sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai 3orang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon IItidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

dengan perundangundangan demimemperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istridan anakanak yang dilahirkannya;5Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwaperkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimanaketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi HukumIslam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenatidak dilaksanakan dibawah pengawasan

TERMOHON, karena ia adalah suami Pemohon yangmenikah pada tahun 1951 dengan tata cara agama Islam;Bahwa ketika menikah pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus dudamempunyai anak satu yaitu S bin S;Bahwa saksi tahu karena saksi dahulu menjadi saksi pernikahan pemohon dengansuaminya tersebut;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah K dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah wali nikah dengan pengawasan

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah wali nikah dengan pengawasan olehbapak naib/penghulu dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, namun = saksisudah lupa namanya;8. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 oranganak, serta tetap beragama Islam, sampai sekarang tidak ada yangmempermasalahkan pernikahan pemohon dengan TERMOHON;9.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah perkawinan secara Islam padaTanggal 08 Mei 1978, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan AgamaKabupaten Banyuwangi ;. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernamaJulik yang bertindak sebagai wali nikah Misdura (ayah Pemohon Il) dengandihadiri dua orang saksi, masingmasing bernama Misnatun dan Jumadidengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) telah dibayartunai ;.

Kabupaten Banyuwangi ;, di bawah sumpahnya di muka sidang telahmemberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksisebagai tetangga Pemohon dan Pemohon II ;Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Pemohon II dan yangmenjadi wali nikah adalah ayah Pemohon Il, sedang maskawinyaberupa uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi adalah Sariyati ;Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il didibawah pengawasan

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP678/BC/2017, tanggal 28 Desember 2017, atas nama PT Charoen PokphandIndonesia Tbk, NPWP 01.000.172.5092.000, beralamat di Jalan Ancol BaratVill Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara14430, dan menetapkan atas importasi Hydrolyzed Feathermeal dengan 4(empat) PIB yang didaftarkan pada Kantor Pengawasan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding atasSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP678/BC/2017, tanggal 28 Desember 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.172.5092.000; dan menetapkan atas importasiHydrolyzed Feathermeal dengan 4 (empat) PIB yang didaftarkan padaKantor Pengawasan

BantulAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaTerdakwa tidak ditahan ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;Mengingat, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 34 ayat (1) sesuai Perda Kab.Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran danPelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol

dilakukan penangkapan dan penahanan;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringandan seterusnya;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidanga;Menimbang, dan seterusnya;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Ke 18 Peraturan Daerah KabupatenSambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan ketentuan pidana dalamPeraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan,Pengawasan

Agustus 1970;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal :RT.10 RW.2 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian,Kabupaten Batang Hari;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Membaca dan seterusnya;Menimbang, dan seterusnya;Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah KabupatenBatanghari Nomor 7 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Batanghari Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengawasan

Bantul Nomor 2 Tahun 2012Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Pelanggaran Penjualan MinumanBeralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan peraturan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO BIN Alm. MARTO SARIMAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran MENJUALMINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT HIN DARI YANG BERWENANG* ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYONO BIN Alm.

-

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).

h.

:::::ccce Rp 770.105.300,00 Biaya Perencanaan dan Pengawasan Rp 30.804.400,00Operasional Biaya Perabot ............

Nilai bantuan DAK yang diterima adalahsebesar Rp 860.909.700,00, terdiri atas: Biaya Fisik Bangunaan ...............::::060 Rp 770.105.300,00 Biaya Perencanaan dan Pengawasan Rp 30.804.400,00Operasional Biaya Perabot ..............

Begitupun perencanaan pengawasan danoperasional yang biayanya dianggarkan dalam Rekapitulasi RAB dan RABtidak dilaksanakan pembiayaannya oleh Terdakwa kepada PanitiaPembangunan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaSMA Negeri Satu Atap Nusa Penida Nomor 421.204/62 SMAN SatapNP/2017.Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR61/PW22/5/2019tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BALI (BPKP) Nomor SR61/PW22/5/2019tanggal 8 Maret 2019. perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negaradalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali Cq.

: Bahwa ada pertambangan ilegal atau tidak memiliki ijin pada hari Senintanggal 8 April 2019 sekitar Jam12.00 WIB di sebuah bukit turut GrumbulGemberang Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumasterhadap tanah milik desa berupa tanah uruk dan batu uruk; Bahwa luasnya saya kurang tahu pasti berapa luasnya denganmenggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk dan 1 (satu) unit alat berat(excavator) milik Terdakwa; Bahwa beroperasinya belum lama sekitar 1 (Satu) bulan; Bahwa sebelumnya saya melakukan pengawasan

Pol. : LP /A/ 133 / IV / 2019 /Jateng / Res Bms, tanggal 08 April 2019 Bahwa riwayat hidup ahli sebagai berikut : Riwayat sekolah / pendidikan : SD N bantar 02 SMP N 1 Wanareja SMA N 1 Majenang S1 Teknik Geologi PNS di kantor ESDM Seharihari bekerja di kantor Cabang Dinas ESDM Wliayah SlametSelatan sebagai analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi padaseksi Geologi Mineral dan batubara Menganalisa kegiatan pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi membuatkonsep persetujuan dokumen teknis pertambangan

Banyumas tidak adaijinnya menurut undangundang yang berlaku; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahl menduduki jabatan sebagaiKepala Seksi Pengawasaan dan Pengendalian pada kantor BP3ESDMwilayah Slamet Selatan adalah sebagai berikut : Pengawasan kegiatan pertambangan umum. Pengawasan dan penertiban air tanah. Pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan (captivepower).

NURDIN, dan Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan Nomor : 900/1.290/PSPTT/2006 tanggal 19122006 untuk meyakinkanDinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai denganDaftar Kuantitas dan Harga.10 Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa ABDUL AZIZADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmenberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalampasal

Sebab Terdakwa yangmerupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sangat banyak dan sangat terbatasuntuk dapat berdiam di suatu pekerjaan, maka pengawasan untuk seluruh proyekproyekyang secara serentak dikerjakan di wilayah hukum Pemerintahan Kota Tebing Tinggiadalah dilakukan pengawasan secara kolektif dan waktu yang terbatas.

Dengan keterbatasan waktu tersebut dan juga pengawasan yangterbatas adalah merupakan kewajaran yang dapat dibenarkan. Dan kewajaran yang dapatdibenarkan tersebut, maka seharusnya kepada Pemohon Kasasi dijatuhkan hukumanvrijspraak (bebas murni) atau putusan onslag van alle recht vervolging (lepas dari segalatuntutan hukum) ;Keberatan Ketiga :Pemohon Kasasi dihukum karena membantu orang lain ;Hal. 33 dari 36 hal. Put.

Sebabseharusnya Judex Facti harus mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan dengan waktu yang bersamaan denganbeberapa proyek yang perlu dilakukan pengawasan secara serentak ;34Bahwa pengawasan yang pro aktif dimana Pemohon Kasasi dituntut harus lebih cekatanadalah pertimbangan Judex Facti yang keliru.

raengadili perkaranya,dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yangmengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:Bahwa pada sekitar awal buian Januari 2014 di salah satu warnet di KotaBandung dan Banjaran Kabupaten Bandung terdakwa telah membuatwebsite dan email dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa CV.Tenaga Sejahtera Wirasta yang didirikan berdasarkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pembinaan Pengawasan

TenagaSejahtera Wirasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep305/PPKPNK3/XI/2010 dengan alamat perusahaan di Desa Balerante KecamatanPalimanan Kabupaten Cirebon telah menawarkan atau mengiklankan jasatenaga kerja melaluiinternet dengan menggunakan Google dengan alamat web.Ciami.oxl.co.id/recruitmentandemploymentagency, yang dalam satu iklannyatercantum alamat email dan recruitmen.employment agenciyuoyanuo.co.iddengan nomortelepon

TenagaSejahtera Wirasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direkturenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep305/PPKPNK3/XI/2010 dengan alamat perusahaan di Desa Balerante KecamatanPalimanan Kabupaten Cirebon telah menawarkan atau mengiklankan jasatenaga kerja melaluiinternet dengan menggunakan Google dengan alamat web.Ciami.oxl.co.id/recruitmentandemploymentagency, yang dalam satu iklannyatercantum alamat. email detletohaeri*yahoo.co.ld dan re cru I tm en.employment agency@

Tenaga Sejahtera Wirasta yang didirikan berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan KetenagakerjaanNomor : Kep305/PPKPNK3/XI/2010 dengan alamat perusahaan di DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah menawarkanatau mengiklankan jasa tenaga kerja melaluiinternet dengan menggunakanGoogle dengan alamat web.

Tenaga Sejahtera Wirasta yang didirikan berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor :Kep305/PPKPNK3/XI/2010 dengan alamat perusahaan di Desa BaleranteKecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah menawarkan ataumengiklankanjasa tenaga kerja melalui internet dengan menggunakan Google dengan alamatweb.

Bahwa kegiatan usaha sebagai pemberi/ penyalur kredit/pemberi hutang, TERGUGAT MEMPUNYAI KEWAJIBANPELAPORAN KEPADA BANK INDONESIA (Turut Tergugat I) yangbertugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadapoperasional TERGUGAT , dan fungsi pengawasan yang dilakukanmelalui pemeriksaan berkala dan sewaktuwaktu serta menjatuhkansanksi terhadap bank.Bentuk pengawasan yang dilakukan Turut Tergugat adanyaKEWAJIBAN PELAPORAN BAGI TERGUGAT I KEPADA TURUTTERGUGAT , terkait laporan dalam hal pemberiankredit,

Bahwa lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia sudahdimulai sejak terjadinya krisis di tahun 1998 yang kemudianditegaskan dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BankIndonesia, dan pada awal pembentukannya disebut denganLembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK), sampai denganberlakunya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan (selanjutnya disebut UUOJK) pada tanggal 22Nopember 2011.PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (TURUT TERGUGAT II)terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasandalam

kegiatan usaha di bidang perbankan, dan memilikikewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUOJK, yang manasalah satu aspek pengawasan TURUT TERGUGAT II adalah aspekkehatihatian bank, In Casu TERGUGAT dan prinsip mengenalnasabah.Selain pengawasan dalam aspek kehatihatian bank, TURUTTERGUGAT II mempunyai wewenang melakukan penyidikan Pasal9 huruf c UUOJK dan tindakan lain terhadap lembaga jasakeuangan.17.

Kredit dalam pengawasan khusus~ dan kreditbermasalah ;16. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakanperkreditan ;17. Temuantemuan penting dalam perkreditan yangdilaporkan oleh Pengawas Intern ;18. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimanatertuang dalam rencana kerja yang disampaikankepada Bank Indonesia ;19. Membuat laporan rencana kerja tahunan yangdilaporkan ke Bank Indonesia. Bahwa di PT.

menjelaskan bahwa terhadaptabel yang disampaikannya di muka persidanganterdapat namanama orang lebih dari satu kalidengan jumlah angka yang juga berbeda beda;Bahwa dalam persidangan, setelah saksiNuryanto menyampaikan keterangannya tentangadanya surat pernyataan dari Terdakwa.Terdakwa dalam persidangan tersebut memberikantanggapan bahwa dirinya membuat suratpernyataan tersebut karena berada di bawahtekanan;Dalam persidangan tersebut Terdakwamenyampaikan tidak benar bahwa Bank Indonesiamelakukan pengawasan

Saksi BAMBANG ARIEF WBOWO :Saksi membenarkan di dalam BPR Pundimas MakmurDepok pegawai berhak melakukan pekerjaansecara tumpang tindih atau = mengambil alihpekerjaan yang bukan pekerjaannya, walaupunsecara peraturan tidak boleh, akan tapi karenapegawai BPR hanya. sedikit dan pekerjaannyabanyak maka diperbolehkan pegawai tumpangtindih dalam melakukan pekerjaannya;Bahwa keterangan saksi tersebut menunjukkantidak efektifhya pengawasan yang dilakukanoleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Olehkarenanya, jika pengawasan tersebut dilakukansecara efektif, maka permasalahan hukum yangterjadi di BPR Pundimas Makmur tidak = akansampai berlarut larut;. Saksi NARWOTO:Dari ke 35 data debitor tersebut yang pernahmengajukan kredit saksi pernah bertemu dengandebitur yang bernama Andrian Norman; Saksimelihat dari data ke 35 orang debitur adajaminan berupa BPKB (Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor), akan tetapi saksi tidakingat siapa orangnya;Hal. 33 dari 36 hal. Put.

No.865K/Pid.Sus/2010CAR (capital adequtie ratio / rasio kecukupanmodal) dibawah 4 %(empat persen);Sampai sudah berjalan 3 tahun kalau dianggapsebagai penyimpangan, bukti pengawasan BankIndonesia tidak efektif;Bahwa menurut keterangan saksi abhli dalamperkembangan hukum pidana, apabila seseorangmeminjam dan dapat mengembalikan uang = yangdipinjamnya, sifat pidananya hilang. Yang adacuma efeknya saja, jadi untuk apa menghukumOrang seberat beratnya.

Menetapkan barang bukti berupa:- 4 (empat) butir extacy warna biru dengan logo gambar kupu-kupu di sebelah sisi dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan total berat bersih keseluruhan 1,16 gram (netto) kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,29 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratories di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 0,87 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan

.- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil klip bening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Bulian dengan jumlah total berat bersih keseluruhannya 0,11 gram (Netto) kemudian disisihkan seberat 0,04 gram untuk dilakukan pengujian secara laboratories di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,07 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan.

Pid.Sus/2016/PN MbnMenjatuhkan pula kepada Terdakwa berupa pidana denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa:4 (empat) butir extacy warna biru dengan logo gambar kupukupu disebelah sisi dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian CabangMuara Bulian dengan total berat bersih keseluruhan 1,16 gram (netto)kemudian disisinkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,29 gramuntuk dilakukan pengujian secara laboratories di Balai Pengawasan

Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya sebanyak 3 (tiga) butirdengan berat 0,87 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan.1 (satu) bungkus paket plastic kecil klip bening transparan yangdidalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotikajenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian CabangMuara Bulian dengan jumlah total berat bersin keseluruhannya 0,11gram (Netto) kemudian disisinkan seberat 0,04 gram untuk dilakukanpengujian secara laboratories di Balai Pengawasan

dalam hal ini adalahperbuatan tersebut dilakukan dengan caracara yang bertentangan denganhukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undangundang yang khusus mengatur tentang narkotika;Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal iniadalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh24Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN MbnMenteri knususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan

TOBIK sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp400.000,00 (Empat ratus Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan, perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan ekstasitersebut tanpa ada jijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri,khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makananberdasarkan alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang atauperaturan hukum lainnya, sehingga

Makanan (BPOM) Cabang Jambi dan sisanya sebanyak 3(tiga) butir dengan berat 0,87 gram untuk dijadikan barang bukti dalampersidangan.1 (satu) bungkus paket plastic kecil klip bening transparan yangdidalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotikajenis shabu dan telah dilakukan penimbangan di Pegadaian CabangMuara Bulian dengan jumlah total berat bersin keseluruhannya 0,11gram (Netto) kKemudian disisihnkan seberat 0,04 gram untuk dilakukanpengujian secara laboratories di Balai Pengawasan

berikut :1:Ahli Immanuel Tarigan Sibero, S.Kom.Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanankegiatan yang terkait dengann transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuanpengalinan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperolehimbalan atau kompensasi;Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentangPengendalian dan Pengawasan

Pengencer, Penjual Langsung, Distributor, Sub Distributor, TokoBebas Bea dan pengusaha Toko Bebas Bea yang telah milikiperizinan untuk melakukan kegiatan pengadaan, perederan danpenjualan minuman beralkohol seperti SIUPMB, SKPA danSKPLA.Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentangPengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, PeredaranDan Penjualan Minuman Beralkohol, kKewenang penerbitkan SIUPMB, SKPA dan SKPLA berada pada menteri yang

Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUBMB untuk pengencer dan penjual langsung di wilayah kerjanya.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjual langsungminuman beralkohol yang hanya menjual minuman beralkohol wajibmemiliki SKPLA (Surat Keterangan Penjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan A);Bahwa berdasarkan

Nomor 765/X/2007 tentang Penataan Kawasan TempatHiburan Malam Di Pantai Labombo, beserta lampirannya (di persidangantidak ditunjukkan aslinya),Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Walikota Palopo tertanggal 16November 2007 Nomor 827/XV2007 tentang Pembentukan TimPenataan dan Relokasi Tempat Hiburan Ke Kawasan Pariwisata DanHiburan Di Pantai Labombo, beserta lampirannya (di persidangan tidakditunjukkan aslinya),Foto copy Peraturan Daerah Kota Palopo tanggal 31 Mei 2013 Nomor 1Tahun 2013 tentang Pengawasan

Minuman Beralkohol, yang kemudiandiubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor72/MDAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Pengendalian dan PengawasanTerhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yangkemudain diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 06/MDAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Perdagangan Republik Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Pengendaliandan Pengawasan

pemilinan kepala Desa,bupati/walikota wajip menyelesaikan perselisinan dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari.Pasal 42(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejakditetapbkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaanpenetapan calon terpilih.(2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala DesaPasal 154(1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan danpengawasan Desa.(2) Pembinaan dan pengawasan

Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudahada di masyarakat Desa.(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.Pasal 113Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraanPemerintahan Desa;Halaman 9 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 09 P/HUM/20152014;Bahwa menurut Pemohon, dengan diadopsinya ketentuan aquo, makaPP No. 43 Tahun 2014 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119 dan Pasal121 UU No.6 Tahun 2014 tentangDesa;Bahwa menurut Pemohon, PP No. 43 Tahun 2014 seharusnyamelaksanakan perintah ketentuan Pasal 112 dan 113 UU No. 6 Tahun2014 tentang Desa yang menempatan posisi pemerintah pusat secaraatributif melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahdesa

Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi ParaPemohon dalam permohonannya (vide halaman 9 permohonanpemohon) yangmenyatakan :Bahwa PP No. 43 Tahun 2014 seharusnya melaksanakan perintahketentuan Pasal 112 dan 113 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yangmenempatan posisi pemerintah pusat secara atributif melaksanakanpembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam bentukregulasi tetapi tidak melanggar asas pengaturan desa sebagaimanayang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 24 UU No.6 Tahun

Putusan Nomor 09 P/HUM/2015kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa kerja sama Desalembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa sertapembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.Sehingga dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa, perananpemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tetap melaksanakanpembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 112 dan 113 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa;3.