Puslabfor Bareskrm Polri Laboratorium ForensikCabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.LAB.1824/NOF/2013 tertanggal 19 Maret 2013 disimpulkan bahwabarang bukti No.2243/2013/NOF berupa 5 butir tablet warna putih logo LL denganberat netto 0,0,835 gr. adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar ObatKeras ) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

BAGONG bin SOLKANtelah menjual pil doueble L tersebut .tanpa ada ijin dari yang berwenang asal belidari terdakwa :Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu : Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 ; Yangunsurunsurnya sebagaiberikut := Barang siapa .yang dimaksudkan disini adalah terdakwa karena ia terdakwa MOCHAMMADALFIANSYAH al.BUNGKIK bin ROIN yang diajukan dalam persidangan inisebagai terdakwanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini telahterbukti

KEJ OT tidak hadir,kemudian apabila dihubungkan dengan latarbelakang pendidikan, tempat terdakwa menjual obatobat tersebut sertapekerjaan seharihari yang dijalankan oleh terdakwa maka terdakwa bukanlahorang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai TenagaKefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 889tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuaidengan pasal 196 UU No

dibawake Polres Kuningan guna penyidikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

Dan obat yang Terdakwaedarkan tanpa memiliki ijin edar adalah berupa obat jenis Tramadol,Trihexyphenidyl dan Hexymer, dan diedarkan pada hari senin, tanggal 14Nopember 2016 sekira jam 13.00 wib di halaman/garasi dan dalam perkara iniTerdakwa telah memenuhi unsurunsur tersebut yakni melakukan TindakPidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupaobat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36tahun 2009 tentang

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;ME NGADLLI:1.

Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengantanggal 25 April 2017 berdasarkan penetapan Nomor18/Pen.Pid/2017/P N.Kng tertanggal 16 Februari 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yakni M Nasir, S.H, dkkadvokat beralamat di J alan Raya Sunan Gunung J ati No 244 Desa WanakayaKec Gunung J ati Kab Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusu tertanggal 1Februari 2017 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan :Memperhatikan, Pasal 196

SOFWAN Almbersalahn melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesualPasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) ke1 KUHP Pasal sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selamapara terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.3.

dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN JmrMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3),Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan

Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa dan Terdakwa II menjual trinexyphedil tersebut bersama sama sehingga unsuryang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telahterpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan

ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para terdakwa meresahlan masyarakat; Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda;Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN JmrKeadaan yang meringankan: Para Terdakwa berterus terang dipersidanganMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 196

Menyatakan terdakwa Jajat Sudrajat als Agus bin Yayad Nuryadi terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai danmengedarkan sedia farmasi tanpa izin atau izin edar dari pihak yang berwenang,sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2.

yang sudahdibungkus dengan plastik bening sebanyak 60 bungkus yang berisi 10 butir/bungkus (totalberjumlah 1595 butir), 62 bungkus plastik bening berisi 4 butir/bungkus yang totalnyaberjumlah 248 butir obat jenis HEXYMER TRIHEXYPHENIDYL 2 mg serta boksbokskosong dan botolbotol kosong bekas tempat obat yang ditemukan di dalam lemari bajuterdakwa setelah petugas menemukan barang buktinya lalu terdakwa dibawa ke kantorPolsek Bayah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196

tiga ratus lima puluh riburupiah)/botol;e Bahwa cara terdakwa menjual obat tersebut dengan membungkusnyamenggunakan plastik bening berisi 510 tablet dengan harga Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis akanmempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaantunggal melanggar pasal 196

Sedangkan obat jenis Hexymer hanya bisa dijual dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas telah jelasterbukti bahwa terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka seluruhunsur dalam pasal 196 UndangUndang RI Nomor : 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, olehkarenanya terhadap dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti

terbukti bersalah, maka kepada terdakwadihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan halhal berikut:Halhal yang memberatkan:Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lainPerbuatan terdakwa dapat merusak generasi mudaHalhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;Terdakwa bersikap sopan di persidanganTerdakwa belum pernah dihukumMengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 196

aturannya sesuai dengan resep dokter sertauntuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan, atau mempromosikan Piltersebut adalah Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi, Unit PelayananKesehatan, Toko Obat dan Asisten Apoteker, efek samping dari obat yangditimbulkan, apabila seseorang yang mengkonsumsi obat/pil tersebut diatasakan mengakibatkan over dosis (mualmual, muntahmuntah, mulutberbusa, pingsan, dan juga bisa mengakibatkan kematian).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196

maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lmj.dokter, dan Terdakwa tidak tahu akibat dari efek samping / kegunaan daripadapil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur Ad.3 memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terpenuhi secara sah dan meyakinkan adapada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia

telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 196

melakukan pemberantasan penyalahgunaan obatobatanterlarang; Perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan pil obat keras tanpa resepdokter bisa mengakibatkan kerusakan mental masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesali sehinggamemperlancar persidangan; Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Menyatakan terdakwa ADI CAHYONO PUTRA Als KENDIL BinSLAMET, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan kami;2.

adalah benar tablet denganbahan aktif trineksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, A tidaktemasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Bahwa terdakwa A dalam menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenisLL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang A serta tidakmemenuhi standar persyaratan, khasiat atau kemanfatan dan mutu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

triheksifenidilHCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak temasuk Narkotikamaupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat KerasMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan altenatif sebagaimana kesatu pasal 197 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) UU No. 36 Th. 2009 atau kedua pasal 196

jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UU No. 36 Th. 2009 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif makaMajelis akan membuktikan dakwaan yang mendekati faktafakta di persidangandan yang sebagaimana telah dibuktikan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan keduasebagaimana pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Th. 2009yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

memperbaiki sifat, tingkah laku danperbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Pil Artane/LL sebanyak10.010, (Sepuluh ribu sepuluh) butir dan 1 (satu) unit Hp merek Samsungwarna hitam oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatanmaka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat pasal 196

Menyatakan terdakwa ENDANG SAPUTRA Bin NEDI telah bersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar farmasi dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam surat dakwaan kesatu;2.

Yang pada kesimpulannya setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratories tablet tersebut benar mengandung bahanaktif Trinexyphenidyl (sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, tidak termasuknarkotika dan psikotropika).Perbuatan terdakwa ENDANG SAPUTRA Bin NEDI tersebut diatas,sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa terdakwa ENDANG SAPUTRA Bin NEDI pada hariMinggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaktidaknya

dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 196UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaanalternatif Kedua melanggar Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikandakwaan yang paling mendekati fakta hukum sebagaimana terungkap dalampersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 196

perouatannya atau tidak;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatanterdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semuaunsur yang terdapat dalam Pasal 196

Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindunganterhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuanuntuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dankeamanan di masyarakat;Mengingat, Pasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa MAISUR, A.MA. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan = yaitumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan,dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

dari 25 HalamanPutusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN GinParasetamol dan Piroksikam dan pada kesimpulan contoh tersebuttidak memenuhi syaratBahwa Obat tradisional yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standardan mutu pelayanan farmasi.Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi makakeamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkankarena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 196

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu. maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepatterhadap perbuatan Terdakwa, yaitu sebagaimana Dakwaan Kedua SuratDakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 Jo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakimmengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasiyang tidak memenuhi standar dan mutu, dalam perkara ini Terdakwa menjualkepada konsumen Obat Obatan Tradisional yang tidak memiliki izin edar dantidak memenuhi persyaratan standar dan mutu sehingga Majelis Hakimberpendapat unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yangTidak Memenuhi Standar dan Mutu telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Terdakwa dikemudian hari dapat menjadimanusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah(preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatansebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu. yang telahdipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhirasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;Mengingat ketentuan Pasal 196

196/Pid.B/2013/PN.Tte

PUTUSANNomor 196/Pid.B/2013/PN.TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MUH. FAISAL SALAKORYAlias YANES WILIAMSALAKORY Alias FAISALTempat lahir : WassuUmur/tanggal lahir : 37 tahun /05 Mei 1976Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kel. Toboleu, Kec.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Tte sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013, di Rutan Ternate;7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Tte, sejak tanggal 23 November 2013 s.d tanggal 20 Januari 2013;Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2013 No.196/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Oktober 2013 No. 196 /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;3.

Kesamben, dengan Akta Perkawinan tertanggal 6 Juni 1994Nomor 196/55/VI/94.

21 S 196 3%4COW? UYigi@wCX6O?7?~fiG@E 2E2a0U.b*ILEr j)6,7101% ba6aiOSDy, Tdlu IZAMUyYC;21Y,2 AC 3h>222/H727PK 77722227777127Y@ 1Ua?DiD !3%*0082 1127 Bx J$X0%4Od2m?%c?426 @x*hd?3.6u y? .D$Al?A6EAAG?Z6 PxE O y#c&?42W=HzS*Y DQW'42i GAAz%4 %'32m23%E??zrp *E& ' i: Ak ?2hU(t?H;+si?$aEpx.yR2f"8*6 ; 2E? 6Or t20??Upi pE*ph C;8I0I w? fa p : . UW ? :?7EB : 2A(+Y ZV4: u ndocument.xmlinUJ iv? wM#Ew+D2% A;U a:g O2#NBSAliUi0 17 y y y$cfuS?Y?) 2? Nq"NdtjoYxtizyoChel=f 22; Bhn76?0ii060RbO W227 tCw8?

Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Menimbang dan sebagainya ;Mengingat, ketentuan pasal 196 UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini :okMENGADILI:.

Menyatakan Terdakwa Zaenal Tajuddin Bin Tajuddin bersalahmelakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam surat dakwaan;2.

termasuk dalam obat daftar G (obat keras) danyang berhak menjual adalah apotek yang memiliki penanggung jawabapotek (APA); Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakanbersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannyadengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalPasal 196

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan baik dari diri maupun dari perbuatanTerdakwa;Keadaanyang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadaterdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

bertanggal 4 Nopember 2010 menuntut Terdakwa supaya Majelis1 PageHakim Pengadilan Negeri Pacitan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa SUMARI Bin MISNI, bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan , danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diaturdalam Pasal 196

didaftarkan di BPOM atau DepartemenKesehatan, tidak terdapat tanggal daluarsa pemakaian dan tidak dicantumkankomposisi dan nomor ijin edar obat yang dalam ketentuannya adalah sebanyak 15(lima belas) digit;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut Majelis akan menentukanapakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:Kesatu melanggar ketentuan Pasal 196

Undangundang No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanATAU Kedua melanggar ketentuan Pasal 197 Undangundang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, makaMajelis akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telahdapat dibuktikan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dibuktikan, adapun ketentuanPasal 196 Undangundang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatuunsur unsurnya adalah

Menyatakan Terdakwa IMAM SYAHRONI bin ABDUL TAWAB terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu yang diatur dalam Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.JBGMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 196

dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan daridiri terdakwa sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsaKeadaan yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan masyarakatmaupun keadilan menurut undangundang ;Memperhatikan ketentuan pasal 196

196/Pid.B/2011 /PN.DUM

PUTUSANNO. 196 / Pid. B /2011 / PN.

dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :1 Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 26 April 2011;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 11 Mei 2011;3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011;4 Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011;Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 196

/Pen.Pid.B/2011/PN.DUM Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 196/Pen.Pid/ 2011/PN.DUMTanggal 18 Mei 2011 Tentang Penetapan Hari sidang ;Telah membaca berkas acara pemeriksaan pendahuluan dan segala surat yang berkaitandengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

Pramuka No. 196 RT.009,RW. 002 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur KabupatenBengkulu Utara, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di JI.

Pramuka No 196, RT. 009, RW.002, Desa SidoUrip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarangtidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia(Ghoib), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2017telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan

Pramuka No.196 RT.009 RW.002Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. dalampernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai1 orang anak perempuan, lahir tanggal 02 April 2002, sekarang anaktersebut tinggal bersama Penggugat;4.Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugathidup rukun dan harmonis lebih kurang selamai2 tahun, kemudian mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran;5.Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pasal 196 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawabandan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadirdalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itupemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat(1) RBg ;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidakberdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwaTergugat tidak hendak membela dan mempertahankan

Pasal 196 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan Antara suamiistri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;Halaman 11 dari 15 hal.

Pasal 196 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnyadikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugatmohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakahPenggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannyatersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yangdikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1)2)Menyatakan Irpan Khoerudin Bin Uci Sanusi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau' persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 196

Hexymeryang mengandung Trihexyphenidyl tanpa didukung adanya keahlian sebagaitenaga kesehatan atau apoteker dan caracara Terdakwa dalam pengadaan,penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa ataukesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melaluiprosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dankewenangan apoteker;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

pendidikan / keahlian dalam bidangkefarmasian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196

obat hexymer untukmengobati penyakit parkinson ( penurunan degenerasi saraf) dan penyakitschoprenia, dan untuk mendapatkan obat hexymer haruSs menggunakan resepdari dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengandemikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Terdakwa merasa bersalan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi kembali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Oleh karena itu Putusan Nomor 34/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2016 tidak dapat lagidipertahankan dan harus dibatalkan.Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TelahSalah Menerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan danPKPU Karena Menyatakan Daftar Pembagian Kedua Sekaligus Penutup tanggal24 Februari 2016 Memiliki Kekuatan Hukum Tetap6.

Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salahmenerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan danPKPU.

Hal ini disebabkan oleh karena putusan atas perlawanan/keberatanterhadap daftar pembagian belum dapat disebut berkekuatan hukum tetapkarena masih tersedia upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:"1. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.2.

Putusan Nomor 555 K/Pdt.SusPailit/2016tanggal 21 April 2016 sebagaimana yang diajukan Pemohon Kasasi dalammemori kasasi a quo;Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2)Undang Undang Kepailitan dan PKPU.