; Bahwa ti dak ada lagi yang akan disa mpai kan saksi la gi;Kete rangan saksi Penggugat te rsebut di atastelah di konfirmsi kan kepada Penggugat, Penggugatmenyat akan ti dak keberatan dan me mbe nar kannya,sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikorfirmasi kan karenati dak hadir dipersi dangan;Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Ter gugatpada setiap tahapan persidangan dan pada tahapan penbuktiandari Tergugat, Tergugat tidak hadir ;Peng gugat telah nenyampaikan kesi mpulannya secaralisan

alasan yang sah;Putusan Nomor 0115/Pat.G/2015/PA Bitg Hal.3 dari 18 hal.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayah (1)R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan caramenasehati Pemohonagar bersedia hidup rukun kembali membina rumahtangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohonbertetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tahapan

antara Pemohon dan Termohon sesuai fakta di atassudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 kurang lebihselama 2 bulan yang mana hal tersebut membuat komunikasi jugaterputus dan menambah keruh masalah dalam rumah tangga Pemohondan Termohon sehingga keduanya tidak ada keperdulian lagi satu samalain;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana tersebut di atas, demikian pula upayaPengadilan untuk mendamaikan Pemohon yang telah dilakukan secaramaksimal dalam setiap tahapan

dengan yang lain yang merupakansendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga(vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyataantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakanpenggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak salingmencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan

yang berfikir;dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat danTergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikankeduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetapmempertahankan perkawinanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan

Maka peralihan balik namadalam SHM No. 985 atas nama Penggugat beralih nama ke Tergugat Vadalah tidak sah dan tidak berlaku:Bahwa tahapan demi tahapan sebagaimana posita diatas, tampak jelas danTerang Para Tergugat menggunakan teori filosof Perancis Nicholo Machiveliyaitu tujuan menghalalkan segala cara agar SHM No. 985 atas namaPenggugat seluas + 2860 m2 dapat beralin nama ke Tergugat V ;Bahwa untuk menjamin agar tidak ada perubahan batas atas SHM No. 985atas nama Penggugat akibat tidak dikuasainya

membentuk keluarga sakinah, mawaddahdan rahmah, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagidari tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyataantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakanpenggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak salingmencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan

yang berfikir.dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat danTergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikankeduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetapmempertahankan perkawinanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan

karena security sebagai kerjasampingan untuk tambahan biaya hidup, dan Pemohon marah karenasering dikasi pengertian tidak mau mengerti dan benar Pemohon danTermohon pisah ranjang karena Termohon hidup bersama anak Pemohondan Termohon saja, benar ada foto itu adalah foto istri teman Pemohon.Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2019/PA.SgmBahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yangpada pokoknya Pemohon sudah membayarkan tiket perempuan tersebut.Bahwa sebelum memasuki tahapan

Bahwa tidak benar karena sekitar tanggal 19 November 2019 Termohonpernah membungkus semua pakaian Pemohon dan mengusir pulangsambil mengatakan jangan diurus Termohon bersama anaknya.Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohonmengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudahmembayarkan tiket perempuan tersebut.Menimbang, bahwa pokok masalah yang diperoleh dari tahapan jawabmenjawab antara Pemohon dan Termohon adalah, apakah dengan kondisiPemohon dan Termohon saat ini

No. 450 K/Pid/201 1karena masih percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi bersediamemberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali tahapan lagi yaitu:e Pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluhtiga juta rupiah) melalui rekening BCA dan dibuatkan kwitansi tandaterimanya tertanggal 10 Agustus 2008;e Pada tanggal 11 Agustus 2008 berupa cek sebesar Rp69.000.000,00(enam puluh sembilan juta rupiah) yang diuangkan oleh Terdakwa diBank BNI Cabang Padang;e Saksi menyerahkan uang kepada

Nurlis menyerahkan uang kepadaTerdakwa seluruhnya berjumlah Ro170.000.000,00 (seratus tujuh puluh jutarupiah), Terdakwa masih meminta saksi untuk membantu modal usaha kerjasamanya dengan Telkomsel dan Even Perahu Naga Dispenda tersebut,karena masih percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi bersediamemberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali tahapan lagi yaitu:e Pada tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluhtiga juta rupiah) melalui rekening BCA dan dibuatkan kwitansi tandaterimanya

bulan Penggugat pisah dengan Tergugat; Bahwa terhadap keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat,Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat;Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetappada gugatannya;Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0826/Pdt.G/201 7/PA.Bn.Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidakmenyampaikan duplik dan menyatakan cukup dengan jawaban yang telahdisampaikannya;Bahwa, setelah tahapan

tidakbenar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun lebih kurang 1tahun, yang benar baru sekitar tahun 2016 terakhir ini mulai terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya tidak semuanya benarsebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan terhadap keinginan Penggugatuntuk bercerai dengan Tergugat, dalam hal ini Tergugat menyatakan tidakkeberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0826/Pdt.G/201 7/PA.Bn.Menimbang, bahwa setelah sidang dalam tahapan

Sumsel yang disebabkan adanyapenggantian namanama calon dari Partai Kebangkitan Bangsa padalembar surat suara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2009,putusan PTUN Palembang itu juga akan berdampak kepada tahapan Pemiluyang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009. Hal ini disebabkan karenapada bulan Maret 2009 lembar surat suara sudah harus didistribusikan kedaerahdaerah.

Penjadwalan waktu didalam tahapantahapan PemiluLegislatif sangat ketat sekali, sehingga penambahan waktu satu kegiatanakan berpengaruh pada tahapan Pemilu Legislatif lainnya ;SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUMHal. 4 dari 12 hal. Put.

Penggugatmenyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 April 2021dan atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis padapersidangan tanggal O05 Mei 2021 replik dan duplik tersebut untukselengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini yang intinya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan semulatetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap sebagaimana dalamjawaban semula tetap berat bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa tahapan

tidakmelaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang sampaiHalaman 7 dari 16 putusan Nomor556/Pat.G/2021/PA.Jepr.sekarang sudah lebih kurang 4 bulan; Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat danTergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut di atas,Penggugat menyatakan membenarkan;Menimbang, bahwa Tergugat untyuk menguatkan dalildalilbantahannya, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti baik alat bukti suratmaupun bukti Saksi;Menimbang, bahwa Tergugat dari tahapan

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hiduprukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatanperceraian, dan selama pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yanglalu, telah ada upaya penyelesaian untuk menyelamatkan rumah tanggaPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, berarti masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tingkat yang serius/gawat,sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telahsampai pada tahapan

Hal. 10 dari 14Sampai pada tahapan terusmenerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggalyang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 1 (Satu) tahun lamanya;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, makaberdasarkan Putusan Mahkmah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, yang normanya menyatakan Kalau Majelis Hakim/Pengadilantelah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihaktelah

Unsuryang melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi IUP (IjinUsaha Pertambangan), IPK (ljin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan, sesuai ketentuanUndangundang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, Bab Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 disebutkan, "Pertambanganadalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikanumum

, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang";Angka 6 menyebutkan, "Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang";Sedangkan angka 7 yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan, yangselanjutnya disebut

., M.Sy. tertanggal 18Agustus 2020;Bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2020 dibacakanlahsurat gugatan Penggugat a@ quo yang isi dan dalildalilnya tetapdipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, penambahan, danperubahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalamBerita Acara Sidang perkara ini;Bahwa sejak tahapan sidang pembacaan gugatan, Tergugat tidakpernah hadir lagi ke persidangan, sehingga jawaban Tergugat terhadapgugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa;

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang isinya menetukan bahwa perceraian dapatterjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa setelah tahapan sidang upaya damai dan prosesmediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga jawabanTergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa

Bahwa dengan demikian kelima Surat Perjanjian tersebut secara yuridissebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah danmengikat secara hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT.PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT.10.Bahwa walaupun Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani barudiserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada akhir bulanOktober 2016, namun sejak 31Juli 2016 PENGGUGAT sudah mulaimelaksanakan pekerjaan yang disepakati dalam Surat Perjanjian.11.Bahwa setelah tahapan pekerjaan dilaksanakan

oleh PENGGUGAT,maka sesuai ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian PENGGUGATmengajukan invoice/ tagihan sesuai dengan tahapan pekerjaan, namunHal 5 putusan PT.

disepakati dalam Surat Perjanjian.Bahwa terhadap surat pemutusan kontrak kerjasama tersebut,PENGGUGAT telah menanggapinya dengan surat tertanggal 22Desember 2016, No.: 005/SKMMA/XII/2016, Perihal: BalasanPemutusan Kontrak Kerjasama Pekerjaan Mekanikal Elektrikal, yangpada pokoknya menyebutkan bahwa keterlambatan pekerjaan yangdilaksanakan oleh PENGGUGAT adalah akibat kelalaian yang dilakukanoleh TERGUGAT yaitu:1) TERGUGAT tidak membayar secara penuh termin pembayaranyang ditaginkan oleh PENGGUGAT sesuai tahapan

pekerjaanyang sudah diselesaikan.2) TERGUGAT belum menyelesaikan tahapan pekerjaan yang terkaitlangsung dengan pekerjaan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, antaralain: PENGGUGAT belum bisa memasang lampu di dalam lokasipekerjaan (Asrama Putri STSN) karena TERGUGAT belummenyelesaikan pekerjaan plafon.Bahwa ternyata penjelasan dalam surat PENGGUGAT tersebut tidakditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT dan dengan itikad jahat (badfaith) TERGUGAT tidak bersedia membayarkan

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Suratsurat perjanjiankontrak tersebut diatas, perjanjian kontrak yang digunakan adalahKontrak Lumpsum yang berarti penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dalam perjanjianserta pembayaran di dasarkan pada tahapan penyelesaian pekerjaanyang sudah dilakukan;.

penampunganpasir yang akan ditambang tersebut, terdakwa didatangi oleh SaksiAMIRHAMZAH beserta Tim Petugas Gabungan dari BINTN melakukanpenangkapan terhadap terdakwa.Bahwa berdasarakan pendapat Ahli ZULBAHRISP perbuatanterdakwa ddlam hal pembutan rakit Untuk penambangan merupakanpekerjaan konstruksi dimana dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU RI NO. 4halaman 4 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksuddengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 1 adapunhalaman 27 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atauselurunh tahapan kegiatan ddlam = rdangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yangmeliouti penyelidikan Umum, ekplorasi, studi kelayakan,konstruksi, fpenambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang..

Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 6 UsahaPertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutandan penjualan, serta kegiatan pasca tambang..

dengan memenuhi persyaratanpersyaratanyang telah ditetapkan oleh Peraturan dan Perundanganundangan yang berlaku.13.Bahwa tidak ada dilokasi tersebut sampai saat ini tidak ada izinusaha pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawanmaupun oleh Gubernur Riau.14.Bahwa kegiatan pertambangan, karena pembvuatan rakitadalah pekerjaan konstruksi dimana dalam UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Perfambangan Mineral dan Batubara pasal angka 1 adapun yang dimaksud dengan Pertambanganadalah sebagian atau seluruh tahapan

konstruksi berupapembuatan rakit fambang beserta alatalat sedot pasir sudah di gandengmenjadi satu.Menimbang Bahwa terkait dengan keferangan ahli yangdibacakan dipersidangan yang membenarkan pembuatan rakit adalahpekerjaan konstruksi, dimana dalam pasal 1 angka 1 UU.RI No 4 tahun 2009tentang Perftambangan dan Mineral dijelaskan pertambangan adalahsebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi

KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksiARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksifraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang makaproses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007,pembahasan Prioritas

dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim AnggaranEksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebutterjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatanganibersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan olehDPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnyatersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatukesepakatan

FAKHRUDDIN(Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBDTahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut)dibuat dan ditandatangani oleh Sakst HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir.FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinandan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internalpada hari Rabu tanggal

FAKHRUDDIN (Alm) sebagai Ketua Tim Panitia Anggaran Eksekutifmelalui saksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN sebagai akibat disahkannya RAPBD KabupatenTulang Bawang Tahun Anggaran 2007 menjadi APBD Kabupaten Tulang Bawang TahunAnggaran 2007 dengan tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya dilakukan oleh DPRDSi ee otKabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perbuatanmereka terdakwa I, terdakwa II

kreditdan disertai tanda terima berupa kwitansi;e Bahwa kelompok yang masuk dalam daftar tunggu dan kelompok yang telahmelunasi pinjamannya dapat kembali mengajukan pinjaman dengan tahapansecara garis besar diawali dengan pengajuan usulan pinjaman kelompok,evaluasi singkat pinjaman oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), verifikasioleh Tim Verifikasi, keputusan pendanaan sesuai ketentuan dan tim yangditetapkan oleh badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau MusyawarahAntar Desa; Bahwa pengelolaan setiap tahapan

Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikankepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelumpelaksanaan;e Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD)dan laporan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan prosesPNPMMP dan sesuai dengan ketentuan;e Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi danpelaporan pelaku desa; Membuat draf aturan perguliran yang sesuai prinsip dan mekanisme PNPMMPuntuk disahkan oleh BKAD

Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikankepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelumpelaksanaan;Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD)dan laporan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan prosesPNPMMP dan sesuai dengan ketentuan;Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi danpelaporan pelaku desa;Membuat draf aturan perguliran yang sesuai prinsip dan mekanisme PNPMMPuntuk disahkan oleh BKAD/MAD

Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMP;Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarianPNPMMP.Bahwa dalam pelaksanaan tahapan

KHOIRI, S.Pd, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang dari saksiARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili fraksifraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang makaproses penyusunan RAPBD Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2007 yang berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran2007 seharusnya melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2007,pembahasan Prioritas

dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2007 antara Tim AnggaranEksekutif bersama Tim Anggaran Legislatif dan apabila dalam proses pembahasan tersebutterjadi suatu kesepakatan maka akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatanganibersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, sama sekali tidak dilaksanakan olehDPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan langsung tanpa melalui proses tahapan yang seharusnyatersebut kemudian dibuat Rumusan Hasil Pembahasan yang dituangkan ke dalam suatukesepakatan

FAKHRUDDIN(Alm) sebelum dilakukan Sidang Paripurna Pembicaraan Tahap IV untuk pengesahan RAPBDTahun Anggaran 2007 menjadi APBD Tahun Anggaran 2007 ;Bahwa setelah kesepakatan (tanpa melalui proses tahapan yang seharusnya tersebut)dibuat dan ditandatangani oleh Sakst HERMAN ARTHA selaku unsur pimpinan DPRD dan Ir.FAKHRUDDIN (Alm) selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif , kemudian pimpinan pimpinandan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Tulang Bawang secara internalpada hari Rabu tanggal

Hakim telah berusaha menasehati Penggugatuntuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yaitu pada sidang kedua tanggal 4 Desember 2018 dan ketiga tanggal 18 Desember 2018 Penggugattidak pernah datang ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telahdipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkanoleh sesuatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak datang lagi kepersidangan, sedangkan tahapan

No.0643/Pdt.G/2019/PA.SkyXmenyatakan kembali rukun sebagai Suami isteri, oleh karenanya perkaraini tidak Sampai pada tahapan mediasi;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai denganTergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebuttidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab danlagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benartelah kembali rukun, untuk