Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguhmendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan surat pemberian izin cerai yang dikeluarkan oleh SekretarisDaerah Kota Palu atas nama Walikota Palu pada tanggal 02 Februari 2012dengan Nomor : //BKD/2012;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil,

Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensiPengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat tetap datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha secarasungguhsungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugatagar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin atasantersebut adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian atau poligam ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makaselanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutupuntuk umum sesuai ketentuan

RAHMAT RANISelaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas PekerjaanUmum Kab.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai NegeriSipil Daerah.2. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan3. Anggota Kepolisian Negara RIB. Sebenarnya, di dalam KUHP tidakHal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1792K/Pid.Sus/2009terdapat ketentuan tentang apayang dimaksud dengan PegawaiNegeri (ambtenaar), tetapi hanyaterdapat ketentuan yang maksudnyamemperluas apa yang dimaksuddengan Pegawai negeri yaitu Pasal92 KUHP yang menentukan1.

Termasuk ke dalam pengertian pegawai negeri danhakim adalah seorang wasit, termasuk dalampengertian hakim dan juga mereka yangmelaksanakan kekuasaan hukum administratif danketua serta anggota anggota dari dewan dewanagama.3.

Negeri seperti yangdimaksud dalam Pasal (2) huruf c meliputi1.

Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal (1) angka 2huruf d terdiri dari1. Orang yang menerima gaji atauupah dari suatu korporasi yangmenerima dari keuangan Negara,atau2. Orang yang menerima gaji atauupah dari suatu korporasi yangmenerima dari keuangan DaerahDengan mengikuti penafsiran dan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka 2 hurufc di atas, pegawai negeri sebagaimana dimaksuddalam Pasal (1) angka 2 huruf d terdiri dari1.

SUTARTO selaku staf pegawai negeri sipil padakantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan PembinaanPengusaha Kecil Nomor : 14/KEP/KWK12/V/1997 tanggal 17 Mei 1997 yangselanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor20/Pem.D/BP/D.4 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil WalikotaYogyakarta menyatakan bahwa terdakwa sebagai staf seksi Bimbingan TeknisProduksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Kemudian jumlah dana PEW yang disetor ke kasdaerah pada tanggal 09 Mei 2011 yaitu untuk pengembalian danaPEW tahun 2007 sebesar Rp. 54.929.384..Bahwa awalnya 4 (empat) buku rekening tabungan dana PEWdisimpan oleh saksi Sandhy Hapsari kemudian saksi BambangSupriyatnno, Sip selaku Kepala Bidang Perindustrian berdasarkanKeputusan Walikota Yogyakarta Nomor 07/Pem.D/BP/D.4 tanggal 03Januari 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Teknis Produksi pada DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor:1/PID.SUSTPK/2016/PT YYKBahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu sebagai staf SeksiBimbingan Teknis Produksi pada dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta yang menurut ketentuanPasal 10 ayat (1) Peraturan Wali Nomor kota N omor 82 Tahun 2008tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambilatau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatantersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Walikota YogyakartaNomor 55 Tahun

negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancaracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Walikota YogyakartaNomor 55 Tahun 2006 tentang Penumbuhkembangan EkonomiBerbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Usaha Mikro Dan Kecil yangdimaksud dengan Penumbuhkembangan

SALINAN PUTUSANNOMOR : 0103/Pdt.G/2017/PA.RgtBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:XXXXXXXXXX, uMur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di JI. H.

., MH, dan Sandi Baiwa, SH, Advokat/Konsultan Hukum padaKantor Advokat SBY & Associates yang berkantor di Jalan BupatiTulus Nomor 56 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor :006/SKK/ADVSBY/III/2017tanggal 03 Maret 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Rengatdengan Nomor Register :007/SK/2017 tertanggal 06 Maret 2017, sebagaiPENGGUGAT;MELAWANXXXXXXXXXX, uMur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal

Negeri Sipil; Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat memperlakukan anaktersebut secara baik; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun danharmonis namun sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat; Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan Tergugat berselingkun dengan perempuan lain dan saksimengetahui perselingkuhan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepadaHal 7 dari 15 hal, Putusan.

Nomor. 0273/Pdt.G/2017/PA.Rgtbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Indragiri Hulu telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor:800/BKP2D/I/2017/01 yang dikeluarkan oleh Bupati IndragiriHulu.

Hal mana telah sesuai dengan yang dimaksud dengan Pasal 03 PeraturanPemerintah Nomor:10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugatdapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan olehPenggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian,Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangansaksisaksi

Di dalam PPNo.31 Tahun 2005 antara lain berisi tentang keberadaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang tetapmemiliki hak untuk menghuni Rumah Negara (vide pasal 15 yo.

negeri sipil; Pasal 6 ayat (8)Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat(2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atau tidak lagi menjadipegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan RumahNegara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling22lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan dan/ataustatus pegawai negeri sipil; sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 jam 08.30 s/d selesai bertempat di AulaUtama Gedung A3 Universitas Negeri Malang Jalan

Joseph Rijadi Sarojo, diberhentikan dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 3182000, dengan hakpensiun Tmt. tanggal 192000; (vide bundel bukti bertanda T3); bahwa setidaknya Penggugat harus sudah mengembalikan Rumah Negarayang dihuninya dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilansejak Drs. Joseph Rijadi Sarojo tercatat pensiun tanggal 192000; dengandemikian penghunian Rumah Negara di JlIn.

Simpang Bogor No.10Malang di lingkungan Universitas Negeri Malang, menurut KetentuanUmum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri = Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentangPengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen PendidikanNasional, mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatuinstansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri danapabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara;Bahwa ...............bahwa dimohon akte pula pengakuan Penggugat bahwa

Negeri Sipil, dosen tetap, tenaga administrasi tetapUniversitas Negeri Malang (Bukti T 5); Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat 7Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2008 tentangPengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telahmenentukan pada pokoknya rumah negara golongan II dihuni oleh pejabat dan/atauPegawai Negeri Sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatussebagai pejabat dan/atau Pegawai Negeri

Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah DalamLingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyuasin( Tergugat ) No. 821.29 /130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015 tentangpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah DalamLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil no Urut 49atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip : 195808031985082001, Pangkat / GolRuang Pembina IV/a diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai KepalaSekolah Dasar Negeri 13 Kec.Talang Kelapa Kab.

Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah DalamLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atasnama Hj.

Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam LingkunganPemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atas nama Hj.Milmilah, Spd.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah KabupatenBanyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atas nama Hj. Milmilah, Spd.

Penta, Hl Niplo aoe tio Lelaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil padasreeavedersaceebrusssisessen(essesnha een ences anmse Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah Melakukan Pemeriksaan terhadap seorang LakiLaki/perempudan menerangkan sebagal berikUt......rssesscmmmannnneermen werewewne Tanda tangan ~~ tangan re twtee lanic : baneur, od aio Saks!Noneny SS .....Agama.. 202Nama:. .UMUr..Pekerjaan . Me... Alamat 2..

Jule 201 ENYIDI PHen en oy 5) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILMTG... SH.Pp ENGADI : PELAKSANAAN HUKUMANKurungan : Denda Rp : 2.02.a se ee0Pengeluaran Barang Bukti ;Tanda Tangan Tanda TanganPanitra Jaksa Tek BAe GES Cae ees eA OePERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurutseme. a

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmemperoleh izin cerai dari atasan yakni BUPATI KONAWE KEPULAUANNomor: 2.7 tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021;9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2021/PA.

Negeri Sipil (PNS) di KecamatanHal. 9 dari 56 hal.

Negeri Sipil(PNS) di Kantor Kecamatan Wawonii Tenggara namun saksi tidakHal. 16 dari 56 hal.

Una.putusan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo,Termohon memohon hakhak hukumnya sebagai Istri sah yangdiceraikan oleh Suami berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS) mengingatpemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil saat sudan bersamadengan Termohon serta anakanaknya;DALAM GUGATAN REKONVENSI (GUGATAN BALIK)1.

Bahwa Termohon sebagai istri san Pegawai Negeri Sipil ( PNS)memohon haknya berdasarkan Peraturan pemerintah No 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi pegawai negeri Sipil Pasal 8 ayat ( 2 ) Pembagian gajisebagaimana dimaksud dalan ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS Pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas Istrinya ( Termohon) dan Sepertigauntuk anakanaknya atas hak tersebut Termhon meminta diberikan diHal. 27 dari 56 hal. Put.

yang bernama: Bunga menghilang dari tengahtengah keluargaoleh karena rasa kecewa tidak jadi Pegawai Negeri Sipil dan sampaigugatan ini dibuat belum diketahui ujung rimbanya dan pihak keluargaPenggugat sudah letih mencarinya, dan sejak minggatnya putri Penggugatkehidupan Penggugat sering sakitsakitan dan rasa semangat hidupberkurang.

Siahaan, Penggugatsendiri yang meminta tolong kepada Tergugat untuk mencarikanpekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada anakanak Pengugatyang diantaranya yang bernama Mario, Bunga, dan Ida Rumata.Kemudian dijelaskan kepada Tergugat, Penggugat dalam pekerjaantersebut dibantu. oleh Dra. Hj Elly zarty (alias Shanty) yang bekerjasebagai Pegawai Sipil yang sesuai dengan No.

No. 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 08 Tahun1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dalam Pasal 1 angka 1disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warganegara RepublikIndonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang ben/venang dan diserahi tugas suatu jabatan Negeri, atau diserahitugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

., No. 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang Undang No. 08 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian pada angka 9 disebutkan: bahwa setiapwarganegara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang samauntuk melamar sebagi Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syaratyang ditentukan.

Shanty, Tergugatdalam hal ini hanya sebagai penghubung Shanty, dikarenakan Shantyadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan No. KTP:10.5503.4806. 1006;Bahwa berselang satu bulan pada tanggal 11 November 2003Penggugat datang lagi menemui Tergugat dan menyerahkan uangRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Hj.

Bank Sumut Cabangpembantu Jalan Sangnawaluh dan adapun suratsurat yang telah dipalsukan olehterdakwa adalah Surat Keputusan (SK) PNS terakhir, Surat Pegawai Negeri Sipil(KARPEG), Surat Keputusan (SK) Perubahan NIP, Kartu Tanda Penduduk (KTP)dan Kartu Keluarga (KK) dan setelah selesai pembuatan berkas untuk pengajuanpinjaman kemudian berkas pinjaman tersebut diserahkan terdakwa kepada salahseorang yang tidak dikenal terdakwa yang mengaku Boru Panjaitan kemudian BoruPanjaitan tersebut disuruh terdakwa

Negeri Sipil (PNS) untukmelakukan peminjaman kredit multi guna di Bank Sumut adalah :Permohonan dari instansi, mengisi Blangko permohonan, surat kuasa dariDebitur ke Bendahara Instansi, dan persetujuan pemberian kredit dariKepala Instansi.Foto copy KTP (suamiistri).Foto copy Kartu KeluargaFoto copy Akte Nikah.Asli Surat Keterangan Sehat.Foto copy NPWP.Foto copy Surat Keputasan Pegawai Negeri Sipil.Foto copy Kartu Pegawai.Foto Copy Surat Keputasan Kenaikan Pangkat/Golongan.Foto Copy Surat Keputusan

Bank Sumut KCP Sangnawalu danmembawa asli Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan asli SuratKeputusan Pangkat/golongan terakhir, selanjutnya oleh calon debiturmembuka rekening tabungan, dan kemudian ianya melakukanpengimputan data ke sistem untuk pencairan, setelah itu disetujui olehSupervisi selaku pimpinan PT. Bank Sumut KCP Sangnawalu.

Bank Sumut KCPSangnawalu dan membawa asli Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil danasli Surat Keputusan Pangkat/golongan terakhir, selanjutnya oleh calondebitur membuka rekening tabungan, dan kemudian ianya melakukanpengimputan data ke sistem untuk pencairan, setelah itu disetujui olehSupervisi selaku pimpinan PT. Bank Sumut KCP Sangnawalu.

berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadirsendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, Penggugat adalah seorang anggota aktif Polri, sehinggatermasuk pegawai

negeri pada Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk BagiPegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri yang merupakantermasuk dalam Pegawai Negeri pada Polri maka sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 15 halaman, Putusan Perkara No 61/Pdt.G/2021/PA.Pkbpasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota Polri, maka sesualdengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang menyatakan bahwa: Setiap perceraian harus dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan normanorma agamayang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan

Hal mana juga diatur dalamPasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan RujukBagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yangmenyatakan bahwa pegawai negeri pada Polri yang telah mendapatkan izincerai dapat meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yangberwenang;Menimbang, bahwa Surat Izin Cerai No.

PUTUSANNomor 250/Pdt.G/2019/PA.JprDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Po umur 45 tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di DokVill Perumahan Polda Atas, Kelurahan Imbi, Distrik JayapuraUtara, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;melawanee, mur 48 tahun, agama Islam

, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di SP IVLereh, Desa Nawa Mukti, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura,Propinsi Papua, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura padahari itu juga dengan register perkara Nomor

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan suratizin sesuai dengan surat Keputusan Dinas Pendidikan PemerintahKabupaten Jayapura Nomor 474.2/1244 tertanggal 01 Juli 2019;Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatasPenggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalibersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasayang akan datang.

,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diJalan Kayu batu no 16 RT.1/RW.3 Kelurahan Tanjung Ria DistrikJayapura Utara Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adahubungan keluarga, Penggugat sebagai adik kandung Penggugat,sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernamaKarsono dan kenal sejak menikah dengan PenggugatBahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan

Negeri Sipil,Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatanperceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 jo.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangizin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadirdi persidangan, maka jawaban

Mustriani Nuhu binti Musa Nuhu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 001 / RW002, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugatadalah kakak ipar saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.MORTB Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2009 di manaTergugat meninggalkan Penggugat di Ternate sedangkan Tergugatpergi ke Tangerang; Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, bibi Penggugat yangmembantu kehidupan Penggugat; Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pulau Morotai karena bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil di Morotai; Bahwa terkait Tergugat meminta Penggugat disuruh Tergugat ajukancerai saksi hanya mendengar saja dari Penggugat; Bahwa saksi pernah

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.MORTBRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telahterpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangizin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkaraini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah

PENETAPANNomor 329/Pdt.G/2015/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugatyang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Andi Khaerati, S.H.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus tundukpada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, makaPenggugat akan bermohon untuk memperoleh izin Perceraian dariKepala Dines Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar sebagaiInstansi tempat Penggugat bekerja;Hal 3 dari 7hal. Put.

PUTUSANNomor 122/Pdt.G/2020/PA.MjZa NEN ;SEASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 07 Juli 1978, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikanS1, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mosso

, 14 Maret 1984, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikanD2, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hariRabu tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 122

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejakpertengahan bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang selama kuranglebih 9 bulanBahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sejakpertengahan bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang selama kuranglebih 5 bulanBahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasasudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahandengan Termohon;Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah

Negeri Sipil ( POLRI ) untukanaknyapemohon;2.

kendala setelah anakpemohon mau mendaftar menjadi anggota Polri,karena Akte Kelahiran Anak pemohon menjadimasalah disebabkan Kesalahan penulisan nama diijazah tertulis nama orang tuanya SUHARTO sebabdi Akte Kelahiran anak dan Akte Nikah pemohontertulis nama JOKO SUHARTOe Bahwa nama pemohon dirubah untuk menyesuaikan datadatapemohon dengan akte kelahiran anak pemohon dan akte nikahFST TCU I pmmmmmmmmmntn mannetcnen ane Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama gunapersyaratan pendaftaran Pegawai

Negeri Sipil ( POLRI ) untukanaknyaDEMON ON; nne annem nnn nnn ncn ncn ncn ccnaMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah memberikanketerangan tentang maksud dan tujuaan pemohon mengajukan permohonanini sebagaiGEILE (eeeennseiecseininennnnnessisemennannnssieneienntnnetanniinbnnrn sree meeBahwa pemohon bertempat tinggal Desa Golangtepus, Rt.004, Rw.001,Kecamatan Mejobo, KabupatenBahwa pemohon

Bahwa pemohon mengalami kendala setelah anak pemohon maumendaftar menjadi anggota Polri, karena Akte Kelahiran Anakpemohon menjadi masalah disebabkan Kesalahan penulisan nama diijazah tertulis nama orang tuanya SUHARTO sebab di Akte Kelahirananak dan Akte Nikah pemohon tertulis nama JOKOSUHARTO e Bahwa nama pemohon dirubah untuk menyesuaikan datadatapemohon dengan akte kelahiran anak pemohon dan akte nikah100 ) A 0)e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama gunapersyaratan pendaftaran Pegawai

Negeri Sipil ( POLRI ) untukanaknyaFEES ITO nnn nn riMenimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukansesuatu lagi dan mohon Pentapan j

(Sarjana Administrasi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang bertugas di Kantor Kecamatan Sajoanging, bertempatkediaman di Bottotella, Desa Barangmamase, KecamatanSajoanging, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili memberkuasa kepada ;La Usu, SH. ; Advokat / Pengacara, berkantor di Jin.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah membuat PernyataanSiap menanggung resiko yang timbul sehubungan dengan tidak adanya suratizin dari Bupati Wajo berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini.Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas danbuktibukti yang akan diajukan di persidangan, maka Penggugat memohonkepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q.

No.666/Pdt.G/2018/PA.Skg.dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkandengan sesuatu halangan yang sah.Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapatdilanjutkan sebab Penggugat belum mendapatkan Izin Perceraian dari Pejabat,oleh karenannya pemeriksaan perkara ini ditunda sampai pada tanggal 14 Mei2019 untuk mendaapatkan izin perceraian dari pejabat.Bahwa pada persidangan tanggal

TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, umur 47 tahun,agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil;9. TERGUGAT IX/TERBANDING IX, umur 44 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil;10. TERGUGAT X/TERBANDING X, umur 36 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;11. TERGUGAT XI/TERBANDING XI, umur 18 tahun, agamaIslam, pekerjaan tidak ada;12. TERGUGAT XII/TERBANDING XII, umur 51 tahun,pekerjaan ibu rumah tangga, tergugatXIl/terbanding XII.

Jambei Kleng Nomor A 2 Gampong LambhukKecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai PemohonJamilah Binti Razali, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 16 November 1973,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata Il, tempat kediaman di Jalan Dr. Syarief Lr.

JambeiKleng Nomor A 2 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee KarengKota Banda Aceh sebagai Pemohon IlSuraiya Binti Razali, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 02 November 1975,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata Il, tempat kediaman di Jalan Jeumpa D 40 KopelmaDarussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Acehsebagai Pemohon IllKhairul Bariah Binti Razali, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 19 November1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat

Lahir Monsongan, 10 April 1995 (umur 25 tahun),agama Islam, pendidikan D3 (Rekam Medis dan InformasiKesehatan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah SakitUmum Daerah Banggai, tempat tinggal di DesaMonsongan, Kecamatan Banggai Tengah, KabupatenBanggai Laut, Selanjutnya disebut Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi;MelawanTermohon, Tempat Tgl Lahir 1 Juli 1994, (umur 26 tahun), agama Islam,pendidikan S1 (PGSD), PNS Sekolah Dasar InpresMonsongan, tempat tinggal di Desa Monsongan,Kecamatan Banggai Tengah

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat KeputusanKeputusan Bupati Banggai Laut Nomor 800/53.b/BKPSDMD/2020 tahun2020 tertanggal 21 Desember 2020, oleh karenanya telah terpenuhiHal.2dari37hal.PutusanNomor37/Pdt.G/2021/PA.Bgiketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Negeri Sipil atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cabang Banggai Laut, telahdibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode(P.6); Fotokopi Perjanjian kredit Pegawai Negeri Sipil atas namaPemohon yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat CabangBanggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai denganaslinya lalu diberi kode (P.7);B.

Akan tetapi bukti 3, 4, 6 dan 7secara materiil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi.Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.5 karenaPemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri, maka harus terlebih dahulumendapat izin dari atasan untuk melakukan cerai sebagai sayarat administrasisebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan adanya surat tersebutPemohon telah memenuhi ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun