PERDATA : 252/Pdt.G/2007/PTA.Sby

SALINAN PUTUSANNomor : 252/Pdt.G/2007/PTA.Sby.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat banding,dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antaraTERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanKary.

Advokat dan Konsultan Hukum HENDARSAM MARANTOKO &PARTNERS beralamat di Jl.AUP Barat No.63 Pasar MingguJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2010 dibawah No.252/SK /2010/PN. PBR selanjutnya disebut sebagai Pembanding ;Hal 1 dari 7 hal No 10/PDT/2011/PTR.1. Dra.

Nama : SAIDI NUR HASYIM.Jenis Kelamin : Lakilaki.Lahir di : Padang.Pada tanggal : 17 Juli 2006.Sesuai dengan surat keterangan kelahiran No. 211/ TK/ ISPD yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Ibnu Sina Padang ;II.Nama : ASY SYIFA FALILLAH.Jenis Kelamin : Perempuan.Lahir di : Padang.Pada tanggal > 21 Juli 2008.Sesuai dengan surat keterangan kelahiran No. 252/ TK/ ISPD/ VII/ 2008 yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Padang ;Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan padaDinas

sudah tidak harmonissejak 2 tahun yang lalu, masalahnya secara persis Saksi tidak tahu, hal ini disebabkankarena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaranmasalahnya , secara persisi sajksi tidak mengetahui, hanya saksi dilapori oleh Termohonbahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain ( WIL ), sehingga Pemohon danTermohon sudah pisah Tempat tinggal selama tahun; Bahwa selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati keduabelah pihaknamun tidak berhasil; 252

Kemudian jika kamutakut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)seorangSAJQ ; 252 ee ee eee ee eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapermohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup = alasan,oleh karena itu permohonan Pemohon patutdikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang UndangNomor

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Biodata Pemohon I bernama Gianto bin Sokarmo lahir di Wonogiri, 13 Januari 1969 dan Pemohon II lahir di Ponorogo, 12 Desember 1980, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/25/X/2000, tertanggal 11 Oktober 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo diubah menjadi Pemohon I bernama Sugiyanto bin Soekarmo, lahir di Wonogiri 18 Juni 1969 dan Pemohon

Nafkah Anak sejumlah Rp. 2.500.000 x 252 bulan (21tahun) = Rp. 630.000.000, ( Enam ratus tiga puluh jutarupiah );Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon Konvensi danatau Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya KetuaPengadilan Agama Surabaya cq. Majelis yang memeriksa berkenan memeriksadan memutuskan :DALAM KONVENSI :1. Menolak permohonan Pemohon ;2.

Nafkah Anak yang bernama XXX umur 5 bulan dengansetiap bulannya Rp. 2.500.000 x 252 bulan (21 tahun ) = Rp.630.000.000, ( Enam ratus tiga puluh juta rupiah ),DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:e Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul atas perkara ini.Atau ,Hlm 7 dari 47 Put No 3093/Pdt.G/2020/PA.Sby Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon

Nafkah Anak Rp. 2.500.000 x 252 bulan (21 tahun ) =Rp. 630.000.000, (Enam ratus tiga puluh juta rupiah ) ;3.

Nafkah Anak yang bernama XXX umur 5 bulan dengansetiap bulannya Rp. 2.500.000 x 252 bulan (21 tahun ) = Rp.630.000.000, ( Enam ratus tiga puluh juta rupiah );DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:e Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul atas perkara ini.Atau, Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq.

Soesilo dalam bukunya yang berjudul KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentar LengkapPasal demi Pasal pada halaman 252 berpendapat bahwa membongkar (braak)berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu,jendela, yang berakibat pada rusaknya, putusnya, atau pecahnya barang yangdibongkar tersebut;Menimbang, bahwa R.

Soesilo dalam bukunya yang berjudul KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentar LengkapPasal demi Pasal pada halaman 252 berpendapat bahwa memecah(verbreking) berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, kacajendela, dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,memotong (snijding) mempunyai arti memutuskan dengan barang tajam,mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas,menggunting sesuatu dengan ukuran, menuai, mengurangi

Soesilo dalam bukunya yang berjudul KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentar LengkapPasal demi Pasal pada halaman 252 berpendapat bahwa perintah palsu(valsche order) berarti Suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintahasli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan,misalnya seorang pencuri yang berlagak menjadi tukang listrik denganmembawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik, dansebagainya;Menimbang, bahwa R.

Soesilo dalam bukunya yang berjudul KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentar LengkapPasal demi Pasal pada halaman 252 berpendapat bahwa pakaian jabatan palsu(valsch kostuum) berarti pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidakberhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi danberlagak purapura menjadi seorang polisi, dan pakaian jabatan tersebut tidakharus pakaian jabatan aparat pemerintah, namun dapat pula pakaian jabatandari perusahaan partikulir atau

li>4 (empat) bungkus rokok dji sam soe isi 12 (dua belas) batang;

gram;

Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O5/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : O6/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014

Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O5/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3Maret 2014:Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014

Dokumen Pemilihan Nomor : 01/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 12Februari 2014;. Kontrak Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama Sepanjang 600m di Lokasi WTPBeting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota TanjungbalaiNomor45/KTR/SPP/PDAM/IV/2014,tanggal 02 April 2014; dani.

/ULP/2014 tanggal 14 Pebruari 2014;Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Addendum Nomor :03/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 17 Pebruari 2014;1 (satu) berkas dokumen penawaran PT.ANDRI KARYA CIPTAPekerjaan Penyelesaian Pembangunan WTP III dan PemasanganPipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP BetingSemelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai;Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/POKJA 252/ULP/2014tanggal 25 Pebruari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor

:05/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : O06/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014;Pengumunan pemenang Nomor : 08/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 4Maret 2014:Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik

sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252

carapemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembaliPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diaturdengan Peraturan Pemerintah; dalam hal ini Peraturan PemerintahNomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsungdiberhentikan pada saat inkrach atau akhir bulan setelah inkrah, yaituPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016, sesuai amanat Pasal250 jo 252

oleh UUD 1945, yakni: e Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.34.35.36.37.e Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orangberhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja;Bahwa amanat Pasal 89 UU ASN No. 5 Tahun 2014, dijabarkan dalamPasal 252

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidaklayak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat(4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat(binding authority) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ;Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (AsasLegalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudiandiberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur

Dalam pasal 252 dalam PPtersebut dikatakan pemberhentian harus dilakukan sejak akhir bulan saatputusan pengadilan incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEFI3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNF;3. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;4. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF;5. 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

denganberat netto 30,00 gram diberi nomor barang bukti 1155/2020/NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (Seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

NNEI; 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 27 (dua puluh tujuh) butirtablet warna kuning berlogo angka 8 dengan berat netto seluruhnya 10,08gram diberi nomor barang bukti 1156/2020/NNF;Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN Btm 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 199 (seratus Sembilanpuluh Sembilan) bitur tablet warna kuning berlogo angka 8 dengan beratnetto seluruhnya 75,10 gram, diberi nomor barang bukti 1157/2002/NNF; 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 252

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor: 252, Persil : 17.b. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan Kabupaten Tangerang, Yang Melepaskan H.

Panongan Kabupaten Tangerang, Yang Melepaskan TRISNO, Yang Menerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA;

h.1.1 (satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor : 252/Cikupa/1995 dari H. DJUHANA , umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp. Ciakar RT. 01/04 Ds. Serdang Kulon Kec. Legok Kab.

Tangerang, atas tanah Girik Nomor :252 Persil : 17. b Kelas S. Il berjenis Sawah, Luas 1.544 M? terletak diDesa/Keluranan Serdang Kulon Kecamatan Panongan KabupatenTangerang;1 (satu) bendel Asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaan Indonesia d/a Kp. Panyembir RT 02/01 Ds.Serdang Kulon Kec. Panongan Kab. Tangerang, atas tanah Girik Nomor :1602 Persil : 4.S Kelas S. II berjenis Sawah, Luas 2.077 M7?

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor: 252, Persil17.6. Kelas S.Il berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Keluranan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS HADIWIJAYA yang belum diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA. dari RAIS B MAYA, umur 73 tahun,Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp. Panyembir RT. 02/01 Ds.

Panongan Kabupaten Tangerang, Yang MelepaskanTRISNO, Yang Menerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA;h.1.1 (satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor : 252/Cikupa/1995dari H. DJUHANA , umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a.Kp. Ciakar RT. 01/04 Ds. Serdang Kulon Kec. Legok Kab. Tangerang,atas tanah Girik Nomor: SPPT 366, Persil : 7 Kelas berjenis Sawah,Luas 880, yang terletak di Desa/Kelurahan Ciakar Kecamatan.

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor:252, Persil : 17.6. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS' HADIWIJAYA yang belum diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp.

Tangerang, atas tanah, Girik Nomor:252, Persil : 17.b. Kelas S.II berjenis Sawah, Luas 1.544 M2, terletak diDesa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan. Panongan KabupatenTangerang, Yang Melepaskan H. SANWANI, Yang Menerima PelepasanSTEPHANUS HADIWIJAYA yang belum = diregistrasi dan belumditandatangani oleh pejabat pemerintah;e. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA dari RAIS B MAYA, umur 73tahun, Kewarganegaraan Indonesia d/a. Kp.

Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek : Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab.

Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari 2006 ;2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis,Kab. Malang, atas nama Tergugat;3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa4)Mangliawan, bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec.

Tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 379 luas 252 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tingkat, terletak di Perum MangliawanPermai RW.15 Kecamatan Pakis kabupaten Malang atas namaTergugat ;3.

Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.379 luas 252 m2 yang di atasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai RW.15 KecamatanPakis kabupaten Malang atas nama Tergugat ;3. Tanah kering dengan luas kurang lebih 820 m2 terletak di RT.

Yang dibeli pada tgl. 22 Pebruari2006, harus dinyatakan sah dan berharga;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa :2) Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiri bangunanrumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis, Kab. Malang,atas nama Tergugat;3) Tanah kering dengan luas kurang lebih : 820 M2 terletak di RT. 1 RW 15 desa Mangliawan,bersebelahan dengan lokasi Perum. Mangilawan Permai, Kec. Pakis, Kab.

Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan BeritaAcara Penyitaan Jaminan, Nomor : 3890/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg.tanggal 15 Januari 2008 terhadap obyek :Tanah dengan sertifikat Hak milik No. 379 luas : 252 M2 yang diatasnya berdiribangunan rumah tingkat, terletak di Perum Mangliawan Permai, RW. 15 Kec. Pakis,Kab.

bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkandengan gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan bukti dipersidangan bahwa tergugat sah menurut hukum telah melanggar sighattaklik talak butir 2 dan 4 yang tercantum dalam Akta Nikah;Menimbang, bahwa taklik talak merupakan pacta sunt servadabagi yang melaksanakannya, aquo taklik talak telah terbukti, dalam halini talak Tergugat dipandang telah jatuh, sesuai dengan pendapat AhliHukum Islam yang termuat dalam Kitab AsSyarqowi ala Tahrir Juz IIhalaman 252

Pemohonmendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Gunungkidul, sehingga anak Pemohon yang bernama NIALESTARI, jenis kelamin perempuan hingga permohonan ini diajukan kePengadilan Negeri Wonosari belum memiliki Akte Kelahiran;Menimbang, bahwa mengingat pentingnya sebuah Akte Kelahiran bagimasa depan seorang anak, sehingga setiap penduduk / warga negara Indonesiawajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kelahiranpada Dinas/Instansi Pelaksana: 252

ASROPI dan SARIANI ke Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surabaya, yang mana pencatatan / pendaftaran kelahiran tersebut telahterlambat ; 252 nn en nnn nnn ene nnn enn ennMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 2(dua) orang saksi yang bernama BEJO dan M.

bukit suratbertanda 1.4 borupa kutipan Akta Nikuh NwOO 42004 terlumgeul %Februvn 200+ tmukea wluh terbukli bahwu Perrohon telah melangsunckanpokawinan dedean seine wanita bornama In Mureaningsih di Purwoduchpada tangeal & Februan 2004 sehen Evhpun Akita Perkowitan vieWlerbilkan oleh Kawato Rarrbor Lrusan Agarna Recaiacan Greadong EchbupaternGrobooan Trepinsi Jawa Tengah ;Wenimbang, buhwa achunjulnya dari surat hukti 123 borupa SurarKetcrigan Kelabiran dari fwnab Sakit Liwm Pelita Anugeeah DenkNo.252