permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00808/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 13 Juni 2016 tentang keberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00026/406/1 3/059/15,tanggal 24 April 2015 atas nama PT Jebsen & Jessen TechnologyIndonesia, NPWP 01.365.802.6059.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 7, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Jakarta Selatan12510 dan menetapkan Pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 1031/B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan yang Lebih dibayar Rp 562.882.462,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 30 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;Menimbang, bahwa

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali PPh Badan2013 yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali;4.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp562.882.462,00; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan

Neto Rp 8.597.488.431,00Rp Kompensasi kerugianRp 8.597.488.431,0Penghasilan Kena Pajak 0PPh terutang Rp 2.149.372.000,00Rp 2.712.254.462,000.118.634.9Kredit Pajak 08,0010.34.908,00Pajak Penghasilan yang Lebih dibayar Rp 562.882.462,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Rp. 126.475.316.529,00bahwa selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 126.475.316.529,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0,00Jumlah Rp 126.475.316.529,00Perhitungan PPN yang kurang dibayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 12.647.531.652,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 12.661.338.953,00Jumlah PPN kurang (lebih) bayar Rp = (13.807.301 ,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp. 42.792.538,00PPN yang tidak/kurang dibayar Rp. 28.985.237,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 28.985.237,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 57.970.474,00Menimbang : bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar danyang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya dapat dikabulkan

mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1330/WPJ.06/2012 tanggal 8Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00017/207/08/021/11 tanggal 18Agustus 2011, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama:XXX, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak: Rp 126.475.316.529,00Perhitungan PPN yang kurang dibayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp = 12.647.531.652,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 12.661.338.953,00Jumlah PPN kurang (lebih) bayar Rp = (13.807.301 ,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp. 42.792.538,00PPN yang tidak/kurang dibayar Rp. 28.985.237,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 28.985.237,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 57.970.474,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh Majelis

Dan apabila tanggal tersebut jatuh pada harilibur, maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnyadengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairanfasilitas kredit dengan potongan biaya administrasi Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit, dandengan commitment fee 0,5 % dari ratarata kelonggaran tarik yang ada,apabila secara ratarata penggunaan fasilitas lebih kecil dari 70% (jatuhtempo Juli 2004) ;b.

Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka padasaat pencairan kredit fasilitas kredit, dengan biaya administrasi Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayar di muka pada saat pencairanfasilitas kredit. (jatuh tempo Juli 2004) ;.

Dengancara pembayaran bunga dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumtanggal jatuh tempo setiap bulan, apabila tanggal tersebut jatuh padahari libur maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnya.Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairanfasilitas kredit. Biaya administrasi Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit dengan angsuranRp. 21.517.084/Bulan tujuan penggunaan investasi alat berat. (jatuhtempo Juli 2006) ;.

Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka padasaat pencairan fasilitas kredit, dengan biaya administrasi Rp. 350.000,/Unit dibayar di muka pada saat pencairan fasilitas kredit. Denganangsuran Rp. 13.323.759/bulan. Untuk inventasi kendaraan niaga(telah lunas dibayar). (jatuh tempo Juli 2006) ;e. Fasilitas kredit pemilikan mobil (baru). Plafond Rp. 145.000.000,(seratus empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 bulan.

Apabila tanggal tersebut jatuh padahari libur, maka pembayaran bunga dilakukan pada tanggal sebelumnya.Dengan provisi 1% pertahun dibayar di muka pada saat pencairankredit. Dengan biaya administrasi Rp. 500.000, dibayar di mukapada saat pencairan fasilitas kredit dengan angsuran Rp. 7.238.995/bulan. Dengan asuransi Rp. 4.288.950/sekali pungut dengan jenisasuransi TLO. (telah lunas dibayar).

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan padaharga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf a. antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi hargabarang.d.

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan padaharga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf a. antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi hargabarang.

Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap hargayang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yangobyektif dan terukur, dan/atau,d.

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan padaharga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi hargabarang. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaianbarang impor tersebut.Pasal 7 ayat......c.

Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadapharga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukungoleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,d.

PemohonBanding terima pada tanggal 25 Juli 2013, yang menolak permohonanBahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor00148/207/08/331/12 tanggal 28 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:Semula Ditambah/ MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang Bayar 253.495.039 0 253.495.039Sanksi Bunga 10.925.173 0 10.925.173Sanksi Kenaikan 230.734.263 0 230.734.263Jumlah PPN YMH dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 9.766.987.024,00 9.766.987.024,00 0,001.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang 0,00 0,00 0,00samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 682.011.353,00 428.516.314,00 (253.495.039,00)b.3. SKPKB (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 9.315.709.934,00 9.315.709.934,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b.6.

Jumlah (a + b) 230.734.263,00 230.734.263,00 0,004 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 253.495.039,00 253.495.039,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 10.925.173,00 10.925.173,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 230.734.263,00 230.734.263,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00g.

Jumlah (a+b+ct+tdterf) 241 .659.436,00 241.659.436,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 0,00 495.154.475,00 495.154.475,00 Menimbang,55568/PP/M.

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2015f)dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimanabukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkandiatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat (3) jugamengatur adanya larangan pajak masukan yang dapatdikreditkan.

Ymh (lebih) dibayar ( 8.964.344) 0 ( 8.964.344) 2. Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Nomor :00005/406/08/418/10 tanggal 14 April 2010 untuk Tahun Pajak 2008 adalahsebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH RUPIAH MENURUTPKP FISKUS KOREKSI!1. Peredaran Usaha 58.281 .264.952 59.974.668.307 1.693.403.3552. Harga Pokok Penjualan 55.686.684.178 54.637.249.597 1.049.434.5813. Laba Bruto (12) 2.594.580.774 5.337.418.710 2.742.837.9364.

Dipotong/dipungut oleh pihak lain000 b.1 PPh Pasal21000 b.2 PPh Pasal 22426.275.508344.734.14481.541.364 b.3 PPh Pasal23000 b.4 PPh Pasal 24000 b.5 lainlain000 b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.275.508344.734.14481.541.364 c. dibayar sendiri c.1 PPh Pasal 22 c.2 PPh Pasal 25 c.3 PPh Pasal 29 c.4 STP (pokok kurang bayar) c.5 Fiskal Luar Negeri c.6 Lainlain c.7 Jumlah (c.1+.2+.3+.4+c.5+.6)CO: OF OF OF OF CO! CO: OF OF OF OC! CO! OOC: Of OF OF OF OF O d.

PPh yang seharusnya tidak terutang : e.1 dibayar dengan NPWP pihak lain e.2. dibayar dengan NPWP sendiri e.3. telah dipotong/dipungut e.4 Jumlah (e.1+e.2+e.3)oO: OF OC: oO: OF OF CO: OF OF e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7d.1)426.275.508344.734.14481.541.364 18 Jumlah PPh yang lebih dibayar/s eharusnya tidakterutang (17.f16)(426.275.508) (122.049.644) 303.865.864 3. Dasar dan Alasan Pengajuan Banding :A.

Ymh (lebih) dibayar (122.409.644) 0 (122.409.644) 3.4 Bahwa oleh karena dasar penerbitan Kep1706/WPUJ.08/2010 tanggal20 Desember 2010 masih mengandung cacat formal dan harusdibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan pasal 26 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;B.

Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dankapan biaya itu dibayar tunai.2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. UndangUndang Nomor 17Halaman 7 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2017PPN terutang Rp 4.387.578.622,00 Kredit pajak Rp 2.421.206.942,00PPN yang kurang bayar Rp 1.966.371.680,00Sanksi Administrasi Rp 865.203.539,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 2.831.575.219,00Bahwa Terbanding melakukan ekualisasi DPP PPN atas impor BKP yangtelah dibayar oleh Pemohon Banding dengan DPP PPN impor menurutPemeriksa termasuk pembayaran kembali PPN impor atas pengeluaran BKPdari kawasan Berikat/Gudang Berikat ke DPIL dan ditemukan selisih sebesarRp19.663.716.800,00

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2017Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.421.206.942,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 2.421.206.942.00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 0,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.69134/PP/M.IA/16/2016, tanggal 14 Maret

yang bersifat yuridis fiskal yaitu apakah penyerahanBarang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada perusahaan yang memperoleh fasilitasKemudahan Impor Tujuan Ekspor di Daerah Pabean Indonesialainnya (DPIL) harus dibayar PPN Impornya oleh TermohonPeninjauan Kembali atau tidak;Halaman 18 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 1753/B/PK/PJK/2017(DPIL) harus dibayar PPN Impornya oleh Termohon PeninjauanKembali;6.

Impor BKP Rp 24.212.069.420,00Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.421.206.942,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 2.421.206.942.00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 0,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Direktur

Dibatalkan (Rp) Menjadia Uraian Semula (Rp) (Rp)1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,00 0,00 0,002 Telah Dibayar 0,00 0,00 0,003 Kurang dibayar 0,00 0,00 0,004 Sanksi Administrasi : Denda Pasal 14 (4) KUP 503.925,00 503.925,00 0,005 Jumlah yang masih harus dibayar 503.925,00 503.925,00 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00543/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa Pajak November2013, atas nama Penggugat, NPWP 01.348.787.1007.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Putusan Nomor 949/B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Perhitungan menurut Pemohon Banding atas jumlah PPN kurang bayar dansanksi administrasinya sebagai berikut: Semula Ditambah / MenjadiUraian (Rp) Dikurangi (Rp)(Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 20.771.640 20.771.640 0Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 20.771.640 20.771.640 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 41.543.250 41.543.250 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

KEP4123/WPJ.07/2015 tanggal 7 Desember2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00007/207/13/056/14 tanggal 11 September 2014 Masa Pajak Maret 2013atas nama PT Petronas Niaga Indonesia, NPWP 02.041.954.5056.000alamat Menara Rajawali Lt.24, Jalan Mega Kuningan Lot.5.1, KuninganTimur, Jakarta 12950, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 188.100.982.817,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 18.802.385.006,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 29.217.267.135,00PPN yang lebih bayar Rp 10.414.882.129,00Dikompensasikan kemasa berikutnya Rp 10.414.882.129,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kapaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 3 Agustus 2017 dengan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak Rp 188.100.982.817,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 18.802.385.006,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 29.217.267.135,00PPN yang lebih bayar Rp 10.414.882.129,00Dikompensasikan kemasa berikutnya Rp 10.414.882.129,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Nomor KEP2383/WPJ.19/2015 tanggal 10 Desember 2015tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2014 Nomor 00008/204/14/092/14tanggal 16 Desember 2014, atas nama PT Huawei Tech Investment, NPWP02.116.379.5092.000 Jenis Usaha Jasa teknologi dan informasi, beralamatdi Gedung BRI II Lantai 20, S.2005, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 4446,Jakarta 10210, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutangMasa Pajak April 2014 yang masih harus dibayar

menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 116.679.469.133,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 11.741.693.436,00Kredit Pajak Rp 11.741.693.436,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Internasional juncto Art 26 Vienna Convention junctoSurat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2018Kredit Pajak Rp 11.741.693.436,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 0001 7/207/12/615/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa PajakNovember 2012 atas nama PT Sena Sanjaya Makmur Sejahtera, NPWP01.510.727.9615.000, beralamat di Jalan Rungkut Mejoyo Utara X BlokAA/17A, Kalirungkut Surabaya, Jawa Timur, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp10.689.291.818,00PPN terutang Rp 0,00Kredit pajak Rp 5.388.893.512,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

( R pDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.388.893.512,00)Jumlah PPN yangg kurang dibayar Rp 5.388.893.512,00Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2018kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2649/B/PK/Pjk/2018yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2012 atas Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesarRp633.938.642,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji

Putusan Nomor 2649/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp10.689.291.818,00PPN terutang Rp 0,00Kredit pajak Rp 5.388.893.512,00Pajak

yang tidak/kurang dibayar ( R pDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.388.893.512,00)Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 5.388.893.512,00Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan

Putusan Nomor 504/B/PK/Pjk/2018 PPN Keluaran 663.233.586PPn Masukan yang dapat diperhitungkan 675.556.203PPN yang lebih dibayar 12.322.617Dikompensasikan ke masa berikut 12.322.617PPN yang masih harus dibayar 0Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2008:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.26834/PP/M.XV/16/2010, tanggal 1

2005 Nomor:00150/207/05/059/07 tanggal 23 Agustus 2007, atas nama: PT.First AndSmile Logistics Trading Division, NPWP: 02.115.927.2.059.00, Alamat:Kawasan Industri MM 2100 Blok M31, GandamekarCikarang Barat Bekasi17520 dengan perhitungan sebagai berikut : DPP PPN :Penyerahan ditnggung Pemerintah Rp. 166.670.762.942,00Penyerahan ditanggung Non Pemungut Rp. 6.632.335.883 00Jumlah Penyerahan Rp. 173.303.098.825,00Pajak Keluaran Rp. 663.233.586,00Pajak Masukan Rp. 675.556.203,00Pajak yang kurang/Lebih dibayar

Putusan Nomor 504/B/PK/Pjk/2018Pajak yang kurang / lebih dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2010,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 23 Februari 2011 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23Februari 2011:Menimbang, bahwa permohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Menimbang

Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 3bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;Bahwa sesual surat Keputusan Terbanding NomorKEP596/WPJ.07/2011 tanggal 16 Maret 2011, jumlah pajak yang masih harusdibayar adalah Rp. 274.431.324,00;Aspek Material:Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP596/WPJ.07/2011 tanggal16 Maret 2011 adalah sebagai berikut : Rp.PPN Kurang Bayar 190.577.309Sanksi Bunga 83.854.015Jumlah yang masih harus dibayar

tim Penelaah berkesimpulan bahwa ataspenjualan tanah dan bangunan tersebut terutang Pasal 16D UndangUndangPajak Pertambahan Nilai;Bahwa menurut Pemohon Banding , koreksi yang dilakukan olehPenelaah tidak tepat, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai berbunyiPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PengusahaKena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untukdiperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2013Bahwa tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saatperolehan tanah dan bangunan tersebut, karena yang melakukan penyerahanbukan Pengusaha Kena Pajak.Bahwa asumsi Penelaah bahwa tidak terdapat buktibukti yang bisadipakai untuk menelusuri kondisi tanah dan bangunan pada saat pembeliandengan kondisi pada saat dijual, menurut Pemohon Banding tidak relevan,karena selama perusahaan berdiri, tidak terdapat biaya pemeliharaan tanahdan bangunan yang Pajak Pertambahan

Nilainya dikreditkan, yang dapatPemohon Banding buktikan dengan tidak adanya Pajak Pertambahan Nilai ataspemelinaraan bangunan yang dikreditkan di SPT Masa Pajak PertambahanNilai selama perusahaan berdiri;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkesimpulan bahwaatas penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak terutang Pajak PertambahanNilai Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Banding, jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar untuk Masa

Pajak Juni 2008adalah sebagai berikut:Rp.PPN Kurang Bayar NihilSanksi Bunga NihilJumlah yang masih harus dibayar NihilMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut38437/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP596/WPJ.07/2011 tanggal 16 Maret2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai

.,500,00Kredit Pajak (144.716.494.840,00) (144.716.494.840,00) 0,0Pajak Kurang (Lebih) Bayar 38.657.805, 760,00 (643.646.740,00) (39.301.462.500,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)18.555.746.764,00 0,00 (18.555.746.764,00KUPJumlah yang masih harus57.213.552.524,00 (643.646.740,00) (57.857.199.264,00 dibayar(dikembalikan) Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas,dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Terhormatdapat mempertimbangkan, meninjau kembali

Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP156/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 01 Maret 2011,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00009/206/07/091/09tanggal O07 Desember 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.711.062.8091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih dibayar sebesar Rp643.656.740,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih dibayar sebesar Rp643.656.740,00

; dengan perinciansebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 480.301.127.910,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 480.301.127.910,00PPh Badan Terutang Rp 144.072.838.100,00Kredit Pajak (Rp 144.716.494.840 ,00)Jumlah PPh Badan kurang (lebih) dibayar (Rp 643.656.740,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

of the interest, the tax so charged shallnot exceed 15 percent of the gross amount of the interest.bahwa dalam ketentuan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa dalam hal di Indonesia,bunga yang berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia menurut perundangundangan di Indonesia, tetapi pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotorbunga apabila penerimanya beneficial owner dari bunga dimaksud;bahwa dengan mengacu pada Commentary UN Model dan OECD Model, istilah paid (dibayar

)mempunyai arti yang luas karena konsep paid (dibayar) berarti pemenuhan kewajiban untukmenyediakan dana kepada kreditur sebagai akibat dari dana yang dipinjam dari kreditur dalamhal ini berupa bunga;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas bunga dibayarkansebesar Rp 11.854.161.789,00 dalam Tahun 2007;bahwa sesuai Pasal 32A UU PPh, P3B Indonesia Thailand merupakan lex spesialis yangmengatur hakhak pemajakan dari masingmasing negara yang mengikat diri pada perjanjianitu;bahwa

Indonesia sebagai negara sumber mengenakan pajak atas yang obyek yang samayaitu bunga yang dibayarkan kepada penduduk Thailand;bahwa dalam Pasal 24 : Pembebasan dan cara pengurangan pajak, dinyatakan :(1) Jika penduduk ... dst.(2) Jika penduduk suatu negara menerima pendapatan yang menurut ketentuan ayat 2 Pasal 8,Pasal 10, 11 dan 12 dapat dikenakan pajak di Negara lain, maka Negara yang disebutpertama ketika menetapkan pajak yang terutang atas gabungan pendapatan, akanmengurangkan jumlah pajak yang dibayar

Tetapi sebelum pengurangandiberikan, jumlah pajak yang akan diperhitungkan tidak akan melebihi jumlah yang sesuaiatas pendapatan yang dikenakan pajak di Negara lain itu;(3) Untuk tujuantujuan ayat (2) Pasal ini, istilah pajak yang dibayar di Negara lain akandianggap termasuk jumlah pajak yang seharusnya telah dibayar di negara lain, seandainyapajak tersebut tidak dibebaskan atau dikurangkan berdasarkan undangundang yangmemberikan perangsang khusus, yang telah berlaku pada saat penandatangan Persetujuanini

Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/204/06/053/10 tanggal 16 Februari2010, atas nama : BUT XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak ..........cc:ssscccccssssssssscecscessessneeseesens Rp 33.060.340.247,00Pajak Penghasilan terutang ...........ccssscccccccsssssssseseescesseseees Rp 4.959.051.037,00Kredit Pajak ........ccescessecssscssseescssecsseeeseeeseeeessseceseeecaeees Rp 4.959.051.037,00Pajak Penghasilan yang kurang dibayar

berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP1838/WP4J.06/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor 00003/206/09/029/14 tanggal 24 September 2014 atasnama: PT Pasific Interindah Biro Perjalanan Wisata, NPWP01.330.337.5029.000, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor 12/12A,Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat dan menetapkan Pajak YangKurang Dibayar

menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 109.853.460,00Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp 109.853.460,00PPh terutang Rp 15.456.038,00kre Peak wienPajak Penghasilan Yang Kurang Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Pajak Penghasilan Yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Putusan Nomor 1561/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 109.853.460,00Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp 109.853.460,00PPh terutang Rp 15.456.038,00a Rp 15.456.038,00Kredit PajakPajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

untuk Masa Oktober 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Jumlah MenurutUraian Keputusan Permohonan SchawusiveKeberatan Banding DibatalkanPei yang FEN ya Matus dipungul 5.016.799.874 4.444.989.690 571.810.1Pala Seluarart yang hands dipungutdibayar 501.679.987 444.498.969 57.181.0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 506.892.644 506.892.644PPN Kurang/(Lebih) Bayar (5.212.657) (62.393.675) 57.181.0Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 62.393.675 62.393.675PPN Masih Kurang/Lebih Dibayar

62.393.675 57.181.0Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 57.181.018 57.181.0Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 114.362.036 114.362.0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 04 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT089042.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp114.362.036,00 dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan

yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.016.799.874Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 501.679.987Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 506.892.644PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (5.212.657)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 62.393.675PPN Masih Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 57.181.018Sanksi Administrasi: Rp Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Kenailan Pasal 13 (3) KUP Rp 57.181.018Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 114.362.036Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 1296/B/PK/Pjk/2018Nomor: 00047/207/12/056/14 tanggal 29 Desember 2014 MasaPajak Februari 2012, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86535/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 06 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00311/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00047/207/12/056/14 tanggal 29 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.414.779.5056.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Pajak PertambahanNilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1296/B/PK/Pjk/2018 PPN Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.705.785.843Pajak yang dapat diperhitungan (kredit pajak) 3.854.508.689PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.148.722.846)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 1.148.722.846PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 0Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri 5.848.607.366 5.848.607.366Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri 5.848.607.366 5.848.607.366Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkan. Pajak Masukan yang dapat 7.740.399.888 7.732.344.229 8.055.659dikreditkan B.2.Il. Dibayar dengan NPWP sendiri 47.465.104 47.465.104 =Ill.

Kompensasi kelebihan PPNbulan laluTotal pajak yang dapat 7.787.864.992 7.779.809.333 8.055.659diperhitungkanPPN yang kurang (lebih) dibayar (1.939.257.626) (1.931.201.967 8.055.659)Kompensasi ke masa berikutnyaKenaikan Pasal 13(3) KUP PPN yang masih harus (lebih) dibayar (1.939.257.626) (1.931.201.967 8.055.659 ) B.2. Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon BandingBahwa dari koreksikoreksi diatas Pemohon Banding mengajukan bandinguntuk koreksikoreksi sebagai berikut :B.2.1.

Pajak yang harus dipunngut atau dibayar sendiri 5.848.607.366Total Pajak Keluaran yang dipungut sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.848.607.366. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 7.740.399.888Il. Dibayar dengan NPWP sendiri 47.465.104Il.

LainlainTotal pajak yag dapat diperhitungkan 7.187.864.992PPN yang kurang (lebih) dibayar (1.939.257.626)Kompensasi ke masa berikutnyaKenaikan Pasal 13 (3) KUP PPN yang masih harus (lebih) dibayar (1.939.257.626) Kesimpulan dan PermohonanBahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalahtidak tepat;Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan

Putusan Nomor 1254/B/PK/PJK/2017tersebut memang benar telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa dalam putusannya Majelis menyatakan sebagaimana tertuangpada halaman 29 putusan a quo:Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan padapersidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelisberpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertaidengan bukti pendukung yang memadai dan membuktikan bahwaatas Pajak Masukan a.n.

.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

bengkel Terdakwall, dan pada saat barang bukti itu ditemukan Terdakwaberada dalam kamar tersebut;Menimbang,bahwa di penyidik Terdakwall menerangkan pemilik shabutersebut adalah Terdakwall, dan keberadaan shabu tersebut, berawal ketikaseorang laki laki bernama Mawan mempunyai hutang kepada Terdakwall sebesarRp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ketika ditagih Terdakwallorang yang bernama Mawan tidak mempunyai uang, akan tetapi ada memilikishabu, dan Terdakwall setuju hutang tersebut dibayar

(delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan.3.