari 68 Hal Putusan nomor 84/Pdt.G/2019/PA. YKperbuatannya harus memperhatikan segala kepentingan sesamanya, harusmempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain denganmengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak atau patut,dapat dianggap bertengtangan kepatutan berupa:1. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak,2.

Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap oranglain Sesuai dengan ukuran manusia normal;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yangmenjelaskan bahwa prinsip dasar yang melandasi hubungan bank dengannasabah adalah:a. Prinsip Kepercayaan ( fiduciary principle);b. Prinsip Kerahasiaan (confidential Principle);c. Prinsip Kehatihatian (orudential Principle);d.

NATURAL PERSADAMANDIRI dan telah mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU2444213.AH.01.01 Tahun 2015, tangggal 05 Mei 2017,dengan susunan kepengurusan, yaitu: Direktur Utama : NICO FERNANDUS SINAGA, ST Direkur : BAYU SETYO PRASTOWO SOEMARSOEM,ST Manager Oprasional: RENAISANCE Komisaris Utama : VIVI S UGIANTO Komisaris : WINAHAYU KAULA HERMASANTI, S.

NATURAL PERSADA MANDIRI dantelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2444213.AH.01.01 Tahun 2015, tangggal 05 Mei 2017, dengansusunan kepengurusan, yaitu:Direktur Utama : NICO FERNANDUS SINAGA, STDirekur : BAYU SETYO PRASTOWO SOEMARSOEM,STManager Oprasional: RENAISANCEKomisaris Utama: VIVI S UGIANTOKomisaris : WINAHAYU KAULA HERMASANTI, S.

Natural Persada Mandiri Nomor : 00735,tanggal 06 Maret 2018.1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda DaftarPerusahaan PT.Natural Persada Mandiri Nomor:21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018.1 (Satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT.

Pertama, seseorang, yakni manusia, yangdigunakan sebagaialat olehnpembuat delik.Ini merupakan unsur pokokdan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagaialat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari oranglain yang menyuruh orang itu.Di dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yangmembedakannyadengan bentukbentuk penyertaan lainnya.

NATURAL PERSADA MANDIRIdan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2444213.AH.01.01 Tahun 2015, tangggal 05 Mei 2017, dengan susunankepengurusan, yaitu: Direktur Utama : NICO FERDINAN SINAGA, STHalaman49 dari 70 halaman Putusan NOMOR 96/PID.B/LH/2020/PT KDI Direkur : BAYU SETYO PRASTOWO SOEMARSOEM,ST Manager Oprasional : RENAISANCE Komisaris Utama : VIVI S UGIANTO

227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan.

258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A.

274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima IlhamNur Abadi.221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral DiklatNasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0002107.

Beserta Lampiran.274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral DiklatNasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0002107.

Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) tanggal 17 Maret 2020.335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral DiklatNasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0002107.

Beserta Lampiran.274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, SentralDiklat NasionalKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0002107.

Beserta Lampiran.278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat NasionalKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0002107.

No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst2D,P1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No. C07381 HT.01.01.TH.2003 tanggal 7 April2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian PerseroanTerbatas;P1c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNetwave Multi Media No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan HajjahGreta Noordiana, SH Notaris di KabupatenBo0!

; 222 nono ona ennP1d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU78797.AH.01.02.

Tahun 2008 tanggal28 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasarPerseroan;Ple : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Netwave Multi Media Nomor 1 .tanggal 3 Maret 2014 yangdibuat dihadapan Rini Yulianti, SH Notaris di Kota JakartaP1f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.10.09163 tanggal 6 Maret 2014,Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PTCitra Lentera Abadi (pihak pertama) dengan PT Bakrie Telecom Tbk (pihak kedua) tgl.30 September 2014;KL1le: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari PT Citra Lentera AbadiNo. 283/BNJ/X/2014, tgl. 29 Oktober 2014; KL1f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTCitra Abadi Lestari, Nomor 11, tgl. 27 November 2013, yang dibuat dihadapan SantiHendrarti, SH, Mkn, Notaris di Jakarta; KL1g: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia

No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst3 Mengangkat saudara : William Eduard Daniel S.E., S.H., LLM., MBL yang terdaftardi Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan suratbukti Pendaftran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.0382 tanggal 18 Juli2014 berkantor Hukum William Soerjonegoro & Partners, Office 8 lantai 19 SCBDLot 28 Jalan Sudirman Kav 5253 Jakarta, terdaftar di Departemen Hukum dan HakAzasi Manusia Nomor: AHU.

Karena kami menyadarisemua yang terjadi dimuka bumi ini adalah ketentuan Allah SWT termasuknasib kehidupan kami sebagai manusia biasa hanya wajib berusaha tapisemua itu adalah ketentuan Allah SWT.

dibuka ditemukanHalaman 13 dari 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus /2019/PN SGL.jasad/bangkai cicak dan kecoa tersebut tidak memenuhi standar kebersihan dankebersihan pangan, dan tidak memenuhi standar keamanan pangan karenapada penyimpanan pangan berupa molasses yang ada di pabrik kecap capgajah, pabrik kecap menggunakan tangki yang mana tangki tersebut terdapatkarat pada dinding tangki yang kemungkinanan tercemar biologis, kimia, danbenda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakankesehatan manusia

Ahli ARMAINI, SP, dibawah sumpah menurut Agama Islam memberikanketerangan sebagai Ahli sebagai berikut :Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari Sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yangdiperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).Bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan Pangan adalah proses, caradan/atau kegiatan menyimpan pangan baik di sarana produksi maupundistribusi (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan).Bahwa yang dimaksud dengan Keamanan Pangan adalah kondisi danupaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaranbiologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, danmembahayakan kesehatan manusia

Bahwa apabila dalam bak penampungan bahan baku untuk kecap yang dikonsumsi oleh manusia ternyata ada bangkai binatang hal tersebut juga tidakdi benarkan dan melanggar ketentuan sanitasi pangan dan menurut saksiyang beragama Islam hal tersebut juga tidak masuk dalam halal.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggaptelah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Penuntut

Unsur Yang Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi,Penyimpanan, Pengangkutan, Dan / Atau Peredaran Pangan YangTidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi PanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatuyang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolan maupun tidak diolahyang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

Begitu juga ditinjau dari segi kemamfaatan bahwa hukum ituharus bermamfaat bagi manusia, dan bukan manusia untuk hukum, Oleh karenanyamajelis hakim tingkat banding berpendapat, akan mengadili sendiri perkara ini denganmenguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang amar putusannya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah terakhir dengan Undangundang

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

MARTIJO, lahir di Kebumen pada hari SABTU,tanggal 05 Maret 1987, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari KantorCatatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kebupaten KebumenNomor : 21253/TP/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;Bahwa ketika hidupnya, RAKIMAN tercatat sebagai AnggotaVeteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diakui dan disahkanberdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor :Skep/860/VII/1982 tanggal 31 Juli 1982 dan mendapattunjangan Veteran RI sesuai dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Personil , Tenaga manusia

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Terfanggal 20 April 1988Nomor : Skep013/03/31/AX/IV/1988 tentang PemberianTunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan PeraturanPemerintah No. 34 Tahun 1985 , Direktur Jenderal Personil,Tenaga Manusia dan Veteran, atas Nama : RAKIMAN ;Diberi tanda bukti (P5);6. Foto Copy Surat Kematian tertanggal 13 Mei 2008, Nomor :20/V/13/2008 atas nama : RAKIMAN yang menerangkan SITIROFINGATUN Kepala Desa Ambalkliwonan;Diberi tanda bukti (P6);7.

Unsur Barang siapa:Yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk manusia sebagaisubyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam persidangan terdakwa mengakubernama SUMARNO, para saksi menerangkan bahwa orang yang dihadapkankedepan persidangan itu adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh penuntut Umum;Terdakwa adalah manusia Dewasa sehat Jasmani dan Rochani mengsinsafiperbuatan yang dilakukan sehingga terdakwa digolongkan

sebenarnya adalahKsatria Cetta Aridja Zeroun, Sehingga Pemohon bermaksud akanmemperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte kelahirantersebut Sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahandikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan halhal yangberkaitan dengan hakhak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagaiwarganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakul sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Pasal 28 ayat 1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dalampersidangan

1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.MlgBahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

yaknipada tanggal 6 Oktober 1997 Pemohon telah berganti nama menjadi Rusmiyatisehingga dokumendokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargatercatat nama Rusmiyati;Menimbang bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk memlih,merubah ataupun mengganti nama karena nama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warga negara dan melekat untukselamanya ; 922222 22222 =n enn nnn nnnMenimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ...... hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 D ayatMenimbang bahwa disamping itu, nama yang dipilih atau dikehendaki olehPemohon adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untukdipergunakan oleh setiap warganegara

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalamakta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 12469 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)