., M.Kn
Turut Tergugat:
4.Kepala Desa Ampeldento
5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
6.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan

Insan Muda Berkarya
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara ( KPKNL ) Bogor
5.drh.Hartono
Turut Tergugat:
1.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Anugerah Cermin Mulia (untuk selanjutnya disebutTANAH OBYEK SENGKETA) ;Bahwa tanah tersebut diperoleh PELAWAN dengan cara membelimelalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah VIl Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangJakarta V.

Sertipikat HGB No. 1113/Kedoya Selatan, GambarSituasi No. 15/1999 tanggal 29 April 1999, tersebut telah pulamelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, dengan membayar harga lelang tersebutkepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIl Cq.

Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh Kementerian Negarayang bertanggung jawab di bidang jalan;b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangHalaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor2750 K/Pdt/2015bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintasdan angkutan jalan;c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintasdan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang industri;d.

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dane. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasikendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas sertapendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, pihak yangbertanggung jawab atas jalan dan lalu lintas jalan adalah KementerianNegara yang bertanggung jawab dibidang jalan, bidang sarana danprasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, oleh karenanya Kementerian Negara yangmembidangi jalan dan juga Kepolisian RI harus turut dilibatkan ataumenjadi Tergugat dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Tergugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pematamg

., dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekratarian JenderalKementerian Keuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum .A pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung pada KantorWilayah DJKN Jawa

IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.

khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IIharus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan kelirudimana Penggugat menggugat Tergugat Il dengan menyebutkanKementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JenderalKekayaan Negara dan Lelang cq Kantor Wilayah VIII Bandung cq KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa penyebutan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tersebut adalahsalah karena di dalam organisasi Kementerian

Keuangan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak memiliki unit organisasidengan nama yang disebutkan Para Penggugat di dalam gugatannya;Bahwa penyebutan institusi Tergugat Il yang benar adalah KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penyebutan subyekhukum

Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI DitjenPHI dan Jamsostek, telah memfasilitasi pertemuan pertamaantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2013guna merundingkan perihal klarifikasi masalah Penggugat;9.Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 diadakan pertemuanke2 antara Penggugat dan Tergugat untuk menindak lanjuti pertemuanpertama dan Tergugat melalui kuasa hukum telah menyatakan bahwaPenggugat masih tetap sebagai karyawan Tergugat, namun prosesmediasi berjalan kurang

Penggugat danTergugat dan telah disepakati untuk penandatanganan nominal pesangon,namun Penggugat membatalkan untuk penandatangan kesepakatanpesangon dikarenakan terkait pasal yang digunakan pada perhitungantersebut adalah Pasal 156 UndangUndang Ketenagakerjaan dan jumlahnominal uang proses tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimanaPenggugat berpandangan bahwa nominal tersebut tidak sesuai denganPasal 172 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Kementerian

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial tenaga kerja telah mengeluarkan Anjuran dengan NomorB.76/PHIJSK/PPHIA//2014 yang menganjurkan Tergugat membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian Hak,tunjangan hari Raya Tahun 2013, Upah proses bulan Juni 2013 s.d Mei2014 kepada Penggugat dengan keseluruhan sebesar Rp 974.000.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa atas Anjuran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Penggugat telah memberikan jawaban tertanggal 28 Mei2014 dimana atas anjuran tersebut Penggugat menerima nilai yangtelah dianjurkan;Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Penggugat belummenerima uang yang telah dianjurkan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan "Pekerja/buruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidakdapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikanuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)";Bahwa Anjuran Kementerian

LIE SIOK KIAUW danRAHARJO WIBOWO (TERGUGAT 1), seharusnya TERGUGAT 2melakukan prosedur yang benar secara administrasi sebagaimanadisyaratkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Cq.

denganmenyebutkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Indonesia.bahwa konsekuensi yuridis apabila Kementerian ATR/BadanPertanahan Nasional RI digugat maka harus menggugat pulaPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang merupakaninstansi vertical atau instansi atasan dari Tergugat 3;Bahwa Tergugat 3 bukan badan hukum yang berdiri sendiriberdasarkan Perpres No. 20

Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris secaraseksama sesuai dengan keteranganketerangan yang diberikan olehPUSPARATNA LILA kepada Tergugat 2, dengan didukung olehbuktibukti secukupnya sebagaimana mestinya.Bahwa Tergugat 2 sebelum menerbitkan Surat Keterangan Hak WarisNo.02/Not/VIIV2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang mana surat terdatardi dalam daftar surat Notaris sebagaimana Nomor yang tertera dalamSurat Keterangan Hak Waris tersebut, daftar surat tersebut telahdilaporka kepada Kementerian

Hukum dan HAM RI tiap tahun sesuaidengan ketentuan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM RI.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris telah seksama membuat AktaPernyataan No.42 tanggal 3 Agustus 2015, yang mana akta otentiktersebut telah sah dibuat karena dilangsungkan dihadapan Tergugat 2,dan menuta akta tersebut tersusun dengan baik terdaftar dalam bukuDaftar Akta Otentik sebagaimana ditentukan olen Kementerian Hukumdan HAM Rl.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris tiap tahun telah melaporkan datar aktatiap tahun

kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Jabatan Notarishal 29 dari 39 hal Put.No. 185/PDT/2017/PT.SMG11.12.13.14.15.sebagaimana UU NO. 30 Tahun 2004 jo.

Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara,termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundangundangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis,serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiapkebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untukmenghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusiasetiap warga negara, saat ini Pemohon Keberatan XIll bersamasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukumdan HAM menyusun Rancangan UndangUndang

Mengajukan permohonan informasi publik ke Kementerian DalamNegeri dalam hal meminta informasi terkait pengesahan QanunJinayat, termasuk didalamnya menanyakan kewenanganpeninjauan Perda oleh Kementerian dalam negeri;b. Menyusun laporan akhir tahun ICJR 20142015, laporan iniditujukan untuk memberikan gambaran kondisi hukum pidana diIndonesia sepanjang 2014 dan pandangan umum kondisi hukumpidana di 2015.

Beberapa diantaranyamenginisiasi partisipasi masyarakat Kementerian Dalam Negeriuntuk melakukan pengawasan terhadap Qanun Jinayat;Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/201538.39.40.b. Advokasi kebijakan, secara terus menerus melakukan advokasiQanun Jinayat yang telah dimulai semenjak 2009;c. Melakukan kajian dan roadshow terkait masukan terhadap QanunJinayat, kajian tersebut kemudian diuji dengan diskusi publik yangmenghasilkan berbagai pemikiran;d.

Dalam Negeripada tanggal 29 Oktober 2014, yang sampai saat ini tidak adahasil klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri RI;Bahwa atas dasar bukti tersebut diatas, bila mengacu padaUndangUndang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (yang pada waktu itu undangundang tersebut masihberlaku).

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas, terlihat bahwa pihak Kementerian Dalam Negerimempunyai peranan sangat penting dalam melegalitaskanproduk hukum daerah, sehingga tidaklah tepat menuruthukum pihak Kementerian Dalam Negeri tidak diikutsertakansebagai Termohon;Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayattidak bertentangan dengan UndangUndang yang LebihTinggi;Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh Pasal

.: Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; Page 1 of 432 Didik Hariyanto, SH, MM : Kepala Bagian BantuanHukum I padaBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3 Sugeng Meijanto Poerba,, SH, MH: Kepala Sub BagianBantuan Hukum I A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;4 Limar Marpaung, SH: Kepala Sub Bagian Bantuan HukumI B~ pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5 Rizal Alpiani, SH: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;6 Hasya Irma Adhana ,

Kusumaningtyas, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Nizar Yudhistina, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Prita Arindya, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Randhika Yoga Perdata, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan;Halaman 3 dari 43 halaman Penetapan Nomor 19/G/2012/PTUNJKT.18192021TERGUGAT;Dina Assriana, SH

Bukti P6Tandaterima Kementerian Perdagangan terhadap Surat APTINDO( Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia) kepada MenteriKeuangan (Tergugat) Dkk No. 345/APT/RSL/VII/I tanggal 7 Juli2011 perihal Rencana Kebijakan BMAD (Bea Masuk AntiDumping) Terigu Turki dan Intervensi Menteri Sekretaris Kabinet,( sesuai dengan asli);Laporan Akhir (Final Disclosure) Hasil Penyelidikan AntiDumping Atas Impor Tepung Gandum Yang Berasal DariAustralia, Srilangka dan Turki dari Komite Anti DumpingIndonesia (KADI),

B.119/Seskab/IV/2010 Perihal DisputePerdagangan Indonesia Turki, (sesuai dengan fotocopy);Daftar Ringkasan Kasus Tuduhan Dumping & Tindakan Safequardoleh Pemerintah Turki (2004 s/d 2011) yang dikeluarkan olehDirektorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan LuarHalaman 33 dari 43 halaman Penetapan Nomor 19/G/2012/PTUNJKT.7.10.Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10a:Negeri Kementerian Perdagangan, ( sesuai dengan fotocopy);: Surat APTINDO (Penggugat) kepada Menteri Keuangan (Tergugat)tanggal 8 April

YANI, SH.Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: 1 Bahwa Saksi adalah Staf dari Direktorat PengamanPerdagangan, Kementerian Perdagangan; 2 Bahwa Saksi menjelaskan mengenai produk produkekspor asal Indonesia yang dikenakan BMAD; 3 Bahwa Saksi menerangkan kalau KADI tidak pernahmeminta data data kepada unit kerja dari saksi mengenaiproduk Indonesia yang dikenakan BMAD; Ii MASHUDIYang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi adalah Pengusaha Roti; 2.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-327 AH.04.03-2021 tanggal 26 April 2021 beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.193 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lt.11 Suite 1109 Jalan K.H.

Penggugat:
SAMSUL, S.Sos
Tergugat:
Ahli Waris Agusril (YETI ASMERI)
Turut Tergugat:
- Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo

Sumatera Barat, sebagaiTergugat;Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadangPertanahan Nasional RT Cq Kantor Wilayah PertanahanProvinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo,sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Anggrek Neli Murni B.68, Slipi, Jakarta Barat 11840 Batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat III) Nomor : AHU-AH.01.03-0437723 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat III) untuk mencoret dan menghapus nama Tergugat sebagai Direktur pada PT. YUMMI DELI INDONESIA serta nama Turut Tergugat I sebagai Dewan Komisaris pada PT. YUMMI DELI INDONESIA;

8. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatatas PT.

Notaris di Tangerang Selatan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004537.AH.01.01 tahun 2021 tertanggal 21 Januari 2021;

9. Menyatakan, Penggugat adalah Sah sebagai Direktur PT.

Penggugat:
Gao Lian Hua
Tergugat:
Kevin Vincent Hosea
Turut Tergugat:
1.Noviar
2.Indra Tjahja Rinanto, SH
3.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pemohon:
Edi Jarwanto
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN

Kementerian PUPR cq. Direktorat Jenderal SDA cq.

., M.Tjabatan PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS BengawanSolo dari Kantor Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BalaiBesar Wilayah Sungai Bengawan Solo beralamat di Jalan Solo Kartasura Km.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Maret2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah RegisterNomor: 63/HK/SK/Pdt/3/2021/PN.Png tertanggal 29 Maret 2021 dan berdasarkanSurat Kuasa tanggal 6 April 2021, memberikan kuasa kepada 1. M.

M Pradhipta Erfandhiarta,SH MH, Edi Djaksanto, SH., Gde Eka Widyantara, SH berdasarkan Surat Kuasatanggal 1 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawahRegister Nomor: 73/HK/SK/Pdt/4/2021/PN.Png tertanggal 5 April 2021, sedangkanTermohon datang Rahayu Mahanani W, S.T., M.T jabatan PPK Pengadaan TanahPembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo dari Kantor Kementerian PUPRDirektorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Soloberalamat di Jalan Solo Kartasura

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KU.105/2/8/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011; ------------------------83) Foto Copy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KU.105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2011; -------------------------------84) Foto Copy 1 (satu) Surat Pembayaran Termin III Nomor: 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011; ----------------------------------------85) Asli 1 (satu) Surat Permohonan

Lince Romauli Raya Perihal Laboratorium Kadar Air No. 049/RRL/ XII-2011 tanggal 16 Desember 2011; ----------------------141) Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor : KP.104/4/3/ AD.JBI-2011 tanggal 06 September 2011 ditandatangani oleh BELLY J.

.; ----------------------------------------------------------------------------------142) Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor : KP.104/6/8/AD.JBI-2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani oleh BELLY J.

.; ----------------------------------------------------------------------------------143) Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor : 001/PENG/X/AD.JBI-2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh ASRIZAL SAID Selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan; ----144) Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator

Pelabuhan Jambi Nomor : 002/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 07 November 2011 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh ASRIZAL SAID Selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan. ----145) Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor : 003/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 16 November 2011 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh MUHAMMAD SABARI, SE

.;142 Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi,Nomor : KP.104/6/8/AD.JBI2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani olehBELLY de PICARIMA, SH, MM.;143 Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor : 001/PENG/X/AD.JBI2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Laporan Pengawasan danPengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh

AHMAD ANDRIAZ,anggota ISKANDAR SULAEMAN, MUHAMMADSABARI, S.E., dan ISNANTO;e Bahwa Pelaksanaan Pelelangan Proyek dilakukan dikantor Dirjen Pelabuhan dan Pengerukan pada GedungKarya lantai 15 Kementerian Perhubungan RI diJakarta dan diumumkan antara lain di papanpengumuman di kantor Direktorat Pelabuhan danPengerukan, media cetak Koran Tempo dandiumumkan di website Kementerian Perhubungantanggal 1 Juni 2011;e Bahwa pelaksanaan pelelangan di Jakarta karenasebagian besar Panitia berdomisili di Jakarta

.;142 Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi,Nomor : KP.104/6/8/AD.JBI2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani olehBELLY J.

.;143 Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor : 001/PENG/X/AD.JBI2011tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan KerjaPengerukan ditandatangani oleh ASRIZAL SAID Selaku KoordinatorPengawasan dan Pengamanan;; 144 Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor : 002/PENG/XI/AD.JBI2011tanggal 07 November 2011 Perihal Laporan

.;142 Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi,Nomor : KP.104/6/8/AD.JBI2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani olehBELLY We PICARIMA, SH, MM.;143 Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor : 001/PENG/X/AD.JBI2011tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan KerjaPengerukan ditandatangani oleh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI danBANGKA BELITUNG cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAMBI,berkedudukan di Jalan Dr.

., Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi PT BPR Gunung Mas(Terlawan 1) untuk menyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yang telah diikat dengan jaminan fidusia Nomor:02/2018tanggal 22 Mei 2018 yang di tindaklanjuti dengan terbitnya SertifikatJaminan Fidusia No.W 13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 Juni2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;7.

Memerintahkan kepada Terlawan PT BPR Gunung Mas untukmenyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yangtelah diikat dengan jaminan fidusia Nomor: 02/2018 tanggal 22 Mei 2018yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 juni 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ProvinsiJawa Tengah kepada Pelawan;6.

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Tamam dan Partners, beralamat di JalanPisangan Lama Ill Nomor 1, Rt.003 Rw.006, PisanganTimur, Pulogadung, Jakarta Timur;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tempat kedudukandi Jalan Selaparang Blok B 15 Kav. 8, Gunung SahariSelatan, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta;DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan MedanMerdeka

Sertipikat Hak Pakai Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB0901020103060 Letak Tanah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 73,Surat Ukur 00171/Gunung Sahari Selatan/2016 Luas 1150 MeterPersegi tanggal diterbitkannya 08122016 oleh Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di jalanSelaparang Blok B15 Kav. 8 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,Jakarta Pusat atas nama Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal PerhubunganPemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut cq. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 222Undang Undang Nomor 17/2008;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Tergugat:;6.

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut c.q. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 222 Undang UndangNomor 17/2008:. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat):.

MIFTAHUDDIN,KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PEROPINSI BENGKULU,ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT. Sebagai MANTAN PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5,PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT),

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATRI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAIPELAKSANAAN JALAN NASIONAL Ill Cq. KUASA PENGGUNAANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH Il PEROPINS! BENGKULU, Berkedudukan di JI. Ir.Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu;Selanjutnya disebut sebagal .............cceeeeeeeeee ss LERGUGAT :2. ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT. Sebagai MANTAN PENJABATPEMBUAT KOMITMEN 5, dahulu beralamat di Jalan Ir.

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat No. PW0401l//1456R tanggal 31Agustus 2016 hal Laporan Hasil Audit Dengan TujuanTertentu Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Bengkulu.b. Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 201613. Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui SuratNo. PW0401Ij/1456R tanggal 31 Agustus 2016 memberikanKesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :a.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit untuk tujuantertentu. dimaksud, tindakan hukum Turut Tergugat yangmelakukan pemutusan kontrak dan memberikan sanksi kepadaPenggugat ternyata dibenarkan dan dikuatkan oleh InspektoratJenderal Kementerian PUPR.A.

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat No. PW0401li/1456R tanggal 31Agustus 2016 hal Laporan Hasil Audit Dengan TujuanTertentu Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Bengkulu.b. Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 2016Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPRmelalui SuratNo. PW0401lj/1456R tanggal 31 Agustus 2016 memberikanKesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :a.

Bahwa Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian PUPRmelalui Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 2016 memberikan Kesimpulan danRekomendasi sebagai berikut :a.Kesimpulan :Atas dasar hukum tersebut dan ketidakmampuanpenyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengankontrak, sebagai berikut : Telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) terhadap penyedia jasaPT.