Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki yang bernamaADIAN pada tanggal 8 Januari 1998 di Kantor Urusan Agama KecamatanAmuntai Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/14/I/1998,SERI : EE; 2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama NAILA, lahi di Pengkalan Hulu, tanggal 13 November2013, anak ketiga perempuan dari ayah ADIAN dan ibu RAHMAWATI; 3.

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telahdibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : Bukti P1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.758.0041532berdasarkan Akta Kelahiran No. 6308LT220920140070tertanggal 24 September 2014;Bukti P2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/14/I/1998tertanggal 8

Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Pdq1015202530Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yangtelah melangsungkan pernikahan pada 19 November 2005 di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan LubukKilangan Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :350/18/X1/2005, tanggal 19 November 2005;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggaldi rumah orang tua Penggugat Koto Lalang No. 19 RT. 002 RW. 007Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarsabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 350

350/Pdt.G/2013/PA Kdi.

PUTUSANNomor : 350/Pdt.G/2013/PA Kdi.o a, Ue Oe. > WDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan $1, pekerjaan Honorer,bertempat tinggal di RT.

Kelurahan WatuWatu,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 350/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 1 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana terbuktidalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/35/X1/2011 tertanggal 17November 2011;2. Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup danTergugat berstatus perjaka;3.

Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari11 halaman, Putusan Noomor 831/Pdt.G/2020/PA.BgrBahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Nomor 350

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahpada tanggal 29 Oktober 2000 di Jarai yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sebagaimanaternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 350/ 06/ XI/ 2000 tanggal 02Nopember 2000;2.

Budiyanto karena saya telah melihat langsung mereka telahhidup satu rumah di tempat kontrakan Termohon di Jalan Baru; Bahwa mengenai jawaban posita angka 6 adalah benar; Bahwa mengenai maksuud Termohon untuk memperbaiki diri sayatidak mau terima;Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabansemula;Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonanya Pemohonmengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:350

strong> : anak kesatu; jenis kelamin laki-laki; dari suami istri : IDRUS dan NISA AL HABSYI;

Akta Kelahiran Nomor 350.AL.2011.024395 atas namaKHOTIJAH AL BAHARUN yang semula tertulis : anak keempat jeniskelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSYI diubah menjadi : anakketiga jenis kelamin perempuan dari pasangan IDRUS dengan NISA ALHABSY1;Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlahRp ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikanHalaman 3 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pat.G/2019/PA.Lmj eeperlunya

tertulis : anakkesatu; jenis kelamin lakilaki; dari ibu NISA AL HABSYI diubahmenjadi : anak kesatu; jenis kelamin lakilaki; dari Suami istri : IDRUSdan NISA AL HABSYI;3.2 Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003652 atasnama SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN yang semula tertulis : anakkedua; jenis kelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSYI diubahHalaman 11 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pat.G/2019/PA.LmjWadi : anak kedua; jenis kelamin perempuan; dari suami istri :dan NISA AL HABSYI,Akta Kelahiran Nomor 350

Kemudian besarnya sanksiadministrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalamPasal 14 ayat 1 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupapenetapan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,(dua ratusjuta rupiah).Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, semestinya PutusanBPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atautidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukumpelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksiadministrasi berupa penetapan ganti rugi

Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara menurut Pertaturan dan perundangundangan yangberlaku diwilayah Republik Indonesiasehingga Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara berpendapat bahwa Pelaku usaha telah melepaskanhak nya untuk bersidang di Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.Sehingga bersesuaiN dengan pasal 54 ayat (4) UndangUndang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 YoKeputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan RepublikIndonesia Nomor 350

Pertimbangan) hukum dapat dilihat PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016.Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 91/Pdt GSus/2016/PN Sim Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor :350

/MPP/ Kep/12/2001 sehingga Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 huruf b Keputusan MenteriPerindustrian perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/ MPP/ Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen menyebutkan Ketua BPSK menolak permohonanpenyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukanHalaman 40 dari 43 Putusan Nomor 91/Pdt GSus/2016/PN Simmerupakan kewenangan BPSK, maka Majelis

BankRakyat Indonesia (Persero), Tok Kantor Cabang Perdagangan danmembatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 957/ Arbitrase/ BPSKBB/ IX/ 2016 Tanggal 30September 2016;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini merujuk kepada PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dikaitkandengan formalitas penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana yangditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian perdagangan RepublikIndonesia Nomor: 350/MPP/Kep

dan Sertifikat Hak Milik No. 2223/KelurahanLontar seluas 350 M? atas nama Ir. Sinarto Dharmawan dengan pihak Gidion LikhiSuwanto dengan bukti penguasaan Sertifikat hak Milik No. 2077/Kelurahan Lontarseluas 995 M?, bukan sengketa administrasi walaupun di dalam Petitum surat gugatanPihak Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakanbatal/tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 2077/Kelurahan Lontar seluas 995 M?

dan Sertifikat Hak Milik No. 2223/Kelurahan Lontarseluas 350 M? atas nama Ir. Sinarto Dharmawan, dalil ini akan menjadi kaburapabila dikaitkan dalil Penggugat seolaholah telah terjadi tumpang tindihpenguasaan dengan pihak Gidion Likhi Suwanto yang dalam halmembingungkan tumpang tindih tanah milik Penggugat yang mana ?Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.295 K/TUN/2012apakah yang penguasaannya mendasarkan Petok No. 9072 Persil 72 Klas DII luas+ 2.420 M?

ataukah Penguasaan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2223/Kelurahan Lontar seluas 350 M? ?Dalil dalam surat gugatan yang demikian bertentangan dengan kaidah hukum acaradi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 56 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 2004 jo.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugatsecara sah menurut hukum islam pada tanggal 23 Juli 2006, dan tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang,dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/20/VII/2006, tertanggal23 Juli 2006 ;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talakyang bunyinya sesuai buku kutipan akta nikah tersebut diatas ;3.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 350/20/VII/2006 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakerta, KabupatenKarawang, tanggal 23 Juli 2006, Bukti Surat tersebut telah diberi materalcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi, yaitu :Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Dusun Cikelor, Rt. 017, Rw. 005

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapanPegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal16 Agustus 2008, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:350/38/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008;2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugatberstatus Perjaka;3.

karena upaya damai tidak berhasil, maka MajelisHakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakansurat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalildalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :350

yangharus dibayar oleh Pemohon sesuai kelayakan dan tidak memberatkan Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap' replik Pemohon tersebut, Termohonmenyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada daliljawaban/gugatan balik Termohon tersebut dan/atau menyerahkan kepada putusanMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 350

tempat kediaman di Jalan Ikan PutihanKelurahan Karangrejo Kecamatan BanyuwangiKabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagaiTermohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta semua surat surat yang berhubungandengan perkara ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah,nikah pada tanggal 24 Agustus 1990, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 350

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal O8 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:350/35/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 11 Agustus 2014.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersamasebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat.Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1616/Pdt.G/2019/PA.

Bukti Surat :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/35/VIII/2014, yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TalawiKabupaten Batu Bara, pada tanggal 11 Agustus 2014, bukti tersebuttelah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelahditeliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua,serta diberi tanda P;B.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan,sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 350/40/VV2013tanggal 19 Juni 2013;Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1190/Pdt.G/2017/PA. Pwd.. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 2 tahun 10bulan;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/40/VV2013 tanggal 19 Juni2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTawangharjo Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, laludiberi tanda P2;. Surat Keterangan Nomor 52/2006/V/2017 yang dikeluarkan kepala DesaTarub, bermeterai cukup, lalu diberitanda P3;B.

putaran terdakwa mendapat omsetsekitar Rp. 50.000, sampai dengan Rp. 80.000,dan dari omzet tersebutterdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen.Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untunguntunganyang dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluardan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengannomor yang keluar, untuk cocok dua angka penombok mendapatkan keuntungan60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka mendapatkan 350

pengepulnya yangbernama SIRENG (DPO).Bahwa di dalam setiap putaran dari penjualan nomor judi togel tersebut,terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah)sampai dengan Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah), dan dari omsettersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen).Bahwa yang di katakan pemenang apabila nomor yang di tomboki sama dengannomor yang keluar, untuk cocok dua angka penombok mendapatkan 60 kalibesar uang tombokan, cocok tiga angka mendapatkan 350

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa selesaimelayani para penombok yang memasang angka taruhan judi togel, petugas dari PolresMagetan menangkap terdakwa.Bahwa aturan main judi ini adalah apabila angka yang dipasang oleh penombok sesuaidengan angka yang keluar dimana untuk angka yang cocok 2 (dua) angka akan mendapatbayaran 60 (enampuluh) kali lipat dari uang tombokan, untuk yang cocok 3 (tiga) angkamendapat bayaran 350 (tigaratus lima puluh) kali lipat dari tombokan

warna hitam, (satu) lembar rekapan togel yang bertuliskanangka togel serta diakui adalah milik terdakwa serta diakui adalah milik terdakwa.Menimbang bahwa sepengetahuan saksi permainan judi togel adalah merupakanpermainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepadaperuntungan belaka atau sifatnya untunguntungan yaitu apabila penombok nomortebakannya cocok mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya(cocok 2 angka kelipatan 60 kali, cocok 3 angka kelipatan 350

Halaman dari 13 halamandengan Nomor 0956/Pdt.G/2014/PA.Spg. tanggal 17 Desember 2014 yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03Oktober 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan status perawan danjejaka sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/08/X/2003 tanggal 03 Oktober 2003 ;.

Halaman 3 dari 13 halamanMenimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis denganmemberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di mukapersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalildalil gugatannya itu;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut,Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor : 350/08/X/2003 tanggal 03 Oktober 2003 yang diterbitkan

cm sebanyak 1 batang , V : 0,113 M³ , Panjang 250 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,079 M³ , Panjang 230 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,072 M³ , Panjang 290 x D 13 cm sebanyak 2 batang, V : 0.094 M³ , Panjang 230 x D 22 cm sebanyak 2 batang , V : 0.280 M³ , Panjang 270 x D 16 cm sebanyak 1 batang, V : 0,063 M³ , Panjang 260 x D 16 cm sebanyak 1 batang, V : 0,061 M³ , Panjang 350

x D 13 cm sebanyak 1 batang , V : 0,059 M³ ,Panjang 350 x D 16 cm sebanyak 3 batang, V : 0,255 M³ , Panjang 350 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,117 M³ , Panjang 250 x D 13 cm sebanyak 1 batang, V : 0,039 M³ , Panjang 250 x D 10 cm, sebanyak 1 batang, V : 0,024 M³ , Panjang 310 x D 16 cm, sebanyak 1 batang , V : 0,074 M³, Panjang 320 x D 13 cm, sebanyak 2 batang, V : 0,106 M³ dengan Volume 1,741 M³

Jatimjaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13 September 1996 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa Propinsi Riau ; 2 Lembar10 Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996 PT.

Jatim Jaya Perkasa, Propinsi Riau dari Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor : HK.350/E5.715/09.96 tanggal 13September 1996 perihal Persetujuan Prinsip UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa PropinsiRiau.7. Surat Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk ArealPerkebunan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat RiauNomor : 525/EK/2194, tanggal 19 Juli 1996.8.

JatimjayaPerkasa, Propinsi Riau dariMenteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor :HK.350/ES.715/09.96tanggal 13 September 1996perihal Persetujuan PrinsipUsaha Perkebunan KelapaSawit PT. JatimjayaPerkasa Propinsi Riau 2 Lembar 10Surat PersetujuanPencadangan Lahan UntukAreal Perkebunan dariGubernur Kepala DaerahTingkat I Riau Nomor :525/EK/2194, tanggal 19Juli 1996 PT.

rencana tukar guling objek sengketa milik YayasanYASPI Denpasar dengan tanah milik Pemerintah RI cq KementerianAgama RI (Kantor Urusan Agama) Denpasar Selatan;Namun faktanya, sampai saat ini Ijin dan persetujuan tukar guling dariPemerintah RI cq Kementerian Agama sebagai syarat utamaterlaksananya rencana tukar guling tersebut tidak diperoleh baik olehTermohon maupun Kantor Urusan Agama Kota Denpasar mengingatpelaksanaanya harus tunduk pada ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 350

Nomor 2593 K/Pdt/2015Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor350/KMK.03/1994 yang mengatur mengenai Tata Cara Tukar MenukarBarang Milik/Kekayaan Negara yang prosesnya melalui tahapantahapan yang tidak sederhana sebagaimana diatur dalam LampiranKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 sehingga wacana tukar guling tersebut menjadi batal;Dengan tidak dipenuhinya syarat berupa diperolehnya Surat Ijin danpersetujuan melakukan tukar guling dari Pemerintah RI cqKementerian

Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara juncto LampiranKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor350/KMK.03/1994;Dengan tidak diperolehnya ijin dan persetujuan tukar guling dariPemerintah RI cq Kantor Kementerian Agama RI sebagai syarat dapatdilanjutkanya rencana tukar guling antara Termohon dengan KantorUrusan Agama Denpasar Selatan tersebut, maka hal tersebut jugasekaligus

Perjanjian bersyarat besertaakibatnya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1253 dan 1266Kitab Undang Undang Hukum Perdata;6)Diabaikanya Ketentuan peraturan perundangundangan tentang syaratdan prosedur dilakukanya tukar menukar asset milik Negara cqPemerintah RI cq Kementerian agama sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar BarangMilik/Kekayaan Negara Juncto Lampiran Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 350

KantorKementerian Agama cq Departemen Agama Propinsi Bali cq Kantor UrusanAgama Denpasar Selatan;Namun dalam proses berikutnya untuk melakukan tukar menukar asset yangmelibatkan asset milik Negara/Pemerintah ternyata tidak mudah dansederhana karena harus tunduk pada prosedur dan tahapan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor350/KMK.03/1994 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/KekayaanNegara Juncto Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 350