Ditemukan 122740 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ditetapkan diteruskan diterapkan ditugaskan dijelaskan
Pengadilan PN PADANG
Register : 30-03-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 28 Nopember 2012 —
22 — 3
  • dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan
    KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan
    sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan
    oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan
    oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 11 Nopember 2014 — - Suparno Eddy Gautama LAWAN - Ahli Waris Alm. Sumino : Hj. Erni Herawati - Ahli Waris Alm. Sumino : H. Nurul Hakim - Ahli Waris Alm. Sumino : Nurul Habibi - Ahli Waris Alm. Sumino : Nurul Wahyu Rizky - Ahli Waris Alm. Sumino : Putri Balqis Ar Raudah - Ahli Waris Alm. Sumino : Putri Balqis Ar Raudiah
66 — 9
  • SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan
    dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum
    akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan
    perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan
    akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 16-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 95/Pdt.P/2015/PA.Sby
Tanggal 17 Februari 2015 — PEMOHON
7 — 0
  • anak Pemohontidak sabar menunggu dikarenakan anak Pemohon (XXXX) dan calonisterinya (XXXX) sudah sangat mencintai dan sudah hamil/mengandung 3bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yangdibenarkan oleh calon isteri anak Pemohon serta keterangan saksi saksi,maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXdengan calon isterinya bernama XXXX telah terikat hubungan cinta ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 25-04-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 102/Pdt.P/2013/PA Wtp.
Tanggal 23 Mei 2013 — PEMOHON
13 — 5
  • Asis tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanyaadalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mkun dan syaratyang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 24-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA KETAPANG Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Ktp
Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
  • hakim adalah bukti lengkap, baik terhadap yangmengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraiandianggap terjadi beserta segala akibatakibatnya terhitung sejak terhitung sejakjatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 04-01-2010 — Putus : 11-01-2010 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 9/Pdt.P/2010/PN.Kds
Tanggal 11 Januari 2010 — M. SUBHAN
10 — 5
  • sekarang karenakesibukan Pemohon dengan isterinya Kunzaenah, kelahiran anaknya yang bernama Alvina HusnunElisyia itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untuk persyaratan dan prosespembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil danKependudukan di perlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide buktisurat P1, P2, P3 P5); e Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa PenggugatHal. 4 dari 7 Hal. Pen.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 630/Pdt.G/2016/PA Sgm
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat Vs Tergugat
19 — 11
  • Sgm.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwaselama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung,Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, dan selamaproses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengansyarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materiperkara, yang selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkara
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 07-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.PST
Tanggal 11 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea kedua Rv.Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam registerperkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankanmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 14/Pdt.G
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 19-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2338/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 40
  • Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernahdibagikan, Penggugat mohon setengah harta tersebut dibagikan kepadaPenggugat dan setengah diberikan kepada Tergugat , bahwa hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda atauDuda Cerai masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjangtidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurutperundangundangan yang berlaku untuk mengajukan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 20 Juni 2017 — ALI RIDHO ALS ALI BIN SUKINO (Alm) dkk melawan Ir. H. NOOR AHMAD NH
37 — 11
  • 20/Pdt.G/2017/PN Bijbberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut olehKuasa Penggugat maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau wakilnya yang sah melakukanpencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasanpencabutan gugatan;Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN BjbMenimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, sedangkanberdasarkan ketentuan Pasal 272 RV ditegaskan
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 02-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Nph
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
  • No.8/Pdt.G/2020/PA.Nphpencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana jugaakan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertamamenjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduamenjadi Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biayaperkara dibebankan kepada Pemohon.Memperhatikan segala peraturan dan
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 05-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.ML
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 13
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkarahanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukupberalasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugatuntuk mencabut perkaranya dengan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
1.MUSLIMAH
2.SUPARTINI
3.WASIS
4.SUTRISNO Alias SUTRISNO ILHAM
Tergugat:
1.Samsidar
2.M. YUNI
3.MULYADI YONO
4.Adv. AFFANDY MASYAH NATANARADA NINGRAT .SH. S.Ip. MH
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
6.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
7.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
25 — 3
  • telah menyampaikan surat yang diterima oleh Pengadilan NegeriKalianda pada tanggal 3 Mei 2018, yang isinya pada pokoknya menyatakanbahwa Para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984,tanggal 23 November 1985 ditegaskan
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 05-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Mna
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 16
  • Kewajibanistri untuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangshalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.
    Kewajiban istriuntuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satuhadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwaRasulullah SAW telah bersabda: Artinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamumemandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jikakamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jikakamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akanmenjaga dirinya dan hartamuc. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasasunnah tanpa izin suaminya.
    Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:bg paral, Elie Gilalaall gArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:dail! b gga dag jl Agle GaiArtinya:Wajib memberi mutah kepada ister yang diceral.
    Bahwa Islam tidak membedakan kewajibanpemberian mutah hanya kepada orang yang berkecukupan secaraekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetapdiwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepadapara suami yang ingin mentalak isterinya.
    Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yangdimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alihsebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut:sJ oJ 445 OY 1 Ghe usHal. 35 dari 42 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2012
Tanggal 28 Februari 2013 —
80 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditegaskan bahwa kalaupunada/timbulnya perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang tumpangtindih (overlapping) dengan wilayah pertambangan yang diberikan didalam IUP,tidak serta merta dapat menjadi alasan untuk mencabut IUP in casu objeksengketa.
    Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 136 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 dan pada Kewajiban Poin 35 yang diatur didalam IUP atau IUPK in casuobjek sengketa;Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi pada saatmendapatkan IUP Operasi Produksi (objek sengketa), sebenarnya telah jauhterlebih dahulu mendapatkan izinizin terkait guna memenuhi prosedursebagaimana digariskan oleh peraturan perundangundangan, yaitu sebagaiberikut:a.
    Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1050 Tahun 2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 6 Agustus 2009;danBahwa secara hukum, pemegang IUP Eksplorasi dijamin untukmemperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukanpermohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010.
    /Terbanding I/Tergugat yang diberikan kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II Intervensi senyatanyata telah sah dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II Intervensi sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat banding padahalaman 11 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha terbit lebihdahulu daripada surat keputusan objek sengketa, sehingga harus dijamin kepastianhukumnya, sebagaimana ditegaskan
    Putusan Nomor 338 K/TUN/20123030sehingga secara hukum, pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPOperasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan danmemenuhi persyaratan peningkatanoperasi produksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2012
Tanggal 28 Agustus 2013 —
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gemari Agrindo dan PT Alsintan MakmurJaya yang telah menerima uang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalamperkara ini, namun dengan begitu saja memperhitungkan uang yang diterimaoleh perseroan PT Gemari Agrindo dan PT Alsintan Makmur Jaya tersebut,sebagai tanggung jawab/ kewajiban perseroan PT Gemari Bumi Pusako(Pemohon PK Il) tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang cukup danjelas (onvoldoende gemotiveera);Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984terhadap putusan yang demikian ditegaskan
    :"Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusanyang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksamadan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukandalam proses persidangan";Kalaupun ada perjanjian hhutang pihutang antara PT Gemari Agrindo danPT Alsintan Makmur Jaya dengan Termohon PK, dalam ketentuan Pasal1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditegaskan sebagai berikut:"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya suatuperjanjian
    P.6, P9), namun tidak ditarik sebagai pihakdalam perkara perdata yang dimohonkan PK ini;Lebih jauh, tidak ditariknya PT Gemari Agrindo dan PT Alsintan MakmurJaya sebagai para pihak dalam perkara ini, dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13Mei 1975 ditegaskan:"Pertimbangan PT yang dibenarkan MA: Bahwa, karena yang berhhutangkepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatanditujukan kepada kedua orang tersebut.
    sesuai surat pernyataan sepihak tanggal 12 Juli2006 tersebut di atas;Lebih jauh, sangat tidak masuk dalam logika berfikir hukum apabila setiaplalu lintas transaksi keuangan antara 2 pihak, dalam bentuk setoran/transfer uang dengan begitu saja dapat diartikan sebagai pinjammeminjam uang, apalagi dengan perhitungan bunga yang fantastik/tidakmasuk akal sehat 0.2 % per hari, yang ternyata oleh Pengadilan Tinggibegitu saja dibenarkan tanpa disertai dengan adanya bukti perjanjiantertulis sebagaimana ditegaskan
    hubungan hukum yang terjadi tetapdianggap hutang pihutang dengan perhitungan bunga 0.2 % per haritersebut;Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut jelas telah terdapatkekhilafan dan kekeliruan yang nyata, baik dalam pertimbangan maupunputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tanpa dasar hukumtelah begitu saja mengabulkan dan membenarkan putusan PengadilanTinggi DKI yang telah memutus perkara pada tingkat banding dengantanpa pertimbangan hukum yang jelas dan tidak memenuhi ketentuanyang ditegaskan
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 05-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Tng
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
  • Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
    tinggal sejak pada tanggal 09Maret 2019 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 31-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 775/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 18 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
  • Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0775/Padt.P/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 06-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2210/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 20
  • Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2210/Pdt.G/2020/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya
    Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.