Penetapan No.520/Padt.P/2021/PA.KtImenyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasaianakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaindikasi Pemohon dan Pemohon II untuk

melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlidungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurutagamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesualdengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas daribimbingan orang tua.

telahsepakat untuk menikah, bahkan calon mempelai wanita sudah halim 6 bulansehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasaianakanak untuk melakukan eksploitasi seksual

terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaindikasi Pemohon dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlidungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurutagamanya, melakukan proses berpikir

kawin yang dalildalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah medengar keterangan anak Pemohon,Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi danOrang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anakPemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

sangat diperlukan demikeberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senadadengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegahperkawinan anak di usia dini;Menimbang, bahwa dalam faktafakta hukum di persidangan, ternyataPemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untukmengarahkan dan mendidik anak sebaikbaiknya dan tidak ada indikasi untukmengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual

atas;Menimbang, bahwa Hakim telah medengar keterangan anak Pemohon,Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi danOrang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahui dan menyetujul rencana perkawinan dan antara anakhalaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0914/Pdt.P/2021/PA.Kab.MlgPemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari Siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

hal demikian senadadengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegahperkawinan anak di usia dini;Menimbang, bahwa dalam faktafakta hukum di persidangan, ternyataPemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untukmengarahkan dan mendidik anak sebaikbaiknya dan tidak ada indikasi untukhalaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0914/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlgmengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual

mengatasipotensi perselisihnan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun ParaPemohon berketetapan hati untuk melanjutkan perkaranya;Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anakPara Pemohon terkait perkawinan anak Para Pemohon ini, dan diperoleh faktabahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui, menyetujui, danmenyatakan kesiapannya terkait rencana perkawinan ini, dan tidak ada unsurpaksaan psikis, fisik, seksual

perselisihnan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun ParaPemohon berketetapan hati untuk melanjutkan perkara a quo;Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tuacalon istri anak Para Pemohon terkait perkawinan anak Para Pemohon ini, dandiperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui,menyetujul, dan menyatakan kesiapannya terkait rencana perkawinan ini, dantidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual

Dalam usia yang masihanak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidakdapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untukHalaman 11 dari 19 HalamanPenetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Clgmereka. Resiko yang biasa muncul adalah trauma vaginal seiringrobeknya tisutisu di dalamnya.

Gadisgadis kecil yangdinikahkan, kadangkala bersuamikan orang yang lebih tua darinya.Margin usia antara keduanya hampir selalu memunculkan problemkomunikasi keluarga dan seksual antara keduanya.

Pemohon berstatus belum pernah menikah dansejak 5 (lima) tahun yang lalu menjalin cinta dengan anak Pemohon;Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohonsemakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering salingmengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, AnakPemohon sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan badanlayaknya suami isteri diluar nikah antara Calon Suami Pemohon dengananak Pemohon ;Bahwa Calon Suami Pemohon menyesal dengan perbuatan seksual

anakperempuannya yang dalildaliinya sebagaimana tersebut dalam dudukperkaranya di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon,Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasidan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahul dan menyetujul rencana perkawinan dan antara anakPemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

kawin yang dalildalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah medengar keterangan anak Pemohon,Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi danOrang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anakPemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

sangat diperlukan demikeberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senadadengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegahperkawinan anak di usia dini;Menimbang, bahwa dalam faktafakta hukum di persidangan, ternyataPemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untukmengarahkan dan mendidik anak sebaikbaiknya dan tidak ada indikasi untukmengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual

calon istrinya yang bernamaMasyati Ahmalia binti Jagung Ahmad;Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hNubungannasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada laranganuntuk melaksanakan pernikahan;Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calonsuaminya;Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon menginginkan dan menyetujuisendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanyapaksaan secara psikis, fisik, seksual

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatusjejaka, kKeduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupunsemenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;Bahwa, benar hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telahsedemikian erat bahkan diantara keduanya telah pernah melakukanhubungan badan selayaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telahhamil 3 bulan;Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual

Padt.P/2020/PA.KtIbulan yang lalu bertunangan dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanyatelah sepakat untuk menikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebutdimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tuayang menguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual

terhadapanak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganHakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon dan Pemohon II untukmelakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang DasarTahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlidungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhakmelaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir

KUA setempat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa oranghal 17 dari 22 hal Penetapan nomor 184/Pdt.P/2020 /PA Mrstua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual

terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukanadanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekerasmungkin mengingatkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohonuntuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkanpesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakinjauh

Penetapan No.490/Padt.P/2021/PA.Cms Bahwa ia dan Pemohon 1 dan Pemohon 2 berencana untuk menikahkananaknya dengan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut; Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelaitanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi daripihak lain; Bahwa benar anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan anaknya telah lamamenjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikianakrab; Bahwa antara keduanya tidak ada halhal yang menghalangi untukmelaksanakan

PA.CmsBahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 berstatus gadis dan calonsuaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungankeluarga atau SsesusSuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sedang dalam pinanganlakilaki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahananak Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut;Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan calon suaminya mengetahuidan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik,seksual

dancocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksitersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telahbertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belahpihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalamkondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik,seksual

sedarah,sesusuan maupun semenda;7. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawinadalah SMK, saat ini Anak sedang melanjutkan pendidikan kuliah;1. bahwa, Calon Suami bekerja sebagai Pemilik kios kelontongan denganpenghasilan ratarata perhari sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;1. bahwa, kondisi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata adakecacatan;2. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untukkawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual

Penetapan No.513/Padt.P/2021/PA.Ktlanakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaindikasi Pemohon dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlidungan Anak, intinya bahwa

Para ulama mazhabsepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorangwanita. sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkansperma lakilaki.Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciriciri puberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandaiawal kedewasan.

Karena bila duainsan jatuh cinta dapat melakukan hubungan seksual di luar nikah yangmenyebabkan kehamilan, dikhawatirkan apabila tidak dinikahan akanmenambah dosa dan akan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akanmengacaukan proses hukum yang akan terjadi berikutnya ataumengacaukan hakhak hukum anak yang akan dilahirkan menurut UndangUndang selain itu masyarakat akan mengucilkan dan menghina perempuanyang hamil tanpa suami.Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkanmengadakan suatu

kawin yang dalildalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah medengar keterangan anak Pemohon,Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi danOrang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anakPemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari Siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

hal demikian senadadengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegahperkawinan anak di usia dini;Menimbang, bahwa dalam faktafakta hukum di persidangan, ternyataPemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untukmengarahkan dan mendidik anak sebaikbaiknya dan tidak ada indikasi untukhalaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0819/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlgmengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual

dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual

terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukanadanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun 1945Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakanibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikankeinginannya

., Saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalamkondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik,seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang inginmenikah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak ParaPemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis buktibuktitersebut di atas, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxx) lahir padatanggal 23 November

semenda;7. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawinadalah SD, saat ini Anak tidak lagi melanjutkan pendidikan karena tidakmemiliki biaya untuk meneruskannya;1. bahwa, Calon Suami bekerja sebagai Karyawan Swasta denganpenghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);1. bahwa, kondisi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata adakecacatan;2. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untukkawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual

,tgl.12032019, Hl. 2 dari 21 hi.karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istridalam hal melayani dan memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sertaTermohon tidak bisa lagi secara medis untuk memberikan Pemohonketurunan;Bi Bahwa Pemohon akhirakhir ini mempunyai gairah nafsu seksualyang sangat tinggi, sedangkan gairah seksual Termohon sudah mulaimenurun, dan terkadang kurang hasrat dalam melakukan hubunganbadan suami istri, di tambah lagi dengan keadaan Termohon yang tidakbisa lagi

benar dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5dalam positanya mengajukan izin poligami adalah karena ketidakmampuan Termohon untuk melayani kebutuhan Pemohon sebagaiseorang suami, yang menjadi titik lemahnya adalah Termohon tidakmampu melayani kebutuhan biologis Pemohon yang memilki gairahseksual yang kuat dalam berhubungan badan, sehingga Termohonkewalahan dan tidak mampu memberikan kemampuan biologis terhadapPemohon; Bahwa Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohonpoint 6 yaitu gairah seksual

Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor No. 23Tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga;Menimbang

, bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor No. 23Tahun 2004 yang dimaksud Korban adalah orang yang mengalami kekerasandan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor No. 23 Tahun2004, yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:a. kekerasan fisik;b. kekerasan psikis;c.kekerasan seksual; ataud. penelantaran rumah tangga.Menimbang, bahwa Saksi MILA menikah